STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014
w DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI AlamatiilI. KH. Ag*s salim no. 5 Telepon 0ggg-4246g0
BANYUWANGI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
IIIIIAS PNNI}IruII(AN Jalan : KH. Agus Salim No.05
I
0333-424680 Fax: 0333-429080
http ://pendidikan.banyuwangi kab. go. id e-mail
:
[email protected]
BAI{IITJWANGI * JAWA TTMUR -
'
:
l
':::
(('It4.lt|)
|fi
KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR i 421t352b t qzgjo12o14
TEI.{TANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS PENDIDI'(AN KAB U PAT E FI_BANY UWANQI KEPALA DINAS PENDIDII(AN KABUPATEN BANYUWANGI MENIMBANG
'. a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi yang optimal, diperlukan adanya
b.
MENGINGAT
Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dibidang pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas , perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi.Kolusl dan Nepotisme ( lembaran negara tahun 1999 Nomor : T5,tambahan lembaran
2.
3.
4. 5.
negara nomor 3851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tairun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor S9,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4e16) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara tahun 1980 nomor : S0,tambahan lernbaran"negara nomor' 3175) ;
Peraturan Bupati Nomor : 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dirtas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
Standnr Operasional Prosethu ( SOP) Diru.s Pendidiknn Knhtpnlen Bnn.yttlunngi
34. 35. 36. 37. KETIGA
lnventarisai barang milik daerah Penghapusan barang milik daerah Pongadaan Sarana fisik dan non fieik Kepengawasan
Standar Operasional Prosedur' (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai/petugas dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
KEEMPAT
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini, perlu dikaji ulang minimal sekali dalam 2 (dua) tahun yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana dan unit yang menangani SOP;
KELIMA
Hasil Pelaksanaan SOP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi akan dilaporkan kepada Bupati ;
KELIMA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hari terdapat kesalahan dalam keputusan sebagaimana mestinya;
2014
Tembusan Yth. : 1. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan) 2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi 5. Kepala Badan/Kantor/instansi terkait di Banyuwangi 5. Camat se Kabupaten Banyuwangi
Standar Operasionnl Proscdur ( SOP) Dinas Pendidikntt Knbuputt:n lkutyurunngi
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor :471l3rz> l4}g jA1nU4 Tanqqal Oktober2014
:a
Pendirian Sekolah TK,
Judul Kode
Dokumen
Tanggal
berlaktr
Halaman
:
:
SD
Ol
: L dt*ober 29lt : L-
A. TUJUAN
a. b.
c.
Memberi pemahaman tentang tataca cara pengajuan izin pendirian sekolah; Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan izin pendirian sekolah bagi petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas usulan izin pendirian Sekolah sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan lzin Pendirian Sekolah Baru
c.
DEFINIS|
,
Setiap satuan pendidikan formaldan nonformalyang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayeran pendidikan,sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
a. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2O1O Tentang Perubahan
atas
Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2A10 Tentang Pengelelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan
b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
c. d.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan Permendiknas lVomor 58/20A9 Tentang Standar PAUD
Standar Operasionat Prosedur ( SOP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuutangi
Pendirian izin PenangungJawab
Kode
Dokumen
. dan SMKLB Swasta : O2 a---------
A. TUJUAN
1. Memberi pemahaman tentang tataca c;,ra pengaiuan izin
2. 3.
pendirian
SDLB,SMPLB, SMALB dan SMKLB Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosdsan izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB bagi petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit keria dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup
ini
meliputi penerimaan berkas usulan izin
SDLB,SMPLB, SMALB dan
pendirian SMKLB sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan lzin Pendirian C. DEFINISI Setiap satuan pendidikan formal dan nonformalyang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Syarat-sygrat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan,sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
a. Peraturan Femerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelelolan dan
b.
c. d.
Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintrahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan Permediknas No. 33/2008 tentang Standart sarana Prasarana SDLB/SMPLB dan SMLB ;
Stnndar Operasional Praredur ( SOP) Dinss Pendidikatt l&bupaten Banyuutangi
tudul Kode Dokumen No. revisi
Tanpeatbertaku
Halaman A.
PerPanjangan izin operasional sekolah swasta
: : 03
:
A"OlLtoter Lotl
: L-7
PenancunrJawab DisuEun
4
Diperiksa dlsetuiui Dlsahkan
,f.
TUJUAN a.
u
ry t
penga,uan izin $erpanj angan pema tentang tata cara pengaiuan tentang Memberi pemahaman
Operasional sekolah Swasta;
b. Memberi pemahaman prosedur tentang pemrosesan izin
c.
perpaniangan pelaksana,stakeholder dan agar konsisten petugas Operasional sekolah bagi tepat waktu; Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugbs pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas usulan Perpanjangan izin Operasional Sekolah swasta sampai dengan diterbitkannya Piagam lzin Operasional Sekolah Swasta. D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
a. Peraturan Pomerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelelolan dan
b.
c. d. e.
f. g. h.
Penyelenggaraan Pendid ikan Peraturan Pernerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Terhun 2045 Tentang Standart Nasional Pendidikan Permendiknas Nomor 58/2009 Tentang Standar PAUD Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/6361KEP1429.01212004 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru di Kabupaten Banyuwangi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 52 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan sebagaian tugas dan kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 1429.10112014 tentang Susunan Keanggotaan Tim Penilai Kelayakan pendirian sekolah swastia.
800/
E. PIHAK TERKAIT ; Standar Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ban
p-*s 0lllA$iit{]t/;i
i* J
--._,1
Sil*-r$q
Penambahan dan Perubahan
Bidang/program keahlian SMK
Penangung Jawab
Kode Dokumen No. revisi
TUJUAN a. Memberi pemahaman tentang tataca cara pettgajuan izin penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMKb. Memberi pemahaman prosedur tentang pemrosesan izin penambahan dan perubahan bidang/prograT keahlian pada sMK bagi petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten dan tepat waktu; c. Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana. B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup. ini meliputi penerimaan berkas usulan izin izin penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK sampai dengan diterbitfannya Surat Keputusan izin penambahan dan perubahan biciang/pro-gram keahlian C. DEFINISI
Penambahan dan Perubahan bidarrg/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persayaratan study kelayakan OiOanglprogram keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMK.
D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
a. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun
2O1O Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2O1O Tentang - Pengelelolan dan
b.
c. d.
e.
