Bappeda Kabupaten Karimun

Bappeda Kabupaten Karimun

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ………………………………………………

i

Daftar isi

ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

I-1

2.

Landasan Hukum

I-2

3.

Maksud dan Tujuan

I-4

4.

Sistematika Penyusunan

I-5

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

II - 1

2.

Sumber Daya

II - 17

3.

Kinerja Pelayanan

II - 18

4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

II - 20

ISU ISU STRATEGIS 1. Identifikasi Permasalahan

III - 1

2.

Isu Isu Strategis

III - 3

3.

Tinjauan Atas RPJMD Kab. Karimun 2011-2016

III - 5

VISI MISI 1. Visi dan Misi

IV - 1

2.

Tujuan dan Sasaran

IV - 3

3.

Strategi dan Kebijakan

IV - 6

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

V–1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

VI – 1

BAB VII

PENUTUP

VII – 1

Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

ii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1.

Daftar Pegawai Bappeda Kaarimun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011

II - 17

Tabel II.2.

Daftar Pegawai Bappeda Kaarimun Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2011

II - 18

Tabel II.3.

Daftar Pegawai Bappeda Kaarimun Berdasarkan Formasi Eselonering Tahun 2011

II - 18

Tabel II.4.

Kekuatan dan Kelemahan Bappeda

II - 22

Tabel II.5.

Peluang dan Tantangan Bappeda

II - 23

Tabel II.6.

Analisa SWOT Faktor Lingkungan Bappeda

II - 23

Tabel II.7.

Strategi S - O Bappeda

II - 25

Tabel II.8.

Strategi S - T Bappeda

II - 26

Tabel II.9.

Strategi W - O Bappeda

II - 27

Tabel II.10.

Strategi W - T Bappeda

II - 28

Tabel IV.1.

Penjabaran Misi Kedalam Tujuan dan Sasaran

IV - 5

Tabel IV.2.

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Kedalam Strategi

IV - 6

Tabel V.1.

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Kedalam Indikator Kinerja

V-5

Tabel V.2.

Indikasi Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

V-8

Tabel VI.1.

Indikator Kinerja Bappeda

VI - 1


iii


BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pengembangan Kabupaten Karimun sesuai dengan harapan seluruh unsur masyarakat tidak bisa lepas dari peran serta pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam

melaksanakan

pembangunan

merupakan

modal

utama

untuk

mewujudkan harapan itu. Berangkat

dari

keinginan

mewujudkan

harapan

itu

dibutuhkan

perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Karimun dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Karimun. Guna merealisasikan tugas dan tangung jawab tersebut serta menjabarkan strategi untuk mencapai visi dan misi, perlu disusun dokumen Rencana Strategi BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi yang didasarkan pada kondisi, pontensi, permasalahan, kebutuhan nyata, aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima ) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

I-1

Bappeda Kabupaten Karimun kelemahan, peluang dan acaman yang ada atau mungkin timbul dengan mengatisipasi perkebangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2011 – 2016 merupakan Micro Planning yang dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011 - 2016 (Macro Planning). Fungsi rencana strategi adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian tujuan dibentuknya satuan kerja Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten Karimun.

2. Landasan Hukum Rencana strategi disusun berdasarkan : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-Undang

No

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) . 4. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

I-2

Bappeda Kabupaten Karimun Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 5. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 6. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaiagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

I-3

Bappeda Kabupaten Karimun Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 - 2014 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2015 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 – 2025 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata cara Kerja Isnpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016.

3. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) 2011-2016 adalah sebagai dasar penyusunan kebijakan, Program, Kegiatan dan tolak ukur kinerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan visi dan misi serta Tujuan Organisasi.

2. Tujuan Tujuan disusunnya rencana strategis ini adalah untuk : Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

I-4

Bappeda Kabupaten Karimun a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Karimun; c. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Tahun 2011-2016.

4. Sistimatika Penulisan Sistematika Rencana Strategis tahun 2011-2016 disusun sebagai berikut ; BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda 2. Sumber Daya 3. Kinerja Pelayanan 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU ISU STRATEGIS 1. Identifikasi Permasalahan 2. Isu Isu Strategis 3. Tinjauan Atas RPJMD Kab.Karimun Tahun 2011-2016 BAB IV VISI MISI 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran 3. Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA BAB VII PENUTUP Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

I-5

Bappeda Kabupaten Karimun BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2008 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah khususnya dalam bidang perencanaan, pendataan dan pengendalian, serta koordinasi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; 2. Penyusunan program dan kegiatan tahunan daerah sebagai pelaksanaan dari perencanaan tersebut yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten dan dari sumber-sumber dana lainnya; 3. Pengkoordinasikan terhadap dinas-dinas/instansi dan badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun; 4. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun bersama-sama bagian keuangan sekretariat daerah dan dinas pendapatan daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah; 5. Pengumpulan dan menganalisa data daerah dan internal sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 6. Penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 8. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat koordinasi lintas sektor, instansi dan daerah; 9. Pengkoordinasikan program dan kegiatan lintas sektor, instansi dan daerah; 10. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan dan pengembangan, serta pengendalian sesuai dengan petunjuk kepala daerah; 11. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kecamatan; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 1

Bappeda Kabupaten Karimun 12. Pengendalian administrasi pembangunan yang di biayai APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; 13. Pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga; 14. Pengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Bagian Sekretariat Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bagian sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun. Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis administratif kepegawaian dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Penyusunan

rencana

merekapitulasinya

program/kegiatan

sebagai

bahan

tahunan

penyusunan

badan

rancangan

dan

anggaran

pendapatan belanja daerah (RAPBD); c. Pengkoordinasian penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan administrasi pembangunan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah; d. Melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan badan perencanaan pembangunan daerah; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 2

Bappeda Kabupaten Karimun e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan perencanaan pembangunan daerah; f. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Asset Masing–masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan mengelola administrasi kepegawaian serta tugas lain dibidang teknis administrasi badan perencanaan pembangunan daerah.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan

kegiatan

administrasi

surat–surat

masuk,

pendistribusian, pencatatan dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk kelancaran proses administrasi surat menyurat; b. Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi. c. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala. d. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan; e. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan penilaian prestasi kerja pegawai; f. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai; g. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai; h. Menyiapkan bahan pencatatan prestasi, pelanggaran, kedisiplinan dan kasus–kasus pegawai; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 3

Bappeda Kabupaten Karimun i.

Memberikan masukan dan koordinasi dengan bagian kepegawaian dalam hal pengembangan karir pegawai;

j.

Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan sekretaris.

Sub Bagian Pencanaan Keuangan dan Asset, mempunyai tugas menyusun, merekapitulasi rencana dan evaluasi program/kegiatan tahunan badan perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun, melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan administrasi pembangunan serta melakukan urusan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidangbidang dalam rangka penyusunan unit kerja; b. Menyusun rencana kerja/kegiatan dan anggaran perencanaan tahunan badan perencanaan pembangunan daerah; c. Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan; d. Mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan perencanaan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan di unit kerja; e. Melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan perencanaan tahunan badan perencanaan pembangunan daerah; f. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan badan perencanaan pembangunan daerah dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban; g. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Mengkoordinir pengelolaan administrasi barang daerah di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah; i.

Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang;


II - 4

Bappeda Kabupaten Karimun j.

Membuat daftar permintaan gaji pegawai di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah, melakukan urusan pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;

k. Membuat usulan surat keterangan pemberhentian gaji (SKPP) bagi pegawai di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah, karena keadaan mengendaki; l.

Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Program dan Evaluasi Bidang Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas pembinaan administrasi pembangunan kepada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, menghimpun dan menganalisa

data, melakukan pengendalian dan evaluasi

kinerja

program/kegiatan, membuat dokumentasi, memperagakan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pembangunan serta melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah, melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya, mengumpul bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga, serta melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Uraian Tugas Bidang Program dan Evaluasi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pembangunan daerah satuan kerja perangkat daerah; b. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk penilaian dan pengukuran kinerja pelaksana program/kegiatan pembangunan daerah; c. Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 5

Bappeda Kabupaten Karimun d. Pengumpulan

bahan

dan

mengadministrasikan

program

bantuan

pembangunan daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga; e. Pelaksanaan evaluasi dan analisa pelaksanaan pembangunan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari : a. Sub Bidang Perencanaan Program b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Masing–masing Sub Bidang, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Program dan Evaluasi. Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengumpulkan, menganalisa dan mensinkronkan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karimun melalui bidangbidang di badan perencanaan pembangunan daerah yang mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidangnya. Melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan daerah,

bantuan

mengumpulkan

pembangunan

bahan

dan

dan

dana

pembangunan

mengadministrasikan

program

lainnya, bantuan

pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga. Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Program adalah sebagai berikut : a. Menyusun perencanaan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun; b. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah melalui bidang-bidang terkait di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. Melaksanakan rapat sinkronisasi penyusunan perencanaan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun; d. Menganalisa dan menilai ketepatan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 6

Bappeda Kabupaten Karimun e. Melaksanakan pengembangan program-program kegiatan baru yang dibutuhkan daerah;. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang program dan evaluasi.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data daerah, melakukan pengendalian, monitoring serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk penilaian dan pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan

daerah,

melakukan

pengendalian

administrasi pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah,

bantuan

mengumpulkan

pembangunan

bahan

dan

dan

dana

pembangunan

mengadministrasikan

program

lainnya, bantuan

pembangunan daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga, serta melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : a. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari setiap unit kerja; b. Mengolah dan merumuskan laporan perkembangan kegiatan dari masingmasing satuan kerja; c. Membuat laporan triwulan perkembangan program dan kegiatan internal badan perencanaan pembangunan daerah; d. Membuat laporan semester perkembangan program dan kegiatan untuk seluruh satuan kerja, baik yang berasal dari dana APBD, APBN maupun dana pembangunan lainnya; e. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah baik yang berasal dari dana APBD, APBN maupun dana pembangunan lainnya; f. Mengolah dan menganalisa data perkembangan program dan kegiatan satuan kerja bagi kepentingan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;


II - 7

Bappeda Kabupaten Karimun g. Mempersiapkan materi dan bahan-bahan presentase yang terkait dengan data perkembangan pelaksanaan pembangunan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang program dan evaluasi.

4. Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perhubungan dan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana. Uraian Tugas Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup sebagai berikut : a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perhubungan dan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; b. Pengkoordinasian, penyusunan dan pengajuan rencana program/kegiatan pembangunan tahunan di bidang tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perhubungan dan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih yang disusun oleh dinas/instansi, satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD); c. Pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan daerah di bidang tata ruang, pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi, lingkungan hidup serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih serta merumuskan langkahlangkah kebijaksanaannya; d. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan umum perencanaan di bidang tata ruang, perhubungan dan telekomunikasi, lingkungan hidup, pekerjaan umum serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 8

Bappeda Kabupaten Karimun e. Mengumpulkan bahan-bahan, penyusunan dan analisa data daerah di bidang tata ruang, perhubungan dan telekomunikasi, lingkungan hidup, pekerjaan umum serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; f. Pelaksanaan dokumentasi, pendataan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan

pembangunan

daerah

tata

ruang,

perhubungan

dan

telekomunikasi, lingkungan hidup, pekerjaan umum serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Masing – masing Sub Bidang, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup. Uraian tugas Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan hidup adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup; b. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang tata ruang, tata guna tahan, dan lingkungan hidup; c. Melakukan inventarisasi permasalahan yang sedang berkembang di bidang tata ruang, tata guna tahan, dan lingkungan hidup; d. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang tata ruang, tata guna tahan, dan lingkungan hidup; e. Menyusun/membuat data base perencanaan di bidang tata ruang, tata guna tahan, dan lingkungan hidup; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 9

Bappeda Kabupaten Karimun f. Melakukan evaluasi data perencanaan di bidang tata ruang, tata guna tahan, dan lingkungan hidup; g. Mengkoordinasikan penyusunan/pelaksanaan program di bidang tata ruang, tata guna tahan, dan lingkungan hidup; h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih. Uraian tugas Sub Bidang Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; b. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; c. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; d. Menyusun/membuat data base perencanaan di bidang pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; e. Melakukan evaluasi data perencanaan di bidang pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; f. Mengkoordinasikan

penyusunan/pelaksanaan

program

di

bidang

pekerjaan umum, perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 10

Bappeda Kabupaten Karimun 5. Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang ini mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan ekonomi serta sumber daya alam. Uraian Tugas Bidang Perekonomian sebagai berikut : a. Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), perdagangan dan industri, koperasi, investasi dan keuangan daerah, serta sumber daya alam yang meliputi energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan; b. Pengkoordinasian, penyusunan dan mengajukan rencana program/kegiatan pembangunan tahunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), perdagangan dan industri, koperasi, investasi dan keuangan daerah, serta sumber daya alam yang meliputi energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan yang di susun oleh dinas/instansi, satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan RAPBD; c. Pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), perdagangan dan industri, koperasi, investasi dan keuangan daerah, serta sumber daya alam yang meliputi energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan yang disusun oleh dinas/instansi, satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; d. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan umum perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), perdagangan dan industri, koperasi, Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 11

Bappeda Kabupaten Karimun investasi dan keuangan daerah, serta sumber daya alam yang meliputi energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan yang disusun oleh dinas/instansi, satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah; e. Pelaksanaan dokumentasi, pendataan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan dan sumber daya alam yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), perdagangan dan industri, koperasi, investasi dan keuangan daerah, serta sumber daya alam yang meliputi energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan yang disusun oleh dinas/instansi, satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Bidang Perokonomian terdiri dari : a. Sub Bidang Sumber Daya Alam. b. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian. Masing – masing Sub Bidang, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam yang meliputi energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan. Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan; b. Melakukan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan; c. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang energi dan sumber Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 12

Bappeda Kabupaten Karimun daya mineral, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan; d. Menyusun/membuat data base perencanaan di bidang energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan; e. Melakukan evaluasi data perencanaan di bidang energi dan sumber daya mineral,

tanaman

pangan,

perkebunan,

kehutanan,

peternakan,

perikanan dan kelautan; f. Mengkoordinasikan penyusunan/pelaksanaan program di bidang energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan; g. Melaksanakan

tugas

lain

yang

ditugaskan

oleh

kepala

bidang

perekonomian. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan ekonomi yang meliputi pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, koperasi, perdagangan, pengembangan BUMD/BUMN, investasi, penerimaan daerah serta keuangan daerah. Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Perekonomian adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang

pembangunan

masyarakat

dan

ekonomi

UKM,

daerah,

koperasi,

pemberdayaan

perdagangan,

ekonomi

pengembangan

BUMD/BUMN, investasi, penerimaan daerah serta keuangan daerah; b. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, koperasi, perdagangan, pengembangan BUMD/BUMN, investasi, penerimaan daerah serta keuangan daerah; c. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, koperasi, perdagangan,

pengembangan

BUMD/BUMN,

investasi,

penerimaan

daerah serta keuangan daerah; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 13

Bappeda Kabupaten Karimun d. Menyusun/membuat data base perencanaan di bidang pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, koperasi, perdagangan,

pengembangan

BUMD/BUMN,

investasi,

penerimaan

daerah serta keuangan daerah; e. Melakukan evaluasi data perencanaan di bidang pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, koperasi, perdagangan,

pengembangan

BUMD/BUMN,

investasi,


program

penerimaan

daerah serta keuangan daerah; i.

Mengkoordinasikan

di

bidang

pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UKM, koperasi, perdagangan, pengembangan BUMD/BUMN, investasi, penerimaan daerah serta keuangan daerah; j.

Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

kepala

bidang

perekonomian. 6. Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang ini mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia (SDM). Uraian Tugas Bidang Sosial Budaya sebagai berikut : a. Perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kebudayaan dan pariwisata, pemerintahan, kependudukan, sosial politik, hukum dan humas; b. Pengkoordinasian, penyusunan dan mengajukan rencana program/kegiatan pembangunan tahunan di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kebudayaan dan pariwisata, pemerintahan, kependudukan, sosial politik, hukum dan humas yang di susun oleh dinas/instansi, satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan RAPBD; c. Pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 14

Bappeda Kabupaten Karimun kebudayaan dan pariwisata, aparatur pemerintahan dan pelayanan umum, kependudukan, sosial politik, hukum dan humas serta merumuskan langkahlangkah kebijaksanaannya; d. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan umum perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kebudayaan dan pariwisata, aparatur pemerintahan dan pelayanan umum, kependudukan, sosial politik, hukum dan humas serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; e. Pengumpulan, penyusunan dan analisa data daerah di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kebudayaan dan pariwisata, aparatur pemerintahan dan pelayanan umum, kependudukan, sosial politik, hukum dan humas ; f. Pelaksanaan dokumentasi, pendataan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kebudayaan dan pariwisata, aparatur pemerintahan dan pelayanan umum, kependudukan, sosial politik, hukum dan humas serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaannya g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Bidang Sosial Budaya terdiri dari : a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Masing – masing Sub Bidang, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan yang meliputi: Pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Uraian tugas Sub Bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang meliputi : pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 15

Bappeda Kabupaten Karimun b. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; c. Melakukan inventarisasi permasalahan yang sedang berkembang di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; d. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; e. Menyusun/membuat data base perencanaan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; f. Melakukan evaluasi data perencanaan di bidang energi dan sumber daya mineral,

tanaman

pangan,

perkebunan,

kehutanan,

peternakan,

perikanan dan kelautan; g. Mengkoordinasikan


program

di

bidang

pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala bidang sosial budaya.

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan yang meliputi keagamaan, ketenagakerjaan, hukum dan pemerintahan, kependudukan dan kemasyarakatan serta sosial politik. Uraian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pembangunan yang meliputi keagamaan, ketenagakerjaan, hukum dan pemerintahan, kependudukan dan kemasyarakatan serta sosial politik; b. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang keagamaan, ketenagakerjaan, hukum dan pemerintahan, kependudukan dan kemasyarakatan serta sosial politik; c. Melakukan inventarisasi permasalahan yang sedang berkembang di bidang

keagamaan,

ketenagakerjaan,

hukum

dan

pemerintahan,

kependudukan dan kemasyarakatan serta sosial politik; d. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan

yang

sedang


berkembang

di

bidang

keagamaan, II - 16

Bappeda Kabupaten Karimun ketenagakerjaan,

hukum

dan

pemerintahan,

kependudukan

dan

kemasyarakatan serta sosial politik; e. Menyusun/membuat data base perencanaan di bidang keagamaan, ketenagakerjaan,

hukum

dan

pemerintahan,

kependudukan

dan

kemasyarakatan serta sosial politik; f. Melakukan

evaluasi

ketenagakerjaan,

data

hukum

perencanaan dan

di

pemerintahan,

bidang

keagamaan,

kependudukan

dan

kemasyarakatan serta sosial politik; g. Mengkoordinasikan


program

di

bidang

keagamaan, ketenagakerjaan, hukum dan pemerintahan, kependudukan dan kemasyarakatan serta sosial politik; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sosial budaya.

2. Sumber Daya SKPD Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun perlu didukung oleh personil yang profesional, handal dan dengan SDM yang berkualitas. Pada saat ini personil yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 43 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang Pegawai Honorer, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini : Tabel II.1 Daftar Pegawai BAPPPEDA Karimun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011 No

Pendidikan

PNS (Org)

Honorer (Org)

1.

Pasca Sarjana

15

-

2.

Sarjana

12

1

3.

Sarjana Muda/Diploma III

3

1

4.

D II

-

-

5

DI

-

-

6.

SLTA

13

5

7.

SLTP

-

-

8.

SD

-

-

43

7

Jumlah


II - 17


No

Tabel II.2 Daftar Pegawai BAPPPEDA Karimun Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2011 Pendidikan Jumlah (Org)

1.

Golongan IV

4

2.

Golongan III

22

3.

Golongan II

17

4.

Golongan I

-

5

Non PNS / PTT

7

Jumlah

50

Tabel II.3 Daftar Pegawai BAPPPEDA Karimun Berdasarkan Formasi Eselonering Tahun 2011 No

Pendidikan

1.

Eselon II

Jumlah (Org) 1

2.

Eselon III

5

3.

Eselon IV

10

4.

Non Eselon

34 Jumlah

50

3. Kinerja Pelayanan SKPD Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Bappeda dapat dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu kebijakan perencanaan, pendataan dan pengendalian, serta koordinasi pembangunan daerah. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan perencanaan, Bappeda merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan daerah baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 18

Bappeda Kabupaten Karimun Dalam hal pendataan dan pengendalian pembangunan, Bappeda Karimun telah melakukan kajian dan telaahan serta menghimpun data dan informasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Selain itu Bappeda Karimun juga secara periodik melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintaj Kabupaten Karimun. Sebagai koordinator pembangunan daerah, Bappeda telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat, serta mengkoordinasikan seluruh SKPD dan Stakeholder lokal yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun. Selama periode 2005-2010, pelaksanaan ketiga kapasitas pelayanan tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian upaya tersebut masih menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum optimalnya konsistensi antara rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan mekanisme penganggaran (APBD), belum optimalnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan pembangunan serta belum optimalnya penggunaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Untuk itu maka pada periode 2011-2016, penguatan terhadap kapasitas pelayanan Bappeda akan semakin ditingkatkan untuk dapat memberikan hasil yang optimal bagi keberhasilan pembangunan daerah. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Sampai dengan tahun 2010 setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : 1. Proses perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran yang selalunya sesuai prosedur dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 2. Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi yang secara periodik terus dilakukan melalui rapat-rapat evaluasi yang secara rutin dilakukan;


II - 19

Bappeda Kabupaten Karimun 3. Meningkatnya fungsi koordinasi dengan tingginya intensitas rapat-rapat fasilitasi terhadap permasalahan dan pelaksanaan pembangunan lintas SKPD dan instansi lainnya ; 4. Meningkatnya kualitas proses perencanaan daerah dari waktu-kewaktu. 5. Meningkatnya proses perencanaan pembangunan yang berupaya melibatkan partisipasi masyarakat ; Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Karimun

dalam

peningkatan

kualitas

produk

perencanaan

pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Dinamisnya regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan daerah; 2. Kualitas dan Kapasitas SDM BAPPEDA yang masih perlu ditingkatkan; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Belum tersedianya prosedur standart operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan; 6. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tiadanya kepastian raealisasi rencana; 7. Lebarnya kesenjangan antara kemapuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan; 8. Adanya

kepentingan-kepentingan

yang

bersifat

politis

yang

harus

diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun regional maka permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah semangkin kompleks. Arus besar globalisasi dan reformasi turut mewarnai jalannya otonomi Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 20

Bappeda Kabupaten Karimun daerah yang ditandai dengan penereapan pronssip-prinsip good governance dan clean governmant . Kondisi ini menuntut peran dan kapasistas seluruh instansi pemerintah daerah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Karimun. Beberapa kondisi yang diidentifikasi berpengaruh terhadap Bappeda Karimun antara lain : 1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; 2. Belum

optimalnya

terdapatnya

hasil

tumpang

perencanaan tindih

pembangunan

perencanaan

yang

karena

masih

dilakukan

oleh

Badan/Dinas/Kantor; 3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; 4. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan konstribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya. Selain itu potensi-potensi yang dapat menjadi dukungan organisasi dalam perwujudan visi dan misi organisasi, antara lain : 1. Dukungan

