Malang, KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG. Drs. WASTO, SH.,M.H Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2014 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja BAPPEDA Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan

unsur

pelaksana teknis yang

membidangi perencanaan pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Malang menjalankan pelaksanaan tugasnya melalui berbagai kegiatan perencanaan tata kota, sosial budaya & ekonomi, pendataan dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam APBD Kota Malang

2014,

maka

disusunlah

laporan

akuntabilitas

kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Malang Tahun 2014. Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun anggaran 2014 dapat dilaksanakan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014 1

Selain itu dengan disusunnya LAKIP Bappeda Kota Malang tahun 2014, diharapkan diperoleh manfaat bagi semua pihak khususnya bagi Pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kota Malang dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Harapan berikutnya bahwa LAKIP ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusun LAKIP Pemerintah Kota Malang tahun berikutnya. Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Malang,

KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG

Drs. WASTO, SH.,M.H Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, Bappeda Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.


3

Bappeda Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang

Adil, Terukur Dan

Akuntabel”. Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan

publik merupakan

cerminan dari

sebuah

kualitas

birokrasi

pemerintah. Di mana Bappeda Kota Malang dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota Malang begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat. Oleh

karena

Bappeda

Kota

Malang

berperan

penting

dalam

menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Malang melaksanakan pelayanan intern. sebagai berikut : a.

Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ;

b.

Penyampaian

informasi data

Pembangunan Daerah

bagi

instansi

Pemerintah Kota Malang ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

4

c.

Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kota Malang melalui MUSRENBANG Kota Malang ;

d.

Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ;

e.

Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;

f.

Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang sebagai berikut : - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;

g.

Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai

bagian integral dari Pemerintah Kota Malang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Malang “ Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat “. sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malangng tahun 2013-2018. Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Malang, maka BAPPEDA Kota Malang memiliki VISI sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PARTISIPATIF MENUJU KOTA MALANG BERMARTABAT“ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down ”. Maka agar Pembangunan di Kota Malang terus berkembang maju dengan kualitas perencanaan pembangunan yang terpelihara dengan baik Bappeda Kota Malang bertekat melibatkan partisipasi masyarakat untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

5

berperan serta dalam mendukung pembangunan Kota Malang, sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kota Malang tahun 2013-2018. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah yang mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Malang

dalam

menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi

dengan

melibatkan

seluruh

masyarakat

dan

membangun

kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat, menuju Kota Malang yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Upaya-upaya

untuk

mewujudkan

Visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang perlu dirumuskan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Bertitik tolak dari visi diatas, misi Bappeda Kota Malang dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan

koordinasi

pengelolaan

administrasi

dan

program

yang

inovatif,

perencanaan pembangunan. 2. Mewujudkan

sistem

penelitian

dan

pengembangan

implementatif dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan Sinergitas perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang implementatif. 4.

Meningkatkan Sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipasif.


6

5.

Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan.


7

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................... 1 RINGKASAN UNTUK PIMPINAN..................................................................... 1 DAFTAR ISI...................................................................................................... 5 BAB I: PENDAHULUAN .................................................................................. 6 A. Penjelasan Umum Bappeda Kota Malang ......................................... 6 B. Struktur Organisasi ............................................................................ 7 C. Aspek Strategis Organisasi ............................................................... 9 D. Isu-Isu Strategis................................................................................. 9 BAB II: PERENCANAAN KINERJA

………………………………………… 22

A. Perencanaan Strategis ……………………………………………….. 22 B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………………… 33 BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 37 A. Capaian Kinerja Tujuan …………………………………………………37 B. Capaian Kinerja Sasaran ………………………………………………..37 C. Realiasi Anggaran ............................................................................. 51 BAB IV: PENUTUP .......................................................................................... 56 LAMPIRAN-LAMPIRAN


8

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM BAPPEDA KOTA MALANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang biasa disingkat AKIP adalah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggung-jawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabkan sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada setiap instansi pemerintah tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara

mulai

dari

pejabat

eselon

II

ke

atas

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan

sumberdaya

dan

kebijaksanaan

yang

dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan. Bappeda Kota Malang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, BP2T, BKD dan Lembaga Teknis Daerah, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

9

bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan harus membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir Tahun Anggaran.

B.

Struktur Organisasi dan Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Malang terdiri dari : Kepala Badan; a. Sekretariat, terdiri dari : 1)Subbagian Penyusunan Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum. b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : 1) Subbidang Penelitian; 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi. c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari : 1) Subbidang Ekonomi; 2) Subbidang Sosial dan Budaya. d. Bidang Tata Kota, terdiri dari : 1) Subbidang Prasarana dan Sarana; 2) Subbidang Tata Ruang. e. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari : 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan; 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seperti yang tercantum di dalam Bab II, Pasal 2 Peraturan Walikota Malang No. 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

10

disebutkan

bahwa

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Serta yang tercaum dalam pasal 3 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : 1) Tugas Pokok : Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.; 2) Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD; d. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP)

Daerah,

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); e. penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK); f.

penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;

g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM); i.

pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;


11

j.

penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;

k. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan

statistik

perkembangan

penelitian

dan

pengembangannya; l.

pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan;

m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri; n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan; q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); r.

pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; t.

pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; v. penyusunan rencana pencapaian SPM; w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

12

x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); y. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan; aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; bb.pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan

program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

a.

Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda memiliki 33 PNS Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang :


13

TABEL I DAFTAR NAMA PEGAWAI, NIP, JABATAN, GOLONGAN DAN PENDIDIKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG MASA JANUARI – DESEMBER 2014 NO.

NAMA

NIP.

PANGKAT / GOL.

JABATAN

Pendidikan Terakhir

1

Ir. BUDI HERWANTO, MT

19570708 199003 1 001

Pembina Utama Muda (IV/c)

Kepala Bappeda

S2

2

Drs. WIDJAJA SALEH PUTRA

19661119 198602 1 002

Pembina (IV/a)

Sekretaris Bappeda

S1

3

Dra. RUKAYAH, M.Si

19620622 199103 2 003

Pembina (IV/a)

Kabid. Penelitian & Pengembangan

S2

4

Ir. HEROE AGOESDIJANTO

19600801 199103 1 001

Pembina Tingkat I (IV/b)

Kabid. Ekonomi, Sosbud

S2

5

Ir. DIAH AYU KUSUMADEWI, M.T

19700714 199503 2 004

Pembina (IV/a)

Kabid. Tata Kota

S2

6

MOH. SULTHON, S. Sos., M.M

19690313 199003 1 001

Pembina (IV/a)

Kabid. Data dan Evaluasi

S2

7

SISWANTO

19671108 199102 1 001

Penata (III/c)

Kasubag. Penyusunan Program

D3

8

Dra. LILIS RUKMINIWATI

19620705 198603 2 014

Penata Tingkat I (III/d)

Kasubag Keuangan

S1

9

GANIS INDAJANI, SE, MM.

10690103 199003 2 008

Pembina (IV/a)

Kasubag. Umum

S2

10

Drs. RUDI CAHYONO CATUR U

19680606 198809 1 001


Kasubid. Penelitian

S1

11

TJUTJUK HARDIYANTO, SP.

19691009 199901 1 001


Kasubid. Publikasi & Dok.

S1

12

SRI JULIATI

19600727 198703 2 011

Penata (III/c)

Kasubbid. Sosial dan Budaya

SMA

13

Dra. SRI ENDANG SUCIATY

19621231 199303 2 029


Kasubid. Ekonomi

S1

14

AGUSTINA RATRI H, ST.,MPP,MAP

19770814 200312 2 006

Penata (III/c)

Kasubid. Tata Ruang

S2

15

MUHAMMAD ANIS JANUAR, ST.MT

19750127 199901 1 001


Kasubid. Prasarana dan Sarana

S2

16

Drs. SUKARYONO

19601217 198303 1 021


Kasubid. Pendataan & Pelaporan

S1

17

Ir. ESTI HANDAYANI

19650409 199603 2 001


Kasubid. Monitoring dan Evaluasi

S1


14

18

VERY KOESWIJAYANTI, S.E., M.Si

19750216 199602 2 001

Penata (III/c)

Penata

S2

19

LUH EKA PRAMAWATI, SE

19770524 199803 2 003

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Bendahara Pengeluaran

S1

20

MOCH. ZAINURRIDHO, SH, MM

19740529 199901 1 001


Pengadministrasi Umum

S2

21

DONNY WAHYU WIJAYA, ST

19810819 200604 1 010


Planologi

S1

22

YON YUAN MARAIN, SE.

19770319 200903 1 002


Penata Laporan Keuangan

S1

23

RIZA SAADIAH, S.Si.

19850429 200903 2 007


Statistisi

S1

24

LENNA KRISWATI, ST

19800128 201001 2 012

Penata Muda (III/a)

Perencana

S1

25

SOPHIA NUR, S.Si

19801218 200904 2 002

Penata Muda (III/a)

Statistisi

S1

26

AKHDIYAT FERDIYANTO, ST

19780412 201101 1 002

Penata Muda (III/a)

Surveyor Pemetaan

S1

27

M. WIDHI JONO S. S.T

19790311 201001 1 026

Penata Muda (III/a)

Surveyor Pemetaan

S1

28

HAMIDAH HENDRAYATI, S.T

19850429 200903 2 007

Penata Muda (III/a)

Staf Bid. Litbang

S1

29

SATIVA SARI, ST

19830328 201101 2 013

Penata Muda (III/a)

Pengadministrasi Rencana Tata Ruang dan Zonasi

S1

30

ARIYANTO

19680104 199203 1 010

Pengatur Tingkat I (II/d)

Caraka

SMA

31

LILIK SURYANINGSIH

19610120 200604 2 002

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Pengentri Data

SMA

32

DHANDIE BAMBANG C.

19770605 200903 1 001

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Pengadministrasi Umum

SMK

33

ZAINI

19760405 200701 1 021

Pengatur Muda (II/a)

Petugas Operasional Kebersihan

SMA


15

TABEL II JUMLAH PEGAWAI DAN KEPANGKATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG NO

PANGKAT

GOL

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pembina Utama Muda Pembina Tk. I Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk. I Juru Muda JUMLAH

IV/ c IV/ b IV/ a III/ d III/ c III/ b III/ a II /d II /d II /b II /a I /d I /c I /b I /a

1 1 5 6 4 5 6 1 2 1 33

TABEL III JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PENDIDIKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

PROSENTASE (%)

1

SD

0

0

2

SLTP

0

0

3

SMA/ STM

5

15,15 %

4

D3

1

3,03 %

5

S1

18

54,55 %

6

S2

9

27,27 %

33

100 %

JUMLAH


16

TABEL IV ESELONISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

JABATAN

GOL.

ESELON

NON

JML

ESELON Kepala Bappeda Sekretaris Bappeda Kabid. Tata Kota Kabid. Sosial Budaya & Ekonomi Kabid. Pendataan dan Evaluasi Kabid. Penelitian & Pengembangan Kasubid. Tata Ruang Kasubid. Prasarana & Sarana Kasubid. Sosial Budaya Kasubid. Ekonomi Kasubid. Monitoring & Evaluasi Kasubid. Pendataan & Pelaporan Kasubid. Penelitian Kasubid. Publikasi & Dokumentasi Kasubag. Penyusunan Program Kasubag. Umum Kasubag. Keuangan Staf Bappeda Kota Malang

JUMLAH

IV/c IV/a IV/a IV/b IV/a IV/a III/c III/d III/c III/d III/d III/d III/d III/d III/c IV/a III/d IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d

II.B III.B III.B III.B III.B III.B IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A IV.A 17

0 0 1 5 6 1 0 2 1 0 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 5 6 1 0 2 1 0 33


17

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan,

keputusan,

maupun

pengalokasian

sumberdaya

yang

memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (outline respon) organisasi terhadap tantangan – tantangan mendasar yang dihadapi. Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih

apa

yang

diharapkan

implementasi/pelaksanaan

dari

begitu

selesai

disusun.

suatu strategi itulah

Faktor

yang paling

berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun suatu

strategi,

tidak

akan

berhasil

apabila

buruk

dalam

mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut. Strategi

bukan

merupakan

pedoman

kaku

(rigid)

bagi

implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibillitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

18

dipertahankan

keberadaannya.

