SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA
Oleh : Dangi Bappeda Kab Cirebon
OUTLINE PRESENTASI • • • • •
• • •
PENDAHULUAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIREBON GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA
Sapa bae sing dadi lakon?
Arep Mendi parane?
Pirang lawas Jamane sampe ning tujuan?
Ning Endi posisie kita sekien kih?
Periben carane sampe ning tujuan?
Nang apa kudu gawe rencana?
Pengen apa? Duwe Apa? Bisa Apa? ....???
PENDAHULUAN
TUJUAN PEMBANGUNAN • MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN UMUM (Amanat Pembukaan UUD 1945)
• MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PELAYANAN UMUM, DAN DAYA SAING DAERAH (Amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)
• MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN KUALITAS HIDUP MANUSIA SERTA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Amanat UU 6/2014 tentang Desa)
KETERSEDIAAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN Sumber daya manusia
Sumber daya Seni dan Budaya
Sumber daya Alam
ENAM KOMPONEN KEBERHASILAN SUMBER DAYA (SDA DAN SDM)
KETERAMPIL AN
MOTIVASI DAN INSENTIF
PENGEMBANGAN PERUBAHAN DAN KEBERHASILAN
MISI
PROGAM DAN KEGIATAN
MISI
PROGAM DAN KEGIATAN
MISI
PROGAM DAN KEGIATAN
VISI
MISI
PROGAM DAN KEGIATAN
SUMBER DAYA (SDA DAN SDM)
KETERAMPIL AN
MOTIVASI DAN INSENTIF
TIDAK EFEKTIF DAN PEMBORO SAN
VISI
MISI
PROGAM DAN KEGIATAN
SUMBER DAYA (SDA DAN SDM)
KETERAMPI L AN
MOTIVASI DAN INSENTIF
FRUSTASI
MISI
PROGAM DAN KEGIATAN
SUMBER DAYA (SDA DAN SDM)
KETRAMPIL AN
MOTIVASI DAN INSENTIF
PENGEMBA NGAN LAMBAT DAN TIDAK KOMPETITIF
MISI
PROGAM DAN KEGIATAN
SUMBER DAYA (SDA DAN SDM)
KETERAMP ILAN
MOTIVASI DAN INSENTIF
KERAGURAGUAN
VISI
VISI
VISI
VISI
VISI
SUMBER DAYA (SDA DAN SDM)
SUMBER DAYA (SDA DAN SDM)
KETERAMPI LAN
KETERAMPI L AN
MOTIVASI DAN INSENTIF
MOTIVASI DAN INSENTIF
PENGEMBA NGAN TANPA ARAH PENGEMBAN GAN TERSENDATSENDAT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ARSITEKTUR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Mega Thinking
Makro Thinking
Mikro Thinking
HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIREBON 2014-2019 (PERDA NO. 4 TAHUN 2015)
VISI MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI, DAN SEJAHTERA Misi 1 Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik
Misi 2 Meningkatkan Pembangunan SDM yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan,kesehatan dan kewirausahaan
Misi 3 Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan
Misi 4 Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti) Misi 5 Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram Misi 6 Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
ISI DOKUMEN RPJMD
Fokus Aspek
Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Kesejahteraan Masyarakat
Pelayanan Umum
Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi Kesejahteraan Sosial Seni Budaya & Olahraga
Pelayanan Dasar Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah
Daya Saing Daerah
Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019
Program Pembangunan Daerah Penjabaran Misi Ke-1 Program pembinaan lembaga sosial keagamaan
Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama
Misi 1 (4 program)
Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
Program peningkatan kualitas pendidikan agama
Program pembangunan penjabaran misi ke-2
Program bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera (9 program)
Program bidangperpust akaan (1 program)
Program bidang pendidikan (6 program)
Program bidang kesehatan
Program bidang kebudayaan (4 program)
(19 program)
Misi 2 (59 program) Program bidnag ketenagaker jaan (3 program)
Progam bidang pariwisata (3 program)
Program bidang ketransmigra sian ( 2 program)
Program bidang kepemudaan dan olahraga (8 program)
Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (4 program )
Program Pembangunan Penjabaran Misi Ke-3 Program bidnag pekerjaan umum (14 program)
Program bidang penataan ruang (3 program)
Program bidang perbhubungan (5 program)
Misi 3 ( 39 program)
Program bidang lingkungan hidup (11 program)
Program bidang perumahan dan pemukiman (6 program)
Program Pembangunan Daerah Penjabaran Misi Ke-4 Program bidang pemberdaya an masyarakat dan desa (9 program)
Misi ke-4 (11 program)
