KATA PENGANTAR
Bangunan Gedung Negara merupakan salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib. Dimana sumber pembiayaannya berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Sebagai tahap awal dalam pembangunan gedung negara, diperlukan suatu rencana yang fungsional, andal, efektif, efisien dan bisa diimplementasikan sehingga proses pembangunan bangunan gedung negara nantinya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Melalui serangkaian proses, Pedoman Umum Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Muara Enim telah disusun dengan ruang lingkup antara lain ketentuan Umum, persyaratan bangunan gedung negara, Tahapan perencanaan pembangunan bangunan gedung negara dan ketentuan penutup. Diharapkan dengan adanya pedoman umum ini, seluruh penyusunan rencana pembangunan bangunan gedung negara di Kabupaten Muara Enim dapat mengacu pada dokumen ini sehingga Proses pembangunan bangunan gedung Negara yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien Muara Enim,
Juli 2016
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MUARA ENIM
Dr. Ir. H. ABDUL NADJIB, MM NIP. 19600209 198603 1 004
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISI .................................................................................. ii BAB I KETENTUAN UMUM ........................................................... 1 1.1
Latar Belakang .............................................................. 1
1.2
Ruang Lingkup Pedoman ............................................... 1
1.3
Acuan Normatif (Dasar Hukum yang digunakan) ........... 1
1.4
Istilah dan Definisi......................................................... 2
1.5
Maksud dan Tujuan....................................................... 3
BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA ................ 4 2.1 Klasifikasi Bangunan Gedung Negara .................................. 4 2.2 Tipe Bangunan Rumah Negara ............................................ 6 2.3 Standar Luas Bangunan Gedung Negara ............................. 7 2.4 Persyaratan Administratif .................................................. 10 2.5 Persyaratan Teknis............................................................ 12 BAB III TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA ..................................................................... 19 3.1
Penyusunan Program dan Pembiayaan ........................ 19
3.2
Perencanaan Teknis Konstruksi ................................... 22
BAB IV KETENTUAN PENUTUP .................................................. 24
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
ii
BAB I KETENTUAN UMUM
1.1
Latar Belakang Salah
Satu
upaya
dalam
mewujudkan
visi
Bappeda
Kabupaten Muara Enim, yaitu ”Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Kredibel dan
Akuntabel”.
Diperlukan
suatu
pedoman
dalam
penyusunan suatu Rencana Pembangunan, pun juga dalam penyusunan
Rencana
Pembangunan
Bangunan/Gedung
Negara. Untuk itu, dalam Rangka pembangunan bangunan gedung negara diperlukan suatu Pedoman Umum yang berfungsi sebagai panduan dalam bagian awal dari proses perencanaan pembangunan bangunan gedung negara yang fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib (sesuai prosedur).
1.2
Ruang Lingkup Pedoman Pedoman Umum ini terdiri dari 4 Bab yaitu: 1. Ketentuan Umum 2. Persyaratan Bangunan Gedung Negara 3. Prosedur Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 4. Ketentuan Penutup
1.3
Acuan Normatif (Dasar Hukum yang digunakan) 1. Undang-undang
Nomor
28
Tahun
2002
tentang
Bangunan Gedung; Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi
Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Pemerintah Daerah; 5. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 6. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032; 8. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
1.4
Istilah dan Definisi 1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD, APBN, dan/atau perolehan lain yang sah. 2. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
2
teknis,
pelaksanaan
konstruksi
dan
pengawasan
konstruksi/manajemen kontruksi (MK), baik merupakan pembangunan
baru,
perbaikan
sebagian
atau
seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung
yang
belum
selesai,
dan/atau
perawatan
(rehabilitasi, renovasi, restorasi). 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 4. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
1.5
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Pedoman Umum ini adalah sebagai petunjuk pelaksana bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara. Tujuan
dari
Pedoman
umum
ini
adalah
untuk
mewujudkan pembangunan bangunan gedung Negara yang sesuai
dengan
fungsinya,
memenuhi
persyaratan,
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
3
BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
2.1 Klasifikasi Bangunan Gedung Negara Berdasarkan tingkat kompleksitas, Bangunan Gedung Negara diklasifikasikan menjadi: 1. Bangunan Sederhana Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara
dengan
karakter
sederhana
serta
memiliki
kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: a. gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2; b. bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; c. gedung pelayanan kesehatan: puskesmas; d. gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai. 2. Bangunan Tidak Sederhana Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling
singkat
10
(sepuluh)
tahun.