Penyelenggaraan pendidikan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2OO7 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah piopinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang'standart Nasional Pendidikan Permendikbud Nomor Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan- Dasar dan Menengah; Permendiknas No, 40n0aa rentang standar sarana sMl(/MAK
standar aperasional Prosedur (
36
soP)
Dinns
pertaiaixnn@i
:
ludul
lanccal
PenangungJawab
Mutaslsiswa
Dokumen : O5 No. revisi : Kode
berlaku t 2- - to - Zot4
Halaman : t-3
I
Disusun
p
Diperiksa disetuiui Disahkan
(
?1
(
A.TUJUAN a. Memberi pemahaman tentang tataca cara pengajuan rekomendasi mutasi sekolah;
b. Memberi pemahaman prosedur tetang
c.
pemrosesan rekomendasi mutasi sekolah bagi petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG
LINGKUP
.
Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas Mutasi Sekolah sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi Mutasi Sekolah
C. DEFINISI Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kabupaten atau antar Kabupaten dalam satu Povinsi atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetuiuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementreian Agama sesuai dengan kewenangannya D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
:
a. Undang-Uandang Nomor 2O Tahun 2OO3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik lndonesia Taun 2003 No. 78, Tambahan Lembaga Negara Republik lndonesia Nomor4901) b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 Tentang Pemerintahan Daerah c. undang - undang Nomor 25 Tahun 20og rentang Pelayanan pubrik d. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada SatuanPendidikan E. PIHAK TERKAIT ; a. Kepala Sekolah Asalffujuan b. Bidang TIVSD c. Bidang Dikmen d. Pengawas e. Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag F. PERSYARATAN
S.tandar Operasional Prosedur
( SOP) Dinas Pendidikan Knbupaten Banyuwangi
Rekomendasi melanjutkan
Judul Tanggalberl.qku
Halaman
keluar Kabupaten/Provinsi
PenangungJawab
: - - to-2JO t l-2
Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kabupaten atau antar Kabupaten dalam satu Povinsi atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekotah yang dituju dan disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kemenireian Rgama sesuai
dengan kewenangannya
B. DOKUMEN PENDUKUNG
a' undang-Unlang
Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional (lembaran -.Negara Republik lndonesia Taun ZOOS No. ig, Tambahan Lembaga Negira Repuulit lndonesia ttomor+got)' b' Undang-Uldang Nomor gZ fanLin z}O4Tentang Pemerintahan Oaeran g. undang - undang Nomor 2s rahun 2oog renta-ng eeuyanan Fublik d' Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tenta-ng Tita cara penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuanpendidikan
C. PIHAK TERKAIT ; a. Kepala Sekolah Asal b. Bidang TKSD c. Bidang Dikmen d. Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag D. PERSYARATAN
a' Fotokopi ijazahlSKHUN dan atau Surat
lulus
Keteranga dan akan melanjutkan sekolah dari sekolah asal lengkap beseia ruomor lnduk Siswa Nasional (NISN) bagi siswa yang miu' melanjutkan sekolah keluar Kabupaten Banyuwangi)
(
b. Fotokopi ijazah/SKHUN dan atau Surat Keteranga lulus dan melanjutkan
akan
sekolah dari sekolah asal lengkap beseia Nomor lnduk Siswa Nasional (NISN) serta Rekomendasi melanl-utfan sekolah di Banyuwangi dari -metaniutkan Dinas Pendidikan Kab/Kota sgtgmpat ( siswj yang sekolah masuk ke Banyuwangi dan atad ne[omendasi da-ri Dinas pendidikan setempat bagi siswa yang melanjutkan masuk di Banyuwangi)
tigi
E. PROSEDUR PENGAJUAN
Standar Operasionnl Proserlur ( SOp)
ffi
Tanda Tamat Keterangan
udut .
berlaku
Belajar Penganti
berpenghargaan Sama Surat Tanda Tamat Behjar
t2-
to-2ol
A. DEFINISI
1.
2. 3.
ljazah atau surat tanda tamat belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus uJian sekolah dan lulus ujian nasional. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus uiian nasional. Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB oleh pejabat yang benrenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.
B. DOKUMEN PENDUKUNG 1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
2.
3.
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4301); Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi
ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar,Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Perbitan Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan sama dengan ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar C. UNIT TERKAIT 1. Kepala Sekolah 2. Bidang TKSD 3. Bidang Dikmen
D. PERSYARATAN
Sekolah yang masih hidup
:
Standnr Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pendidilwn lhbupaten Banyuanngi
Penerbitian Surat Keterangan Penganti yang berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda T
A. DEFINISI Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional
B. DOKUITIEN PENDUKUNG
a. b.
c.
d.
Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik lndonesia Taun 2003 No, 78, Tambahan Lembaga Negara Republik lndonesia Nomor 4301) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang. Pemerintahan Daerah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi ljazahlSurat Tanda Tamat Belajar,Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Perbitan Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan sama dengan ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar
C. PIHAK TERKAIT ; a. Kepala Sekolah Asal b. Bidang TI(SD c. Bidang Dikmen d. Dinas Pendidikan D. PERSYAIIATAN a. b. c. d. e.
Surat Permohonan dari yang bersangkutan Surat Lapor Kehilangan dari Kepolisian Fotokopi ijazah/STTB yang hilang Fotokopi buku induk sekolah Pas poto ukuran 3 x 4 cm 3 lembar
E. PROSEDUR PENGAJUAN
1.
Pemohon mengajukan permohonan tertulis Penerbitan Surat keterangan Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan ljasah/Surat Tanda Tamat 30
Standar Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyutuangi
I F
ludul
I
Kode
F
I
: . VJ
PenangungJawab Disusun Dioeriksa dlsetuiui Disahkan
No..'evisi
fanegalberlaku
:2_ to - ZOl4
Halaman : t-3
It
t
Dokumen
Akreditasi Sekolah/Madrasah
(
,l
p
A. TUJUAN
a. Memberi pemahaman tentang tataca cara pengajuan b.
c.
Akreditasi sekolah/madrasah; Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan Akreditasi sekolah bagi petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten dan'tepat waktu ; Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
F T
It
I t
i'
:
T
I
T T
r
Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas usulan Akreditasi Sekolah sampai dengan d iterb itka n nya Sertifikat Akreditasi Sekolah C. DEFINISI
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non iormal p'aOisetiap jenjang dan jenis pendidikan D. DOKUMEN PENDUKUNG 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1): Akreditasidilakukan untuk m6nentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal [aOa setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:_a) Pasal 86 ayat (1), b) pasat BT ayat(1) dariayat (3). 3. Feraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2g Tinun ztios ii"ntrng BANS/M): a) P"qq! 1 aylt (1): berkaitan dengan status dan lingkui tug"s- BANS/M, b) Pasal 2 ayat (1) dan (2) 4. Kepmendiknas No.064/p/2006 tentang A.nggota BAN-pr, BAN-g/M dan tsAN-PNF dan Kepmendiknas No. 149/P t2}1'l tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-PNF. 5. Permendiknas Nomor 212011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasiona I 201 1 -201 4 6. PP No. Tahun 201', tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
17
I
F
F
Standar Operasional Prosedur ( SOp) Dinas
fe"aia
Pendlrian PAUD Non Formal (Kelompok
ludul
PenangungJawab
Bermain
: Kode
Dokumen
,TPA,SPS,TAPOS)
: to
No. revisi
Ianggalberlaku
Hal.aman
: 2- - P- rc14 tL-5
Disusun Dioeriksa disetuiui Disahkan
4 fr
A. TUJUAN
a. Memberi pemahaman tentang tataca cara pengajuan izin
b.
