Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangdes/Kel Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
1
[Type the company name]
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangdes/Kel Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 [Type the document subtitle] Zaycom
[Year]
PEMERINTAH KABUP ATEN BANYUWANGI 2
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Jalan Adi Sucipto Nomor 53 Banyuwangi email :
[email protected] website : www.bpm.banyuwangikab.go.id
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN (MUSRENBANGDES/KEL) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014
Pendahuluan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa/Renja Kelulurahan) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan di bulan Januari, minggu III s/d IV dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)/ Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kelurahan. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa/kelurahan, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa/kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa/kelurahan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah desa/kelurahan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa/kelurahan. Dalam Musrenbang desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desa/kelurahannya melalui program pembangunan Desa/Kelurahan. Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, mengamanatkan PNPM-Mandiri untuk mampu berintegrasi secara horizontal dengan proses perencanaan partisipatif yang telah ada (reguler) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, surat Menko Kesra nomor B 38/MENKO/KESRA/III/2013 tanggal Jakarta, 11 Maret 2013 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Tahun 20132014, yang mengamanatkan Perencanaan partisipatif yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri harus terintegrasi ke dalam proses perencanaan regular dan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa/kelurahan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN, Swadaya Masyarakat, pihak swasta dan sumber-sumber lainnya dan Surat Dirjen PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi menyatakan bahwa pengintegrasian horizontal adalah dengan penyatupaduan proses perencanaan PNPM-Mandiri ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang). Adapun unsur yang diintegrasikan selain mekanisme proses prencanaan, juga yang prinsip adalah mengintegrasi prinsip/nilai PNPM-Mandiri serta mekanisme pengambilan keputusan di PNPM-Mandiri yang telah dilaksanakan secara partisipatif TUJUAN.......
3
TUJUAN MUSRENBANGDES/KEL 1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa/kelurahan yang akan menjadi bahan penyusunan RKP-Desa/Renja Kelurahan dengan pemilahan sebagai berikut : Prioritas kegiatan desa/kelurahan yang akan dilaksanakan oleh desa/ kelurahan sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui ADD atau sumber dana lain Prioritas masalah daerah yang ada di desa/kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbangcam untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan/atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD provinsi Prioritas kegiatan desa/kelurahan yang akan diusulkan ke PNPM. 2. Menyepakati tim delegasi desa/kelurahan dalam Musrenbangcam PESERTA MUSRENBANGDES/KEL 1. Delegasi Dusun/RW 2. Pemerintah desa/kel, BPD, LPMD/K 3. Tokoh agama dan tokoh adat 4. Unsur perempuan 5. Unsur pemuda 6. Unsur keluarga miskin 7. Organisasi kemasyarakatan desa, ormas yang ada di desa/kel 8. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 9. Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran, kelompok tani/nelayan, PPL 10. Pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru) 11. Pelaku kesehatan (bidan, petugas kesehatan, PLKB) 12. Unsur pejabat pemerintah kecamatan 13. UPTD di kecamatan 14. Pejabat Kecamatan sebagai Narasumber 15. Anggota DPRD sebagai Narasumber (sesuai dapil masing-masing). HASIL/KELUARAN YG DIHARAPKAN 1. Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai APBD melalui Musrenbang Kecamatan. 2. Usulan kegiatan yang akan didanai ADD. 3. Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai BLM PNPM‐Mandiri, sesuai ketentuan PNPM‐Mandiri 4. Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. 5. Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain. 6. Usulan kegiatan agar di entry kedalam Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD), selanjutnya di cetak dan ditanda tangani Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat 7. Daftar nama tim delegasi (6 orang) yang akan mengikuti musrenbang kecamatan Hasil tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat. PENYELENGGARA MUSRENBANGDES 1. Kepala desa/Lurah sebagai pembina dan pengendali di struktur kepanitiaan yang disebut TPM (Tim Penyelenggara Musrenbang) Desa/Kelurahan 2. Jumlah TPM sebanyak 11 (sebelas) orang yang dikukuhkan melalui SK Kepala Desa/Lurah 3. Unsur TPM terdiri dari : Pemerintah desa/kelurahan, Lembaga kemasyarakatan Unsur perempuan Pelaku ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan lainnya) Unsur..................