Yang
termasuk
klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain: Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
4
a. gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai; b. bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun; c. gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D; d. gedung
pendidikan
tinggi
universitas/akademi;
atau
gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai. 3. Bangunan Khusus Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara
yang
memiliki
penggunaan
dan
persyaratan
khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan
penyelesaian/teknologi
khusus.
Masa
penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain: a. Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden; b. wisma negara; c. gedung instalasi nuklir; d. gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus; e. gedung laboratorium; f. gedung terminal udara/laut/darat; g. stasiun kereta api; h. stadion olah raga; i. rumah tahanan; Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
5
j. gudang benda berbahaya; k. gedung bersifat monumental; dan l. gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri.
2.2 Tipe Bangunan Rumah Negara Untuk klasifikasinya
bangunan
rumah
berdasarkan
negara,
klasifikasi
disamping
bangunan
gedung
negara tersebut diatas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan. Tabel 2.1 Tipe Rumah Negara Tipe
Untuk Kepentingan Pejabat / Golongan
Khusus
1) 2) 3) 4)
Bupati Wakil Bupati Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD
A
1) Sekretaris Daerah
B
1) Pejabat Eselon II, anggota DPRD 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
C
1) Pejabat Eselon III 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil golongan IV
D
1) Pejabat Eselon IV 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil golongan III
E
1) Pejabat Eselon V 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil golongan II
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
6
2.3 Standar Luas Bangunan Gedung Negara 1. GEDUNG KANTOR Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per-personil; b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per-personil; c. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruangruang
khusus
kebutuhannya
atau
ruang
dihitung
pelayanan
secara
masyarakat,
tersendiri
(studi
kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung. Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai dengan klasifikasi bangunannya. Standar Luas Ruang Kerja Kantor Pemerintah tercantum pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Standar Luas Ruang Kerja LUAS RUANG (m2) JABATAN
1 1. Bupati
Rg. Kerja
Rg. Tamu
Rg. Rapat
Rg. Rapat utama
Rg. Staf/ adc
Rg. Tunggu
Rg. Simpan
Rg. Istirahat
Rg. Toilet
Jmlh
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
40
30
40
80
20
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
15
14
15
7.5 261.5
7
2. Wakil Bupati 3. Ketua/ Wa.Ketua DPRD 4. Sekda 5. Eselon II 6. Eselon III 7. Eselon IV 8. Eselon V 9. Staf
30
25
36
0
15
15
5
13
6
25
15
30
0
9
9
5
6
4
30
15
35
0
9
10
3
6
4
112.0
25
12
30
0
5
6
3
5
4
90.0
12
10
12
0
3
0
3
0
0
40.0
9
10
0
0
0
0
3
0
0
22.0
6
0
0
0
0
0
2
0
0
8.0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
4.0
145.0
103.0
Khusus untuk Ruang Penunjang, besarannya yaitu: a. Ruang Rapat
= 40 m2
b. Ruang Studio
= 4 m2/orang (pemakai = 10% dari staf)