Program bidang kerjasama antar stakeholder (2 program)
Program Pembangunan Daerah Penjabaran Misi Ke-5 Program bidang sosial Program bindang perdagangan
(11 program)
(12 program)
Progrma bidang pertanian (11 program)
Program bidang penanaman modal (6 program)
Program bidang kehutanan (4 program)
Misi ke-5 (84 program) Program bidang kelautan dan perikanan (23 program)
Program idang energi dan sumber daya mineral (3 program)
Program bidang industri (8 program)
Program bidang koperasu dan UMKM (5 program)
Program bidang ketahanan pangan (1 program)
Program Pembangunan Daerah Penjabaran Misi Ke-6
Program bidang kependuduka n dan catatan sipil (5 program)
Program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (9 program)
Program bidang perencanaan pembangun an (11 program)
Misi ke-6 (63 program)
Program bidang kearsipan ( 5 program)
Program bidang statistik (1 program)
Program bidang komunikasi dan informatika (4 program)
Program bidang pertanahan (2 program)
Program bidang pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (26 program)
Kampung wirausaha
Kreasi seni, berbudaya, dan berdimensi destinasi wisata
Bebas Buta huruf Al Quran
Bebas Dropout jenjang pendidikan dasar dan menengah
Bebas pengang guran Infrastruktur jalan mulus/hotmix/ mantap dan bebas banjir
Kampung KB Berkesetaraa n gender dan anak ceria
Berpres tasi Olah raga
18 PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
Bersih, asri, dan lestari
Bebas Rawan Pangan
Cirebon terang
Bebas Rutilahu Rumah sehat dan murah
Berbuda Cirebon ya sehat (gratis membaca dan bebas gizi buruk)
Klinik agri bisnis
Fasilitasi Beasiswa 250 master
TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cirebon 2014-2019
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013 (Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon)
2.500.000.000.000
577.089.298.064 2.000.000.000.000 436.714.005.857 487.997.430.170 1.500.000.000.000
297.950.828.932
1.488.073.473.884
178.143.443.396 1.327.558.618.721
1.000.000.000.000
1.099.402.437.492 1.045.997.902.137 991.493.640.438
500.000.000.000 250.862.051.310
193.843.221.050 116.095.437.888
229.992.688.130
139.426.725.461
0 2009
2010 PAD
2011
DANA PERIMBANGAN
2012 LAIN2 PENDAPATAN
2013
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH (MILIAR RUPIAH) No
Uraian
2014
2015
2016
2017
2018
2019
laju (%)
2.754,37
3.167,02
3.647,18
4.207,56
4.860,63
5.624,09
15,35
I.
PENDAPATAN
1
Pendapatan Asli Daerah
403,46
459,47
526,38
607,56
704,52
822,19
15,30
a
Pajak Daerah
139,83
166,06
199,64
243,4
298,53
369,39
21,44
b
Retribusi Daerah
107,52
119,41
132,69
147,52
164,1
182,65
11,18
c
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan
8,65
9,3
10,1
11,18
12,41
13,84
9,86
d
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
147,46
164,7
183,95
205,46
229,48
256,31
11,69
2
Dana Perimbangan
1.590,29
1.802,24
2.043,01
2.316,54
2.627,34
2.980,51
13,39
a
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
81,9
92,32
104,08
117,33
132,27
149,12
12,73
b
Dana Alokasi Umum
1.406,86
1.602,10
1.824,42
2.077,60
2.365,92
2.694,24
13,88
c
Dana Alokasi Khusus
101,53
107,82
114,51
121,61
129,15
137,15
6,2
3
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
760,62
905,31
1077,79
1283,46
1528,77
1821,39
19,08
a
Hibah
0
0
0
0
0
0
0
b
Dana Darurat
0
0
0
0
0
0
0
c
Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah daerah lainnya
183,73
220,5
264,63
317,59
381,15
457,42
20,01
d
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
419,18
503,02
603,62
724,34
869,21
1.043,06
20
e
Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya
157,71
181,79
209,54
241,53
278,41
320,91
15,27
Proyeksi Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (%)
Uraian PAD Dana perimbangan Penerimaan lainnya yang sah Total
Konstribusi (%) 2014 14,65 57,74 27,62 100
2015
2016
2017
2018
2019
13,10
13,54
14,04
14,49
14,62
51,38
52,55
53,53
54,05
53,00
35,53
33,91
32,43
31,45
32,39
100
100
100
100
100
KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN • Prioritas I belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. • Prioritas II – Program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah periode 2014-2019. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. – Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar dan tugas dan fungsi SKPD.