4
Unsur pemuda Unsur yang mewakili wilayah (dusun/RW) Kader pemberdayaan Masyarakat (KPM) Jumlah sesuai dengan kebutuhan
TAHAPAN PRA MUSRENBANGDES/KEL 1. Penyusunan draft rancangan awal RKP Desa/Renja Kelurahan, terdiri atas kegiatan-kegiatan : Rapat pembentukan Tim Penyusun/Perumus yang diselenggarakan oleh kepala desa/Lurah. Jumlah anggota minimal 11 orang ditetapkan melalui SK Kades/Kakel. Unsur tim penyusun terdiri dari:Kepala Desa/Kelurahan (pengendali kegiatan), Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan (Penanggung jawab kegiatan), LPMD (penanggung jawab pelaksana kegiatan), Tokoh masyarakat, Wakil perempuan dan KPMD Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa/RKP Kelurahan Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa/Renja Kelurahan tahun sebelumnya Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa/Kel atau analisis keadaan darurat desa/kel) dalam 1 tahun terakhir spt : KK miskin, Pengangguran, Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah, Kematian ibu, Kematian bayi & balita, Kasus kurang gizi & gizi buruk, Kasus wabah penyakit, dll. 2. Lokakarya. Dihadiri oleh: Tim Penyusun/Perumus, Tokoh masyarakat, Pengurus kelembagaan masy desa, LSM (bila ada) yang bekerja di wilayah tersebut, Camat, Kasie PMD, Kepala UPTD, DPRD (dapil yg bersangkutan), Dinas PMD. Tim fasilitator: LPMD dan KPMD Pembahasan: Evaluasi RKP-Des/Renja Kel tahun sebelumnya, Pemaparan kegiatan dalam RPJM-Des/Rentra Kel, Pemaparan keadaan kerawanan/darurat desa/kelurahan, Pemaparan kebijakan dan arah program desa/kelurahan sekaligus penyepakatan 5 (lima) usulan per urusan/bidang yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan, Penentuan alternatif usulan-usulan kegiatan skala daerah/ antar desa/kel per urusan/bidang, Penyusunan draft program & kegiatan RKP-Desa (yang direncanakan akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya murni masyarakat desa, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan 3. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan: Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) sebanyak 11 orang. Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 org) Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu: Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa/kelurahan Pengumuman kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan) antara lain: Tempat /ruangan, Konsumsi, ATK, Matriks usulan pada dokumen RPJM-Des, Daftar usulan kegiatan skala daerah/antar desa/supra desa, Draft RKP–Desa, Instrumen / form-form untuk perankingan, Daftar hadir peserta, Daftar pembagian kelompok diskusi (1.Bidang Pendidikan, 2. Bidang Kesehatan, 3. Fispra, 4. Bidang Pertanian, 5. Bidang Gabungan). Daftar pembagian tugas moderator / fasilitator dan notulen, baik untuk pleno maupun kelompok TAHAPAN ..........
5
TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN 1. Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut: a) Kata pembuka & penyampaian agenda Musrenbangdes/kelurahan b) Menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” c) Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM); d) Sambutan dari Kades sekaligus pembukaan e) Doa bersama 2. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah: Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa (alat bantu: Peta Sosial Desa/Kel, Profil Desa/Kel & Kondisi kerawanan & keadaan darurat desa/kel terkini, 1 tahun terakhir) Pemaparan kepala desa/kelurahan mengenai: (1) hasil evaluasi RKP Desa/Renja Kelurahan yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun berjalan/tahun yang sedang direncanakan; Pemaparan pihak kecamatan, dewan dari daerah pilihan bersangkutan, dan UPTD/SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan; Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat 3. Pemaparan draft rancangan awal RKP-Desa oleh Sekretaris Desa/Kelurahan atau Tim Penyusun 4. Diskusi Kelompok. Diskusi dibagi menjadi 5 kelompok/Bidang, yaitu: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Sarana – prasarana 4) Pertanian 5) Gabungan
No
Bidang/ Kelompok
Pembahasan
Narasumber
Pemandu Kades/Sekdes/ LPMD/KPMD
1
Pendidikan
Pendidikan
Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru
2
Kesehatan
Kesehatan
Bidan, Puskesmas, PLKB
Kades/Sekdes/ LPMD/KPMD
3
Fispra
Sarana-Prasarana
PU Pengairan, PU Cipta Karya,
Kades/Sekdes/ LPMD/KPMD
Pertanian dan Lingkungan Hidup
Dinas perkebunan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, LH, staf kecamatan
Kades/Sekdes/ LPMD/KPMD
Sosial Budaya, Koperasi & Usaha Masyarakat
Dinas koperasi & UMKM, Perindagtam, BPMPD, dan SKPD terkait lainnya, staf kecamatan, pengurus Bumdes,
Kades/Sekdes/ LPMD/KPMD
4
5
Pertanian
Gabungan
Penentuan ........
6
Penentuan peserta masing-masing kelompok diskusi telah disusun oleh panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) sebelumnya berdasarkan undangan peserta yang telah dirancang Yang dibahas di dalam masing-masing kelompok adalah : Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati 5 (lima) usulan kegiatan skala daerah/antar desa/supra desa yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan draft program & kegiatan RKP-Desa yang direncanakan akan dilaksanakan desa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-Mandiri (swadaya murni masyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan) 5.
6.
7.