c. Ruang Arsip
= 0,4 m2/ orang (pemakai = staf)
d. WC
= 2 m2/ 25 orang
e. Mushola
= 0,8 m2/ orang (pemakai 20% dari staf)
1. RUMAH NEGARA Standar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipe peruntukannya, yang terliat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Standar Luas Rumah Negara Tipe
Luas Bangunan
Luas Lahan
Luas Pendopo
Bupati
500 m2
3.000 m2
250 m2
Wakil Bupati
350 m2
1.500 m2
175 m2
Ketua DPRD
300 m2
750 m2
0
Wakil Ketua DPRD
250 m2
500 m2
0
Khusus
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
8
A
300 m2
750 m2
0
B
150 m2
350 m2
0
C
70m2
200 m2
0
D
54m2
150 m2
0
E
45m2
120 m2
0
Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampung dalam tiap Tipe Rumah Negara, sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4 Ketentuan Jenis dan Jumlah Ruang Rumah Negara TIPE NO
URAIAN Khusus
A/250 m2
B/ 120 m2
C/ 70 m2
D/50 m2
E/ 36 m2
1
Ruang Tamu
1
1
1
1
1
1
2
Ruang Kerja
1
1
1
-
-
-
3
Ruang Duduk
1
1
1
-
-
-
4
Ruang Makan
1
1
1
1
1
1
5
Ruang Tidur
4
4
3
3
2
2
6
Kamar Mandi/ WC
2
2
1
1
1
1
7
Dapur
1
1
1
1
1
1
8
Gudang
1
1
1
1
-
-
9
Garasi
2
1
1
-
-
-
10
Ruang Tidur Pembantu
2
2
1
-
-
-
11
Ruang Cuci
1
1
1
1
1
1
12
KM Pembantu
1
1
1
-
-
-
KETERANGAN
Di dalam hasil rancangan dimungkinkan adanyan penggabungan beberapa fungsi dalam satu ruang, misalnya fungsi ruang duduk dan ruang makan.
Tidak dihitung dalam luas bangunan standar
Sumber: Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
9
3. STANDAR LUAS GEDUNG NEGARA LAINNYA Standar luas gedung negara lainnya, seperti: sekolah/ universitas, rumah sakit, dan lainnya mengikuti ketentuanketentuan luas ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. 2.4 Persyaratan Administratif Pada
tahap
penyusunan
rencana
pembangunan
bangunan gedung Negara, perlu diperhatikan persyaratan administratif yang harus dimiliki setiap bangunan gedung Negara mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan dan juga
tahap
pemanfaatan
tahap
pemanfaatan
bangunan
gedung negara. Persyaratan
administratif
bangunan
gedung
negara
meliputi pemenuhan persyaratan: 1. Dokumen Pembiayaan Setiap kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara harus disertai/memiliki bukti tersedianya anggaran yang diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan tersebut yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya
yang
dipersamakan,
termasuk
surat
penunjukan/penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja. Dalam dokumen pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara sudah termasuk: a. biaya perencanaan teknis; b. pelaksanaan konstruksi fisik; c. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi; d. biaya pengelolaan kegiatan.
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
10
2. Status Hak Atas Tanah Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang bersangkutan. Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh pihak
lain,
harus
disertai
izin
pemanfaatan
yang
dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah tersebut. 3. Status Kepemilikan Status kepemilikan bangunan gedung negara merupakan surat
bukti
peraturan
kepemilikan
bangunan
perundang-undangan.
gedung
Dalam
hal
sesuai terdapat
pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundangundangan. 4. Perizinan Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan dokumen
perizinan
yang
berupa:
Izin
Mendirikan
Bangunan Gedung (IMB).