Sedangkan

untuk

strategi

yang

dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan organisasi di masa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/ adanya suatu organisasi baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam organisasi lainnya. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah penguasaan tugas dan fungsinya

dengan

optimal

sehingga

proses-proses

perencanaan

pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian masalah dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti

BAPPEDA

harus

selalu

berkaitan

dengan

bagaimana

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benarbenar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah. Di samping adanya kejelasan visi dan misi BAPPEDA, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA adalah strategi yang relevan.

Dengan berpedoman pada strategi

organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi dan arus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

19

informasi serta mekanisme perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dalam melaksanakan berbagai pilihan-pilihan alternatif yang berkaitan dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi BAPPEDA dalam peningkatan kinerjanya. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BAPPEDA dapat terjadi karena adanya perubahan lingungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi BAPPEDA. Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi BAPPEDA yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai BAPPEDA dalam penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan fungsi yang menjadi

misinya,

yang

dapat

dinilai

dari

ukuran

responsivitas,

responsibilitas dan akuntabilitas. Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal : pertama, aspek input / sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/ fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua,

aspek

proses

pengorganisasian,

manajemen

pelaksanaan,

melalui

unsur

penganggaran,

perencanaan,

pengawasan

dan

evaluasi; dan ketiga aspek output / hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.


20

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan. Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja BAPPEDA, seperti perubahanperubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok – kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output. Berdasarkan konsep strategi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka BAPPEDA menetapkan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program berikut : 

Menjabarkan

tugas

pokok

dan

fungsi

kelembagaan

melalui

keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, serta bottom up planning dan top down planning; 

Memanfaatkan dan memadukan instrumen perencanaan dalam implementasi program dan kegiatan;



Meningkatkan strategi perencanaan daerah melalui penelitian;



Meningkatkan sistem informasi pembangunan melalui penyediaan informasi perencanaan, proses, monitoring, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan;



Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui temuan deviasi atas perencanaan yang telah disepakati bersama dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan,

akan diperoleh isu-isu yang bernilai sangat strategis. Isu-isu yang sangat strategis tersebut dapat dijadikan rangkaian strategi yang dapat diterapkan dalam usaha peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Malang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

21

D. ISUS-ISU TRATEGIS Bappeda Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isuisu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Malang

berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Organisasi dan Tata Kerja

Pembangunan

Daerah,

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

mempunyai tugas pokok

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam UndangUndang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, yaitu : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;


22

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; Dalam

melaksanakan

tugasnya

sebagai

perencanaan

pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

dan

memperhatikan

aspirasi

dan

kondisi

obyektif

perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa,

mengalami pertumbuhan

2013

(sumber data : Dispendukcapil Kota

sebanyak 845.865 Jiwa

pada tahun

Malang) yang mengakibatkan permasalahan pembangunan yang semakin besar dan kompleks, oleh karena itu BAPPEDA tugasnya

menghadapi

berbagai

didalam melaksanakan

permasalahan

yang

membutuhkan

alternatif- alternatif pemecahan masalah. Dalam sinergis,

upaya

efektif,

penyusunan

efisien

dan

perencanaan

partisipatif,

pembangunan

maka

yang

permasalahan-

permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain : 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; 2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan

perundang-undangan

yang

ada

untuk

meningkatkan

perencanaan pembangunan di Kota Malang; 3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;


23

4. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama

stakeholders dengan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Malang; 6. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana; 7. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan; 8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah : 1. Eksternal Dapat pula disampaikan yang menjadi isu strategis pembangunan Kota Malang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang terkait dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

adalah sebagai

berikut : a. Pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal; Esensi terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. b. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

24

Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum. Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. c. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten; Untuk

lebih

memposisikan

Kota

Malang

sebagai

penyangga

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah Malang Raya dengan mengedepankan posisi Kota Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan

pemerintah,

dunia

usaha

dan

masyarakat

dengan

menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pengembang an kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka sangatlah diperlukan adanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta.

2. Internal 1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan. Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga

swasta

pembangunan

maupun

yang

lebih

lembaga baik,

lain

termasuk

dalam di

mengupayakan

dalamnya

dalam


25

perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. 2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal. Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan

pembangunan

di

semua

urusan

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin

meningkat

kualitasnya

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada. 3. Perkembangan tehnologi informasi. Perkembangan tehnologi informasi mampu merubah wawasan, pola pikir dan cara bertindak seluruh komponen pembangunan. Tehnologi informasi yang berkembang pesat akan mendorong terwujudnya transparansi pembangunan. Namun demikian kemajuan informasi ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, sehingga secara bertahap aplikasi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan data valid perencanaan pembangunan. 4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan agar mampu menghilangkan ego sektoral SKPD. Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok mesing-masing sektor atau SKPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

26

5. Perlu optimalisasi database pembangunan. Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya

masih

terbatas.

Sehingga

dapat

memperlambat

perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data. 6. Adanya komitmen seluruh komponen perencana. Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


27

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip good governance (Pemerintahan yang baik) yang meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Sehubungan dengan hal itu dalam rangka menberikan pedoman bagi setiap

langkah

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

pembangunan daerah, maka sesuai surat edaran Nomor 050/2020/SJ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dan RPJM Daerah perlu menyusun dokumen perencanaan daerah yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategi, program dan kegiatan daerah. Adapun RPJMD Pemerintah Kota Malang tersebut pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembengunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang merujuk Misi 3 Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan yang berkesinambungan, Adil dan Ekonomis, yang meliputi : 1. Program Peningkatan Perencanaan penataan dan pengendalian Tata Ruang meliputi Kegiatan : d. Pemanfaatan Ruang, e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, f.

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan besar.

2. Perencanaan Pembangunan meliputi Kegiatan : g. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.


28

h. Perencanaan pembangunan daerah Pengembangan data/ikualitas informasi/statistik daerah i.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam

j.

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah kelurahan.

Merujuk Misi 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel yang meliputi : 1. Program Peningkatan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain meliputi kegiatan : -

Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah,

1. Visi Kota Malang Langkah

penting

dalam

proses

perencanaan

strategi

adalah

mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi.Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan merupakan gambaran dimasa mendatang

tentang

keadaan

masa

depan,

kearah

mana

Instansi

Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif dengan kata lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Adapun Visi Kota Malang adalah “ Terwujudnya Kota Malang Sebagai

Kota Bermartabat “ 2. Misi Kota Malang Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan . Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mampu melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

29

Misi 1 : Menciptakan Masyarakat Yang Makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang Agamis, toleran dan setara. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, terukur dan Akuntabel. Misi 3 : Mengembangkan Potensi Daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, Adil dan Ekonomis. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing di Era Global. Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang Baik Fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. Misi 6 : Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya. Misi 7 : Mendorong pelaku Ekonomi sektor Informal dan UKM agar leih Produktif dan kompetitif. Misi 8 : Mendorong Produktifitas Industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan. Misi 9

: Mengembangkan sistem Transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Visi BAPPEDA Kota Malang BAPPEDA Kota Malang yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota

Malang

menetapkan

visinya

dengan

berdasarkan

pada

Visi

Pemerintah Kota Malang. Visi yang merupakan parameter bagi unit kerja untuk mencapai tujuannya, adalah sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor faktor eksternal, oleh karena itu visi dapat berubah apabila diperlukan untuk penyempurnaanya. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

30

Malang diidealkan dapat menjadi motor seluruh kegiatan unit kerja, yaitu pengelolaan

sumber

daya,

pengembangan

indikator

kinerja,

cara

pengukuran kinerja dan evaluasi pengukuran kinerja yang diintegrasikan secara sinergis. Untuk mewujudkan visinya dengan

mengacu pada Visi Kota

Malang, maka Visi Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Malang dirumuskan sebagai berikut : ” MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PARTISIPATIF MENUJU KOTA MALANG BERMARTABAT”. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 yang mana Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kota

Malang

diberi

kewenangan

untuk

menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan membangun kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat.

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Guna mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang telah dirumuskan dan sebagai penjabaran Visi tersebut, perlu adanya Misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

31

2. Mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan ; 3. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang imlpementatif; 4. Meningkatkan

sistem

pengelolaan

perencanaan

pembangunan

daerah yang transparan dan partisipasif; 5. Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan.

3. Analisa SWOT dan CSF Faktor-faktor kunci Keberhasilan lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih ditetapkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktorfaktor kunci keberhasilan Bappeda Kota Malang. Faktok-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan Strategik Bappeda kota Malang serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (Strenght, Weaknes, Oppourtunity dan traeat). Secara rinci analisis lingkungan BAPPEDA Kota Malang meliputi : Kekuatan (Strenght) : (1) Tersedianya peraturan perundangan; (2) Tersedianya Sumber Daya Aparatur ; (3) Aparat yang profesional,memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

32

(4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik ; (5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda.

Kelemahan (Weakness) : (1) Belum memadai jumlah tenaga teknis perencanaan penelitian dan pengkajian. (2) Perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu. (3) Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat. (4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokume perencanaan. Peluang (opportunity) : (1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Malang Yang sudah tertera dengan baik. (2) Penerapan

otonomi

daerah

yang

memberikan

kesempatan

berprakarsa seluas-luasnya untuk daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (3) Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (4) Ditetapkannya Perda No. 5 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Malang 2005-2025 dan 2013-2018

No 6 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Malang

yang

merupakan

pedoman

bagi

perencanaan

Pembangunan di Kota Malang. (5) Keleluasaan dalam akses informasi. Ancaman (threath) : (1) Tuntutan

dan

aspirasi

semakin

beragam

dengan

berbagai

kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.


33

(2) Semakin

meningkatnya

masyarakat

dan

juga

pengawasan DPRD

dari

terhadap

berbagai berbagai

elemen kebijakan

pembangunan (3) Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya dari proses perencanaan pembangunan partisipatif. (4) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat. (5) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, maka faktor-faktor yang dipandang mempengaruhi keberhasilan (critical success

factor)

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) Mendayagunakan peraturan

perundang - undangan

untuk

pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. (2) Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja organisasi untuk peningkatan Kualitas pelayanan publik. (3) Memanfaatkan

pengembangan

kelembagaan

Bappeda

untuk

meningkatkan pemahaman tupoksi. (4) Memanfaatkan peningkatan tenaga teknis perencanaan penelitian dan pengkajian untuk meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan. (5) Memanfaatkan Peningkatan perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan. (6) Mengoptimalkan

tersedianya

sumber

daya

aparatur

dalam

meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif.


34

(7) Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja Bappeda

dengan

meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah. (8) Meningkatkan pemahaman terhadap tupoksi untuk meningkat tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam. (9) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan untuk mengoptimalkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

4.Tujuan

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang telah dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan proporsional berupa tujuan dan sasaran SKPD. Penetapan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diuraikan diatas, yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi sehingga diharapkan seluruh sasaran atau aktifitas tercapai. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, berarti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakan suatu sasaran dan aktivitasnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Dalam Rangka mencapai Misi 1 Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan perlu dilakukan upaya

peningkatan

ketatalaksanaan,

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dn kearsipan melalui peningkatan SDM, dan sarana prasarana yang memadai, ditetapkan tujuan:


35

a. Terwujudnya koordinasi yang diharapkan dapat mensinkronkan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

2) Untuk

mencapai

Misi

2

Mewujudkan

sistem

penelitian

dan

pengembangan yang inovatif, implementatif dengan melibatkan pemangku kepentingan sehingga produk perencanaan pembangunan dapat mengantisipasi dinamika pembangunan di masa yang akan datang ditetapkan tujuan : a. Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan. 3) Untuk mencapai Misi 3 Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi, social dan budaya, yang implementatif dalam Perencanaan Pembangunan di bidang Ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang merata sebagai motor penggerak pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar mampu menghadapi

persaingan

global.