Diskusi Pleno Menetapkan 5 (lima) usulan kegiatan skala daerah/antar desa / supra desa per urusan/bidang dari masing-masing kelompok/Bidang diskusi yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan. Menetapkan program dan kegiatan RKP-Desa/Renja Kelurahan Pemilihan dan penetapan tim delegasi desa (6 orang, min. 2 diantaranya perempuan) yang akan mewakili desa pada musrenbang kecamatan, yaitu : Kepala desa, Ketua TPK/LPMD/K, Ketua BPD, 1 orang tokoh masyarakat, Wakil perempuan, Wakil RTM Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa
METODE PERANKINGAN Metode perankingan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan urutan/ prioritas masalah atau kegiatan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam konteks musrenbang desa, atau forum musyawarah-musyawarah di PNPM, perankingan ini sangat krusial, mengingat keterbatasan sumber daya (dana, waktu, tenaga) tidak sebanding dengan banyaknya masalah yang harus diselesaiakan dan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga dibutuhkan pemilihan akurat mana yang harus didahulukan. Metode perankingan yang dilakukan secara partisipatif memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan yang dilakukan secara individu-individu. Cara partisipatif memerlukan adanya pembahasan sebelumnya di antara individu-individu sebelum memutuskan prioritas di setiap indikatornya. Pembahasan / diskusi ini merupakan hal paling pokok pada pendekatan partisipatif, alih-alih setiap individu menetapkan prioritas di setiap kriteria dan selanjutnya digabungkan antar individu sehingga didapatkan nilai kumulatif /gabungan. Beberapa kelebihan pendekatan partisipatif dalam penentuan prioritas adalah :
Adanya interaksi / komunikasi antar individu Antar individu saling melengkapi atas informasi yang dimiliki satu sama lain Individu yang tidak memiliki informasi sama sekali bisa mengetahui dari yang lainnya, sehingga dapat turut berkontribusi atas hal yang dibahas Memungkinkan terjadinya eksplorasi masalah atau kegiatan secara lebih detail dan rinci / lebih mendalam Merupakan keputusan dan kesepakatan bersama Memupuk modal sosial (tepa selira, menghargai pendapat)
Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring untuk menentukan urutan prioritas. Skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat. Sebagai............
7
Sebagai kriteria Antara lain : (1) Tingkat kepentingan (urgency); (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat (seriousness; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi (Growth) (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan bagi masyarakat desa/kelurahan. Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format berikut : Tabel
tabel sebagai
Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria
No
Kegiatan
(1)
(2)
Tingkat Kepentingan lintas desa/kel (Urgency)
Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat (Seriousness)
(3)
(4)
Kriteria Kontribusi Pencapaian Target Prioritas pembangunan (Growth) (5)
Dukungan nilai tambah
Lain-lain (jika dipandang perlu)
Total Skor
Urutan Prioritas
(6)
(7)
(8)
(9)
Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria: Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan. Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan. Kolom (3) diisi dengan angka 1 jika kurang penting, angka 2 jika cukup penting, dan angka 3 jika sangat penting. Tingkat kepentingan (urgency) dinilai dari besarnya kekhalayakan, banyak penduduk yang memerlukan, menjadi isu publik. Kolom (4) diisi dengan angka 1 jika kurang berdampak serius, angka 2 jika cukup berdampak serius, dan angka 3 jika sangat berdampak serius. Dampak dinilai dari besarnya resiko yang dimungkinkan terjadi jika tidak ditangani. Kolom (5) diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai. Kolom (6) diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan outcome yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sejenisnya. Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum. Kolom (8) diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana. Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas selanjutnya diselaraskan dengan nomenklatur dan kriteria program dan kegiatan SKPD terkait. Setelah dilakukan langkah penyelarasan dilakukan rasionalisasi volume dan harga satuan masing-masing usulan kegiatan. PENDANAAN...........
8
PENDANAAN 1.
2. 3.
Pelaksanaan Pelatihan/Bintek Musrenbangdes Integrasi kepada para Petugas entry dan penyelenggara Musrenbangdes didanai dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan Musrenbangdes/Kel Integrasi didanai APBD Kabupaten Banyuwangi melalui ADD (untuk Desa) dan DPA- SKPD (untuk Kelurahan). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi didanai oleh biaya Perjalanan Dinas SKPD.
Banyuwangi, 23 Desember 2013 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI Dra. PENI HANDAYANI, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 1960 0512 1981032 008
9
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENYELENGGARA MUSRENBANGDES/KEL TAHUN 2014
ABSENSI PESERTA PELATIHAN BINTEK MUSRENBANGDES/KEL UNTUK SEKDES/SEKEL
PESERTA BIMTEK MUSRENBANGDES/KEL UNTUK SEKDES/SEKKEL
10
MODERATOR MEMANDU KEGIATAN
NARA SUMBER DARI DINAS PERHUBUNGAN INFOKOM
11
NARA SUMBER DARI BAPPEDA
NARA SUMBER DARI BPM-PD
12
PROSES KEGIATAN MUSRENBANGDES/KEL DAN SIDANG KELOMPOK TAHUN 2014
Pembukaan Kegiatan Musrenbangdes 2014 Di Kecamatan
Sidang Kelompok Bidang Koperasi dan Bidang Pendidikan Desa Padang Kecamatan Singojuruh
Sidang Kelompok Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng