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
11
5. Dokumen Perencanaan Setiap
bangunan
gedung
negara
harus
memiliki
dokumen perencanaan, yang dihasilkan dari proses perencanaan teknis, baik yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Perencana Konstruksi, Tim Swakelola Perencanaan, atau yang berupa Disain Prototipe dari bangunan gedung negara yang bersangkutan. Dimana proses perencanaan teknis ini memuat rencana teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas; rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana
tata
spesifikasi
ruang
teknis,
dalam/interior
rencana
serta
anggaran
rencana
biaya,
dan
perhitungan teknis pendukung. 2.5 Persyaratan Teknis Secara
garis
besar,
persyaratan
teknis
bangunan
gedung negara adalah sebagai berikut: 1. Persyaratan Tata Bangunan Dan Lingkungan Persyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung negara dari segi tata bangunan dan lingkungannya, meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata
Ruang
Kawasan
Perkotaan
(RDTRKP)
dan/atau
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
12
atau
Peraturan
Daerah
tentang
Bangunan
Gedung
Kabupaten Muara Enim, yaitu: a. Peruntukan lokasi Setiap bangunan gedung negara harus diselenggara-kan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL. b. Koefisien dasar bangunan Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung
dan
luas
lahan/tanah
perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Penetapan
besar
KDB
maksimum
didasarkan
pada
pertimbangan: a. Tingkat pengisian/peresapan air = KDH minimum b. Besar pengaliran air (kapasitas drainase) c. Jenis penggunaan lahan, dan harga lahan. Besarnya KDB Maksimum untuk Bangunan Gedung Kantor adalah sebesar 70 %. c. Koefisien lantai bangunan Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan
antara
luas
seluruh
lantai
bangunan
gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Penetapan
besar
KLB
maksimum
didasarkan
pada
pertimbangan: Harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
13
terhadap
prasarana
tambahan,
serta
ekonomi
dan
pembiayaan. Besarnya KLB maksimum untuk Bangunan Gedung Negara adalah sebesar 3,5. d. Ketinggian bangunan Ketinggian bangunan gedung negara ditentukan atas dasar
pertimbangan
lebar
jalan,
fungsi
bangunan,
keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungan serta
keselamatan
lalu
lintas
penerbangan.
Tinggi
maksimal dari bangunan gedung negara adalah 5 lantai. Untuk bangunan gedung negara yang akan dibangun lebih dari 5 lantai, harus mendapat persetujuan dari Bupati Muara Enim. e. Ketinggian langit-langit Ketinggian
langit-langit
bangunan
gedung
kantor
minimum adalah 2,80 meter dihitung dari permukaan lantai.
Untuk
bangunan
gedung
olah-raga,
ruang
pertemuan, dan bangunan lainnya dengan fungsi yang memerlukan mengikuti
ketinggian Standar
langit-langit
Nasional
khusus,
Indonesia
(SNI)
agar yang
dipersyaratkan. f. Jarak antar blok/massa bangunan Jarak
antar
blok/massa
bangunan
harus
mempertimbangkan hal-hal seperti: 1) Keselamatan terhadap bahaya kebakaran; 2) Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan; 3) Kenyamanan;
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
14
4) Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan. g. Koefisien daerah hijau (KDH) Koefisien daerah hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan
gedung
yang
diperuntukan
bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. KDH ini ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan,
fungsi
peruntukan,
fungsi
bangunan,
kesehatan dan kenyamanan bangunan. Perbandingan antara luas area hijau dengan luas persil bangunan gedung negara, harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan: 1) daerah resapan air; 2) ruang terbuka hijau kabupaten/kota. Untuk bangunan Gedung Negara KDH minimum adalah 40%. h. Garis sempadan Bangunan Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum ditetapkan dengan
mempertimbangkan
keselamatan,
risiko
kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika. Arahan GSB minimum, sebagai berikut: Untuk ruang milik jalan (rumija) < 8 m, GSB minimum = ½ rumija Untuk ruang milik jalan >= 8m, GSB minimum = ½ rumija + 1
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
15
Untuk ruang milik jalan (rumija) < 8 m, GSB minimum = ½ rumija Untuk ruang milik jalan >= 8m, GSB minimum = ½ rumija + 1 i. Wujud arsitektur Wujud
arsitektur
bangunan
gedung
negara
harus
memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) mencerminkan
fungsi
sebagai
bangunan
gedung
negara; 2) seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya; 3) Tematik sesuai dengan Icon (ciri khas) SKPD pengguna; 4) efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharaannya; 5) mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa; dan 6) mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya. j. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Bangunan
gedung
negara
harus
dilengkapi
dengan
prasarana dan sarana bangunan yang memadai, dengan biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pekerjaan non-standar. Prasarana dan sarana bangunan yang harus ada pada bangunan gedung negara, seperti: 1) Sarana parkir kendaraan; 2) Sarana untuk penyandang cacat dan lansia; 3) Sarana penyediaan air minum; 4) Sarana drainase, limbah, dan sampah;
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
16
5) Sarana ruang terbuka hijau; 6) Sarana hidran kebakaran halaman; 7) Sarana pencahayaan halaman; 8) Sarana jalan masuk dan keluar; 9) Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu,
toilet,
dan
fasilitas
komunikasi
dan
informasi. k. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Asuransi 1) Setiap pembangunan bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan K3 sesuai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor:
Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/ 1986 tentang Keselamatan Satuan
dan
Kerja
Kesehatan
Konstruksi,
Kerja dan
pada
atau
Tempat
peraturan
penggantinya; 2) Ketentuan asuransi pembangunan bangunan gedung negara
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan. 2. Persyaratan Bahan Bangunan Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Bangunan Gedung
Negara,
pemilihan
bahan
bangunan
untuk
pembangunan bangunan gedung negara harus memenuhi SNI
yang
bahan
dipersyaratkan,
bangunan
diupayakan
setempat/produksi
menggunakan dalam
negeri,
termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari komponen bangunan sistem fabrikasi.