Perencanaan

Pembangunan

diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata

dan mengantarkan masyarakat pada kondisi

kehidupan masyarakat yang semakin berbudaya ditetapkan tujuan ; a. Terwujudnya perumusan kebijakan ekonomi; b. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 4) Untuk

mencapai

Misi

4

Meningkatkan

sistem

pengelolaan

perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif dalam

upaya

peningkatan

sistem

pengelolaan

perencanaan

pembangunan daerah secara transparan, baik sistem konvensional maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi di seluruh

tingkatan

pemangku

kepentingan,

dengan

melibatkan

partisipasi publik, ditetapkan tujuan ; a. Menyediakan rencana pembangunan yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

36

5) Untuk mencapai Misi 5 Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan diarahkan pada upaya optimalisasi keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang, yang

meliputi

perencanaan,

pemanfaatan,

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang, baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Penataan Ruang Daerah, provinsi, maupun nasional, sehingga

terwujud

penyelenggaran

penataan

ruang

yang

berkelanjutan, ditetapkan tujuan : a. Terwujudnya penataan dan pengendalian ruang kota.

6. Sasaran Sasaran

organisasi

merupakan

bagian

integral

proses

perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, dimana fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber

daya

unit

kerja

dalam

kegiatan

operasional

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah yaitu : 1. Meningkatnya partisipatif

kualitas

dan

pelayanan

menjadi

solusi

lebih

transparan,

pemecahan

aspiratif,

permasalahan-

permasalahan masyarakat; 2. Meningkatnya hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti; 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi; 4. Pengentasan Kemiskinan; 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 6. Meningkatnya perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang.


37

7. Strategi Mencapai Tujuan Dan Sasaran. Selanjutnya dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang diperlukan cara yang tepat untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk keperluan tersebut langkah yang ditempuh adalah menetapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

A) Kebijakan Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan menetapkan kebijakan yang meliputi: 1. Meningkatan pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak ; 2. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas ; 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya ; 4. Mengoptimalkan percepatan dan pemerataan pembangunan social budaya Kota Malang untuk kesejahteraan masyarakat ; 5. Menamkan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan ; 6. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kota Malang ; 7. Mengoperasionalkan rencana tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan

(RTRW-Nasional,

RTRW-Kab/Kota)

sebagai

RTRW-Pulau,

acuan

koordinasi

RTRW dan

Propinsi,

sinkronisasi

pembangunan antar sector dan antar wilayah.


38

B) Program Oleh karena program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan maka sebagai implementasi kebijakan tersebut diatas, program kerja yang

selanjutnya

dijadikan

rujukan

dalam

menyusun

kegiatan

ditetapkan sebagai berikut: a. Program Perencanaan Tata Ruang ; b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ; c.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; f.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;

g. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar ; h. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah ; i.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;

j.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;

k. Program Perencanaan Sosial Budaya ; l.

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

C) Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang disepakati Berdasarkan program yang telah ditetapkan maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

39

1. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang ; 2. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Malang Tengah ; 3. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Malang Utara ; 4. Pendampingan Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang ; 5. Penyusunan Naskah Akademis dan rancangan peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Malang ; 6. Pembuatan Sistem informasi Penataan Ruang Kota Malang ; 7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ; 9. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ; 10. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor ; 11. Penyediaan Alat Tulis Kantor ; 12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 14. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; 15. Penyediaan makanan dan minuman ; 16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ; 17. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa ; 18. Pengadaan kendaraan dinas/operasional ; 19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ; 20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; 21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ; 22. Pendidikan dan pelatihan formal ; 23. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RA-PPK) sebagai tindak lanjut INPRES No. 2 Tahun 2014 ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

40

24. Peningkatan Kinerja PNS Bappeda ; 25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 26. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran ; 27. Penatausahaan Keuangan ; 28. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan ; 29. Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai ; 30. Review Naskah Akademis rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan penyusunan rencana Peraturan Walikotatentang RISPAM ; 31. Penyusunan Study Kelayakan dan Pra Detail Engineering Design Jembatan Tlogomas - Saksofon pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara ; 32. Penyusunan Studi Kelayakan Akses Jalan Tunggulwulung - Sudimoro Karanglo pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara ; 33. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Kota Malang ; 34. Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota ; 35. Penyusunan Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Mayjen Sungkono pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara ; 36. Penyusunan studi kelayakan pelebaran jalan Ki Ageng Gribig pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur ; 37. Pemutakhiran Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ; 38. Penyusunan Studi Kelayakan Taman Wisata Air (Water Ecopark) ; 39. Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyerahan PSU ; 40. Kajian awal pengembangan underpass sebagai Alternatif pengurai kemacetan Kota Malang ; 41. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan LIPOSOS ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

41

42. FasilitasiDewan Riset Daerah ; 43. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ; 44. Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2014 ; 45. Verifikasi Rencana Akhir Rencana Strategis SKPD ; 46. Penyusunan Perubahan RKPD ; 47. Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2015 ; 48. Sosialisasi dan Publikasi RPJMD 2013 – 2018 ; 49. Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah ; 50. Desk Penyusunan Kegiatan RKPD ; 51. Pengembangan Kota Layak Anak ; 52. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang ; 53. Penyusunan Pemetaan Potensi dan Pengembangan Ekonomi Sektor Informasi di Kota Malang ; 54. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Malang ; 55. AnalisaAngka Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang ; 56. Studi Kebutuhan Teknoplogi untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang ; 57. Kajian Fasilitasi dan Insentif Pendukung kepada Investor di Kota Malang ; 58. Analisa Kesesuaian Toko Modern terhadap Perijinan Kota Malang ; 59. Rapat koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang ; 60. Kajian strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dalam Menyongsong Ekonomi Global Asean 2015 ; 61. Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2013 ; 62. Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang ; 63. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kota Malang ; 64. Pencapaian MDG’s melalui database P3BM (Poor Poor Planning, Budgeting and Monitoring) ; 65. Sinkronisasi dan koordinasi Program Pembangunan Daerah dengan Program Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

42

CSR Kota Malang ; 66. Analisa Angka tingkat Pengangguran ; 67. Profil Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Malang ; 68. Penyusunan Profil Kota Malang ;

B. RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Tahun 2014 yang ingin dicapai Untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka BAPPEDA Kota Malang berjanji mewujudkan target tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab BAPPEDA Kota Malang. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Statejik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

Kota

MalangTahun

2013-2018

dengan

indikator

sasarannya untuk rencana kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO 1.

SASARAN STRATEGIS a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;

INDIKATOR KINERJA Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota.

b. Meningkatkan perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan : a. RPJPD ; b. RPJMD c. RKPD

TARGET 100 % 150 orang

Ada Ada 5 Produk


43

2.

3.

Meningkatnya perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang ;

Peningkatan perekonomian daerah dan sekitar

Tersedianya informasi mengenai rencana Tata Ruang, Rencana Rinci, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Ketaatan terhadap RTRW Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Perkotaan

76 % 1,435 Ha 320,7 Ha 11,005 Ha

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB : Pertumbuhan PDRB/tahun Laju Inflasi Kota PDRB Perkapita

100 %

5,58 %

4.

Pengentasan Kemiskinan

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan.

5.

Tersedianya dokumen rencana pembangunan kota dan tata ruang kota serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil-hasil penelitian yang diterapkan untuk kepentingan perencanaan. - Study Kelayakan tentang ekonomi - Study Kelayakan tentang Sosial Budaya - Study Kelayakan tentang Pemerintahan Umum - Study Kelayakan tentang Tata Ruang

7,57 % 4,60 % 17,12 juta (RP.)

3 penelitian 4 penelitian 3 penelitian

10 penelitian


44

6.

Tersedianya laporan hasil pembangunan kota

Kuantitas dan kualitas hasil kegiatan pembangunan kota meningkat

7.

Peningkatan kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Meningkatnya administrasi perkantoran dan koordinasi dengan semua pihak - Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran - Terpenuhinya fasiltasi perkantoran - Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi serta dengan pemerintah kab/kota lain. - Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran. - Tercapainya akuntabilitas instansi

1.

100%

12bln/100%

12bln/100% 137 kali

12 bulan 2 mobil/4 spd motor 100%

Standart Penilaian Kinerja. Pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2014 telah disusun LAKIP dengan mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yaitu : ” MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PARTISIPATIF MENUJU KOTA MALANG BERMARTABAT ” sehingga berdaya guna bagi masyarakat, dan untuk mewujudkan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Malang, ditetapkan penilaian


45

skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

NILAI %

PENCAPAIAN

90-100

Tercapai/Berhasil

80-90

Kurang tercapai/Kurang berhasil

Kurang dari 80

Tidak Tercapai/Tidak Berhasil


46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA MALANG

Akuntabilitas

Kinerja

merupakan

perwujudan

kewajiban

Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang pada tahun 2014 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik untuk kegiatan yang bersifat koordinasi, penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota Malang. Secara proporsional telah berjalan dengan baik. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Malang,

pada tahun 2014 dari segi Output seluruhnya telah dapat

dilaksanakan,

sedangkan dari segi Outcome beberapa indikator capaian

sasaran dilakukan berdasarkan estimasi. Hal tersebut dikarenakan untuk menetapkan nilai outcome perlu dilakukan survey terhadap stakeholders yang terkait dengan kinerja yang harus dicapai oleh Bappeda Kota Malang. A. Capaian Kinerja Pengukuran

Kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kota Malang. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran, dan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Kota Malang. Tingkat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

47

Pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja dinyatakan dalam bentuk persentase. TABEL V PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ; Meningkatkan perencanaan Pengembangan Berbasis Masyarakat

Meningkatnya perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang ;

INDIKATOR KINERJA Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan : a. RPJPD ; b. RPJMD c. RKPD Tersedianya informasi mengenai rencana Tata Ruang, Rencana Rinci, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Ketaatan terhadap RTRW Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Perkotaan

Meningkatnya perekonomian daerah dan sekitar

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB : Pertumbuhan PDRB/tahun Laju Inflasi Kota PDRB Perkapita

TARGET 150 orang

REALISASI

%

150 orang

100%

Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada 5 Produk 5 Produk 1 Produk 1 Produk Peraturan Peraturan Zonasi Zonasi 5 Ramperda 5 Ramperda Sosialisasi ke: 2 Sosialisasi Kecamatan / 24 ke: 2 Kelurahan Kecamatan / 24 Kelurahan 81% 76%

100% 100%

92%

1.435 Ha 320,70 Ha 11.005 Ha

1.435 Ha 320,70 Ha 11.005 Ha

100% 100% 100%

100%

100%

100%

6,45 7,57 6% 4,60% 17,81Juta(Rp) 17,12 Juta (Rp)

117% 147,78%

97%


48

Meningkatnya pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Tersedianya dokumen rencana pembangunan kota dan tata ruang kota serta dokumen pendukung lainnya.


Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan.

Hasil-hasil penelitian yang diterapkan untuk kepentingan perencanaan. - Study Kelayakan tentang Ekonomi - Study Kelayakan tentang Sosial Budaya - Study kelayakan tentang Pemerintahan Umum - Study Kelayakan tentang Tata Ruang Kuantitas dan kualitas laporan hasil kegiatan pembangunan kota meningkat - Terpenuhinya jasa admistrasi perkotaan - Terpenuhinya fasilitas perkantoran - Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi serta dg pemerintah kab / kota lain. - Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran. - Tercapainya akuntabilitas instansi.

10,28%

5,58%

148,23%

2 penelitian

3 penelitian

150%

2 penelitian

4 penelitian

200%

2 penelitian

3 penelitian

150%

1 masterplan

10penelitian

100%

5 laporan

5 laporan

100%

12 bln/100%

12 bln/100%

100%

12 bln/100%

12 bln/100%

100%

100 kali

137 kali

137%

12 bulan 2 mbl/4spdmt

12 bulan 2 mbl/4 spd mtr

100%

100%

100%

100%


49

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan,sedangkan keuangan realisasi hanya tercapai 92,96%, dari target 100% yang direncanakan. Hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Dari 6 sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2014 sudah tercapai. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL VI IKHTISAR PENCAPAIAN SASARAN NO. 1

2 3 4 5 6

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan lebih transparan, aspiratif, partisipatif dan menjadi solusi pemecahan permasalahanpermasalahan masyarakat. Meningkatnya hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pengentasan kemiskinan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Meningkatnya perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang.

PENCAPAIAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI 100%

100% 94,39 % 87,10 % 91,52 % 99,11 %

Dari Pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian ini capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang pada tahun anggaran 2014.


50

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan lebih transparan, aspiratif, partisipatif

dan

menjadi

solusi

pemecahan

permasalahan-

permasalahan masyarakat. Kegiatan

Indikator Kerja Target Realisasi Capaian Input : Dana Rp. 30.248.000,- 28.299.490,94 % Output : Jumlah surat keluar dan 3000 surat 3000 surat 100 % masuk selama 1 keluar masuk keluar masuk 1. Penyediaan jasa tahun surat menyurat Outcome : Tercapainya pelayanan 100 % 100 % 100 % administrasi yang optimal Input : Dana Rp. 12.000.000,- 12.000.000,100 % Output : 2. Penyediaan 2 buah telpon 2 buah telpon Pembayaran jasa 100 % jasa 12 bulan 12 bulan komunikasi komunikasi, Outcome : sumber daya Tercapainya 100 % 100 % 100 % air dan listrik administrasi komunikasi Input : Dana Rp. 59.000.000,- 59.000.000,100 % Output : 3. Penyediaan 6 orang 6 orang 100 % Peningkatan kinerja jasa Outcome : administrasi Meningkatnya keuangan 100 % 100 % 100 % kwalitas kinerja aparatur Input : Dana Rp. 10.400.000,- 10.400.000,100 % 21 jenis 21 jenis Output : Kantor bahan bahan 4. Penyediaan menjadi bersih dan pembersih pembersih 100 % Jasa nyaman untuk 12 untuk 12 kebersihan bulan bulan kantor Outcome : Kantor menjadi bersih dan 100 % 100 % 100 % nyaman 5. Penyediaan alat tulis

Input : Dana Rp. Output :

40.645.000,51 jenis ATK

35.725.000,51 jenis ATK

88 % 100 %


51

kantor

6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Outcome : Tercapainya kelancaran tugastugas kantor Input : Dana Rp. Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tercapainaya adminsitrasi SKPD Input : Dana Rp. Output : Tersedianya komponen listrik Outcome : Tercapainya kelancaran tugastugas di SKPD Input : Dana Rp. Output : Tersedianya komponen listrik yang memadai Outcome : Terpenuhinya kelancaran tugas kantor Input : Dana Rp. Output : Tersedianya bahan bacaan Jawa Post dan Malang Post Outcome : Meningkatnya informasi untuk peningkatan SDM Bappeda

untuk 12 bulan

untuk 12 bulan

100 %

100 %

100 %

37.500.000,6 jenis barang cetakan untuk 12 bulan

37.500.000,6 jenis barang cetakan untuk 12 bulan

100 %

100 %

100 %

100 %

2.224.000,13 jenis komponen alat listrik

2.224.000,13 jenis komponen alat listrik

100 %

100 %

100 %

100 %

182.900.000,- 178.605.350,-

100 %

100 %

97,65 %

15 jenis peralatan kantor

15 jenis peralatan kantor

100 %

100 %

100 %

100 %

4.620.000,-

4.620.000,-

100 %

2 jenis surat kabar selama 12 bulan

2 jenis surat kabar selama 12 bulan

100 %

100 %

100 %

100 %


52

Input : Dana Rp.

10. Penyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya makan dan minum untuk tamu dan rapat Outcome : Terselenggaranya rapat dengan baik Input : Dana Rp.

Output : Tercapainya 11. Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi konsultasi ke luardaerah

12. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa

Outcome : Terwujudnya koordinasi dengan baik Input : Dana Rp. Output : Terselenggaranya kegiatan pengadaan barang dan jasa serta tersedianya dokumen pengadaan

Outcome : Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa dengan baik Input : Dana Rp. 13. Kegiatan Output : pengadaan Tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasio dinas/operasional nal kantor

29.250.000,makan dan minum rapat/tamu selama 12 bulan

29.155.000,makan dan minum rapat/tamu selama 12 bulan

99,68 %

100 %

100 %

100 %

225.000.000,- 202.762.700,60 kali 60 kali perjalanan perjalanan dalam daerah dalam daerah dan 15 kali dan 15 kali perjalanan perjalanan luar daerah luar daerah selama 12 selama 12 bulan bulan

100 %

90,12 %

100 %

100 %

100 %

100 %

55.000.000,-

51.625.000,-

93,86 %

7 Paket (3 seleksi & 2 Penunjukan Langsung)

7 Paket (3 seleksi & 2 Penunjukan Langsung)

100 %

100 %

100 %

100 %

191.170.000,- 191.170.000,-

100 %

1 buah mobil 1 buah mobil dan 2 buah dan 2 buah sepeda motor sepeda motor

100 %


53

Outcome : Terciptanya kelancaran tugas kantor Input : Dana Rp. Output : Tersedianya 14. Kegiatan kendaraan Pemeliharaan dinas/operasional rutin/berkala yang terawat kendaraan dengan baik dinas/operasio Outcome : nal Tersedianya kendaraan dinas yang memadai Input : Dana Rp. Output : Terawatnya 15. Kegiatan peralatan dan Pemeliharaan mesin operasional rutin/berkala kantor peralatan Outcome : gedung kantor Tersedianya sarana prasarana kantoryang memadai Input : Dana Rp. Output : edung kantor yang baik 16. Kegiatan dan nyaman Pemeliharaan Outcome : rutin/berkala Tersedianya gedung kantor gedung kantor yangnyaman Input : Rp. Output : Gedung 17. Kegiatan kantor yang baik, Rehabilitasi nyaman dan sedang/berat memadai gedung kantor Outcome : Tersedianya gedung kantor

100 %

100 %

100 %

72.284.550,-

69.270.000,-

95,83%

pemeliharaan pemeliharaan rutin 3 buah rutin 3 buah mobil dan 6 mobil dan 6 sepeda motor sepeda motor

100 %

100 %

100 %

100 %

10.340.000,-

10.340.000,-

100 %

service 6 buah Note book

4 buh. AC dan 4 kali isi freon AC

100 %

100 %

100 %

100 %

50.000.000,Perbaikan 2 kamar mandi Bappeda

49.400.000,Perbaikan 2 kamar mandi Bappeda

98,80 %

100 %

100 %

100 %

200.000.000,- 198.000.000,Rehabilitasi Rehabilitasi ruangan 4 ruangan 4 bidang bidang Bappeda Bappeda 100 %

100 %

100 %

99 % 100 %

100 %


54

yang nyaman 26.900.000,12.131.000 Input : Dana Rp. Output : 2 orang 2 orang (Diklat (Diklat 18. Kegiatan Terbentuknya SDM Keuangan) Keuangan) Pendidikan yang profesional dan Pelatihan Outcome : Formal Meningkatnya 100 % 100 % kwalitas SDM di Bappeda 250.000.000,- 218.636.800,Input : Dana Rp. Output : 19. Kegiatan Dokumen RADokumen RATersedianya PPK Kota PPK Kota Rencana Aksi Dokumen RA-PPK Malang Tahun Malang Tahun Pencegahan Kota Malang Tahun 2015 2015 dan 2015 Pemberantasa Outcome : n Korupsi (RATercapainya PPK) sebagai Strategi tindak lanjut 100 % 100 % Pencegahan INPRES No. 2 Pemberantasan Tahun 2014 korupsi (RA-PPK) Kota Malang 190.000.000,- 185.355.000,Input : Dana Rp. Output : Tersedianya SDM 32 org 32 org 20. Kegiatan Bappeda yang Peningkatan profesional Kinerja PNS Outcome : Bappeda Meningkatkan SDM 100 % 100 % Bappeda yang handal 5.000.000,5.000.000,21. Kegiatan Input : Dana Rp. Penyusunan Output : 5 Buku 5 Buku laporan Tersedianya LAKIP LAKIP LAKIP capaian Tahun 2013 kinerja dan Outcome : ikhtisar 100 % 100 % Tersusunya laporan realisasi target kinerja SKPD kinerja SKPD 4.000.000,4.000.000,Input : Dana Rp. 22. Kegiatan 2 buku RKA 2 buku RKA Output : Penyusunan & 8 Buku & 8 Buku Peningkatan Rencana DPA DPA kinerja Bappeda

45,10 % 100 %

100 % 87,45 %

100 %

100 %

97,56 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %


55

Kegiatan dan Anggaran

23. Kegiatan Penatausahaa n keuangan

24. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan

25. Kegiatan Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai

26. Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah

Outcome: Tercapainya targetkinerja Input : Dana Rp. Output : Tersusunya buku besar, buku jurnal, neraca laporan realisasianggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset. Outcome : Tersedianya laporan keuangan tahun 2013 Input : Dana Rp. Output : Tersedianya laporan pelaksanaan tugas pembantuan

100 %

100 %

100 %

23.857.000,-

23.801.000,-

99,77 %

8 buku

8 buku

100 %

100 %

100 %

100 %

55.000.000,-

51.436.800,-

93,52 %

30 buku

30 buku

100 %

Outcome : Terwujudnya teknis 100 % 100 % pelaksanaan dan tertib administrasi 50.000.000,- 46.415.900,Input : Dana Rp. Output : 30 org dan 30 30 org dan 30 Terselenggaranya materi materi sosialisasiketentuan dibidang Cukai Outcome : Terwujudnya pemahaman 100 % 100 % ketentuan dibidang cukai bagi pengelola DBH CHT 750.000.000,- 586.355.000,Input : Dana Rp. Output : 50 buku ARD 50 buku ARD Tersedianya buku dan 50 buku dan 50 buku agenda riset SIDA SIDA daerah (ARD) Kota

100 % 92,83 % 100 %

100 %

78,18 % 100 %


56

Malang 2014-2018 dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Outcome : Tercapainya arah dan prioritas pembangunan Kota Malang

1.

100 %

100 %

100 %

Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 30.248.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp 28.299.490,- (94%) yang digunakan untuk

pelaksanaan proses administrasi surat menyurat sebanyak 3000 surat dengan 22 jenis. Tidak digunakannya semua anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.948.510,- Outcome tercapai 100 %.

2.

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air an listrik, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.000.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp

12.000.000,- (100%) yang digunakan untuk

pelaksanaan proses administrasi perkantoran berupa pembayaran jasa telpon selama 12 bulan ( 100%) Outcome tercapai 100 %. 3.

Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 59.000.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp


pelaksanaan proses administrasi keuangan selama 12 bulan (100%) Outcome tercapai 100 %. 4.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.424.000,- dan terrealisasi



57

pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kantor selama 12 bulan (100%). Outcome tercapai 100 % 5.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 40.645.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp


penyediaan alat tulis kantor sebanyak 51 jenis selama 12 bulan ( 100%). Tidak

digunakannya

semua

anggaran

karena

disesuaikan

dengan

kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.920.000,- , Outcome tercapai 100 %. 6.

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 37.500.000,- dan terrealisasi


penyedia an barang cetakan selama 12 bulan (100%). Outcome tercapai 100% 7.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.224.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp


penyediaan alat listrik untuk menggnti yang rusak selama 12 bulan (100%). Outcome tercapai 100 %. 8.

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 182.900.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 178.605.350,- (97,65%) yang digunakan untuk penyediaan peralatan kantor

(100%) Tidak digunakannya semua

anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.294.650,-Outcome tercapai 100 %. 9.