c'
pendirian Pendidikan Alq!-Usia (PAUD) Non Formal (Ketompoli Bermain/K'B,Taman Penitipan AnaurpA dan satuan paud sejenis isps,Taman posyanduj Memberi Peqal'taTan prosedur tetang pemrosesan izin pendirian pendidikan Anak Usia (PAUD) Non Forqra] (Kelompok Bermain/kB,raman penitipan AnaurPA dan satuan paud sejenis /sp3,Taman posyandu) bagi petrb"i pelaksana,stakehorder agar koneisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalihan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
fuafg.lingkup.inj.meliputi penerimaan berkas usulan izin pendirian pendidikan penilipan 4n"1,_9qi" (PAUD) Non Format ![e_tgqnok Bermain/KB:Tu*.n Anak/TPA dan satuan paud posyandu) ' sejenis /Sps,Taman
C. DEFINISI
1' Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), sederajat.
nonformal berbentuk rt"u o"niuk lain v"ng
2. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didi1kan waji pemerintiah memperoleh izin Pemerintah atau
Daerah.
D. DOKUMEN PENDUKUNG
a. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun
2O1O Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang-eenteUotan dan Penyelenggaraan pendidikan b. oeraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, F emerintah tj'aerah piopinsi dan
c. d.
Pemerintah Daerah KabupatenlKota Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang-Standart Nasional Pendidikan Permendiknas lVomor 5g/200g rentang standar pAltD
Stanilar Operasional Prosedur ( SOp)
Pendirian izin Kursus
Judul
Penangung Jawab
/Pelatihan/Kelomp ok Belalar
Kode Dokumen : 1,1 i No. revisi Tanqeal berlaku : 2-lo - 20 14
Halaman
: l-4
Disusun
,4
A. TUJUAN
Diperiksa disetuiui Disahkan
v
f-
a. Memberi Memberi pemahaman tentang tataca cara pengajuan b.
c.
izin Kursus/Pelatihan/elompok belajar Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan izin pendirian pendirian Kursus/Pelatihan/elompok belajar kepada petugas pelaksana,sta"keholder agar konsisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup
ini
meliputi penerimaan berkas usulan
izin pendirian
Kursus/Pelatihan/elompok belajar C. DEFINISI 1. Pendidikan nonformal diselenggarakan
bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, danlatau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 2. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 3. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 4. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 5. Setiap satuan pendidikan formal dan nontbrmal yang didirikan waji memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. D. DOKUMEN PENDUKUNG a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Standnr Operasional
Pro dur ( SOP) Dinas Pendidilun
Knbupaten Banyuwangi
Kode Dokumen
anggalb,erlaku
: L2 : z- to_zor|
1' Memberi pemahaman tentang pemberian lugas tambahan sebagai kepala ktem impin oi n ;d;d;h;l'; ;ekolah dalam upava men inskatka n trIl'*'$ltu 2. Memberi pemahaman prosedrrr fenrann ha*,^^^-_-
; ffid1hil.#fiff#Bnr,ltrF#iry{s*il_,*J::
T: ff;
B. RUANG LINGKUP
Ruang ringkup ini.. meripu,i.f."l_"rlraL berfgg usuran disampaikan kepada slou"g Affi;;i.ilri i.,., iffir*"ian sampai densan diusutkanya srrt;;H;,,,iiL=r, kepada Badan rcepegaw;i"n suru/pesawai o"n Dikrat r"or-d"nvuwangi Kepata Dinas i'enoioir
ur* ,*, f:t*yi;;.
C. DEFINISI Mutasi Guru/Pegawai sesu"i,9"lg3n formasi/ kebutuhan sesuai dengan bidang yang OiOrtuit";;ffilretaan guru., adapun mutasi Guru D. DOKUMEN PENDUKUNG :
1' Undang-undang
No' 20 Tahun ?0032 tentang sistem pendidikan Nasional 2' rJndang-u.nd"nd M. di,qyn 2004-tentang peraturan Daerah 3' Undano
-urlaig *o.lilnaun
2005
*drg
N; '5' ffn:Til#ilffig1:t;''-ffi:iinil*i 'i"nun'i011 Peraturan Bupati ruo] +J Kerja Dinas pendidikan X"Orpr[r'
Guru-16 dan Dosen
ffi;; 200e tentans
Tentang Rincian Tugas pokok dan Tata
eJ;;;gi
E. PIHAK TERKAIT
; 1. BKD UPTD pendidikan Kecamatan ? 3. Pengawas Dikmen
F. RINCIAN PERSYARATAN
-Wp:rr*i,rr1
.4ot;l a;in*
ni'iii,tik;k.nbu'-pu lc*:** t Bu ny wort t
rr
gi
Kode
Dokumen
'.
Seleksi
Sekolah
17
l'lo, revisi
berlaku
', 7 -
to
- Lo t1
TUJUAN sebagai kepala a, Memberi pemahaman tentang pembelan tugas tambahern meningkatkan sekolah ,ntri r"rimpin Oaninbngelota sekoiah dalam upaya mutu pendidikan pemrosesan mut'asi/ promosi kepala b. Uf"rti"ii pemahaman prosedur tentang sekolah SolSuplSMA/SMK Negerrei dan guru dari unit kerja rur-"nghinaari terjaoinya duptikaii dan kesilanah administrasi dan Petugas Pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkaE usulan disampaikan kepada fepaii Dirias'Fendidikanl Su'nUag Admilistrgsi Umum dan kepegawaian , akan dilakukan seleksi Administasi , sbbksi Akademik oleh LPPKS sampai dengan diusulkanya mengikuti PendiOikan dan latihan calo"n Kepala Sekolah kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi C. DEFINISI
promosi / mutasi Kepala sekolah sesuai dengan formasi/ kebutuhan , adapun mutasi Guru sesuai dengan bidang yang dibutuhkan dan pemetaan guru' D. DOKUMEN PENDUKUNG : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 20032 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Peraturan Daerah 3. Undan! -Undang No. 14 Thaun 2005 t6nbtang Gurtl !a1 Dosen 4. peraturan Menpin dan reformasi birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang jabatan guru dan angka kreditnYa _ 5. permenJiknas No. 13 Tahun 20017 tentang standart Kepala Sekolah/ Madrasah
6.
permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah
E. PIHAK TERKAIT ;
1.