Pemerintah

Pusat

dan

Propinsi

terhadap

pelaksanaan

perencanaan pembangunan di daerah; 2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/ pegiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar; 3. Peningkatan

peran

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pengaruh

pelaksanaan

pembangunan; 4. Perkembangan

wilayah

yang

pesat

akibat

pembangunan. Selanjutnya dalam rangka untuk mendapatkan analisis yang lebih rinci terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan organisasi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun perlu melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis SWOT. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 21

Bappeda Kabupaten Karimun Analisis lingkungan internal mempertimbangkan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) di lingkungan internal organisasi yang meliputi : struktur organisasi, sistem organisasi, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), biaya operasional dan faktor-faktor lain yang menggambarkan dukungan terhadap proses kinerja/misi organisasi yang sudah ada, maupun secara potensial dapat muncul di lingkungan internal organisasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal memperhatikan tantangan (threats) dan peluang (opportunity) di lingkungan eksternal organisasi yang meliputi berbagai faktor, yang dikelompokkan dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, budaya, ekologi, politik dan keamanan. 1. Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Internal dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan (kendala) yang dimiliki Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut : Tabel II.4. Kekuatan dan Kelemahan BAPPPEDA FAKTOR

KEKUATAN

KELEMAHAN

Sumber Daya Manusia

Jumlah dan distribusi yang relatif merata, serta memiliki kemampuan kerja sama yang baik Struktur organisasi yang tersedia

Tingkat pendidikan yang sesuai bidang keahlian masih kurang

Kelembagaan

Keuangan

Infrastruktur

Masih kurangnya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, standard operating procedures / SOP) sesuai kebutuhan organisasi Anggaaran yang cukup Pengelolaan kegiatan dan memadai annggaran yang belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga Sarana dan prasarana Kualitas dan dasar cukup tersedia pemanfaatanya yang masih kurang


II - 22

Bappeda Kabupaten Karimun 2. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis kondisi eksternal guna mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun, hasil analisis disajikan pada matrik berikut : Tabel. II.5. Peluang dan Tantangan BAPPPEDA FAKTOR Politik

Hukum

Ekonomi

Sosial

PELUANG

TANTANGAN

Paradigma baru Pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ)

Besarnya intervensi politik terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus disiapkan

Peningkatan kualitas produk dan layanan serta manajemenn daerah terhadap pengelolaan investasi Globalisasi membuat Pemanfaatan dan penguasaan semangkin meningkatnya informasi dan teknologi secara peran informasi dan teknologi profesional dalam pembangunan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) yang bisa menjadi suatu potensi yang diharapkan dapat mendukung Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun sebagai suatu SKPD yang mandiri dalam melakukan perencanaan. Untuk itu kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta lingkungan

internal

(kelemahan

dan

kekuatan)

Badan

Penelitian

Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun, secara garis besar dapat dirangkum faktor-faktor strategisnya pada Tabel 4. Tabel II.6. Analisa SWOT Faktor Lingkungan BAPPPEDA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL LINGKUNGAN INTERNAL : Sumber Daya Manusia Jumlah dan distribusi yang relatif merata Kemampuan Kerjasama yang baik Tingkat pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang keahlian Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

S

W

O

T

S S -

W

-

II - 23


LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

S

W

O

T

Kelembagaan Struktur organisasi yang tersedia Masih kurangnya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, standard operating procedures / SOP) sesuai kebutuhan organisasi

S -

W

-

-

Keuangan Anggaaran yang cukup memadai Pengelolaan kegiatan dan annggaran yang belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga

S -

W

-

-

S -

W

-

-

LINGKUNGAN EKSTERNAL : Politik Paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah Besarnya intervensi politik terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan

-

-

O

-

-

-

-

T

Hukum Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus disiapkan

-

-

O

-

-

-

-

T

-

-

O

-

-

-

-

T

-

-

O

-

-

-

-

T

Infrastruktur Sarana dan prasarana dasar cukup tersedia Kualitas dan pemanfaatannya yang masih kurang

Ekonomi Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Peningkatan kualitas produk dan layanan serta manajemenn daerah terhadap pengelolaan investasi Sosial Globalisasi membuat semangkin meningkatnya peran informasi dan teknologi dalam pembangunan Pemanfaatan dan penguasaan informasi dan teknologi secara profesional

Hasil analisis SWOT faktor internal dan eksternal tersebut di atas banyak ditemukan isu dengan tingkat strategis yang berbeda. Isu strategis dalam konteks ini yaitu berkenaan dengan input pokok yang dibutuhkan dalam SKPD, mekanisme pekerjaan yang mempengaruhi SKPD dalam memproses Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 24

Bappeda Kabupaten Karimun input menjadi output, serta feedback yang dilakukan SKPD dalam memperbaiki keseluruhannya agar dapat mencapai visi dan misinya yang dalam hal ini akan digunakan Matrik Efas-Ifas untuk mencari isu-isu strategis melalui strategi S-O, S-T, W-O, W-T. Strategi S-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel II.7. Strategi S-O BAPPPEDA

IFAS 2. Strength (S) : (Internal Factors Adanya penataan personil. Jumlah dan Analysis distribusi yang relatif merata. Summary) Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. Anggaran yang cukup memadai. EFAS Sarana dan prasarana dasar cukup (Eksternal Factors Analysis tersedia. Summary) 1. Opportunities (O) : Strategi S-O : Kebijakan paradigma baru Memfokuskan kekuatan untuk pemerintahan mendorong mengeksploitasi peluang. transparansi dan peningkatan Peningkatan SDM. akuntabilitas pemerintah. Menyusun Dokumen perencanaan yang komprehensip Tersediannya perubahan payung Meningkatkan peran serta masyarakat. hukum yang baru untuk Mengoptimalkan sumber dan melakukan perancanaan daerah pengelolaan anggaran. guna mendukung visi daerah. Meningkatkan Sarana dan Prasarana. Karimun sebagai kawasan FTZ. Globalisasi membuat semangkin meningkatnya peran informasi dan teknologi dalam pembangunan

Tabel

di atas memperlihatkan bahwa Strategi S-O tersebut telah

menghasilkan isu-isu yaitu : 1) Peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan diklat-diklat, 2) Menyusun dokumen perencanaan yang lebih

komprehensif,

3)

Meningkatkan

peran

serta

masyarakat,

4)

Mengoptimalkan sumber dan pengelolaan anggaran dan 5) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor. Strategi S-T digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel berikut. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 25

Bappeda Kabupaten Karimun Tabel II.8. Strategi S-T BAPPPEDA

IFAS 2. Strength (S) (Internal Factors Adanya penataan personil. Jumlah Analysis dan distribusi yang relatif merata. Summary) Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. Anggaran yang cukup memadai. EFAS Sarana dan prasarana dasar cukup (Eksternal Factors Analysis tersedia. Summary) 3. Threats (T) Strategi S-T : Besarnya intervensi politik terhadap Menggunakan kekuatan untuk proses penyusunan dan pelaksanaan mengatasi ancaman. rencana pembangunan Melakukan pengendalian yang Dokumen perencanaan yang sesuai konfrehensif terhadap kebijakan dengan perkembangan dan kondisi rencana pembangunan saat ini harus dimiliki. Membangun Koordinasi yang solid Peningkatan kualitas produk dan baik internal maupun eksternal. layanan serta manajemenn daerah Pelibatan stakeholder dalam terhadap pengelolaan investasi. pengembangan kelembagaan. Pemanfaatan dan penguasaan Meningkatkan kualitas SDM informasi dan teknologi secara khususnya dalam pemanfaatn profesional informasi teknologi

Tabel di atas menunjukkan bahwa Strategi S-T tersebut telah menghasilkan isu-isu yaitu : 1) Melakukan pengendalian yang konferhensif terhadap kebijakan rencana pembangunan 2) Membangun koordinasi yang solid baik eksternal maupun internal, 3) Pelibatan stakeholder dalam pengembangan kelembagaan dan 4) Meningkatkan kualitas SDM khususnya dalam pemanfaatan informasi teknologi. Strategi W-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel berikut.


