BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 2.1 Keadaan Geografis Kabupaten Sintang 2.1.1
Letak Wilayah Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat
atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa Tabel 2.1 Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang Kab. Kapuas Hulu dan Serawak (Malaysia Timur) Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi Sebelah Timur dan Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi Sebelah Selatan dan Kab. Ketapang Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sebelah Barat Sekadau Sumber: Bappeda Kabupaten Sintang Sebelah Utara
2.1.2
Luas Wilayah Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah
ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km 2 dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km
2
atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km2 atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau 62,74 persen.
33
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Sintang
No.
Kecamatan
1. 2.
Serawai Ambalau
3. 4. 5.
Kayan Hulu Sepauk Tempunak
6.
Sungai Tebelian Sintang Dedai Kayan Hilir Kelam Permai Binjai Hulu Ketungau Hilir Ketungau Tengah Ketungau Hulu
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Ibukota
Luas (Km
Nanga Serawai Nanga Kemangai Nanga Tebidah Nanga Sepauk Nanga Tempunak Sungai Ukoi Sintang Nanga Dedai Nanga Mau Nanga Mau Kebog Binjai Nanga Ketungau
2 127,50 6 386,40
Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%) 9.84 29.52
937.5 1 825,70 1 027,00
4.33 8.44 4.75
526.5
2.43
277.05 694.1 1 136,70 523.8 307.65 1 554,50
1.28 3.21 5.25 2.42 1.42 7.14
Nanga Merakai
2 182,40
10.09
Senaning
2138,20
988
Kabupaten Sintang 21 635,00 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang 2.1.3
100
Topografi dan Sungai Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan
Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai
34
Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir. Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 persen dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 persen. Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang dan warga Sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.
35
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Ketinggiannya No. Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Serawai Ambalau Kayan Hulu Sepauk Tempunak Sungai Tebelian Sintang Dedai Kayan Hilir Kelam Permai Binjai Hulu Ketungau Hilir Ketungau Tengah Ketungau Hulu
Luas Area (H a)
212 750 638 640 93 750 182 570 102 700 52 650 27 705 69 410 113 670 52 380 30 765 154 450 218 240 213 820
Wilayah Datar (H a)
29 573 71 936 58 632 49 850 27 705 57 792 88 838 49 780 30 021 127 954 121 116 92 928
Kabupaten Sintang 2 163 125 806 125 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang 2.1.4
Wilayah Bukit dan Gunung (H a) 212 750 638 640 64 177 110 634 44 068 2800 11 618 24 832 2 600 744 26 496 97 124 120 892 1 357 375
Keadaan Iklim Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan
intensitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sintang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan yaitu sebesar 53,50 persen. Sepanjang tahun 2014, jumlah curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 2225,6 MM dengan jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Mei yaitu 324,8 MM dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari dalam satu bulan, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Sepetember yaitu 26,4 MM,
36
dengan jumlah hari hujan sebanyak 9 hari. Menurut Stasiun Meteorologi Susilo Sintang, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi. Intensitas hujan yang tinggi biasanya mempengaruhi kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi kegiatan penerbangan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kecepatan angin maksimum terbesar sepnajang tahun 2014 terjadi pada bulan Juni yaitu 28 Knots/Jam dan terendah pada bulan Pebruari yaitu 8 Knots/Jam. Sedangkan rata-rata kecepatan angin sepanjang tahun 2014 berkisar antara 1,5 hingga 4,1 Knots/Jam. Pada tahun 2014 rata-rata tempera-tur udara di Kabupaten Sintang setiap bulannya berkisar antara 26,2°C sampai dengan 28,7°C di mana temperatur udara terendah sebesar 20,8°C pada bulan Pebruari dan temperatur udara tertinggi sebesar 36,8°C, yaitu pada bulan Juli. Jika dilihat dari rata-rata lembab nisbi, sepanjang tahun 2014, bulan November merupakan bulan yang mempunyai lembab nisbi tebesar yaitu 90, sedangkan bulan dengan lembab nisbi terkecil adalah bulan Juli dengan lembab nisbi sebesar 78. Beralih ke rata-rata tekanan udara sepanjang tahun 2014 setiap bulannya besarnya hampir sama yaitu berkisar antara 1010,2 hingga 1012,4 Milibar.
37
Tabel 2.4 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Stasiun Meteorologi Susilo Sintang 2014 Susilo Sintang No.