2. 3. 4.
BKD LPPKS UPTD Pendidikan Kecamatan Pengawas Dikmen
F. RINCIAN PERSYARATAN
r(SoP)I)itmsPrndirliknnKnhryntrnBnnyuuunngt
l
Seleksi Guru, kepala sekolah pengawas berprestasi dan
,
Penanggung Jawab
1. Untuk memotivasi guru, pengawas dan guru pendiikan khusus berdedikasi
2.
dalam meningkatkan kinerja, disiplin,dediiasi dan loyalitas demi kepentingan masa depan bangsa dan negara Tersalurnya kreativitas dan inovasi guru, penilidikan khusus berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pembehjlran. '
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ini.meliputi..kegiatan seleksi guru, pengawas berprestasi dan guru/kepala sekolah berdedikasi C. DEFINISI
1. seleksi Guru, pengawas berprestasi adalah pemilihan guru,
_ 2'
pengawas berprestasi dengan kriteria yang telah ditentukan be"r[ecoman pada tykfak juknis yang dikeluarkanoleh Dinas pendidikan provinsi Seleksi Guru, kepala sekolah berdedikari operrntrii"n'1"gi guru/kepala sekorah berpendidikan khusus dengan piooman iurrif" iui
ail
'-
r;;
D. DOKUMEN PENDUKUNG Undang -undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Undang undang No. 14 Tahun 200s tentani Guru ?. dan oosen3. Peraturan pemerintah No 74 Tahun 20og teritrang Guru 4' Peraturan Pemerintrah No. 28 Tahun 2010 Tenta-ng penugasan Guru sebagai kepala sekolah 5' Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2oa4 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidiikan Kab. Banyuwangi
I
E. RINCIAN PERSYARATAN Menduduki masa keria di unit kerja terakhir minimal 2 Tahun 2. FC SK pangkat terakhir 3. Biodata 4. Karya Tulis llmiah 1.
Standar Operasional Prosedur
84
Penanggung Jarab
berlaku '.
L-
IO
- 2T14
A.TUJUAN Memberi pemahaman tentang tataca cara pengajuan izin cuti pNS Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan izin cuti pNS Menghindari torjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
1. ?. 3.
B. RUANG LINGKUP
lugry lingkup ini.meliputi penerimaan brerkas usulan izincuti pNS yang meliputi Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan pe-nting Oan cuti di luar tanggungan negara C. DEFINIST
PNS berhak mengajukan cuti sesuaidengan aturan y?ng telah berlaku D. DOKUMEN PENDUKUNG Peraturan pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun lgT}tentang Cuti pNS Peraturan Pemerintah No s3 Tahun zol}tentang Disiplin pJgawai
1. 2.
E. RINCIAN PERSYARATAN
Percyaratan ijin Cuti
1.
2.
3
4. 5.
Permohonan PNS diketahui Kepala sekolah/ kepala UPTD pendidikan FC SK terakhir FC pelunasan biaya umroh/ Haji ( untuk cuti Umroh/Haji) Surat keterangan dokter ( Cuti sakit ) Surat keterangan dari bidan dan FC surat nikah ( untuk cuti melahirkan)
F. LAMA WAKTU PENYELESAIAN Waktu penyelesaian kurang lebih G. PROSEDUR
1.
t hari- 2 minggu
PENGAJUAN
O
P_{{S mengajukan permohonan diketahui oleh kepala sekolah/kepala UPTD dilampiri dengan berkas yang ditentukan dikirim ke Dinas pendidikan t
Kasubbag Administrasi umum dan kepegawaian
Standar Operasional Prosedur
(
SOrp
:
l.lsulPenerbitan Karis/lGrsu/TasPen/Pensiun Disusun
berlaku
:2- lV
A. TUJUAN 1, Memberi pemahaman tentang tatacara usul Karis/karsu.Karpeg, Taspen , Pesiun 2. Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan Karis/karsu,Karpeg, Taspen , Pesiun 3. Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LIilGKUP Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas usulan Karis/karsu.Karpeg, Taspen , Pesiun C. DEFINISI PNS wajib memiliki Kartu Pegawai (Karpeg) sebagai salah satu bukti diri selaku PNS yang diangkat secara sah oleh pejabat yang berwenang. Selain itu Karpeg merupakan salah satu persyaratan untuk keperluan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun dan lainsebagainya. 2. Setiap istriatau suami PNS yang sah wajib memiliki Kartu Suami (Karsu)atau Kartu lstri (Karis), sebagai salah satu bukti diri selaku istri atau suami yang sah dan PNS yang berslngkutan. Selain itu Karsu maupun Karis merupakan satah satu persyaratan untuk memperoleh hak pensiun dan keperluan administrasi kepegawaian lainnya sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku. 3. TASPEN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan bagi PNS pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli waris (suami/istri/anaUorang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun.
1. Setiap
D. DOKUMEN PENDUKUNG
1. Peraturan Pemerintah No. Z. 3.
I
Tahun 1963 tentang
pembelanjaan
kesejahteraan PNS Peraiuran Pemerintah No, 10 Tahun 1963 tentang kepesertaan PN$ dalam tabungan dan asuransi PNS SK Menteri pertama Rl No. 338/MP/1960 tentang pembentukan jaminan sosial PNS/keluarganye eetelah mengakhiri masa pengabdiannya
Standar Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pettdidiknn Knbupaten Banyuutangi
Tanggalberlaku
: 2- lO -
LO
A.TUJUAN a. Memberi pemahaman tentang pengendalian PNS ; b. Memberi pemahaman prosedur pengendalian PN$ ; a. Menghinciari terjadinyi duplifEii Oan keaalahan sdministraei dari unit kerja dan petugas pelaksana;
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas pengaduan disiplin PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
C.
DEFINISI
Disiplin pegawai merupakan kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau apabila peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar ciijatuhi hukuman disiplin.
D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
1. Peraturan Pemerintah no 53 tahun zglltentrang Disiplin Pegawai
E. PIHAK TERKAIT ; 1. Kepala UPTD Pendidikan 2. Kepala Sekolah 3. lnspektorat 4. BKD 5. Dinas Pendidikan F. PERSYARATAN Persyaratan pengajuan iiin perceraian PNS yang bersangkutan membuat permohonan kepada Bupati FC Kartu keluarga FC Surat Nikah FC Pangkat terakhir Surat keterangan dari RT mengetahui Desa/Kelurahan dan Camat
1. 2. 3. 4. S.