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.620.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp



58

penyediaan 2 buah surat kabar, Jawa Pos dan Malang Pos selama 12 bulan ( 100%). Outcome tercapai 100 % 10. Kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 29.250.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp 29.155.000,- (99,68%) yang digunakan untuk

penyediaan makan dan minum untuk rapat dan tamu selama 12 bulan ( 100%) Outcome tercapai 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 95.000,11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 225.000.000,- dan terrealisasi


pelaksanaan koordinasi ke instansi-instansi terkait dalam dan luar daerah selama 12 bulan. Outcome tercapai 100 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp 22.237.300,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan. 12. Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 55.000.000,- dan terrealisasi


penunjang pengadaan barang dan jasa. Outcome tercapai 100 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.375.000,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan. 13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 191.170.000.000,- dan terrealisasi


pengadaan kendaraan dinas 1 buah mobil dinas selama 12 bulan Outcome tercapai 100%. 14. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 72.284.550,- dan terrealisasi

sebesar Rp

69.270.000,- (95,83%) yang digunakan untuk


59

pemeliharaan rutin kendaraan dinas 3 buah mobil dinas dan 6 buah sepeda motor selama 12 bulan Outcome tercapai 100 % terdapat sisa anggaran

sebesar

Rp

3.014.550,-

karena

menyesuaikan

dengan

kebutuhan. 15. Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.340.000,- dan terrealisasi


pemeliharaan peralatan kantor untuk kelancaran tugas-tugas Bappeda Kota Malang. Outcome

tercapai 100 %. Dengan Terpenuhinya sarana

dan prasarana aparatur. 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 50.000.000,- dan terrealisasi


pemeliharaan gedung kantor untuk kelancaran tugas-tugas Bappeda Kota Malang. Outcome

tercapai 100 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp

600.000,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan. 17. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 200.000.000,- dan terrealisasi

sebesar Rp


perbaikan/rehabilitasi gedung kantor, Outcome tercapai 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.000.000,18. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.900.000,- dan terrealisasi sebesar Rp 12.131.000,- (45,107%) yang digunakan untuk pelaksanaan pelatihan SDM aparatur Bappeda

Kota Malang. Outcome

tercapai 100 %. Dengan meningkatnya kualitas SDM aparatur Bappeda Kota Malang. Selain itu terdapat sisa anggaran sebesar Rp 31.363.200,karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

60

19. Kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAPPK) sebagai tindak lanjut INPRES No. 2 Tahun 2014, Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 218.636.800,- (87,45%) yang digunakan untuk kegiatan penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAPPK) sebagai tindak lanjut INPRES No. 2 Tahun 2014. Outcome tercapai 100 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.363.200,- karena menyesuaiakan dengan kebutuhan. 20. Kegiatan Peningkatan kinerja PNS Bappeda. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 190.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 185.355.000,- (97,56%) yang digunakan untuk kegiatan peningkatan SDM Bappeda. Outcome tercapai 100 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.645.000,- karena menyesuaiakan dengan kebutuhan. 21. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) yang digunakan untuk menyusun LAKIP 2014. Outcome tercapai 100 %. 22. Kegiatan penyusunan rencana kegiatan anggaran. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,-dan terrealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- (100%) yang digunakan untuk peningkatan kinerja . Outcome tercapai 100 %. 23. Kegiatan Penatausahaan keuangan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 23.857.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 23.801.000,- (99,77%) yang digunakan untuk menyusun buku besar, buku jurnal, neraca laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan asset. Outcome 100 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 56.000,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

61

24. Kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dana alokasi khusus tugas pembantuan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 51.436.800,- (93,52%) yang digunakan untuk penyusunan laporan pelaksanaan

tugas pembantuan. Outcome 100 %. Tidak

digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.563.200,-. 25. Kegiatan Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai. Alokasi anggran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

46.415.900,-

(92,83%)

yang

digunakan

untuk

penyelenggaraan sosialisasi ketentuan dibidang cukai. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.584.100,-. 26. Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 750.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 586.355.000,- (78,18%) yang digunakan untuk fasilitasi kegiatan Dewan Riset Daerah dalam penyusunan buku agenda riset daerah (ARD) Kota Malang 2014-2018 dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 163.645.000,-.

Sasaran

2.

Meningkatkan

hasil

Penelitian

dan

Pengembangan

yang

Implementatif bagi perencanaan. Kegiatan 1. Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak

Indikator Kerja Input : Dana Rp. Output : Tersedianya Laporan Pencapaian Malang Kota Layak Anak

Target 85.000.000,-

Realisasi 80.450.100,-

Capaian 94,65 %

11 Buku

11 Buku

100 %


62

Outcome : Teridentifikasinya permasalahan program Kota Layak Anak Input : Dana Rp. Output : Tersedianya Buku Pemetaan Potensi dan 2. Kegiatan Pengembangan Penyusunan Ekonomi Sektor Pemetaan Potensi Informal Kota dan Malang 2014 Pengembangan Outcome : Ekonomi Sektor Teridentifikasinya Informasi di Kota program Malang pemetakan Potensi dan Pengembangan ekonomi sektor informal Kota Malang 2014 Input : Rp. Output : Tersedianya dokumen Analisa 3. Kegiatan Analisa Angka angka Pertumbuhan pertumbuhan Ekonomi di Kota ekonomi Kota Malang Malang. Outcome : Sebagai masukan untuk kebijakan ekonomi dan keuangan 4. Kegiatan Studi Kebutuhan Teknologi untuk Pengembangan Input : Dana Rp. Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang

100 %

100 %

158.280.000,- 156.605.000,-

100 %

98,94 %

20 Buku

20 Buku

100 %

100 %

100 %

100 %

166.223.500,- 160.560.500,-

96,59 %

40 buku dan 5 CD

40 buku dan 5 CD

100 %

100 %

100 %

100 %

167.003.500,- 157.880.500,-

94,54 %


63

5.Kajian fasilitasi dan insentif pendukung kepada investor di Kota Malang

6.Kegiatan Kajian strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dalam menyongsong Ekonomi Global Asean 2015

7.Kegiatan Analisa kesesuaian toko modern terhadap perijinan Kota Malang

Output : Tersedainya hasil Studi Kebutuhan Teknologi untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang Outcome : Sebagai masukan untuk kebijakan ekonomi dan keuangan Input : Dana Rp. Output : Tersedianya buku Kajian Fasilitasi dan Insentif pendukung kepada investor di Kota Malang Outcome : Sebagai masukan untuk kebijakan ekonomi Input : Dana Rp. Output : Tersedianya Buku Kajian Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam Menyongsong Ekonomi Global Asean 2015 Outcome : Sebagai masukan untuk kebijakan ekonomi dan keuangan Input : Dana Rp. Output : Tersedianya buku Analisa Kesesuaian Toko Modern terhadap Perijinan

20 buku dan 5 CD

20 buku dan 5 CD

100 %

100 %

100 %

100 %

89.078.000,-

84.444.000,00

94,80 %

40 buku dan 15 CD

40 buku dan 15 CD

100 %

100 %

100 %

100 %

246.517.000,- 240.954.200,-

97,74 %

40 buku dan 5 CD

40 buku dan 5 CD

100 %

100 %

100 %

100 %

96.625.000,-

86.062.500,-

97,74 %

20 buku dan 5 CD

20 buku dan 5 CD

100%


64

Kota Malang Outcome : Sebagai masukan untuk 100 % 100 % kebijakan di bidang pembangunan Input : Dana Rp. 74.987.500,74.487.500,8.Kegiatan penyusunan Output : 20 buku & 5 20 buku & 5 Analisa Indeks Tersedianya Buku CD CD Pembangunan IPM Manusia (IPM) Outcome: Kota Malang 100 % 100 % Tersusunya analisa Tahun 2013 IPM Tahun 2013 99.950.000,97.400.000,Input : Dana Rp. 9.Kegiatan Penyusunan Output : 20 Buku & 10 20 Buku & 10 Naskah Akademis Tersedianya CD CD dan Rancangan Naskah Akademis Peraturan Daerah Outcome : tentang Sistem Tersusunya Naskah Kesehatan 100 % 100 % Akademis dan Daerah Kota Ranperda tentanh Malang SKD Kota Malang 200.000.000,- 154.807.600,Input : Dana Rp. 10.Kegiatan Output : Pencapaian Tersedianya 20 buku 20 buku MDG's melalui Laporan Capaian database P3BM MDG's Kota Malang (Pro Poor Outcome : Planning, Terisinya IndikatorBudgeting and 100 % 100 % IndikatorCapaian Monitoring) MDG's melalui Sofewere P3BM 15.000.000,0 11.Kegiatan Input : Dana Rp. Sinkronisasi dan Output : koordinasi program pembangunan Outcome : daerah dengan Program CSR Kota Malang 88.199.000,86.745.500,Input : Dana Rp. 12.Kegiatan Analisa Output : Angka Tingkat 20 buku dan 20 buku dan 5 Tersedianya buku 5 CD CD Pengangguran angka tingkat

100 % 99,33 % 100 %

100 % 97,45 % 100 %

100 %

77,40 % 100 %

100 %

0% -

-

97,25 % 100 %


65

pengangguran di Kota Malang Outcome : Sebagai masukan untuk kebijakan di bidang kemasyarakatan dan SDM 1.

100 %

100 %

100 %

Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

80.450.100,-

(94,65%)

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi permasalahan program Kota Layak Anak dan menjadikan pencapaian

Malang

Kota

Layak

Anak.

Outcome

100

%.

Tidak

digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.549.900,-. 2.

Kegiatan Penyusunan pemetaan potensi dan pengembangan ekonomi sector informasi di Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 158.280.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

156.605.000,-

(98,94%)

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasinya program pemetakan potensi dan pengembangan ekonomi sektor informal Kota Malang tahun 2014. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.675.000,-. 3.

Kegiatan Analisa angka pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 166.223.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 160.560.500,- (96,59%) yang digunakan sebagai masukan untuk mengambil kebijakan ekonomi dan ekuangan. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 5.663.000,-.

4.

Kegiatan Studi kebutuhan teknologi untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Malang.


66

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 167.003.500,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

157.880.500,-

(94,54%)

yang

digunakan

untuk

pengembangan usaha kecildan menengah di Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 9.123.000,-. 5.

Kegiatan Kajian fasilitasi dan insentif pendukung kepada investor di Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 89.078.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 84.444.000,- (94,80%) yang digunakan untuk kanjian fasilitasi dan insentif pendukung kepada investor di Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.634.000,-.

6.

Kegiatan Kajian strategi pemberdayaan usaha kecil menengah dalam menyongsong ekonomi Global 2015 . Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 246.517.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 240.954.200,- (97,74%) yang digunakan untuk kajian strategi pemberdayaan usaha kecil menengah dalam menyongsong ekonomi global 2015. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 5.562.800,-.

7.

Kegiatan Analisa sesuaian took modernterhadap perijinan Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 96.625.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 86.062.500,- (89,07%) yang digunakan untuk analisa kesesuaian took modern terhadap perijinan Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 10.562.500,-.

8.

Kegiatan Penyusunan analisa indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2013.


67

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 74.987.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 74.487.500,- (99,33%) yang digunakan untuk analisa IPM tahun 2013. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 500.000,-. 9.

Kegiatan Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 99.950.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 97.400.000,- (97,457%) yang digunakan untuk penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang SKD Kota Malang.

Outcome

100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.250.000,-. 10. Kegiatan Pencapaian MDG's melalui database P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 154.807.600,- (77,40%) yang digunakan untuk menyusun laporan

capaian

MDG’S

Kota

Malang.

Outcome

100

%.

Tidak

digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 45.192.400,-. 11. Kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan daerah dengan Program CSR Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 0,- (0%) hal ini tidak dilaksanakan terserap anggaran kegiatannya karena belum bisa terbentuknya Forum CSR di Kota Malang. 12. Kegiatan Analisa angka tingkat pengangguran. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 89.199.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 86.745.500,- (97,25%) yang digunakan untuk mengukur angka tingkat pengangguran di Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak


68

digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.453.500,-.

Sasaran 3.a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan

1. Kegiatan rapat koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang

2.Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang

3.Kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal Kota Malang

Indikator Kerja Input : Dana Rp. Output : Tersedianya buku hasil rapat koordinasi Bidang Ekonomi Outcome : Tercapainya pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang Input : Dana Rp. Output : Tersedianya buku Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang Outcome : Tersusunya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang

Target 60.000.000,-


Capaian 54,05%

10 Buku

10 Buku

100 %

100 %

100 %

100 %

74.968.500,-

73.848.500,-

98,51 %

10 Buku

10 Buku

100 %

100 %

100 %

100 %

Input : Dana Rp. Output : Tersedianya Buku Rencana Umum Penanaman Modal Kota Malang Outcome : Tersusunya acuan program

144.140.000,- 142.399.350,-

98,94%

10 Buku

10 Buku

100 %

100 %

100 %

100 %


69

penanaman modal Kota Malang 1. Kegiatan rapat koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 32.427.000,- (54,05%) yang digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi bidang ekonomi Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 27.573.000,-. 2. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 74.968.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 73..848.500,- (98,51%) yang digunakan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang.