II - 26

Bappeda Kabupaten Karimun Tabel II.9. Strategi W-O BAPPPEDA IFAS 4. Weaknesses (W) (Internal Factors Tingkat pendidikan yang sesuai Analysis bidang keahlian masih kurang. Summary) Masih kurangnya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, standard operating procedures / SOP) sesuai kebutuhan organisasi. Pengelolaan kegiatan dan annggaran yang belum sepenuhnya mengarah EFAS pada peningkatan kinerja lembaga. (Eksternal Factors Analysis Kualitas dan pemanfaatanya yang Summary) masih kurang 1. Opportunities (O) : Kebijakan paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah. Karimun sebagai kawasan FTZ. Globalisasi membuat semangkin meningkatnya peran informasi dan teknologi dalam pembangunan

STRATEGI W-O : Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang. Kurang tanggapnya aparat dalam pelaksanaan tugas sehingga tuntutan akan peran aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan good governance harus diwujudkan dengan penciptaan SDM aparatur yang berkualitas. Penataan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung proses perencanaan daerah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tabel di atas menunjukkan bahwa Strategi W-O tersebut telah menghasilkan isu-isu yaitu : 1) Penciptaan SDM aparatur yang berkualitas, 2) Penataan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung proses perencanaan daerah sesui dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, 3) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja dan 4) Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Strategi W-T digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel berikut :


II - 27

Bappeda Kabupaten Karimun Tabel II.10. Strategi W-T BAPPPEDA IFAS 4. Weaknesses (W) (Internal Factors Tingkat pendidikan yang sesuai Analysis Summary) bidang keahlian masih kurang. Masih kurangnya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, standard operating procedures / SOP) sesuai kebutuhan organisasi. Pengelolaan kegiatan dan annggaran yang belum sepenuhnya mengarah EFAS pada peningkatan kinerja lembaga. (Eksternal Factors Analysis Kualitas dan pemanfaatanya yang Summary) masih kurang 3. Threats (T) Strategi W-T : Besarnya intervensi politik terhadap Meminimalisasi kelemahan dan proses penyusunan dan menghindari ancaman. pelaksanaan rencana Kelemahan dari kurang efektif dan pembangunan efisien, kurangnya ketatalaksanaan, Dokumen perencanaan yang sesuai untuk itu dalam menghadapi adanya dengan perkembangan dan kondisi ancaman, maka yang dapat dilakukan saat ini harus dimiliki. adalah menyiapkan SDM yang Peningkatan kualitas produk dan berkualitas. layanan serta manajemenn daerah Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan investasi. untuk berperan serta dalam Pemanfaatan dan penguasaan perencanaan proses pembangunan informasi dan teknologi secara merupakan ancaman terhadap profesional terwujudnya keadilan dan pemerataan untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang terpadu.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Strategi W-T tersebut telah menghasilkan isu-isu yaitu :

Menyiapkan SDM, melaksanakan koordinasi

kepada seluruh pelaku pembangunan pada saat formulasi kebijakan, evaluasi dan implementasinya. Setelah dilakukan analisis SWOT dengan metode S-O, S-T, W-O dan W-T, selanjutnya dipilih beberapa isu yang paling dominan yaitu : a. Pengembangan SDM. b. Pemanfaatan dan penguasaan infomasi dan teknologi. c. Koordinasi yang terpadu. d. Peningkatan proses perencanaan partisipatif e. Pengendalian dan evaluasi rencana pembanguna Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

II - 28

Bappeda Kabupaten Karimun BAB III ISU ISU STRATEGIS

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan kondisi dan hasil evaluasi penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun masih ditemui berbagai permasalahan antara lain : a. Terbatasnya kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan Terbatasnya kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan di Bappeda ditunjukkan dari masih lemahnya kemampuan aparatur khusunya dalam hal : -

Penguasaan aturan, konsep, dan tata kelola perencanaan daerah ;

-

Kemampuan managerial dan koordinasi perencanaan ;

-

Kemampuan analisis dan perumusan konsep-konsep perencanaan daerah

Disisi lain lemahnya kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan di tingkat SKPD juga menjadi permasalahan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan perencanaan daerah mengingat produk perencanaan daerah tidak bisa terlepas dari produk perencanaan ditingkat SKPD. Proses mutasi jabatan juga berpengaruh terhadap proses kaderisasi dan keberlangsungan pembinaan aparatur perencanaan baik di Bappeda maupun ditingkat SKPD. Disisi lain latar belakang pendidikan dan pengetahuan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kinerja aparatur perencanaan daerah. b. Minimnya Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Minimnya

penguasaan

teknologi

informasi

juga

menjadi

satu

keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.


III - 1

Bappeda Kabupaten Karimun c. Lemahnya kualitas dan pengelolaan basis data dan informasi perencanaan Basis data yang valid dan reliable guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah, hal ini berimplikasi besar mengingat pada umumnya indikator-indikator pembangunan berbasis data. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data-data perkembangan

pembangunan.

Minimnya

data

menyebabkan

sulitnya

mengukur capaian-capaian pembangunan. Lemahnya basis data yang dimiliki sangat terkait erat dengan manajemen pengelolaan data dan informasi tersebut. Tidak adanya suatu jabatan atau struktur yang secara eksplisit bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penatausahaan data dan informasi pembangunan juga menyebabkan lemahnya pengelolaan data di Bappeda Karimun. d. Menurunya kualitas dan pengelolaan perencanaan partisipatif Menurunya

kualitas

perencanaan

partisipatif

utamanya

dikarenakan

menurunnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap out come dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Musrenbang berjenjang yang merupakan wahana perencanaan pembangunan berbasis partisipatif tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap realisasi pembangunan yang dilaksanakan, oleh karena itu selain menurunya citra dan wibawa pelaksanaan musrenbang hal ini juga menyebabkan kualitas perencanan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Selain itu lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat desa/ kelurahan dan kecamatan juga menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan perencanaan partisipatif (musrenbang) ditingkat bawah. e. Lemahnya Pengendalian dan Konsistensi Kebijakan Perencanaan Lebarnya kesenjangan antara realisasi dengan perencanaan yang telah disusun menunjukkan terjadi inkonsistensi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan. Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi permasalahan untuk mengendalikan kebijakan perencanaan tersebut mengingat hal ini juga bersinggungan dengan kebijakan yang berdimensi politis. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

III - 2

Bappeda Kabupaten Karimun f. Rendahnya Atensi dan Akomodasi Terhadap Perencanaan Inkonsistensi kebijakan perencanaan pembangunan ternyata berdampak pada resistensi para subjek perencanaan pembangunan daerah. Beberapa Satuan Kerja hanya tertarik dengan proses penganggaran tanpa memberikan atensi yang lebih dari sisi perencanaannya, sehingga perencanaan berbasis kinerja sebagai mana yang diharapkan belum dapat terwujud, yang terjadi adalah kerja berbasis anggaran. g. Lemahnya koordinasi h. Peruabahan orientasi kerja karena dipengaruhi oleh berbagai faktor diatas juga berdampak terhadap pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan. Fungsi-fungsi koordinasi tidak berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian suatu permasalahan pembangunan. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpil 2. Isu Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi

entitas

(daerah/masyarakat)

di

masa

datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas serta hasil analisis SWOT, maka isu-isu strategis Bappeda Karimun adalah : a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Perencanaan Dokumen-dokumen perencanaan yang berkualitas tentunya lahir dari apratur perencanaan yang profesional dan berkualitas pula. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan perencanaan pembangunan daerah seyogyanya akan dapat diatasi dan dipecahkan dengan adanya aparatur perencanaan pemerintah daerah dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itulah

peningkatan

kapaistas


aparatur

pemerintah

daerah

dibidang III - 3

Bappeda Kabupaten Karimun perencanaan menjadi bagian dari isu strategis. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan daerah ini tentunya tidak hanya aparatur yang berada di Bappeda saja namun juga penting dilakukan disemua satuan kerja perangkat daerah dan di pemerintah bawahan mengingat kualitas perencanaan daerah juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan ditingkat SKPD dan pemerintah bawahan. Ditingkat Bappeda sendiri selain peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di tingkat struktural perlu juga adanya dukungan tenaga fungsional perencana. b. Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi Informasi Teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas dan efisiensi kerja sekaligus menjembatani kendala geografis Kabupaten Karimun yang merupakan daerah kepulauan. Oleh karena itu dalam mendukung efektifitas dan profesionalitas perencanaan pembangunan daerah termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kedepan perlu dilakukan dengan berbasis teknologi informasi c. Optimalisasi manajemen dan pengelolaan basis data dan informasi perencanaan Basis data sangat mempengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan. Basis data-data strategis perlu ditingkatkan validitas dan reliabilitasnya. Hal ini sangat terkait erat dengan manajemen pengelolaan dan penatausahaan data daerah. Optimalisasi pengelolaan basis data dan informasi menjadi isu utama yang harus dikedepankan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. d. Revitalisasi pengelolaan perencanaan partisipatif Melibatkan

peran

serta

masyarakat

didalam

proses

pembangunan

merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, keterlibatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan saja namun telah dimulai sejak proses perencanaan pembangunan itu dilaksanakan. Pengelolaan perencanaan partisipatif di Kabupaten Karimun perlu mendapatkan perhatian mengingat esensinya cendrung mengalami penurunan sehingga kedepan pelaksanaan forum-forum perencanaan partisipatif yang dilakukan

tidak hanya bersifat seremonial

belaka. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

III - 4

Bappeda Kabupaten Karimun e. Peningkatan pengendalian dan konsistensi kebijakan perencanaan Sistem perencanaan yang handal dan profesional adalah sistem perencanaan yang taat azaz. Konsistensi antar jenjang perencanaan serta antara kebijakan perencanaan dengan kebijakan penganggaran menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. f. Reorientasi pelaksanaan kegiatan pembangunan berbasis perencanaan (bukan berbasis anggaran) Paradigma dan mind set yang sama terhadap pentingnya arti perencanaan terhadap keberhasilan pembangunan harus menjadi landasan utama bagi seluruh pelaku pembangunan khususnya seluruh SKPD, sehingga semua pihak dapat memberikan perhatian serius terhadap aktivitas- aktivitas perencanaan daerah.

3. Tinjauan Atas RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016Renstra Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Penyusunan Renstra Bappeda harus sinergis dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam visi, misi dan arah kebijakan RPJMD diukur dalam masa 5 tahun kedepan. visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: ”Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa” Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014. “Maju dan Berdaya saing“ diartikan sebagai kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

III - 5

Bappeda Kabupaten Karimun optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas

kesehatan

serta

meningkatnya

peran

dan

partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan

nilai-nilai

agama

sebagai

landasan

dalam

kehidupan

bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2011-2016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infratruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas)

dan

kualitasnya.

Infratruktur

daerah

yang

dimaksud

diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri,

kawasan strategis,

infrastruktur dasar,

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, dan infrastruktur sosial ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas sumber berlandaskan iman dan taqwa

daya

manusia

yang

berdaya

guna

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan, (ii) aspek kesehatan, (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya sistem pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.


III - 6

Bappeda Kabupaten Karimun 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pertumbuhan dan perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri. 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya di bidang perizinan. 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Adapun tujuan yang hendak dicapai kabupaten Karimun berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut: Misi 1.

Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat

Tujuan : 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan FTZ secara memadai 2. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau dan antar daerah 3. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan darat 4. Mengembangkan permukiman yang tertata dan didukung utilitas yang memadai Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

III - 7

Bappeda Kabupaten Karimun 5. Mengembangkan konsep waterfront city Misi 2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa

Tujuan: 1. Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal 4. Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil 5. Meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat 6. Meningkatkan penyelenggaraan kehidupan keagamaan 7. Mengurangi kerentanan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 8. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Misi 3.

Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan

Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha 2. Mengoptimalkan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 3. Mengoptimalkan potensi industri dan jasa maritim 4. Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi 6. Mengembangkan kemitraan antara industri besar dan UMKM 7. Mengembangkan potensi wisata Misi 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Tujuan: 1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

III - 8

Bappeda Kabupaten Karimun 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan Misi 5.

Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan

Tujuan: 1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah 2. Mempertahankan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

3. 4. Telaahan Tata Ruang


III - 9


BAB IV VISI DAN MISI BAPPEDA KABUPATEN KARIMUN

1. VISI DAN MISI A. VISI Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 yakni untuk mewujudkan kabupaten karimun yang maju dan berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa, maka dalam konteks perencanaan pembangunan daerah diperlukan system perencanaan yang handal dan professional. Oleh karena itu berangkat dari kondisi organisasi dan untuk menjawab seuluruh perkembangan yang terjadi dilingkungan strategis maka Bappeda Karimun menetapkan visi organisasi dalam jangka waktu tahun 2011-2016 adalah : “Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Handal dan Profesional” Secara konseptual visi Bappeda Kabupaten Karimun tahun 2011-2016 ini adalah mengarah pada upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Sistem perencanaan yang handal dan profesional dapat diartikan sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan terintegrasi didukung oleh sumber daya yang berkualitas, mampu menganalisis segala peluang, tantangan dan hambatan serta mampu memanfaatkan seluruh potensi, keunggulan dan sumber daya yang dimiliki menjadi rencana, arah dan tindakan masa depan daerah yang tepat. Sistem perencanaan yang berbasis informasi teknologi, yang mampu memberikan jaminan atas kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan dan para pelaku pembangunan terhadap informasi dan sistem kerja perencanaan pembangunan daerah.

B. MISI Untuk mewujudkan Visi dilakukan melalui upaya-upaya yang dirumuskan menjadi sebuah misi. Tahun 2011 – 2016 misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :


IV - 1

Bappeda Kabupaten Karimun 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Pernyataan misi 1 ini mempunyai maksud, bahwa Perencanaan Pembangunan yang berkualitas mencerminkan sistem perencanaan yang bertumpu

pada

mutu

hasil

perencanaan

pembangunan

yang

mengedepankan kualitas. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang memperhatikan prinsif-prinsif partisipatif, rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Mengembangkan

sistem

teknologi

informasi

dalam

perencanaan

pembangunan daerah Pernyataan misi 2 ini mempunyai maksud, bahwa perencanaan pembangunan yang handal adalah system perencanaan yang berbasis informasi teknologi, oleh karena itu misi ini mengusung upaya untuk mengembangan system teknologi informasi dalam system perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun. 3. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan penelitian serta pengelolaan basis data perencanaan pembangunan daerah Pernyataan misi 3 ini mempunyai maksud, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang baik maka diperlukan suatu kajian dan study-study, oleh karena itu diperlukan penelitian yang berkualitas dengan system pengelolaan basis data yang baik sehingga hasil akhir dari penelitian dan pengelolaan basis data tersebut dapat diaplikasikan sebagai acuan bagi pembangunan di kabupaten Karimun 4. Melakukan pengendalian rencana pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan Pernyataan misi 4 ini mempunyai maksud, bahwa proses perencanaan yang baik serta dokumen perencanaan yang berkualitas harus dijaga dan dikawal

pelaksanaanya

sehingga

pengendalian

terhadap

rencana

pembangunan yang telah ditetapkan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

IV - 2

Bappeda Kabupaten Karimun 2. Tujuan dan Sasaran A. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut : Misi 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Tujuan : 1. Meningkatkan sistem perencanaan partisipatif 2. Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan daerah 3. Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan di tingkat skpd

Misi 2.

Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah

Tujuan : 1. Meningkatkan

penggunaan

basis

teknologi

informasi

dalam

perencanaan pembangunan daerah

Misi 3.

Meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan penelitian serta pengelolaan basis data perencanaan pembangunan daerah

Tujuan : 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengelolaan data sebagai basis perencanaan daerah

Misi 4.