Bulan
MM
HH
1.
Januari
103.5
13
2.
Pebruari
123
7
3.
Maret
228.1
23
4.
April
165.3
18
5.
Mei
324.8
24
6.
Juni
160.6
14
7.
Juli
48.3
8
8.
Agustus
202.1
19
9.
September
26.4
9
10.
Oktober
272.1
15
11.
November
279
21
12.
Desember
292.4
23
Sumber: Stasiun Meteorologi Susilo Sintang 2.1.5
Penduduk
38
Perkembangan penduduk yang cukup pesat merupakan satu fenomena yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, permasalahan yang paling esensial adalah yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja/usaha serta penyediaan bahan pangan. Faktor yang sangat umum yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu daerah antara lain adalah angka kelahiran, angka kematian dan angka migrasi (migrasi datang dan migrasi masuk). Kejadian ini biasa disebut dengan kejadian vital penduduk. Para pemakai data penduduk, khususnya para perencana, pengambil kebijaksanaan dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sementara sumber data yang menghasilkan data penduduk yang dapat dipakai dan dipercaya hanya menyediakan secara periodik lima tahunan, yaitu sensus penduduk pada tahuntahun yang berakhiran angka nol dan survei penduduk antar sensus pada pertengahan dua sensus berurutan. Walaupun ada sumber data kependudukan yang lain yaitu registrasi penduduk, tetapi cakupan pencatatannya masih kurang baik sehingga angka ini belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Sehingga untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk di luar tahun sensus dibuatlah angka proyeksi atau estimasi penduduk. Pada tahun 2010 lalu, BPS Kabupaten Sintang telah melaksanakan Sensus Penduduk 2010, yang hasilnya telah dimasukkan kedalam Kabupaten
39
Sintang Dalam Angka 2011, sedangkan untuk data Jumlah Penduduk Tahun sebelumnya telah di backcasting dari hasil SP2010 ini. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang, kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia yang dapat menunjang jalannya pembangunan Daerah dan Nasional. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk 2015, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 396.392 dengan rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak 974 jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil proyeksi tahun sebelumnya rata-rata jumlah penduduk per desa/ kelurahan mengalami peningkatan,. Kepadatan penduduk Kabupaten Sintang adalah 18 penduduk per km2, kepadatan seperti tersebut maka daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2010-2015 tercatat rata-rata 1,68 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2010-2014) yang besarnya rata-rata 1,74 persen per tahun Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 70.274 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,15 persen selama kurun waktu 2010-2015, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak
40
50.371 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39 persen, yang menjadi urutan ketiga adalah kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 31.024 jiwa serta lpp sebesar 1 persen.
Tabel 2.5 Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio 2015
No.
Kecamatan
Laki-Laki
Perempuan
Serawai 11 865 11 308 Ambalau 6 873 6 515 Kayan Hulu 11 571 11 458 Sepauk 26 099 24 272 Tempunak 14 993 13 711 Sungai Tebelian 16 132 14 892 Sintang 35 624 34 651 Dedai 15 072 14 179 Kayan Hilir 13 392 12 354 Kelam Permai 8 287 7 842 Binjai Hulu 6 409 5 974 Ketungau Hilir 11 315 10 575 Ketungau Tengah 15 318 14 331 Ketungau Hulu 11 155 10 225 2015 204 105 192 287 2014 204 421 189 375 2013 198 324 186 386 2012 194 855 182 335 2011 191 824 179 498 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang
Rasio Jenis Kelamin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14
2.1.6.
105 105 101 108 109 108 103 106 108 106 107 107 107 109 106 106 106 107 107
Angkatan Kerja
41
Angkatan kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, yaitu sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting dari pada sarana produksi yang lainnya, seperti; bahan mentah, tanah, air dan sebagainya. Karena manusia lah yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang (Simanjuntak, P.J 1981). Penduduk usia kerja biasanya dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Konsep ini diadopsi dari negara yang sudah maju yang mempunyai ciri-ciri ekonomi dan tenaga kerja yang berbeda dengan negara yang sedang berkembang serta pertumbuhan ekonominya stabil. Selain itu penyediaan tenaga kerja yang sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan angkatan kerja, dalam hal ini hanya penduduk yang telah mencapai usia minimum tertentu baru dianggap sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan kerja, serta statusnya tidak sebagai mengurus rumah tangga, sekolah, dan lainnya. Di Indonesia misalnya, hanya mereka yang telah mencapai usia 10 tahun ke atas baru dianggap sebagai angkatan kerja. Selain itu, tidak semua usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi (bekerja) seperti yang telah diuraikan di atas. Sehingga jumlah angkatan kerja dalam suatu daerah pada suatu kurun waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja, semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka akan cenderung semakin besar jumlah angkatan kerja.