Outcome

100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.120.000,-. 3. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 144.140.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 142.399.350,- (98,79%) yang digunakan untuk menyusun acuan program penanaman modak Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.740.650,-.

Sasaran 3.b. Pengentasan Kemiskinan. Kegiatan 1. Kegiatan Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang

Indikator Kerja Input : Dana Rp. Output :

Target 100.000.000,-


Capaian 82,27 %

Tersedianya buku LP2KD Kota Malang

25 Buku

25 Buku

100 %

Outcome : Terkoordinasinya Anggaran dam

100 %

100 %

100 %


70

2.Kegiatan Profil perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat Kota Malang

Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota MalangKoordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang Input : Dana Rp. Output : Tersedianya Buku Profil Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Malang Outcome : Sebagai masukan untuk kebijakan di bidang kemasyarakatan dan SDM

89.357.000,-

86.524.500,-

96,83 %

20 buku dan 5 CD

20 buku dan 5 CD

100 %

100 %

100 %

100 %

1. Kegiatan Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

82.273.550,-

(82,27%)

yang

digunakan

untuk

mengkoordinasikan anggaran dan laporan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp 17.726.450,-. 2. Kegiatan Profi Perlindungan Sosialdan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 89.357.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 86.524.500,- (96,83%) yang digunakan untuk menyusun profil perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat di Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.832.500,-. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

71

Sasaran 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Kegiatan

1. Penyelenggara an Musrenbang RKPD

Kegiatan

2.Penyusunan KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun 2014

Kegiatan

3. Penyusunan KU-APBD dan PPAS APBD tahun 2015

Indikator Kerja Target Input : 161,587,950 Dana Rp Output: Tersedianya 150 buku dokumen RKPD Kota Malang

Realisasi Capaian 158,707,700,- 98,22%

150 Buku

Outcome : Sebagai dasar penyusunan 100% 100% APBD terfokus secara prioritas Indikator Kerja Target Realisasi Input : 175.000.000,- 137.378.750,Dana Rp Output : Tersedianya dokumen KUPerubahan APBD 75 buku 75 buku & PPAS Perubahan APBD 2014 Outcome : Sebagai dasar penyusunan 100 % 100 % APBD terfokus secara prioritas Indikator Kerja Target Realisasi Input : 225.000.000,- 199.108.000,Dana Rp Output : Tersedianya dokumen KUA 100 buku 100 buku APBD & PPAS APBD 2014 Outcome : Sebagai dasar 100 % 100 % penyusunan

100%

100%

Capaian 78,50%

100 %

100 %

Capaian 88,49%

100 %


72

APBD terfokus secara prioritas Input : 125,000,000,- 117,118,700,- 93,69% Dana Rp Output : Terselenggaranya verifikasi renstra 100% 1kali kegiatan 1kali kegiatan SKPD

4.Verifikasi rancangan akhir rencana Outcome : strategis SKPD Sinkronisasi antara renstra SKPD dengan RPJMD kota malang Input : Dana Rp Output : Tersedianya dokumen RKPD 5.Penyusunan kota malang perubahan RKPD 2014 Outcome : Sebagai dasar penyusun APBD terfokus secara prioritas Input : Dana Rp Output : Tersosialisasi dan terpublikasikanny 6.Sosialisasi dan a RPJDM kota publikasi malang 2013RPJMD 30132018 2018 Outcome : Tersampaikannya RPJDM Kota Malang ke pada masyarakat

100%

100%

100%

125.000,000,- 109,532,000,- 87,63%

125 Buku

125 Buku

100%

100%

250,000,000,- 242,980,000, -

140 booklet Publikasi radio,Tv, media cetak

100%

140 booklet Publikasi radio,TV,Med ia cetak

100%

100%

100%

97,19%

100%

100%


73

Kegiatan

7.Workshop perencanaan pembangunan Daerah

8.Desk penyususan kegiatan RKPD

9.Kegiatan Penyusunan profil Kota Malang

Indikator kerja Input : Dana Rp Output : Terselenggaranya workshop perencanaan pembangunan daerah Outcome : Tercapainya pelaksanaan workshop perencanaan pembangunan Input : Dana Rp Output : Terselenggaranya DESK RKPD tahun 2015 Outcome : Sinkronisasi antara RKPD SKPD dengan KUA-PPAS SKPD kota malang Input : Dana Rp. Output : Tersedianya data statistik Kota Malang Than 2013 Outcome : Sebagai bahan perencanaan pembangunan Kota Malang

Target 75,000,000,-

Realisasi 73,282,000,-

5 buku 5 CD

5 buku 5 CD

100%

100%

Capaian 97,71 %

100%

100%

25,000,00,-

25,000,000

15 buku

15 buku

100 %

100%

100%

100%

117.000.000,- 116.171.500,-

100%

99,29 %

100 buku 100 CD

100 buku 100 CD

100 %

100%

100%

100%


74

1.

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 161.587.950,- dan terrealisasi sebesar Rp. 158.707.700,- (98,22%) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKPD Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan


anggaran sebesar Rp 2.880.250,-. 2.

Kegiatan Penyusunan KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun 2014. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 137.378.750,- (78,50%) yang digunakan untuk menyusun dokumen KU-Perubahan APBD & PPAS Perubahan APBD 2014.

Outcome

100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 37.621.250,-. 3.

Kegiatan Penyusunan KU-APBD dan PPAS APBD tahun 2015. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 225.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 199.108.000,- (88,49%) yang digunakan untuk menyusun dokumen KUA APBD & PPAS APBD 2014. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 25.891.250,-.

4.

Kegiatan Verifikasi rancangan akhir rencana strategis SKPD. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

117.118.700,-

(93,69%)

menyelenggaraan verifikasi renstra SKPD.

yang

digunakan

untuk

Outcome 100 %. Tidak

digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.881.300,-. 5.

Kegiatan Penyusunan perubahan RKPD 2014. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 109.532.000,- (87,63%) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKPD Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua


75

anggaran disesuaikan dengan kebutuhan


anggaran sebesar Rp 15.468.000,-. 6.

Kegiatan Sosialisasi dan publikasi RPJMD 3013-2018. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

242.980.000,-

(97,19%)

yang

digunakan

untuk

mensosialisasikan dan mempublikasikan RPJMD Kota Malang 2013-2018. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.020.000,-. 7.

Kegiatan Workshop perencanaan pembangunan Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

73.282.000,-

(97,71%)

yang

digunakan

untuk

menyelenggarakan workshop perencanaan pembangunan daerah. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.718.000,-. 8.

Kegiatan Desk penyususan kegiatan RKPD. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- (100%) yang digunakan untuk menyelenggarakan DESK RKPD tahun 2015sehingga terwujud sinkronisasi antara RKPD SKPD dengan KUA-PPAS SKPD Kota Malang. Outcome 100 %.

9.

Kegiatan Penyusunan Profil Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 117.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 116.171.500,- (99,29%) yang digunakan untuk menyusun data statistik Kota Malang Tahun 2013. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 828.500,-.

Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Malang telah menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Malang sebagai berikut :


76

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 ; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2009-2013 sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 ; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 ; d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2010 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor

Tahun 2009 tanggal

Juni

2009. e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2011 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010. f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2012 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011. g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2013 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012. h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2014 sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013


77

Sasaran 5. Meningkatkan perencanaan, penataan dan pengendalian Tata Kota . Kegiatan

Indikator Kinerja Input : Dana Rp Output : Tersedianya naskah akademis dan rancangan peraturan walikota tentang 1. penyususunan tata cara naskah partisipasi akademis dan masyarakat rancangan dalam penataan peraturan ruang di kota walikota malang tentang tata Outcome : cara partisipasi Tersusunnya masyarakat naskah dalam penataan akademis, dan ruang rancangan peraturan walikota tentang tata cara partisipasi msyarakat dalam penataan ruang di kota malang Input : 2. Penyusunan Dana Rp Naskah Akademis dan Output : Rancangan Tersedianya Peraturan naskah Walikota akademis dan tentang rencana rancangan tata bangunan peraturan dan walikota tentang lingkungang rencana tata

Target

Realisasi

124,100,500,-

124,100,500,-

Laporan 5Eks, Laporan antara 7 Eks, Laporan akhir 7 Eks, Naskah Akademis 10 Eks, Ranperwal 10 Eks, Cakram Padat 14 Keping

Laporan 5Eks, Laporan antara 7 Eks, Laporan akhir 7 Eks, Naskah Akademis 10 Eks, Ranperwal 10 Eks, Cakram Padat 14 Keping

100 %

100%

257,822,000-

257,422,000,-

Laporan pendahuluan 5 Eks, Laporan fakta & analisa 7 Eks, Laporan rencana 7 Eks, Naskah Akademis 10

Laporan pendahuluan 5 Eks, Laporan fakta & analisa 7 Eks, Laporan rencana 7 Eks, Naskah Akademis 10

Capaian 100 %

100 %

100 %

99,85 %

100 %


78

Sub BWP prioritas pada BWP Malang Tengah

bangunan dan lingkungan Sub BWP prioritas pada BWP Malang Tengah

Outcome : Tersusunnya naskah akademis dan ranperwal tentang rencana tata bangunan dan lingkungan sub BWP prioritas pada BWP Malang Tengah

3. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana tata bangunan dan lingkungan Sub BWP prioritas pada BWP malang Utara

Input : Dana Rp Output : Tersedianya naskah akademis dan rancangan peraturan walikota tentang rencana tata bangunan dan lingkungan sub BWP prioritas pada BWP Malang Utara Outcome : Tersusunnya naskah akademis dan ranperwal tentang rencana tata bangunan

Eks, Ranperwal 10 Eks, Album Peta 5 Eks, Cakram Padat 16 keping

Eks, Ranperwal 10 Eks, Album Peta 5 Eks, Cakram Padat 16 keping

100 %

100 %

263,536,500,-

263,136,500,-

Laporan Pendahuluan 5 Eks, Laporan fakta & analisa 7 Eks, Laporan rencana 7 Eks, Naskah Akademis10 Eks, Ranperwal 10 Eks, Album Peta 5 Eks, Cakram padat 16 Keping

Laporan Pendahuluan 5 Eks, Laporan fakta & analisa 7 Eks, Laporan rencana 7 Eks, Naskah Akademis10 Eks, Ranperwal 10 Eks, Album Peta 5 Eks, Cakram padat 16 Keping

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99,85 %


79

dan lingkungan Sub BWP prioritas pada BWP malang utara Input : Dana Rp Output : Persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kota malang

4. pendampingan persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kota malang

5. Penyusunan

Outcome : Pendampingan asistensi persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kota malang Input : Dana Rp.