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
17
2. Persyaratan Struktur Bangunan Khusus
untuk
rencana
yang
struktur dibuat
bangunan
harus
gedung
memenuhi
Negara,
persyaratan
keselamatan (safety) dan kelayanan (serviceability) serta SNI kontruksi bangunan gedung. 3. Persyaratan Utilitas Bangunan Didalam dokumen perencanaan pembangunan bangunan gedung Negara, harus sudah mengakomodir rencana penggunaan sarana utilitas, dimana sistem utilitas baik yang berada didalam dan diluar bangunan gedung Negara harus
memenuhi
SNI
yang
disyaratkan
dan
harus
memperhatikan system keamanan, keselamatan serta estetika bangunan. Khusus
untuk
penerangan/pencahayaan
serta
pengkondisian udara (ventilasi) harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam (alami). 4. Persyaratan Sarana Penyelamatan Setiap bangunan gedung Negara harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat, serta
harus
memenuhi
persyaratan
standar
sarana
penyelamatan bangunan sesuai SNI yang dipersyaratkan.
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
18
BAB III TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
3.1
Penyusunan Program dan Pembiayaan Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan adalah merupakan
tahap
awal
proses
penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara, yang merupakan kegiatan untuk menentukan program kebutuhan ruang dan fasilitas bangunan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok
dan
bersangkutan,
fungsi
pekerjaan
serta
dari
penyusunan
instansi
kebutuhan
yang biaya
pembangunan. 1. Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan
gedung
negara
disusun
oleh
instansi
Pengguna Anggaran yang memerlukan bangunan gedung negara. 2. Penyusunan kebutuhan program ruang dan bangunan serta
pelaksanaan
pembangunan
bangunan
gedung
negara dilakukan dengan: a. menentukan kebutuhan luas ruang bangunan yang akan dibangun, antara lain: 1) ruang kerja; 2) ruang sirkulasi; 3) ruang penyimpanan; 4) ruang mekanikal/elektrikal; 5) ruang pertemuan; 6) ruang ibadah; 7) ruang servis (pantry); dan Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
19
8) ruang-ruang lainnya; Ruangan
yang
kebutuhan
disusun
dan
fungsi
harus
sesuai
instansi
yang
dengan akan
menggunakan bangunan gedung. b. menentukan
kebutuhan
prasarana
dan
sarana
bangunan gedung, antara lain: 1) kebutuhan parkir; 2) sarana penyelamatan; 3) utilitas bangunan; 4) sarana transportasi; 5) fasilitas komunikasi dan informasi; 6) jalan masuk dan keluar; 7) aksesibilitas bagi penyandang cacat; 8) drainase dan pembuangan limbah; serta 9) prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan. c. menentukan kebutuhan lahan bangunan; d. menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan. Penyusunan program kebutuhan ruang dan bangunan dilakukan dengan mengikuti pedoman, standar, dan petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung negara yang berlaku. 3. Penyusunan
program
kebutuhan
bangunan
gedung
negara yang belum ada disain prototipenya dan/atau luas
bangunannya
lebih
dari
1.500
m2,
dapat
menggunakan jasa konsultan, sebagai pekerjaan nonstandar. 4. Berdasarkan program kebutuhan yang telah ditetapkan, selanjutnya
disusun
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
kebutuhan
pembiayaan
20
pembangunan
bangunan
gedung
negara
yang
bersangkutan, yang terdiri atas: a. biaya pelaksanaan konstruksi fisik; b. biaya perencanaan teknis konstruksi; c. biaya
manajemen
konstruksi
atau
pengawasan
konstruksi; dan d. biaya pengelolaan kegiatan. 5.