• Prioritas III – Alokasi belanja tidak langsung (belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga) – Harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2014-2019 (dalam milyar rupiah) Alokasi No
Jenis Dana
2014 %
1
2015 Rp
%
2016 Rp
%
2017 Rp
%
2018 Rp
%
2019 Rp
%
Rp
Prioritas I
54,25
1.544,58
47,856
1.745,15
47,626
1.971,92
48,675
2.228,32
47,908
2.518,22
45,962
2.846,00
Belanja Tidak Langsung
49,66
1.413,68
43,136
1.573,04
40,651
1683,15
39,34
1800,97
36,661
1927,04
33,299
2061,93
4,6
130,9
3,592
131
3,856
159,67
3,854
176,45
3,711
195,04
3,482
215,63
0
0
0,206
7,5
0,181
7,5
0,164
7,5
0,143
7,5
0,121
7,5
Belanja Langsung Pengeluaran Pembiayaan 2
Prioritas II
41,03
1.168,01
35,96
1.295,34
37,86
1.573,19
37,72
1.740,31
39,33
2.077,59
42,41
2.638,81
3
Prioritas III
4,72
134,41
15,391
561,259
14,728
609,79
14,086
644,86
13,067
686,85
11,907
737,31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2
34,16
1,754
63,96
1,185
49,08
1,284
58,8
1,341
70,48
1,366
84,58
0,001
0,03
0,005
0,18
0,456
18,88
0,476
21,78
0,479
25,17
0,471
29,17
Belanja Bantuan Sosial
0,6
17,08
0,29
10,569
0,001
0,04
0,001
0,04
0,001
0,05
0,001
0,06
Belanja Bantuan Keuangan
2,9
82,56
12,993
473,8
13,067
541,03
12,306
563,37
11,227
590,14
10,05
622,33
0,02
0,57
0,35
12,75
0,018
0,76
0,019
0,87
0,019
1,01
0,019
1,17
100
2.847,00
100
3.601,75
100
4.154,90
100
4.613,49
100
5.282,66
100
6.222,12
Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bagi Hasil
Belanja Tidak Terduga Total
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
31
JANGAN SELALU BICARA UANG DESA BANYAK !!!
INFORMASIKAN DENGAN BENAR !
MENGAPA DARI MANA UANG DESA SUMBER BANYAK ? NYA?
UNTUK APA?
BAGAIMANA APA HAK DAN CARA KEWAJIBAN MELAKSANA RAKYAT? KAN ?
RPJM DESA RKP DESA
RKA APB DESA
APB DESA DPA APB DESA REALISASI BUKTI PENERIMAAN/ PENGELUARAN
JENIS PERENCANAAN DESA • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. • Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), merupakan PENJABARAN dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan.
KEDUDUKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA • RPJMDes dan RKPDes merupakan SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN di Desa. • RPJMDes dan RKPDes merupakan PEDOMAN PENYUSUNAN APBDes yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. • Perencanaan Pembangunan Desa merupakan SALAH SATU SUMBER MASUKAN dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
PERUBAHAN RPJMDes DAN RKPDes • RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
• Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
MUSYAWARAH DESA • Forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi : – – – – – – –
Penataan Desa; PERENCANAAN DESA; Kerja sama Desa; Rencana investasi yang masuk ke Desa; Pembentukan BUM Desa; Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan Kejadian luar biasa.