S(q.KdKQqcras(ss*LRtsss(\r((SqR\Bi\
Judul
I
Usul Penerbitan
:
berlaku :
NUPTK
2-
lO
PenangungJawab
-
A. TUJUAN
a. Untuk memberikan pemahamam tatacara usulan NUprK b. Memberl pemahaman prosedur tentang pemro$esan
c.
pengurusan mendapatkan NUPTK ( Nomor Unik Pendidik dan Tenaga KependiAifin) Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan admiriistrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini.meliputi pe_nerimaan berkas usulan dari masing-masing pTK dengan melamplrkan bukti $K .pengangkatan eebagui tenaga FEndidili yang dikeluarkan oleh yayasan /untuk lemoaginegeri narui srerfiii 'serta dilampiri 99lggn berkas pendukung lainnya sampai dengan diterbiikan NUpTK oleh LFMP secara Online
C. DEFINISI NU-PTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) adalah Kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh penOiOif dan tenaga iepenOidikan di seluruh satuan pendidikan sebagai bukti aktivasi kode ref6rensi utama yang . dapat mengikuti berbagai program pengembangan PTK olnlsanakan oleh Ving Kemendikbud antara lain: Sertifikasi uji kolipetensi,Diilat,ineka tunlangan pTK lainnya D. DOKUMEN PENDUKUNG : 3. undang-undang No 14 Tahun 200s tentang Guru dan dosen
b. Peraturan Pemerintan No 19 Tahun iOOs tentang Stanoart Pendidikan
c. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang d.
Nasional
rencana program jangka menengah Kementerian Negara Rl Permendiknas No 8 Tahun?gOs lentang kedudukan , tugas,fungsi,sistem organisasi dan tata cara Dirjen Peningkan Mutu penoiik Oan' renati Kependidikan
E. PIHAK TERKAIT ;
a. Lembaga / Yayasan Sekolah b. Subbag Umum Kepegawaiau
c. LPMP
Stcndar Operasional Prosedur ( SO
Kenaikan pangkatdan jabatan fungsional Guru den uaulan FAK
ludul
ffi
Penen6unl JEweb
'l'ahunan
: No. revisi : Ianggal berlaku : Halaman : Kode
Dokumen
tq
L- lO l-4
Disusun
2Ol1
4
Dioeriksa disetuiui Disahkan
p
r'
A. TUJUAN a. Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan kenaikan pangkat tenaga fungsional guru/pegawai b. Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan kenaikan pangkat tenaga fungsional guru/ pegawai .c. Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana. B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ili meliputi penerimaan berkas usulan pengajuan kenaikan pangkat tenaga fungsional guru/pegawai sampai .dengan OttterOittannya
SK
Kenaikan pangkat
C. DEFINISI
Setiap tenaga fungsional guru /pegawai bisa mengajukan berkas DUPAK sesuai dengan e.e|igdg yang diprogramkan ( April ?in oktober dengan )
persyaratan yang telah ditentukan.
D. DOKUMEN PENDUKUNG : 1. Permenpan dan reformasi birokrasi no. 16 th 2009 tentang jabatan guru dan angka kreditnya
2.
3. 4.
Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. OZStOllggS tentang Bimbingan tehnis jabatan guru dan angka treditnya. Surat Kep-utusan Bupati banyuwangf Nomor : 188/636lKEpt42g.o12t2oo4 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru di Kabupaten Banyuwangi; lurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor :
9urat Keputusan Bupati Banyuwarqi Nomor : 42113562t42d.101n04 Tentang Panitia Penilaian Aryk" frgdit bagi pengawas, penilik Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Guru Tahun 2014
E. PIHAK TERKAIT
1.
2. 3.
fudar
;
UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK Tim PenilaiAngka Kredit
Operasional Prosedur (
SOn
D
inas Pendidilun Knbupaten
B anyww
angi
Tinesal berlaku
A. TUJUAN
a.
b.
c.
Memberi pemahaman tentang tata cara pengurusan kenaikan pangkat tenaga struktural Memberi pemahaman prosedur tentang pemrosesan kenaikan pangkat tenaga struktural Menghindari teriadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas , memverifikasi usulan kenaikan pangkat bagi tenaga struktural D. DOKUMEN PENDUKUNG
a'
:
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2O1O Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2O1O Tentang Pengelelolan dan Penyelenggaraan Pendid ikan
b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun
2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Piopinsi dan
Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota
E. PIHAK TERKAIT
a. b. c.
;
UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala SMP/SMA/SMK Negeri BKD
F. RINCIAN PERSYARATAN 1. Kenaikan pangkat reguler FC Kartu Pegawai FC Petikan SK kenaikan pangkat terakhir FC petikan SK CPNS fC petikan SK PNS (bagiyang pertma kali naik pangkat)
a. b. c. d. e. Fc petikan _sK pengangkatan daram jabatan,surat penyataan pelantikan/sPMT (bagi yang menduduki jabatan strukturat f. FC ijazah terakhir g. FC liazah sarjana(S-l)atau STLUD bagi yang tidak memitiki ijasah 51 ( got 1ke lll) h. FC ijin belajar /bagi yang baru memperoleh ijazah sl) i. FC ijasan 52 dan surat ijin belajar ( bagi yang mengusulkan kenaikan pangkat menggunakan ijazah)
Standar operasional Prosedur ( SoP) Dinas pendidilun Knbniiten Banrywangt
73
A. DEFINISI Guru.adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, m-enilai dan mengevaluasi piserta didik pada Pendiidkan Anak Usia Dinijalur Pendidikan Fonial pendidikan Dasar , dan Pendidikan Menengah 2. Guru dan Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unOangan dibe1 tunjangan peofesi setiap bulan 3. Tunjanganprofesi bagi guru diberikan terhitung bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapar ru6mor Registraii Guru dari Departemen 4' Pemberian Tunjangan profesi dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perunding-unoanfan 1.
B. DOKUMEN PENDUKUNG undang-unlang No 14 Tahun 200s tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1976 tintang cuti pNS 3. Peraturan pemerintah No 74 Tahun 200g teniang Guru 4' Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 20og tentan! Tunjangan Guru& dosen , Tunjangan khusus Guru dan Dosen serta tunjangln keiroriratan profesor 5. Peraturan Me.nteri Keuangan Rl No 41/iMt{.oztzols teniang pedoman umum dan alokasiTunjangan profesi Guru
I
-
C. UNIT TERKAIT 1. Kepala Sekolah 2. Kepala UPTD Dinas pendidikan 3. Kemendikbud ( Dirjen masing-masing jenjang /penerbitan sK) D. PERSYARATAN
Fungsional ( GTT/GW
:
1. Memiliki NUPTK 2. SK minimatTMT 2009 3. Mengajar 24 jamlminggu pada satuan induk 4. Aktif melaksanakan tugas Tunjangan Profesi Guru ( pNS/Non pNS): Standar Operasional Prosedur (
80
fudul
:
l6deDokumen
I Lz
anggalberlaku
Sertifilosi Guru
PenanggungJawab
t L- lO - 29
A. DEFINISI $ertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah prose$ pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim pengendali mutu ( konsursium sertifikasi guru) dengan pola : Penilaian Porto Folio, Pendidikan dan latihan profesi guru , pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan pola pendidikan profesi guru B. DOKUMEN PENDUKUNG
1. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standart kualifikasi dan
2. 3.