Melakukan pengendalian rencana pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan

Tujuan : 1. Meningkatkan dan menjaga konsistensi dan kesinambungan dokumen perncannaan pembangunan daerah


IV - 3

Bappeda Kabupaten Karimun B. Sasaran Berdasarkan misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaransasaran pembangunan kabupaten Karimun untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tujuan 1. Meningkatkan sistem perencanaan partisipatif Sasaran : 1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat Tujuan 2.

Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan daerah

Sasaran : 1. Tersedianya dokuemen-dokumen perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan Tepat Waktu Tujuan 3.

Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan di tingkat skpd

Sasaran : 1. Tersedianya dokuemen perencanaan SKPD sesuai dengan jangka waktu perencanaan

Tujuan 4.

Meningkatkan penggunaan basis teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah

Sasaran : 1. Terbangunnya

sistem

teknologi

informasi

dalam

perencanaan

pembangunan daerah 2. Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur perencana

Tujuan 5.

Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengelolaan data sebagai basis perencanaan daerah


IV - 4

Bappeda Kabupaten Karimun Sasaran : 1. Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan study-study serta pengelolaan data pembangunan daerah Tujuan 6.

Meningkatkan dan menjaga konsistensi dan kesinambungan dokumen perncannaan pembangunan daerah

Sasaran : 1. Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 2. Terlaksananya

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah secara periodik dan berkala

Tabel IV.1 Penjabaran Misi Kedalam Tujuan dan Sasaran MISI

TUJUAN Meningkatkan sistem perencanaan partisipatif

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan daerah Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan di tingkat skpd








SASARAN Meningkatnya perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat Tersedianya dokuemn-dokumen perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku & tepat waktu Tersedianya dokuemen perencanaan SKPD sesuai dengan jangka waktu perencanaan Terbangunnya sistem teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur perencana Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan study-study serta pengelolaan data pembangunan daerah Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala

IV - 5

Bappeda Kabupaten Karimun 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Tabel IV.2 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Kedalam Strategi MISI


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan sistem perencanaan partisipatif

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat

Mengefektifkan keterlibatan komponen masyarakat dalam setiap proses penyusunan rencana pembangunan daerah

Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan daerah

Tersedianya dokuemndokumen perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku & tepat waktu

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur perencaaan daerah terhadap ketentuanketentuan dan peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaaran pembangunan daerah

Tersedianya dokuemen perencanaan SKPD sesuai dengan jangka waktu perencanaan

(1) Meningkatkan fungsi dan kapasitas serta dukungan anggaran bagi pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan ditingkat SKPD serta peningkatan kapasitas aparatur perencanaan ditingkat SKPD (2) Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Terbangunnya sistem teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah

(1) Membangun dan mengembangkan sistem aplikasi perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan (2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan

Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur perencana

Meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan daerah dalam hal penguasaan teknologi informasi

Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan study-study pembangunan daerah

Melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, kajian dan study-study serta pengelolaan dan update data untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kulaitas dokumen-dokuemen perencanaan di tingkat skpd






IV - 6

Bappeda Kabupaten Karimun MISI


TUJUAN

SASARAN


Terkendalinya kebijakankebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala

STRATEGI Melakukan dan mengembangkan sistem pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan Melakukan monitoring dan rapatrapat evaluasi pelaksanaan pembangunan secara rutin dan berkala

Selain itu dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi yang telah dirumuskan, maka disusun serangkaian kebijakan dalam kurun waktu 2011-2016 yang meliputi : 1. Meningkatkan sarana dan prasana kelembagaan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana; 3. Penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif; 4. Menetapkan sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan; 5. Perumusan jaringan perencanaan dan pengendalian yang transparan, partisipatif dan dinamis; 6. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 7. Penyediaan data/informasi yang tepat dan benar; 8. Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan; 9. Membangun kerjasama pembangunan antar daerah, pusat, swasta dan luar negeri; 10. Menjalin koordinasi lintas sektoral dan antar pelaku pembangunan secara harmonis; 11. Menjalin dan menjaga koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas sektoral; 12. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, penataan ruang serta pengembangan daerah.


IV - 7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat melalui program dan kegiatan yang sistematis dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mencapai visi, misi, tujuan serta melaksanakan strategi dan kebijakan yang dirumuskan pada Bab IV diatas serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda Karimun telah menetapkan program-program pembangunan yang dalam hal ini diklasifikasikan kedalam program teknis dan program generik. Program teknis adalah program yang dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Bappeda. Program generik adalah program yang sifatnya memberikan dukungan terhadap program teknis

dalam upaya

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Bappeda telah merencanakan sebanyak 14 program yang terdiri dari 9 program teknis dan 5 program generik. Adapun program-program dimaksud antara lain : Program Teknis : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Program Perencanaan Tata Ruang; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya; 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 6. Program Pengembangan Data/Informasi; 7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah ; 8. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah; 9. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah; Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

V-1

Program Generik : 1. Program Pelayanan Asministrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung pelkasanaan program sebagaimana dimaksud maka Bappeda Karimun telah merencanakan pelaksanaan kegiatan – kegiatan utama dalam kurun waktu 2011-2016 antara lain : 1. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan ; 2. Musrenbang RKPD 3. Musrenbang RPJMD 4. Forum SKPD 5. Penyusunan RKPD 6. Penyusunan KUA dan PPAS Murni 7. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 8. Penyusunan RPJMD 9. Review RPJP Kabupaten Karimun 10. Sosialisasi dan Penyebarluasan RPJMD Kab. Karimun 2011-2016 11. Penyusunan RTRW (proses penyelesaian) 12. Sosialisasi dan Penyebarluasan RTRW Kab. Karimun 2011-20131 13. Penyusunan RTRK Strategis Karimun 14. Penyusunan RTRK Perkotaan 15. Penyusunan Foto Udara Pulau Kundur & Sekitarnya 16. Penyusunan Foto Udara Pulau Moro & Sekitarnya 17. Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD 18. Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD 19. Koordinasi dan Verivikasi RKA bidang Ekonomi 20. Koordinasi dan Verivikasi RKA bidang Sosial dan Budaya 21. Koordinasi dan Verivikasi RKA bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

V-2

22. Penyusunan Web Site Bappeda Karimun 23. Update Web Site Bappeda Karimun 24. Penyusunan Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 25. Penyusunan Sistem Aplikasi KUA dan PPAS 26. Penyusunan Sistem Aplikasi RKPD 27. Pelatihan-pelatihan dan asistensi di bidang Teknologi Informasi 28. Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku, Buku Karimun Dalam Angka dan Buku PDRB 29. Penyusunan data input dan output Kabupaten Karimun 30. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 31. Rencana umum pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun 32. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat 33. Penyusunan renstra kemiskinan Kabupaten Karimun 34. Penyusunan buku capaian pembangunan Kabupaten Karimun 35. Study kebutuhan jaringan jalan pulau Karimun 36. Study Kawasan Agropolitan di Kundur 37. Study Kawasan Minapolitan di Moro 38. Penyediaan informasi pembangunan infrastruktur Kab. Karimun 39. Penyusunan data dan materi expose pembangunan Kab. Karimun 40. Penyusunan site plan dan DED pengembangan sekolah 41. Surevey Perencanaan Pembangunan 42. Sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan melalui rakor bidang, musrenbang provinsi dan musrenbangnas 43. Koordinasi pemantauan hasil musrenbang provinsi dan nasional 44. Entri RKA APBD Murni dan Perubahan 45. Harmonisasi perencanaan pembangunan Kab. Karimun 46. Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan 47. Koordinasi, konsolidasi dan evaluasi program DAK, Dekon & TP 48. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan 49. Konsolidasi & evaluasi program pemberdayaan masyarakat (PNPM, P3DK, CD dll) 50. Evaluasi RPIJM bidang infrastruktur Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

V-3

51. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 52. Penyusunan Evaluasi RPJM Kab. Karimun 2011-2016 53. Pelayanan Adum Perkantoran 54. Pengadaan meubelier dan lemari 55. Pengadaan Kendaraan Dinas (roda 4 & 2) 56. Pelaksanaan partisipasi HUT dan MTQ/STQ Kabupaten 57. Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan kantor 58. Pembangunan taman dan tempat parkir 59. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 60. Pengadaan pakaian dinas 61. Penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja Bappeda 62. Penyusunan laporan keuangan 63. Penatausahaan aset 64. Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda 65. Orientasi dan optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur perencanaan 66. Peningkatan kapasitas aparatur bidang sarana prasarana dan penataan ruang 67. Peningkatan kapasitas aparatur bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 68. Peningkatan kapasitas aparatur bidang Ekonomi 69. Study Banding Perencanaan Pembangunan Daerah 70. Sosialisasi kebijakan dan peraturan bidang perencanaan

B. INDIKATOR KINERJA Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi pada akhir periode masa perencanaan. Indikator kinerja dapat disusun berdasarkan indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun lebih menekankan pada indikator sasaransasaran yang telah ditetapkan melalui rumusan penjabaran visi, misi dan tujuan organisasi. Gambaran kondisi dan rencana indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Renstra Bappeda Karimun Tahun 2011-2016

V-4

VISI

Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang profesional dan berbasis Informasi Teknologi

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR

Meningkatkan sistem perencanaan partisipatif

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat

Mengefektifkan keterlibatan komponen masyarakat dalam setiap proses penyusunan rencana pembangunan daerah

Meningkatkan kulaitas dokumendokuemen perencanaan daerah

Tersedianya dokuemn-dokumen perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku & Tepat Waktu

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur perencaaan daerah terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaaran pembangunan daerah


Meningkatkan kulaitas dokumendokuemen perencanaan di tingkat skpd

Tersedianya dokuemen perencanaan SKPD sesuai dengan jangka waktu perencanaan

(1) Meningkatkan fungsi dan kapasitas serta dukungan anggaran bagi pelaksanaan penyusunan dokumendokumen perencanaan ditingkat SKPD serta peningkatan kapasitas aparatur perencanaan ditingkat SKPD (2) Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Forum perencanaan yang melibatkan masyarakat setiap tahunnya

CAPAIAN KINERJA AWAL AKHIR

10

V-5

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

27

Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

-

26

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Renstra SKPD yang terasistensi

34

34


Jumlah Renja SKPD yang terasistensi

0

34


-

60

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

60

Perencanaan Sosial Budaya

60

Perencanaan Praasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

32

Perencanaan Tata Ruang

-


15

PROGRAM

VISI

MISI



TUJUAN




SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR

Terbangunnya sistem teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah

(1) Membangun dan mengembangkan sistem aplikasi perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan (2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan

Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur perencana

Meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan daerah dalam hal penguasaan teknologi informasi

Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan studystudy serta pengelolaan data pembangunan daerah

Melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, kajian dan studystudy serta pengelolaan dan update data untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah

V-6

Terbangunnya Web site Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah sistem informasi manajemen perencannaan daerah yang terbangun Persentase Jumlah aparatur perencana di Bappeda yang menguasai teknologi informasi dan menggunakan jaringan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas perencanaan Jumlah dokumendokumen penelitian, kajian dan studystudy serta dokuemen himpunan data tentang pembangunan daerah

CAPAIAN KINERJA AWAL AKHIR

PROGRAM

Tidak ada

ada

Pengembangan Data dan Informasi

0

4

Pengembangan Data dan Informasi

50%

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

37

Pengembangan Data /Informasi dan Statistik Daerah

20%

17

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN Terkendalinya kebijakankebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan




Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala

STRATEGI

INDIKATOR

Melakukan dan mengembangkan sistem pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan

Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD Persentase jumlah kegiatan yang konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan

Jumlah forum atau rapat-rapat evaluasi pembangunan

CAPAIAN KINERJA AWAL AKHIR -

90%


60%

90%

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

20

80 Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan

Melakukan monitoring dan rapat-rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan secara rutin dan berkala Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

V-7

PROGRAM

Perencanaan Pembangunan Daerah 25

28 Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan

C. INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN indikatif Sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi organisasi kemudian dijabarkan secara operasional kedalam program dan kegiatan. Program berikut dengan penjabaran kegiatannya kemudian dibagi kedalam program dan kegiatan teknis serta program dan kegiatan generik yang berfungsi sebagai program dan kegiatan pendukung. Secara keseluruhan untuk mendukung perlaksanaan rencana program dan kegiatan dimaksud dalam kurun 5 (lima) tahun anggaran, dibutuhkan pendanaan (yang bersifat indikatif) sebesar Rp. 76.460.000.000,- (tujuh puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri dari program dan kegiatan teknis sebesar Rp. 44.350.000.000,- (empat puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta program dan kegiatan generik sebesar Rp. 32.110.000.000,- (tiga puluh dua milyar seratus sepuluh juta rupiah). Indikasi program dan kegiatan serta kerangka pendanaanya dapat dilihat dalam taberl berikut ini. Rp. 156.415.000.000,- (seratus lima puluh enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dapat dilihat pada Anak Lampiran.


V-8


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi pada akhir periode masa perencanaan. Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun beserta target capaiannya dalam kurun waktu 2011-2016 sebagaimana dalam tabel berikut.

N0

INDIKATOR

KONDISI KINERJA AWAL

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah Forum perencanaan yang melibatkan masyarakat setiap tahunnya

10

10

10

14

14

15

15

2

Jumlah Dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

27

8

15

21

26

32

32

3

Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

-

5

10

15

20

26

26

4

Jumlah Renstra SKPD yang terasistensi

34

34

34

34

34

34

34

5

Jumlah Renja SKPD yang terasistensi

0

34

34

34

34

34

34

6

Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

36

72

108

144

180

180

7

Terbangunnya Web site Perencanaan Pembangunan Daerah

Tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

8

Jumlah sistem informasi manajemen perencannaan daerah yang terbangun

0

1

3

4

4

4

4


VI - 1


N0

9

10

11

12

INDIKATOR

Persentase Jumlah aparatur perencana di Bappeda yang menguasai teknologi informasi dan menggunakan jaringan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas perencanaan Jumlah dokumendokumen penelitian, kajian dan study-study serta dokuemen himpunan data tentang pembangunan daerah Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD Persentase jumlah kegiatan yang konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan

KONDISI KINERJA AWAL

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20%

25%

30%

35%

40%

50%

50%

17

8

18

24

30

37

37

-

70%

75%

80%

85%

90%

90%

60%

65%

70%

75%

80%

90%

90%

13

Jumlah forum atau rapat-rapat evaluasi pembangunan

20

16

32

48

64

80

80

14

Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

25

5

11

17

22

28

28


VI - 2


BAB VII PENUTUP

Renstra Bappeda ini merupakan dokumen milik publik yang akan menjadi pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan di Kabupaten Karimun, khususnya unit kerja di lingkungan Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu pelaksanaan Renstra Bappeda ini juga akan menjadi tanggung jawab bersama diantara seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan Bappeda mulai dari proses perencanaan hingga ke pengendaliannya. Renstra Bappeda akan dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan akan dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda. Untuk menjamin pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan, diperlukan komitmen, kesungguhan dan kesiapan semua pihak untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra Bappeda dengan pengimplementasian tahunannya sehingga rencana program/kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur sejauhmana pencapaian yang telah didapat. Tidak menutup kemungkinan, apabila diperlukan, dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap target indikator kinerja untuk mengikuti perubahan lingkungan strategis selama dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Perlu juga disampaikan bahwa penyusunan Renstra Bappeda ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 serta memperhatikan RPJPD Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025. Pada akhirnya keseluruhan proses hingga tersusunnya dokumen Renstra Bappeda ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan antar hirarki pemerintah. Melalui sinergitas dan keterpaduan ini maka visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun akan dapat diwujudkan pada akhir periode perencanaan.


VI - 1

Bappeda Kabupaten Karimun

Recommend Documents