190,965,500-

184,315,500-

97%

Untuk evaluasi BKPRD Provinsi: Ringkasan Materi 40 Eks, Ranperda 40 Eks, Dokumen evaluasi substansi 5 Eks, Cakram padat 40 keping Untuk Penyelarasan dengan DPRD : Naskah akademis 7 Eks,Ranperda 7 Eks, Album Peta 6 Eks, Pearturan Zonasi 1 Eks, Cakram Padat 10 keping

Untuk evaluasi BKPRD Provinsi: Ringkasan Materi 40 Eks, Ranperda 40 Eks, Dokumen evaluasi substansi 5 Eks, Cakram padat 40 keping Untuk 100 % Penyelarasan dengan DPRD : Naskah akademis 7 Eks,Ranperda 7 Eks, Album Peta 6 Eks, Pearturan Zonasi 1 Eks, Cakram Padat 10 keping

100 %

100 %

100 %

161.833.000,-

161.833.000,-

100 %


80

Naskah Akademis dan rancangan peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Malang

6.Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang

Output : Tersedianya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Malang Outcome : Tersusunnya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Malang Input : Dana Rp. Output : Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang

Laporan pendahuluan 5 Eks, Laporan antara 7 Eks, Laporan akhir 7 Eks, Naskah akademis 10 Eks, Ranperwal 10 Eks, Album Peta 3 Eks, Cakram padat 14 keping

Laporan pendahuluan 5 Eks, Laporan antara 7 Eks, Laporan akhir 7 Eks, Naskah akademis 10 Eks, Ranperwal 10 Eks, Album Peta 3 Eks, Cakram padat 14 keping

100 %

100 %

100 %

100 %

245.924.500,- 145.549.500,Laporan Laporan pendahuluan pendahuluan 5 5 Eks, Laporan Eks, Laporan antara 5 Eks, antara 5 Eks, Laporan akhir Laporan akhir 5 Eks, Buku 5 Eks, Buku manual manual operasional 10 operasional 10 Eks, Buku Eks, Buku Tutorial 30 Tutorial 30 Eks, Cakram Eks, Cakram padat 15 padat 15 keping, PC keping, PC Desktop 2 set, Desktop 2 set,

99,85 %

100 %


81

Printer laser colour 1 bh, Siftware antivirus 2 buah

7.Kegiatan Review Naskah Akademis rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Penyusunan Rencana Peraturan Walikota tentang RISPAM

8. Kegiatan Pemuktakiran Dokumen Rencana

Printer laser colour 1 bh, Siftware antivirus 2 buah

Outcome : Tersusunnya Sistem Informasi 100 % 100 % Penataan Ruang Kota Malang Input : Dana Rp. 60.000.000,56.452.300,Output : Tersedianya Naskah Laporan Laporan Akademis rencana 7 Eks, rencana 7 Eks, Rencana Induk Naskah Naskah Sistem akademis 10 akademis 10 Penyediaan Air Eks, Eks, Minum Ranperwal 10 Ranperwal 10 (RISPAM) dan Eks, Album Eks, Album Penyusunan Peta 3 Eks, Peta 3 Eks, Rencana Cakram padat Cakram padat Peraturan 13 keping 13 keping Walikota tentang RISPAM Outcome : Terkajiulangnya Naskah Akademis Rencana Induk Sistem Penyediaan Air 100 % 100 % Minum (RISPAM) dan Penyusunan Rencana Peraturan Walikota tentang RISPAM Input : Dana Rp. 67.500.000,66.699.000,Output : Dokumen Dokumen Tersedianya RPIJM 10 Eks, RPIJM 10 Eks, Dokumen Dokumen Dokumen

100 %

94,09 %

100 %

100

98,81 % 100 %


82

Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Rencana buku putih 10 buku putih 10 Program Eks, Dokumen Eks, Dokumen Investasi Jangka SSK 10 Eks, SSK 10 Eks, Menengah Dokumen Dokumen (RPIJM), MPSS 10 Eks, MPSS 10 Eks, Dokumen Cakram Padat Cakram Padat Strategi Sanitasi RPIJM 15 RPIJM 15 Kota (SSK) dan keping, keping, Memorandum Cakram padat Cakram padat Program Sanitasi buku putih, buku putih, (MPS) SSK dan MPSS SSK dan MPSS berdasarkan 15 keping 15 keping data mutakhir Outcome : Tersusunnya Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), 100 % 100 % Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) berdasarkan data mutakhir Input : Dana Rp. 142.786.000,- 142.786.000,9..Kegiatan Output : Laporan Laporan Penyusunan Tersedianya pendahuluan pendahuluan 5 Studi Studi Kelayakan 5 Eks, Laporan Eks, Laporan Kelayakan Akses Jalan antara 7 Eks antara 7 Eks Akses Jalan Tunggulwulung Laporan akhir Laporan akhir Tunggulwulun - Sudimoro 10 Eks, Album 10 Eks, Album g - Sudimoro Karanglo pada Peta 3 Eks, Peta 3 Eks, - Karanglo Bagian Wilayah Buku Buku pada Bagian Perkotaan dokumentasi dokumentasi Wilayah Malang Utara dan dan Perkotaan pengukuran 3 pengukuran 3 Malang Utara Eks, Eks, Ringkasan Ringkasan

100 %

100 5

100 %


83

eksekutif 5 Eks, Cakram Padat 14 keping

10.Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Kota Malang

11. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota

12.Kegiatan

eksekutif 5 Eks, Cakram Padat 14 keping

Outcome : Tersusunnya Studi Kelayakan Akses Jalan Tunggulwulung 100 % 100 n% - Sudimoro Karanglo pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Input : Dana Rp. 176.252.000,- 176.252.000,Output : Laporan Laporan Tersedianya pendahuluan pendahuluan 5 Studi Kelayakan 5 Eks, Laporan Eks, Laporan Sarana antara 7 Eks, antara 7 Eks, Angkutan Umum Laporan akhir Laporan akhir Masal (SAUM) 10 Eks, Album 10 Eks, Album Kota Malang peta3 Eks, peta3 Eks, Cakram padat Cakram padat 13 keping 13 keping Outcome : Tersusunnya Studi Kelayakan Sarana 100 % 100 % Angkutan Umum Masal (SAUM) Kota Malang Input : Dana Rp. 25.000.000,20.580.000,Output : Sinkronnya Program7laporan 7 laporan program Bidang Tata Kota Outcome : Terlaksananya Koordinasi 100 % 100 % Bidang Tata Kota Input : Dana Rp. 158.497.300,- 158.497.300,-

100 %

100 %

100 %

100 %

82,32 %

100 %

100 %

100 %


84

Penyusunan studi kelayakan pelebaran jalan Ki Ageng Gribig pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur

13.Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Mayjen Sungkono pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara

Output : Tersedianya Dokumen Kelayakan Pelebaran Jalan Ki Ageng Gribig pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur

Laporan pendahuluan 5 Eks, laporan antara 7 Eks, Laporan akhir 10 Eks, AlbumPeta (A1)2 Eks, Album Peta (A3) 3 Eks,Cakram padat 13 keping

Laporan pendahuluan 5 Eks, laporan antara 7 Eks, Laporan akhir 10 Eks, AlbumPeta (A1)2 Eks, Album Peta (A3) 3 Eks,Cakram padat 13 keping

Outcome : Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pelebaran Jalan 100 % 100 % Ki Ageng Gribig pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Input : Dana Rp. 159.737.500,- 159.737.500,Output : Laporan Laporan Tersedianya pendahuluan pendahuluan 5 Dokumen 5 Eks, Laporan Eks, Laporan Kelayakan antara 7 Eks, antara 7 Eks, pelebaran Jalan laporan akhir laporan akhir Mayjen 10 Eks, Album 10 Eks, Album Sungkono pada peta (A1) 2 peta (A1) 2 Bagian Wilayah Eks, Album Eks, Album Perkotaan peta (A3) 3 peta (A3) 3 Malang Eks, Eks, Tenggara Cakrapadat 13 Cakrapadat 13 keping keping Outcome : Tersusunnya Dokumen Kelayakan 100 % 100 % pelebaran Jalan Mayjen Sungkono pada

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


85

14.Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Taman Wisata Air (Water Ecopark)

15.Kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tatacara Penyerahan PSU

Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Input : Dana Rp. 65.266.000,Output : Laporan Tersedianya pendahuluan Studi kelayakan 5 Eks, Laporan Wisata Air akhir (Ecopark Water) (kelayakan & desain) 7 Eks, Album gambar (berwarna) 3 Eks, Dokumen proposal kegiatan 3 Eks, Cakram padat 5 keping Outcome : Tersusunnya Studi kelayakan 100 % Wisata Air (Ecopark Water) Input : Dana Rp. 64.524.000,Output : Laporan Tersedianya akhir/kram Materi Teknis padatMateri dan Rancangan Teknis 7 Eks, Peraturan Ranperwal 10 Walikota Eks, Cakram tentang Tata padat 7 Cara keping Penyerahan PSU Outcome : Tersusunnya Materi Teknis dan Rancangan Peraturan 100 % Walikota tentang Tata Cara Penyerahan PSU

61.870.000,-

94,80 %

Laporan pendahuluan 5 Eks, Laporan akhir (kelayakan & desain) 7 Eks, Album gambar (berwarna) 3 Eks, Dokumen proposal kegiatan 3 Eks, Cakram padat 5 keping

100 %

100 %

100 %

62.147.200,-

96,32 %

Laporan akhir/kram padatMateri Teknis 7 Eks, Ranperwal 10 Eks, Cakram padat 7 keping

100 %

100 %

100 %


86

16.Kegiatan Kajian Awal Pengembang an Underpass sebagai Alternatif Pengurai Kemacetan Kota Malang

17.Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pembanguna n Balai Latihan Kerja (BLK) dan LIPOSOS

Input : Dana Rp. 64.678.000,Output : Laporan Tersedianya pendahuluan Kajian Awal 5 Eks, Laporan Pengembangan akhir 7 Eks, Underpass Album peta 3 sebagai Eks, Cakram Alternatif padat 5 Pengurai keping Kemacetan Outcome : Tersusunnya Kajian Awal Pengembangan Underpass 100 % sebagai Alternatif Pengurai Kemacetan Input : Dana Rp. 63.154.000,Output : Laporan Tersedianya pendahuluan Studi Kelayakan 5 Eks, Pembangunan Dokumen Balai Latihan kelayakan BLK Kerja (BLK) dan 7 Eks, Liposos Dokumen kelayakan Liposos 7 Eks, Album gambar BLK 3 Eks,Album gambar Liposos 3 Eks, Cakram padat 5 keping Outcome : Tersusunnya Studi Kelayakan Pembangunan 100 % Balai Latihan Kerja (BLK) dan Liposos

62.184.500,-

96,14 %

Laporan pendahuluan 5 Eks, Laporan akhir 7 Eks, Album peta 3 Eks, Cakram padat 5 keping

100 %

100 %

100 %

59.945.00,-

94,92 %

Laporan pendahuluan 5 Eks, Dokumen kelayakan BLK 7 Eks, Dokumen kelayakan Liposos 7 Eks, Album gambar BLK 3 Eks,Album gambar Liposos 3 Eks, Cakram padat 5 keping

100 %

100 %

100 %


87

Outcome : Tersedianya naskah akademis dan ranperwal tentang rencana induk penataan sektor informal

100 %

100 %

100 %

1. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 124.100.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 124.100.500,- (100%) yang digunakan untuk menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kota Malang. Outcome 100 %. 2. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Malang Tengah. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 257.822.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 257.422.000,- (99,85 %) yang digunakan untuk menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Malang Tengah. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 400.000,-. 3. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Malang Utara. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 263.536.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 263.236.500,- (99,85 %) yang digunakan untuk menyusun Tersusunnya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP Prioritas pada BWP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

88

Malang Utara. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 400.000,-. 4. Kegiatan Pendampingan Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 190.965.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 184.315.500,- (97 %) yang digunakan untuk Pendampingan asistensi persetujuan substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 6.650.000,-. 5. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan rancangan peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 161.833.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 161.833.000,- (100 %) yang digunakan untuk menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Malang. Outcome 100 %. 6. Kegiatan Pembuatan Sistem informasi Penataan Ruang Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 245.924.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 245.549.500,- (99,85 %) yang digunakan untuk menyusun Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang.


digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 375.000,-. 7. Kegiatan Review Naskah Akademis rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Penyusunan Rencana Peraturan Walikota tentang RISPAM. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- dan terrealisasi sebesar

Rp.

56.452.300,-

(94,09

%)

yang

digunakan

untuk


89

mengkajiulangnya Naskah Akademis Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Penyusunan Rencana Peraturan Walikota tentang RISPAM. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan

kebutuhan

sehingga terdapat

efisiensi

anggaran sebesar

Rp 3.547.700,-. 8. Kegiatan Pemuktakiran Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 67.500.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 66.699.000,- (98,81 %) yang digunakan untuk menyusun Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) berdasarkan data mutakhir. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 801.000,-. 9. Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan dan Pra Detail Engineering Design Jembatan Tlogomas - Saksofon pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 122.421.700,- dan terrealisasi sebesar Rp. 122.276.700,- (99,88 %) yang digunakan untuk menyusun Studi Kelayakan dan Pra Detail Engineering Design Jembatan Tlogomas Saksofon pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 145.000,-. 10. Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Akses Jalan Tunggulwulung Sudimoro - Karanglo pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 142.786.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 142.786.000,- (100 %) yang digunakan untuk menyusun Studi


90

Kelayakan Akses Jalan Tunggulwulung - Sudimoro - Karanglo pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara. Outcome 100 %. 11. Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Kota Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 176.252.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 176.252.0000,- (100 %) yang digunakan untuk menyusun Studi Kelayakan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Kota Malang. Outcome 100 %. 12. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 20.580.000,- (82,32 %) yang digunakan untuk melaksanakan Koordinasi Bidang Tata Kota. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.420.000,-. 13. Kegiatan Penyusunan studi kelayakan pelebaran jalan Ki Ageng Gribig pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 158.497.300,- dan terrealisasi sebesar Rp. 158.497.300,- (100 %) yang digunakan untuk menyusun Dokumen Kelayakan Pelebaran Jalan Ki Ageng Gribig pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur. Outcome 100 %. 14. Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Mayjen Sungkono pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 159.737.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 159.737.500,- (100 %) yang digunakan untuk menyusun Dokumen Kelayakan pelebaran Jalan Mayjen Sungkono pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara. Outcome 100 %. 15. Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Taman Wisata Air (Water Ecopark). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 65.266.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 61.870.000,- (94,80 %) yang digunakan untuk Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Tahun 2014

91

Studi kelayakan Wisata Air (Ecopark Water).


digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.396.000,-. 16. Kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tatacara Penyerahan PSU. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 64.524.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 62.147.200,- (96,32 %) yang digunakan untuk menyusun Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyerahan PSU. Outcome 100 %. Tidak digunakannya semua anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.376.800,-. 17. Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan LIPOSOS Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan LIPOSOS. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 63.154.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 59.945.000,- (94,92 %) yang digunakan untuk menyusun Studi Kelayakan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Liposos. Outcome 100

%.

Tidak

digunakannya

semua

anggaran

disesuaikan

dengan

kebutuhan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.209.000,-.


92

PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2012, 2013 DAN 2014 SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota.

Meningkatnya Perencanaan Pengembanga n berbasis masyarakat

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan a.RPJPD

Meningkatnya perencanaan penataan dan pengendalian tata ruang

Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai

TARGET

REALISA

REALISA

REALISA

SI 2012

SI 2013

SI 2014

%

100 % (150org)

93% (140 org)

100% (150org)

100 % (150 org)

100 %

Sudah ada

Ada/Perda No 5 Th 2010 Ada/Perda No 6 Th 2010 5 Produk

Ada/Perda No.5 Th 2010 Ada/Perda No. 7 Th. 2014 1 Produk

100 %

b.RPJMD

Sudah ada

c.RKPD

1 produk

Ada/Perda No 5 Th 2010 Ada/Perda No 6 Th 2010 4 Produk

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang, Rencana Rinci, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1 Produk Peraturan Zonasi 5 Ram perda Sosiali sasi Ke : 2 kecamat an/ 24 kelurahan

1 Produk Peraturan Zonasi 5 Ram perda Sosiali sasi Ke : 3 Kecamat an/33 Kelurahan

1 Produk Peraturan Zonasi 5 Ram perda Sosiali sasi Ke : 2 kecamat an/ 24 kelurahan

100 %

81 %

76 %

76 %

92%

Ketaatan terhadap RTRW

100 %

100 % 100 %


93

peraturan

Meningkatnya Perekonomian Daerah dan sekitar

Meningkatnya Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan

Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Perkotaan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB Pertumbuhan PDRB pertahun Laju Inflasi Kota PDRB Perkapita Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan

Hasil-Hasil penelitian yang diterapkan untuk kepentingan Tersedianya perencanaan dokumen : rencana - Study pembangunan kelayakan kota dan tata ttg ekonomi ruang kota - Study serta dokumen kelayakan pendukung ttg Sosial lainnya Budaya - Study kelayakan ttg Pemerintaha n Umum

1.435 Ha

1.435 Ha

1.435 Ha

1.435 Ha

100 % 100 % 100 % 100 %

320,70 Ha 320,70 Ha

320,70 Ha

320,70 Ha

11.005 Ha 100 %

11.055,66 Ha 100 %

11.055,66 Ha 100 %

11,055,66 Ha 100 %

6,45 %

7,08%

7,57 %

7,30 %

117 %

6%

4,06%

7,92%

4,66 %

78 %

17,81 Juta(Rp) 10,28%

18,14Juta (Rp)

9,24% Angka Kemiskina n

5,58% Angka kemiskina n

17,12 Juta 97% (Rp.) 4,85 % 48 % Angka kemiskina n

5 2 penelitian penelitian

3 penelitian

2 Penelitian


4 penelitian

2 Penelitian


3 penelitian

1 penelitian

40 %

100 %

100 %


94

- Study kelayakan Tata Ruang


Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Kualitas dan kuantitas laporan hasil kegiatan pembangunan kota meningkat - Terpenuhiny a Jasa Administrasi Perkantoran - Terpenuhiny a Fasilitas perkantoran - Frekuansi konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi serta dengan pemerintah Kab/Kota lain - Terpeliharan ya sarana dan prasarana perkantoran - Tercapainya akuntabilitas instansi

10 4 Masterpla penelitian n 5 laporan 5 laporan

10 penelitian

11 penelitian

110 %

5 laporan

5 laporan

100 %

12 bulan/10 0%

12 bln/100%

12 bln/100%

12 Bln/100%

100 %

12 bln/100 12 % bln/100%

12 bln/100%

12 Bln/100%

100 %

100 kali

137 kali

75 kali

75%

12 12 bln/2 12 bln/1mbl. mbl. 7 spd bln/1mbl. 4 spd mtr mtr 4 spd mtr

12 Bln/3 mbl. 6 spd mtr

100 %

100 %

100%

100 %

101 kali

100 %

100%


95

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di BAPPEDA Kota Malang tentunya perlu ditunjang dengan itu pada tahun a.

anggaran yang memadai. Untuk

2014 dianggarkan untuk :

Belanja Langsung Anggaran belanja langsung sebelum perubahan Rp. dan

setelah

perubahan

1.486.254.000,- dan

Rp

terrealisasi

8.216.254.000,sebesar

6.730.000.000,bertambah

Rp

Rp. 7.666.162.240,- jadi

sisa anggaran pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 550.091.760,Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2014 sebagai berikut :

NO. 1.

2.

3.

4. 5.

SASARAN Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Meningkatkan Pem bangunan perencanaan Berbasis Masyarakat Meningkatkan perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang Meningkatnya perekono mian daerah dan sekitar Pengentasan kemiskinan Tersedianya dokumen rencana pembangunan kota dan tata ruang kota serta dokumen pendukung lainnya

ANGGARAN

REALISASI

%

Rp 1.161.587.950,- Rp 1.063.107.900,- 91,52 %

Rp 1.700.000.000,- Rp 1.666.311.500,- 98,01 %

Rp 570.000.000,-

Rp 552.786.700,-

96,98 %

Rp 668.493.500,-

Rp 582.238.650,-

87,10 %

Rp 475.000.000,-

Rp 459.722.000

96,78 %


96

6.

7.

Tersedianya laporan hasil pembangunan kota Peningkatan kualitas pelayanan dan koordinasi yang baik

Rp 718.007.000,-

Rp 687.107.950

95,69 %

Rp 1.131.655.500

Rp 1.100.889.543

97,28 %

Total Belanja

6.530.920.000

6.305.832.843

96,55 %

b.Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar setelah

perubahan

sebesar

Rp

Rp. 2.684.238,67

2.760.494.536,26

bertambah

76.256.220,59,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.704.491.719,24,-

Rp atau

sebesar 97,97 % yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji untuk karyawan karyawati BAPPEDA Kota Malang yang berjumlah 33 orang).

Adapun perbandingan Anggaran tahun 2013 dan 2014 sebagaimana dalam tabel berikut : URAIAN Jumlah Belanja Tak Langsung Jumlah Belanja Langsung

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2013 (Rp.) 1.848.809.293,09 6.830.920.000,00

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.) 2.760.494.536,26 8.216.254.000,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa penggunaan belanja tidak langsung yang tersedia

pada

tahun Anggaran 2013 dan 2014, mengalami

kenaikan sebesar Rp. 911.685.243,17 Penggunaan belanja langsung dari tahun 2013 ke 2014

mengalami kenaikan sebesar Rp 1.385.334.000,-


97

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang merupakan media komunikasi sebagai

pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan,

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang pada

tahun 2014 dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Review Renstra Bappeda Kota Malang 2013-2018. Disamping itu penyusunan LAKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Kota Malang pada tahun-tahun mendatang. Adapun

keberhasilan

pencapaian

kinerja

Badan

Perencanaan

pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang pada tahun 2014 capaian kinerja kegiatan dari 69 Kegiatan yang dilaksanakan mencapai 94,48 %. Pada tahun 2013 pencapaian kinerja dari 54 Kegiatan yang direncanakan tercapai 96,46 %. sehingga jika dibandingkan maka pada tahun 2014 terdapat peningkatan kinerja. Salah satu indikator lain yang dapat menggambarkan kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang pada tahun 2012 adalah 0,57 % sedangkan pada tahun 2013 adalah 7,30 % sehingga terdapat kelambatan 0,27 %. Untuk besaran PDRB pertahun atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebasar Rp 43.799.720,03 (Dalam


98

Jutaan) sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 17.357.450,74 (Dalam Jutaan) untuk tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 38.523.031,82 ( Dalam Jutaan) sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 16.176.980,57 (Dalam Jutaan). Laju Inflasi Kota Malang tahun 2011 mencapai 4,05 % sedangkan tahun 2012 mencapai 4,06% untuk tahun 2013 mencapai 4,06%.

B.

Kendala Dari Pelaksanaan

Dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang pada tahun 2014 melaksanakan 69 Kegiatan dengan target capaian kinerjanya masingmasing. Dari kegiatan dan program yang dilakanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Review Renstra Bappeda Kota Malang 20132018, kinerja Bappeda Kota Malang pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan juga dijumpai adanya beberapa kendala, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang diinginkan. Permasalahan-permasalahan

yang

menjadi

kendala

dalam

pelaksanaan kegiatan Bappeda Kota Malang Tahun 2014 adalah : 1. Forum CSR belum ditetapkan secara resmi sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal, untuk itu perlua adanya reorganisasi. 2. Kebutuhan data dari SKPD belum dapat diterima secara maksimal sehingga menyebabkan data pendukung dalam melaksanakan kegiatan menjadi tertunda pelaksanaannya.


99

3. Implementasi

Sistem

Tata

Kelola

Pengentasan

Kemiskinan

masih

memprioritaskan warga Kota Malang yang miskin, sedangkan data yang tersedia adalah data TNP2K yang menggunakan data PPLS 2011. 4. Penyampaian program dan usulan dari masing-masing SKPD tidak tepat waktu dan sering berubah-ubah sehingga jadwal pembahasan mengalami keterlambatan; 5. Jadwal Musrenbang tidak bisa tepat waktu karena juklak dan juknis dari propinsi dan dari Pemerintah pusat sering terlambat dari tanggal yang ditentukan. Adapun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

telah

melaksanakan koordinasi terus menerus dengan instansi vertikan sebagai upaya perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Sedangkan Pemecahan masalah dari kegiatan diatas adalah sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi dan reorganisasi SCR untuk disahkan secara resmi forum CSR ; 2. Koordinasi dengan BPS untuk mengadakan verifikasi ulang ; 3. Kelurahan melakukan verifikasi di lapangan termasuk dapat mengusulkan data penduduk miskin di wilayahnya. 4. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing kementrian pemberi dana alokasi khusus dari tugas pembantuan terlambat sehinggal SKPD menunggu sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan SKPD penerima dana pembantuan. 5. Kurangnya

koordinasi

dari

SKPD

terutama

penerima

Dana

Tugas

pembantuan dan urusan bersama tentang jumlah anggaran yang diterima kepada Bappeda Kota Malang.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

ini dapat


100

menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Malang. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kota Malang dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Malang selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Malang.


101

LAMPIRAN 1. Penetapan Kinerja 2014 2. Rencana Kerja Tahun 2014


102

Malang, KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG. Drs. WASTO, SH.,M.H Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents