INTEGRASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Oleh: Ir. H. EKA SETIAWAN, Dipl, SE.,MM (KEPALA BAPPEDA KAB. SUMEDANG)
URGENSITAS INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Satu Perencanaan Untuk Semua)
PERMASALAHAN UMUM APBD dianggap sebagai modal utama untuk membidik target kinerja RKPD dan RPJMD
Swadaya masyarakat, partisipasi sektor swasta dan kreativitas SKPD belum dapat didayadunakan untuk membidik target RPJMD
Perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya terintegrasi. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dengan perencanaan program sektoral berbasis pemberdayaan (PNPM, PAMSIMAS, PPIP, PUAP dll), masih berjalan sendiri-sendiri
Pembangunan yang bersumber dari program sektoral tidak dapat diarahkan untuk membidik target kinerja RKPD dan RPJMD
PERMASALAHAN TEKNIS Kondisi infrastruktur, khususnya jalan banyak yang rusak.
• Mobilitas penduduk terbatas • Dinamika dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya perdesaan terhambat
Pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial dan bencana alam belum optimal
• Indeks kesehatan dan pendidikan perlu terus ditingkatkan • Indeks daya beli masih sangat rendah • Terbatasnya upaya dlm rangka penanggulangan masalah sosial dan bencana alam dll
BAGAIMANA KEBERADAAN PNPM MP ? • Unggul untuk pembangunan jangka pendek : Masyarakat telah “mengenal” proses perencanaan PNPMMP dan dipandang lebih baik dan didukung oleh metoda, tenaga dan dana yang memadai • Lemah untuk pembangunan jangka menengah dan panjang : – Bersifat “ad hock”. Diragukan keberlanjutannya pasca pendampingan PNPM-MP – Lingkup bidang yang ditangani terbatas (Ekonomi, pendidikan dan kesehatan) – Hanya bisa mengakomodir 3 usulan per desa. Gagasan masyarakat yang tersisa kurang dimanfaatkan – Kurang melibatkan dinas/instansi teknis
BAGAIMANA KEBERADAAN MUSRENBANG ?
• Unggul untuk pembangunan jangka menengah dan panjang : Sistem perencanaan dari bawah yang “Sustainable”, diakui keberadaannya oleh pemerintah serta dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang relatif lengkap
• Lemah untuk pembangunan jangka pendek : – Mutu “proses” dan mutu “hasil” kurang optimal – Kurang melibatkan masyarakat terutama pada proses di tingkat desa/dusun – Tidak didukung dengan biaya dan tenaga yang memadai
KOMPARASI DUA SISTEM PTO PNPM MP
PERMENDAGRI 66
ATURAN PTO PNPM MP DIORGANISASIKAN SEBAGAI PRAKTEK SOSIAL
ATURAN MUSRENBANGDES DIORGANISASIKAN SEBAGAI PRAKTEK SOSIAL
KARAKTER PELAKU KHAS PNPM MP
KARAKTER PELAKU KHAS MUSRENBANGDES
Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah Teknis Integrasi Program.
WHAT NEXT ? Integrasi antara Musrenbang dan PNPM-MP sebagai titik masuk bagi integrasi pembangunan yang utuh mutlak dilakukan ! INTEGRASI HATI, PIKIRAN DAN PERBUATAN INTEGRASI HORIZONTAL • Integrasi antar sektor dan program pembangunan • Integrasi para pelaku dan pemangku kepentingan (FDM dan Fasilitator PNPM) • Integrasi antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan INTEGRASI VERTIKAL • Integrasi antara jenjang pemerintahan • Integrasi antara perencanaan partisipatif, teknokratik, bottom up, top down, dan politik
Pelaksanaan sesuai PTO PNPM-MP
Penetapan Pendanaan
MUSRENBANG Kabupaten
Musyawarah Perengkingan Penentuan Prioritas antar Kecamatan
Forum SKPD
Musyawarah Antar Desa Prioritas & Pendanaan BLM PNPM Integrasi Kecamatan
MUSRENBANG Kecamatan
Musdes Perencanaan dan MKP
MUSRENBANG Desa
MMDD
RPJMDes/Review
Penggalian Gagasan
Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
Proses Perencanaan PNPM-MP
Integrasi
Musrenbang
• Good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan memperkuat Musrenbangdes & Musrenbang Kecamatan. • Perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes. • Terjadi penataan ulang prosedur kerja perencanaan partisipatif di dalam sistem pembangunan reguler maupun PNPM Mandiri Perdesaan.