Penyusunan
pembiayaan
didasarkan
pada
bangunan
gedung
bangunan
standar
harga
negara
gedung per-m2
yang
negara tertinggi
berlaku.
Untuk
penyusunan program dan pembiayaan bangunan gedung negara
yang
belum
ada
standar
harganya
atau
memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada Instansi Teknis. 6.
Pembangunan pelaksanaan
bangunan
gedung
pembangunannya
akan
negara
yang
dilaksanakan
menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun
jamak
(multi-years
contract),
program
dan
pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari bupati Muara Enim setelah memperoleh pendapat teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. 7. Dokumen
program
dan
pembiayaan
pembangunan
bangunan gedung negara merupakan dokumen yang harus diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan
untuk
melaksanakan
pembangunan
bangunan gedung negara yang bersangkutan, sebagai bahan acuan.
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
21
3.2
Perencanaan Teknis Konstruksi 1. Perencanaan
teknis
konstruksi
merupakan
tahap
penyusunan rencana teknis (disain) bangunan gedung negara,
termasuk
yang
penyusunannya
dilakukan
dengan menggunakan disain berulang atau dengan disain prototip. 2. Penyusunan rencana teknis bangunan gedung negara dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa perencanaan konstruksi, baik perorangan ahli maupun badan hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, dan apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi yang bersedia, dapat dilakukan oleh instansi Pekerjaan Umum/instansi teknis setempat. 3. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengelola kegiatan. 4. Dokumen rencana teknis bangunan gedung negara secara umum meliputi: a. Gambar
rencana
teknis
(arsitektur,
struktur,
mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan); b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputi persyaratan
umum,
administratif,
dan
teknis
bangunan gedung negara yang direncanakan; c. Rencana anggaran biaya pembangunan; d. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi: 1) laporan arsitektur; 2) laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (soil test); 3) laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; 4) laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi); 5) laporan tata lingkungan. Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
22
e. Keluaran akhir tahap perencanaan, yang meliputi dokumen perencanaan, berupa: Gambar Rencana Teknis,
Rencana
Kerja
dan
Syarat-syarat
(RKS),
Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate), dan Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang disusun sesuai ketentuan; f. Kontrak kerja perencanaan konstruksi dan berita acara kemajuan
pekerjaan/serah
perencana-
an,
yang
terima
disusun
pekerjaan
dengan
mengikuti
ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang
pelaksanaan
anggaran
pendapatan
dan
belanja negara, dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah
beserta
petunjuk
teknis
pelaksanaannya. 5. Tahap perencanaan teknis konstruksi untuk bangunan gedung negara: a. yang berlantai diatas 4 lantai; dan/atau b. dengan luas total diatas 5.000 m2; dan/atau c. dengan klasifikasi khusus; dan/atau d. yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun pemborong; dan/atau; e. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project); diharuskan
melibatkan
penyedia
jasa
manajemen
konstruksi, sejak awal tahap perencanaan.
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
23
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pedoman umum rencana pembangunan bangunan gedung negara ini bersifat umum untuk memandu penyusunan Rencana Pembangunan bangunan gedung negara dalam Kabupaten Muara Enim. Spesifikasi dan persyaratan teknis yang bersifat lebih rinci tentang penyusunan rencana pembangunan bangunan gedung negara
mengikuti
ketentuan
dalam
peraturan
perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
Proyek Perubahan Diklat PIM IV Angkatan V Tahun 2016
24