42
Ketenagakerjaan
merupakan
salah
satu
sektor
penting
bagi
pembangunan ekonomi Nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan pelbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin; sehingga kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk usia kerja (PUK) pada ahun 2014 tercatat 307.471 jiwa. Selanjutnya untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja terjadi peningkatan pada jumlah pencari kerja, yaitu dari 1.060 jiwa pada tahun 2012 menjadi 420 jiwa pada tahun 2014. Dari seluruh tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2014 disalurkan sebanyak 183 orang, ini berarti mengalami penurunan dengan jumlah yang disalurkan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 200 orang. Pencari kerja terbanyak yang terdaftar pada tahun 2014 rata-rata berpendidikan terakhir SMTA dan Sarjana Muda seperti pada tabel ( tabel 3.2.2). 2.1.7.
Pendidikan Pendidikan merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha
memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tapi juga dengan maksud memajukan serta mengembangkan kebudayaan menuju kearah keluhuran hidup kemanu-siaan.
43
Pendidikan yang memadai akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang kemudian mampu bersaing di era globalisasi dan mampu bersikap kritis dalam perkembangan jaman saat ini. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai tentunya akan menjadi salah satu faktor penunjang terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni. Jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sintang pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 421 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 60.485 siswa dan 3.848 guru. Rasio murid terhadap guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) adalah sebesar 15,72 yang artinya 1 guru mendampingi 15-16 murid. Angka ini mening-kat dari angka tahun lalu yakni sebesar 18,78. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP) jumlah sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 adalah sebanyak 121 sekolah dimana jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun ajaran 2013/2014 yang hanya sebanyak 92 sekolah. Jumlah guru untuk jenjang menengah pertama juga mengalami peningkatan yakni sebanyak 1.300 guru. Dengan meningkatnya jumlah guru SLTP dan jumlah sekolah SLTP, hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah siswa SLTP pada tahun ajaran 2014/2014 yang mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 21.026 siswa dibanding-kan dengan tahun lalu yang hanya sebanyak 17.591 siswa. Rasio murid terhadap guru SLTP tahun ajaran 2014/2015 adalah 16,17 dimana 1 guru mendampingi 16-17 murid. Pada Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SLTA) jumlah sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 adalah sebanyak 42 sekolah dengan jumlah guru sebesar 536 guru dan jumlah murid sebanyak 12.902 siswa. Jumlah ini
44
mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013/2014 namun demikian hal ini tidak mempengaruhi rasio murid terhadap guru yaitu 24,07 pada tahun ajaran 2014/2015. Masih seperti tahun sebelumnya, pada tahun ajaran 2014/2015, di Kabupaten Sintang terdapat 6 (enam) Perguruan Tinggi yaitu: Universitas Kapuas, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Akademi Perawat (AKPER), Sekolah Tinggi Theologi Khatulistiwa (STTK), Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif (STAIMA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kapuas Raya. Dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Sintang pemerintah berkeinginan agar tingkat pendidikan di Kabupaten Sintang bisamenjadi lebih baik dari tahun ke tahun.
45
Tabel 2.6 Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan 2015/2016 Tingkat Pendidikan No.
Kecamatan
TK
SD
S
N
S
N
SLTP
SLTA
S
N
S
N
1.
Serawai
2
0
0
26
3
4
0
2
2.
Ambalau
0
0
0
29
0
4
0
1
3.
Kayan Hulu
1
0
0
33
0
8
0
1
4.
Sepauk
14
0
1
44
4
11
1
3
5.
Tempunak
13
0
0
27
4
8
0
2
6.
Sungai Tebelian
15
0
1
26
3
5
2
2
7.
Sintang
23
2
6
29
12
8
11
4
8.
Dedai
5
0
0
28
0
6
0
3
9.
Kayan hilir
1
0
0
34
0
8
0
2
10.
Kelam Permai
1
0
0
16
0
6
0
2
11.
Binjai Hulu
6
0
0
11
1
2
0
1
12.
Ketungau Hilir
0
0
1
39
2
7
0
1
13.
Ketungau Tengah
1
0
0
39
2
7
1
2
14.
Ketungau Hulu
2
0
0
31
0
6
0
1
2015
84
2
9
412
31
90
15
27
2014
84
2
9
412
31
90
15
27
2013
84
2
13
399
2
90
11
25
2012
76
2
13
376
17
81
19
23
46
2011
76
2
13
376
19
72
18
23
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
2.1.8.
Kesehatan Pemerintah selalu memperhatikan dan berupaya meningkatkan derajat
atau tingkat kesehatan masyarakat karena unsur kemanusiaan, hal ini dapat kita ketahui dari adanya pembangunan berbagai fasilitas kesehatan. Dengan adanya prasarana kesehatan yang memadai maka diharapkan tingkat pelayanan kesehatan dapat lebih baik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara terhadap rakyatnya. Sebab status kesehatan masyarakat adalah salah satu indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktifitas ekonomi. Pembangunan di bidang kesehatan saat ini diarahkan pada penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi bangunan fisik (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Poliklinik) serta pengadaan tenaga kesehatan yang terampil. Pada tahun 2015, fasilitas kesehatan yang da di Kabupaten Sintang berjumlah 263 unit yang terdiri dari 3 Rumah Sakit, 20 Balai Pengobatan, 20 Puskesmas (6 Puskesmas dengan rawat inap dan 14 tanpa rawat inap), 108 Polindes dan 123 Poskesdes. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 secara total
47
keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang mengalami penambahan pada jumlah Polindes dan Poskesdes. Jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Penurunan terbesar terdapat pada jumlah tenaga kesehatan masyarakat dimana pada tahun 2014 terdapat 30 orang sedangkan pada tahun 2015 hanya terdapat 23 orang tenaga kesehatan masyarakat. Tabel 2.7 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sintang 2015 No .
Kecamata n
Ruma h Sakit
1. 2. 3.
Serawai Ambalau Kayan Hulu Sepauk Tempunak Sungai Tebelian Sintang Dedai Kayan Hilir Kelam Permai Binjai Hulu Ketungau Hilir Ketungau Tengah
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Puskesma s
Polinde s
Poskesde s
0 0 0
Balai Pengobata n 0 0 0
1 1 1
9 6 11
8 5 11
0 0 0
0 0 0
1 2 1
12 10 11
10 10 10
3 0 0
20 0 0
3 2 1
10 10 6
5 12 11
0
0
2
5
9
0
0
1
4
5
0
0
2
5
8
0
0
1
7
10
48
14. Ketungau 30 0 Hulu 2015 3 20 20 2014 3 2013 3 2012 3 2011 2 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 2.1.9.
1
2 108
9 123
Agama Tabel 2.8 Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Agama 2015 Agama
No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kec.
Islam
Kristen
Katolik
Hindu
Serawai Ambalau Kayan Hulu Sepauk Tempunak Sungai Tebelian Sintang
7217 663 2923
4667 5554 12257
12489 10489 5544
9 5 2
Ko Budha ng Hu cu 183 4 9 13 3 12
19443 12700 20764
12369 5058 3996
17069 10432 8378
6 56 0
211 11 235
50524
6537
8157
28
1821
Dedai Kayan Hilir Kelam Permai Binjai Hulu Ketungau Hilir
15147 2687
2013 12256
9288 15341
27 2
4839
3022
12477
7398
3375
2356
9657
Lain
Jumlah
0 0 1
24569 16733 20742
30 8 9
0 3 0
49128 28268 33382
2
70346
24 21
27 7 0 1
0 0
26499 30308
2
24
2
0
20368
3051
0
4
0
0
13828
5128
1
0
1
0
17143
49
13.
Ketungau 1361 12239 9942 0 Tengah 14. Ketungau 1870 11742 7017 0 Hulu Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Sintang
6
4
0
23552
2
0
0
20631
Negara Indonesia yang ber-dasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamian kehidupan umat beragama dan senantiasa mengembangkan kerukunan hidup antara pemeluk agama dan kepercayaan guna membina kehidupan masyarakat dan sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa Untuk menunjang kegiatan umat beragama di masayarakat perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi semua umat guna untuk meningkatkan pelayanan bagi kepentingan pelaksanaan ibadah keagamaan, yaitu yang mencakup prasarana ibadah serta pelayanan kepada masyarakat. Pada
tahun
2015
Sintangmengalami
jumlah
prasarana
penurunan
peribadatan
dibandingkan
di
tahun
Kabupaten 2014yaitu
dari1.567bangunanmenjadi 1.342 bangunan tempat ibadah. Hal ini disebabkan ada penurunan yang cukup signifikan pada jumlah surau. 2.1.10.