Partisipatif (Masyarakat)
Integrasi Politis (DPRD)
Teknokratis (SKPD)
• PEMBERDAYAAN • •
•
MASYARAKAT = PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT DIKAWAL MELALUI MEKANISME MUSRENBANG KESINAMBUNGAN MOBILISASI-PARTISIPASI POLA/ATURAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/PERENCANAAN PARTISIPATIF DIPASTIKAN AKAN ADA MELALUI KEKUASAAN ADMINISTRASI BIROKRASI PEMBIASAAN TINDAKAN MELAHIRKAN SISTEM SOSIAL
MUSRENBANG 2011 SEBAGAI ROLE MODEL PERENCANAAN INTEGRATIF DI KAB. SUMEDANG
SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM SPIRIT “SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA” JENJANG PEMERINTAHAN
PERENCANAAN JANGKA PANJANG
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH
PERENCANAAN TAHUNAN
PENGANGGARAN
PUSAT
RPJPN
RPJMN
RKP
APBN
PROVINSI
RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
KABUPATEN
RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
RENSTRA
RENJA
DPA
KECAMATAN
RENSTRA
RENJA
DPA
DESA
RPJM DES
RKP DES
APBDes
SKPD
FOKUS PROSES MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyususunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKP Daerah
Dusun
Kelurahan / Desa
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Proses Penyusunan RKP dan RKPD (Januari – Mei) Kecamatan RPJM Daerah Kab/ Kota
Rancangan RKPD Kab/ Kota
Musrenbang Kab/ Kota
Rancangan Renja-SKPD Kab/ Kota
Renstra SKPD Kab/ Kota
Renstra Kecamatan
Forum SKPD Kab/ Kota
Paska Musrenbang Kab/ Kota
Renja -SKPD Kab/ Kota
Renja SKPD Kab/ Kota
Rancangan RKP Desa / Kelurahan
Proses Penyusunan APBD Kab/ Kota
Renja Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
RPJM Desa/ Kelurahan
RKP Kab/ Kota
Musrenbang Desa/ Kelurahan
RKP Desa / Kelurahan
Pra Musrenbang Desa/ FGD Forum Rekonsiliasi Warga
Januari
Februari
Maret
April
Mei
17
SKEMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN INTEGRATIF RKPD & Renja SKPD (Dibiayai APBD)
Musrenbang Kabupaten
RKPD & Renja SKPD (Dibiayai CSR & Partisipasi)
Diusulkan ke Musrenbang Kab
Forum SKPD
Dibiayai dengan P2SPP
Musrenbang Kecamatan
Dibiayai dengan BLM
Diusulkan ke Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Dilaksanakan dengan APBD Desa
Diusulkan ke Musrenbang
Penggalian Gagasan di Tingkat Dusun
Dilaksanakan Swadaya
Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan Tahun Berjalan
Diusulkan ke Forum SKPD/Musrenbang
Desa Dilaksanakan Tahun Berikutnya
SKEMA PENENTUAN DAFTAR PRIORITAS MUSRENBANG DESA INTEGRATIF TAHUN 2012 EVALUASI TAHUN
LIST RPJMDES
LIST RPJMDES
2012
2011
2013
DRAFT 1 DAFTAR PRIORITAS KEBIJAKAN PEMDA & POKOK2 PIKIRAN DPRD
PORCE MAJOUR & ANALISIS KONDISI REAL DRAFT 2 DAFTAR PRIORITAS
DAFTAR PRIORITAS UNTUK TAHUN BERJALAN 2012
REVISI RKP DESA TAHUN 2012
PENDANAAN : • SWADAYA MASY • BLM PNPM • CSR /SWASTA
PENDANAAN : • SWADAYA MASY • ADD • APBD KABUPATEN • BLM PNPM • CSR /SWASTA
DAFTAR PRIORITAS UNTUK TAHUN BERIKUNYA 2013
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2013 19
PROGRAM SAUYUNAN SEBAGAI ROLE MODEL PELAKSANAAN INTEGRATIF
SKEMA PEMBANGUNAN INTEGRATIF MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SHORT CUT
SHORT CUT
OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJABN
INTEGRASI MELALUI : P2SPP BERBASIS BUDAYA SUNDA (SAUYUNAN)
PAMSIMAS, P2KP, PPIP & PROGRAM LAINYA
STARTING POINT
NILAI LUHUR BUDAYA SUNDA SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
21
SKEMA SAUYUNAN FOKUS INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN DASAR Fokus pada infrastruktur dan pelayanan dasar yang menjadi target RKPD dan RPJMD
Didukung oleh kelembagaan dan fasilitator pembangunan yang berpengalaman di setiap jenjang
Membangun spiritualitas “hirup sauyunan, sareundeuk saigel”
Titik masuk kebijakan “satu perencanaan untuk semua”
SAUYUNAN/ P2SPP
Mengungkit swadaya masyarakat dan partisipasi swasta karena dikelola langsung oleh masyarakat
Perencanaan kegiatan detail serta pelaksanaannya akuntabel
KONSEP DASAR SAUYUNAN
• •
•
•
Program Sauyunan merupakan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Berbasis Budaya Sunda di Kabupaten Sumedang Ditujukan untuk memaduserasikan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem pembangunan daerah yang bersifat reguler Integrasi program dilakukan secara horisontal, dimana semua program pembangunan secara bertahap diharapkan bisa diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan reguler, baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya Integrasi program dilakukan secara vertikal, dimana pola perencanaan pembangunan teknokratik dan top down disinergikan dengan pola partisipatif dan bottom up, dengan memperhatikan pendekatan politik
UNSUR YANG DIINTEGRASIKAN
•
• • •
• •
Integrasi nilai-nilai Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang menjadi kekhasan PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dengan nilai-nilai Sumedang Puseur Budaya Sunda (kearifan lokal) Integrasi Pengambilan Keputusan Pola pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka, partisipatif dan pro masyarakat miskin dintintegrasikan ke dalam pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang Integrasi Dalam Mekanisme Perencanaan Pola MMDD, MKP, Musdes, MAD diintegrasikan ke dalam proses perencanaan reguler melalui Musrenbang secara berjenjang Integrasi Dalam Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan secara swakelola oleh masyarakat diintegrasikan ke dalam pengelolaan kegiatan dilapangan berbasis BLM yang turut membidik indikator kinerja RPJMD Integrasi Dalam Pertanggungjawaban Ketentuan dan tata cara pertanggungjawaban secara terbuka dan akuntabel diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa Integrasi Pelaku Para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dengan para pelaku pembangunan reguler (Pemdes, FDM, LPMD, BPD dll)
Hatur Nuhun..