4.
kompetensi guru Permendikbud no 5 tahun 2012tentang sertifikasi guru dalam jabatan Keputusan Mendiknas No 76lPnU1 tentang pernbentukan Konsursium Sertifikasi Guru Keputusan Mendiknas No. 751P12011 tentang penetapan perguruan tinggi Penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan
C. PIHAK TERKAIT ; Dinas Pendidikan LPMP LPTK
1. 2. 3.
D. PERSYARATAN
1. FC SK pertama menjadiguru ( TMT 2005) 2. FC SK yayasan ( untuk yang non PNS) 3. FC SK CPNS/PNS/SK pangkat terakhir ( bagi yang PNS) 4, NUPTK 5. Surat keterangan aktif mengajar 6. FC SK pembagian jam mengajar 7, FC ijasah terakhir
.
E. PROSEDUR /TATA CARA
1.
Alur sertifikasi Guru sampai mendapatkan sertifikat melalui pola Pemberian sertifikasi pendidik secara langsung ( PSPL ) dengan cara Verifikasi dokumen oleh Dinas Pendidikan, LPMP dan LPTK 82
Standar Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pendidilun Kabupaten Banyuwangi
Pendataan laporan
lndivldu
1,,0,,
: Sekolah/madrasah Kode Dokumen : *2 No. revisi :Tanggal b.erlaku : A - lO - alOlzl Halaman : l-2
PenangungJawab Disusun
Diperiksa disetuiui Disahkan
ry
p
A. TUJUAN
1'
_ 2'
\ Memberi pemahaman prosedur .tentang kegiatan pendataan bagi petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten djn teiat waktu; Menghindari.terjadinya duplikasi kegiatan-y"ng sama dari unit kerja dan petugas pelaksana.
3' Mengatur alur proses pendataan dari unit terkecil sampai mengalir 4' B.
ke pusat dan pemanfaatannya oreh seruruh kompon"n terkart; vrng Mengatur jadwal ietiap tah.ap oaii awar sampai akhir pendataan dalam satu periodesatu tahuri;-
fi;J;Jnoit"in
RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan Pendataan inimeliputi Pendataan pendidikan Anak usia Dini (pAUD) Formar : Taman Raudiatur nini"i nn),sedorah Dasar (sD),Madrasah rotig3iran-_ irt,tr),s,frorrn (sMp),Madrasah Tsanawiyah (Mis),ser.o,ra,ii-rraglgngahMenengah pertama Atas lsMn),sekorah Menengah Kejuruan (sMKioan ruraJris; (MA).
gnaqra;"iiiii,
fit#
C. DEFINISI Pendataan Laporan lndividu sekolah/Madrasah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup tahapan pelaksanaan p"no"i""n yang dimilai oari tahap persiapan, penjaringan, verifikasi data s"rlp"iGngan penyajian data .
D. MANFAAT Manfaat Kegiatan Pendataan ini aclalah untuk mendukung perencanaan dan penyusunan program, -eualuasikegiatan pembinaan, oan tentang pelaksanaan program Dinas Penoioix!;;ilil; oen unit r"in yang t"*.it tepat sasaran
E.
sesuai dengan kebutuhan di lapangan. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
1.
Kepala Sekolah/Madrasah
2. UPTD pendidikan Kecamatan 3. Bidang TI(SD 4. Bidang Dikmen F. PROSEDUR PENDATAAN
Stnndar Operasionnl
. , Jttdul
ffi
KodeDokumen
Pengajuan Bantuan Operasional
:
Penangung Jawab
sekolah Jeniang Pendidikan Dasar
:4
Disusun JtPYr il\Dd disetujui lDisahkar
No. revisi
langgal berlaku
Halaman
:
,'-ro - 2ot4
: l-9
//
il
I
(
A. TUJUAN
1. Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan Bantuan Sekolah (BOS) jenjang Pendidikan Dasar sumber dana ApBN
Operasional
;
2. Memberi.pemahaman prosedur tetang pengajuan Bantuah Operasional
Sekolah (BOS) jenjang Pendidikan Daear bagi caton sekolah penerima dana Bos, petugas pelaksana,stakeholder agar konsisien dan tepai waktu;
B. RUANG LINGKUP
luang lingkup_SOP ini meliputi penerimaan berkas usulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Usul Bantuan Operasional Sekolah Ke Tingkat Provinsi, Pelaksanaan BOslpelaporan BOS,
C. DEFINISI:
BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah perogram pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaari Uiaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wilio belajar ' D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
1' Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahurl2003 Nomor 7g, Tambahan
2, Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2o0g tentang wajib
^ 3. . 4.
Belajar (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20Og Nomjr g0, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4863). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendaaan pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Bomor g1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4964).
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 rentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2O1O Tentangl Pengelolaan dan
Penyelenggraan Pendidikan.
5' Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Dlerah piopinsi dan
6.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun ZO13 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun Z0Os Tentang Standart Nasional
Pendidikan.
Standar Operrtsionnl Prosedur ( SOp) Dinns pendidikai Kabupnten Banyuroangi
Judul
:
KodeDokumen
:25
PenangungJawab
Bantuan Hibah
revisi : Ianggalberlaku : 2-
Disusun Dioeriksa disetuiui
No.
lo-zst4
-3
Halaman
,f
\1
Disahkan
(
ry
TUJUAN
1. Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan Hibah Tambahan Opera sion al Ba g i
S
D/S
D
LB/S M P/SM PL B/SM PT/S t\4AlS MALB/S M K
;
2. Mem''pri pemahaman prosedur tetang pengajuan Tambahan Operasional
bagi calon sekolah penerima dana hibah, petugas pelaksana,stakeholder
agar konsisten dan tepat waktu;
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkae usulan tambaharr operasional TI(TKLB/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/SMA/SMALB/SMK, kajian dan usulan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten, usul penetapan Surat Keputusan Bupati sampai pada fasilitasi proses pencairan dananya. G. DEFINISI:
Hibah Ygng diberikan oleh pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan formal/informal berupa dana hibah untuk tambahan operasional sekolah. D. DOKUMEN PENDUKUNG :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionat 2. 3. 4. 5. 6.
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor : 42g6). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor g0, Tambah-an Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4863). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Bomor g1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864). Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun zCl.A Tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
Standar Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pendidiknn Kabupaten Banyutuangi
ATUJUAN
1. Memberi pemahaman tentang tataca cara pengajuan mengikuti BanyuwangiCerdae- BeaEiewa Bidik Misi
2. Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan mengikuti Beasiswa Bidik .Misi bagi Banyuwangi Cerdas 3.