• Musyawarah Desa dibiayai dari APBDes.
• Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa WAJIB menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). • Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. • Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa • Sumber dana : – – – –
APBDes Swadaya masyarakat Desa, APBD Kabupaten/Kota/Prov APBN
RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA • Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: – Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; – Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis sumber daya lokal yang tersedia; – Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; – Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan – Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
PEMBANGUNAN DESA BERHUBUNGAN DENGAN KEWENANGAN • Kewenangan Desa meliputi:
• • •
•
Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. • Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Penugasan disertai biaya dan diurus oleh desa.
• Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. • Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. • Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.
PENYUSUNAN RKP DESA • • • •
•
•
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
• Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
•
Tim Penyusun RKP Des melakukan pencermatan pagu indikatif desa meliputi: – Rencana dana desa yang bersumber dari APBN; – Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; – Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan – Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
•
Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa meliputi: – Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; – Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; – Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kabupaten/kota.
• • •
Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil pencermatan tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
• Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: a. b. c. d.
Hasil kesepakatan musyawarah desa; Pagu indikatif desa; Pendapatan asli desa; Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa; g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
PERUBAHAN RKP Des • RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. • Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; d. Menyusun rancangan RKP desa perubahan.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA • Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: a. Pembangunan desa berskala lokal desa; dan b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
• Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. • Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.
• Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. • Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. • Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. • Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. • Apabila musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. • Kepala Desa menyampaikan keberatan kepada bupati/walikota melalui camat.
APBDes • Struktur APBDes terdiri dari : – Pendapatan Desa – Belanja Desa – Pembiayaan Desa.
• Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. • Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. • Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. • Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
PENDAPATAN DESA • Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; • Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; • Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah) • Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus) • Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota; • Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan • Lain-lain pendapatan desa yang sah.
BELANJA DESA • Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah. • Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. • Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD (kab/kota/prov). • Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. • Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.
• Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. • Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. • Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. • Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• Dinamika sosial ekonomi global (MEA, MSDGs) • Dinamika regulasi pemerintahan yang berpengaruh pada pembagian kewenangan dan jangkauan layanan • Dinamika tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA
SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN •
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA dengan MENGACU pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
• Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. • Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. • Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: a) b) c) d) e)
Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
• Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. • Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. • Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
SINERGI PROSES/ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN musdus
musdus
Lokarya desa
Penjaringan Masalah dan Potensi
SKALA KABUPATEN
Musyawarah BPD
Musdes
Lokakarya desa
Musdes
FORUM SKPD
RENJA SKPD
MUSREN KAB
RKPD
PerDes RKP Desa
KU APBD
Penyusunan draf APB Desa
Musdes LKPJ KADES
RPTK
PERDES RPJMD
SKALA DESA
PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING
MUSREN CAM
Perhitungan APB Desa
SIDANG DPRD KAB CIREBON
Musyawarah BPD
Perubahan APB Desa
PPA S
RAPBD APB Desa
PELAKSANAAN APB Desa
PERDA APBD KAB. CIREBON
58
SINERGI PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN RKP (PP 20/2004) Rancangan RKPD Prov/Kab/Kota
KUA/PPAS
RAPBD APBD
RKPD P/K/K/Desa
Rancangan Renja SKPD
Jan Feb
Renja SKPD
Mrt
Apr
Reses DPRD 1
Musrenbang NAS Musrenbang PROV
Mei
Jun Reses DPRD 2
Juli
RKA-SKPD
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
Reses DPRD 3
Rancangan Interim RKP (PP 40/2006)
Musrenbang RKPD Kab/Kota
Forum SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel
Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010
59
EVOLUSI PROSES SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dan DESA
E-book
Terima Kasih • Dangi • Cirebon, 01 November 1973 • Magister Perencanaan Kota dan Daerah-UGM Yogyakarta • Master Program in Urban Management and Development (UMD) IHS-Erasmus University Rotterdam-The Netherlands • Bidang Statistik dan Litbang Bappeda Kab Cirebon • Email :
[email protected] • Fb : dangi dangi • Hp : 081312483409 • PIN BB : 529ef464