Transportasi 2.1.10.1. Panjang Jalan Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan trans-portasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan
50
kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Di samping itu juga dilakukan pem-bangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pe-mukiman terutama pemukiman transmigrasi. Jalan merupakan prasarana ang utan yang penting. Dengan adanya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pada tahun 2014 panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 4.508,01 kilometer, di mana permukaan jalan 15,88 persen jalan beraspal, 3,33 persen jalan kerikil, 90,47 persen jalan tanah dan 0,32 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 13,91 persen baik, 30,65 persen sedang, 26,25 persen rusak dan 29,19 persen rusak berat. Tabel 2.9 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan 2014-2015 (Kilometer) No.
Jenis Permukaan
2014
2015
1.
Aspal
716.32
716.32
2.
Kerikil
149.99
149.99
3.
Tanah
3 627,48
3 627,48
4.
Lain-lain
14.22
14.22
Jumlah
4 508,01
4 508,01
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
51
2.1.10.2. Perhubungan Darat Sesuai
perkembangan
teknologi
dan
pembangunan
perekonomian yang semakin mantap, peranan jasa angkutan darat yang ditunjang dengan kondisi dan jenis permukaan jalan yang baik perlu lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah dapat ber-jalan dengan lancar. Pada akhir tahun 2014, jumlah penambahan kendaraan bermotor yang tercatat pada Polres Sintang sebanyak 11.837 unit dengan jumlah terbesar sepeda motor sebanyak 11.204 atau 94,65 persen. Hal ini cukup beralasan mengingat masih kurangnya sarana transportasi umum, di samping itu juga sepeda motor banyak digunakan oleh sebagian warga untuk berbagai keperluan. 2.1.10.3. Perhubungan Udara Jumlah pesawat dan penumpang angkutan udara pada tahun 2014 baik yang berangkat maupun yang datang melalui Bandar Udara Susilo Sintang mengalami Peningkatan yang sangat signifikan jikadibandingkandengan tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan adanya trayek angkutan penumpang komersil dari Sintang ke Pontianak dan ke Kabupaten Lainnya. 2.1.11.
Pariwisata 2.1.11.1 Hotel
52
Berdasarkan data dari 10 hotel yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten
Sintang,
persentase
tingkat
penghunian
kamar/pemakaian kamar malam selama tahun 2014 rata-rata 42,63 persen dan pemakaian tempat tidur malam rata-rata 62,57 persen. di mana jumlah malam kamar terpakai sebanyak 40.086 kamar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan penggunaan kamar sekitar 5 persen.Tamu yang datang seluruhnya tamu domestik sebanyak 53.575 orang dalam satu tahun. Untuk itu, kegiatan promosi wisata di Kabupaten Sintang harus lebih ditingkatkan di masa yang akan datang guna lebih meningkatkan kunjungan tamu baik tamu asing maupun domestik. 2.1.11.2 Pariwisata Keberadaan sub sektor pariwisata dewasa ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian daerah, teruta-ma sekali dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penda-patan daerah. Untuk itu, tersedianya hotel/ akomodasi yang cukup memadai akan dapat menunjang kegiatan sub sektor ini. 2.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang 2.2.1. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
53
2.2.1.1. Kepala Badan; 2.2.1.2. Sekretariat, terdiri dari: a) Sub Bagian Keuangan dan Program; b) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan c) Sub Bagian Perlengkapan. 2.2.1.3. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan, terdiri dari: a) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan b) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan. 2.2.1.4. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari: a) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa; dan b) Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa. 2.2.1.5. Bidang Keuangan dan Aset Desa, terdiri dari: a) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; dan b) Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa. 2.2.1.6. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa, terdiri dari: a) Sub Bidang Kelembagaan Desa; dan b) Sub Bidang Pengembangan Desa. 2.2.1.7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). 2.2.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.2.2. Kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
54
Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
2.2.3.
Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa
dan Bidang
Kelembagaan dan Pengembangan Desa serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati; 2.2.4. Kepala Badan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2.2.5. Sekretariat Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip serta penyusunan rencana kegiatan. 2.2.6. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan
55
Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan. a.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja tahunan Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.
b.
perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa dan usaha ekonomi masyarakat desa;
c.
pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
d.
pengoordinasian penyusunan kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan usaha ekonomi perdesaan;
e.
penyusunan rencana kegiatan pendayagunaan potensi kawasan perdesaan;
f.
pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa berkenaan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya desa;
g.
penyusunan
perencanaan,
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan,
Program
monitoring,
Nasional
Bidang
evaluasi
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan; 2.2.6.1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Angka 1) mempunyai tugas
56
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. pelaksanaan progran kerja Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat desa; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM); f. penyiapan bahan dan penyelenggaraan program bimbingan dan pelatihan masyarakat; g. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); 2.2.6.2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Angka 2), mempunyai tugas
57
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan, analisis dan evaluasi di bidang usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan; b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan; e. penyusunan perencanaan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa; f. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan kegiatan sosial budaya dan ketahanan ekonomi masyarakat desa; g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka menumbuh kembangkan Usaha Ekonomi Perdesaan; 2.2.7. Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan
58
penyusunan
pedoman
teknis
perencanaan,
pembinaan,
pengawasan,
pengelolaan dan pengendalian di bidang Pemerintahan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi: a.
penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
b.
penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
c.
penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
d.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa;
e.
penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
f.
penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
g.
penyusunan pedoman teknis pengembangan kapasitas pemerintahan desa; 2.2.7.1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Angka 1), mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang tata pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
59
a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang tata pemerintahan desa; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata pemerintahan desa; e. penyelenggaraan, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembinaan bagi Kepala Desa. f. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan Kepala Desa; g. pelaksanaan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban Kepala Desa ( LKPJ ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ); 2.2.7.2. Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Angka 2), mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perangkat dan administrasi desa.
60
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa; b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang perangkat dan administrasi desa; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perangkat dan administrasi desa; e. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembinaan perangkat desa; f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemilihan perangkat desa; g. pelaksanaan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi desa; 2.2.8. Bidang Keuangan dan Aset Bidang Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
61
teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Keuangan dan Aset Desa Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Keuangan dan Aset Desa; b. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa; c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keuangan dan aset desa; e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis di bidang keuangan dan aset desa; f. pelaksanan pembinaan, pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); g. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugastugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik; 2.2.8.1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e Angka 1), mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa.
62
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan keuangan desa; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan keuangan desa; e. pelaksanaan monitoring, bimbingan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD); f. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa ; g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan supervisi pengelolaan Keuangan desa serta bimbingan penatausahaan keuangan desa; 2.2.8.2. Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
e Angka 2), mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan aset desa,
63
pelaksanaan pendataan, bimbingan, monitoring dan laporan pengelolaan aset desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa; b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan Aset desa; d. pelaksanaan pembinaan administrasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembimbingan/supervisi
serta
penyusunan
kebijakan/sistem
dan
prosedur/tata cara/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengelolaan aset/barang milik desa; e. pelaksanaan pendataan aset desa; f. pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa; g. penyusunan pedoman teknis pengelolaan aset desa ; 2.2.9. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan pengembangan Desa.
64
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa; b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa; c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa; e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa; f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa; 2.2.9.1. Sub Bidang Kelembagaan Desa Sub Bidang Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Angka 1), mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan Desa.
65
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sub Bidang Kelembagaan Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Kelembagaan Desa; b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Kelembagaan Desa; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang kelembagaan desa; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan desa; e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa; f. penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa; g. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi proses pemilihan dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa; 2.2.9.2. Sub Bidang Pengembangan Desa Sub Bidang Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Angka 2),
mempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan
norma,
standar,
prosedur,
dan
kriteria
di
bidang
pengembangan desa dan melaksanakan penataan batas desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66
39, Sub Bidang Pengembangan Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Pengembangan Desa; b. pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengembangan Desa; c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang pengembangan desa; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan desa; e. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian operasional penataan batas desa; f. penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa; g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan dan batas desa; 2.2.10. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, UPTB mempunyai fungsi:
67
a. Pelaksanaan tugas operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTB ; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya 2.2.11. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya. a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan. c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
68