Program
:
Program petugas
pelaksana,strakeholder agar konsisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup ini meliputi memfasilitasi/ mengkoordinasi pendaftaran, seleksi, usul penetapan Surat Keputusan Bupati sampai dengan pengajuan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. C. DEFINISI
Program Banyuwangi Cerdas- Beasiswa Bidik Misi adalah : Beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa Bantuan kepada Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu selama 8 (delapan) semester pada Universitas Jember dan Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri, yang telah lolos seleksi Program Banyuwangi Cerdas Bidik Misi. D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.
4. 5.
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota; Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun z01A Tentang Pengelelolan dan Penyelenggaraan Pend id ikan ;
Standnr Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pendidilun Knbupaten Banyanoangi
I
Bea siswa
Banyuwangi Cerdas
berlaku I
PenangungJawab
z_ tO-eot1
a. Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan mengikuti Program Banyuwangi Cerdas- Beasiswa Mahasiswa Berprestasi/Tidak Mampu : Program Banyuwangi Cerdas Beasiswa Mahasiswa Berprestasi ffidak Mampu bagi petugas pelaksana,stakeholder agar kansisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
b. Memberi pemahaman prosedur tentang pemrosesan mengikuti
-
c.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini meliputi memfasilitaEi/ mengkoordinasi pengumpulan berkas pengajuan, pembuatan kajian, pengajuan untuk dibuatkin 6urdt Keputusan 9upa! serta pengajuan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. C. DEFINISI
Program Banyuwangi Cerdas- Beasiswa Berprestasi/ Tidak Mampu adalah : Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa Bantuan kepada Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu diberikan secara insidental kepada Mahasiswa yang mengajukan sesuai dengan peraturan
/
perundang-undangan yang berlaku. D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Llndang Nomor 12 Tahun 2008; c. Undang_-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Piovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota; e. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun zarc Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
Standar Aperasional Prosedur
( SOP) Dinas Pendidikan Xabufaim nanyuttangi
U"u Slsw'r Dlfabe l/berkebutuhan
Judul
, Kode Dokumen :
7E
Disusun
No. revisl
r:@
Halaman
Penangung Jawab
4
t 4--3
\'
\
A. TUJUAN
1' 2. 3.
r
oipAliksa disetuiui Disahkan
Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan mengikuti Prograrn Banyuwangi cerdas- Beasiswa Dipabel/berkebutuhan khusus: Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan mengikuti program Banyuwangi Cerdas - Beasiswa dipabel/berkebutuhan khusul bagi petugas
pelaksana,stakeholder agar konsisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas
pelaksana.
,
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini meliputi memfasilitasi/ mengkoordinasi , seleksi,, mengajukan penetapan Surat Keputusan Bupati sampai dengan penga.iuan pencairJn dana ' ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. C. DEFINISI
Program Banyuwangi Cerdas- Dipabel/ Berkebutuhan Khusus adalah
:
Beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi b"rup, Bantuan Beasiswa lnsidental kepada Mahasisrara Dipabel/BerkebutuTran Khusus tidak mampu yang kuliah di Politeknik Negeri Banyuwangi yang telah lolos seleksi Program Banyuwangi Cerdas -Beasiswa Dipabel D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
1. Undang-undang Nomor 2A Tahun 20013 tentang Sistem
pendidikan
Nasional;
?.. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengai Undang-Undang Nomor
3.
4. 5.
12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan dlerah piovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota; Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2O1O Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelelolan dan Penyelenggaraan pendidikan;
Standar Operasional Prosedur
( SOp)
Dinasnr"aiai@
Judu, Kode Dokumen
,: ''Tfiil,3il1ffi:flffij" 29
revisi : :*__ Halaman : t-r
Penangung Jawab
Disusun Diperikse disetujui Disahkar
Itb,
?a@
///+
r
,l {
A. TUJUAN 1' Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan mengikuti program Banyuwangi cerdas- Beasiswa yatim/ piatuA/atiri piatu: -"i ,2. Memberi pemahaman prosedur t9lang mengikuti program Banyuwangi cerdas - Beasiswa vatiir lurro*"*"n piatu'bagi ipi"tr^r"tir petugas pelaksana,slake.ho]der agar konsisten dan tepat waktu; 3' Menghindari terjadinya [esalahan administlsi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini meliputi memfasilitasi/ mengkoordinasi pendaftaran, seleksi, mengajukan usul penetapan surat Keputusan Eupati *Jrp[i JJigrn pengajuan pencairan dana ke Badan penqelolaan Keuanjan oan Aset Daerah. C. DEFINISI Program Banyuwangi cerdas- Beasiswa Yatim/Piatulfatim piatu adalah
1'
2.
yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa YatimlpiatuA/atim iriatu yang tidak mampu secara insidental yang kuliah di Politeknik Negeri Banyuwangi yang telah lolos seleksi program Banyuwangi cerdas _Beasiswa Y atimI P i atuN atim p ia tu. Beasiswa _yang diberikan pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa Bantuan Beasiswa, kepada Mahasiswa yatim Piatu secara insidental untuk siswa pemenang 1,2,3 FestivalAnak yatim. Beasiswa
D. DOKUMEN PENDUKUNG
1 2' 3'
4'
:
:
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor g2 Tahun zOOi tlntang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengai unJang-tinorng Nomor 12 Tahun 2009; Undang'undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang perimbangan Keuangan v antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20t07 teniang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
Standnr Operasionat prosedui
Daerih;
(
O
Si,
i1
D
inas Pendidikan Knbupaten Ei"yu",,rn gi
A.TUJUAN
1. Memberi pemahaman tentang tata cara usul pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Pendidik : 2. Membe-ri pemahaman prosedur tetang pemrosesan usul pencairan Tuniangan profesi pendidik bagi petugas pelaksana,stakeho.lder agar konsisten dan tepat waktu; 3. Menghindari terjadinya kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini meliputi penerimaan, sK Menteri Keuangan tentang Alokas dani iunjalngan Profesi penOiOik (TPP) untuk Kabupaten Banyqwangi, SK Dirjgn Untuk p6neiima TPP, Ketersediaan dana pada kas daerah, finalisasi data ke penerima melalui UPTD dan sekolah sampai pada permintaan pencaiaran ?unlangan Profesi Pendidik (TPP) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). C. DEFINISI
Tunjangan Profesi Pendidik bagi Guru Pegawai Negeri $ipil. Daerah adalah tunjingan profesi yang diberikin kepada guru PNSD yang telah memenuhi seiiRt[t pindidik ian tehn memenuhi persyaratan sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. PIHAK TERKAIT
;
a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. UPTD Pendidikan Kecamatan c. SMP/SMA/SMK Negeri d. Guru PNS Daerah
E. PERSYARATAN
:
1. Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Tunjangan Profesi
2. 3.
Pendidik untuk Kabupaten Banyuwangi; Surat Keputusan Diiektorat J6ndral ipnuont/DIKDAS/DIKMEN) bagi Guru pegawai iVegeri Sipil Daerah melaluidana transfer/ dana alokasi umum (DAU) Ke[ersediaan dana pada Kas Umum Daerah'
ii
Usul Pernerbitan Surat KePutwa Pembcrhentian Gaji (SKPP)
Penanggung Jawab
Dlperlksa
1. Memberi pemahaman tentang tata cara usul pengajuan penertiban
2. 3.
Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) : Memberi pemahaman prosedur tetang pemrosesan usul penerbitan Surat keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) bagi petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten dan tepat waktu; Menghindari terjadinya keealahan adminigtrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup ini meliputi penerimaan berkas sampai dengan Surat Pengantar Pengajuan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) ke ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (B|I(AD). C. DEFINISI
Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) adalah salah satu syarat yang dibgtuhan bagi Guru/Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. PIHAK TERKAIT
a. b. c. d.
;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah UPTD Pendidikan Kecamatan SMP/SMA/SMK Negeri Subbag Keuangan
E. PERSYARATAN 1. Guru/ Pegawai Negeri sipil yang telah memiliki Surat Keputusan Pensiun. 2. Surat Pengantar dari Unit Kerja/ lnduk pembayaran gaji.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
:
1. Data pemohon Keputusan Pemberhentian Pembayaran Lengkap berupa
:
Surat Pengantar dari Unit Kerja/lnduk pembayaran gaji Surat Keputusan
2.
Pensiun ( SK Pensiun ). Fc. Daftar gaji terakhir diterima pegawai.
7l Stanihr Operasional Prosedur ( SOP) Dinas Pendidiknn Kabupaten Banyuwangi
Judul
: Tambahan
Openslonal Bagi
Penanggung Jawab
TXlrKLB/SD/SDr^B/
sMP/SMPr,B/SMPT/ SMA/SMAIB/SMK Kode
Dokumen : 5Z
Disusun
Di pe ri
ksa Disetujui
Disahkan
r
A No.
Revisi
fangcalberlaku Halaman
:-
: &- 16 - 20t4 -3
,'4 /
,y
(
A.TUJUAN
a. Memberi
pemahaman tentang tata cara pengajuan Hibah Tambahan
Operasional Bagi
S
D/SD LB/S M P/SM PLB/SM PT/S MA/S MALB/S M K
b. Memberi pemahaman
;
prosedur tetang pengajuan Tambahan Operasional bagi calon sekolah penerima dana hibah, petugas pelaksana,stakeholder agar konsisten dan tepat waktu;
B. RUANG LINGKUP
Efglg lingkup ini meliputi penerimaan
berkas usulan tambahan operasional TI(TKLB/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/SMA/SMALB/SMK, kajian din usulan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten, usul penetapan Surat Keputusan Bupati sampai pada fasiritasi proses pertcairan dananya. C. DEFINISI:
Hibah Ygng diberikan oleh pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan formal/informal berupa dana hibah untuk tambahan operasional sekolah. D. DOKUMEN PENDUKUNG
:
a.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor : 4286). b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor g0, Tambahan Lemrraran Negara Republik lndonesia Nomor 4863). c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Bomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4964). d. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang- pengelolaan darr Penyelenggraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun za}T tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah piopinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
.
Standar
Oftrotioiol
e**du
65
i
I T lnventarisasi
Judul
F T
Barang
: Kode Dokumen t lNo- revisi
iTanggalberlaku :
F T
Halaman
T T
t t t t
F
33
_ ? -tO-2OH
l- 2
Dlsusun Dlperlksa dlsetuiul Disahkan
./
r
(
p
a. Memberi pemahaman tentang tataca €ra pengelolaan baraug milik daerah b. Memberi pemahaman prosedur tentang pengdohan barang ilitir oaeiarr c.
Menghindari terjadinya duplikasi dan kesalihan administisi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kegiatan Pengadaan sarana prasarana fisik dan non fisik meliputi Rehabilitasi ringan/sedang/berat ruang kelas Pembangunan/penambahan ruang kelas serta pengadaan Sarana penunjang fisik yang lain yang meliputi : Gedung perpustakaan, pembangunan Sanitary, UKS dan sejenisnya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan
evaluasi.
C. DEFINISI
lnventarisasi adarah kegiatan untuk merakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataah barang milik daerah C. DOKUIIEN PENDUKUNG
Pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah pada dinas pendidikan dilaksanakan menurut pERMENDAGRI No. 17 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. D. PROSEDUR DAN
t
PenangungJawab
A. TUJUAN
It-
I
:
Milik
Daerah
TATACAM
Melaksanakan pencatatan (sensus) barang milik daerah dari lembaga negeri dari PAUD, sD, sMp,.sMA, sMK kedaram buku induk inventaris. 2. Melakukan kodefikasi barang hasil sensus barang. 3. Mengentry data inventaris dari buku induk XeOatam KIB (kartu inventaris barang) sesuai dengan jenis barang. 1.
.Standar Operasional Prosedur ( SO;p
ludul
oonghapusan Barang Mlik Daerah
:4 : iarneitoertaiu : a- to - 2-o t{ Halanan : lKodeDokumen No.
Penangung Jawab Disusun
4
revisi
Dioeiiksa disetuiui Disahkan
,y
{ U
(,
A. TUJUAN a. Memberi pemahaman tentang
tataca cara usul penghapusan barang milik
daerah b.
c.
Memberi pemahaman prosedur tentang usul penghapusan barang milik daerah Menghindari teriadinya duplikasi dan kesalahan administrasi dari unit kerja dan petugas pelaksana.
B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah C. DEFINISI
Penghapusan barang milik daerah dimaksud adalah barang milik daerah yang
sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau
kuasa pengguna.Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal barang milik daerah yang sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
D. DOKUMEN PENDUKUNG Pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah pada dinas pendidikan dilaksanakan menurut PERMENDAGRI No. 17 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. E. PROSEDUR DAN T AT A SARA
1. Menerima usulan penghapusan barang/trlas UPTD/lembaga PAUD, SMP, SMA, SMK
2. Verifikasi usulan berdasarkan pertimbangan/nlas
3.
4.
5.
6.
, W,
milik
daerah
dari
an-alasan yang sesuai
dengan aturan Merekap dan melaporkan hasil verifikasi usulan yang akan dihapus merekap hasilverifikasidan mengusulkan penghapusan kepada Bupati .. ... Membuat aplikasi system data base informasi sarana prasarana pendidikan (pihak ketiga) Melakukan sosialisasi kepada lembaga
Oprasional Prosedur ( SOp) Dinrai p
