KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas), setiap Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota harus menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dari Propeda ini disusun suatu rencana Strategis (Renstra) Daerah yang seterusnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dituntut untuk menyusun suatu Rencana Strategis sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan program/kegiatan lima tahunan yang akan datang. Oleh karena itu Renstra ini merupakan salah satu faktor penunjang dan pedoman dalam rangka kelancaran pelaksanaan program/kegiatan. Penyusunan Renstra ini belumlah sempurna karena berbagai keterbatasan kemampuan dan waktu. Untuk itu diharapkan adanya masukan atau saran dari berbagai pihak semoga dalam penyusunan yang akan datang dapat menjadi lebih baik.
Lubuk Basung,
September 2013
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN AGAM
Drs. OLKAWENDI NIP. 19690203 199308 1 001
BAB I GAMBARAN UMUM Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Ayat (2) berbunyi “ Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai petunjuk pelaksanaan pasal 148 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ditindaklanjuti terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang diantaranya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kedudukan sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. SUSUNAN ORGANISASI Sesuai pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam terdiri dari: 1. Kepala; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; 4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 5. Seksi Pengembangan Kapasitas; 6. Seksi Sarana dan Prasarana; 7. Seksi Perlindungan Masyarakat; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 1. Visi “Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tegaknya Wibawa Pemerintah Kabupaten Agam”.
Masyarakat
demi
2. Misi 1. Melaksanakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah. 2. Menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelengaraan perlindungan masyarakat. 4. Membangun Institusi Satpol PP yang tangguh dan profesional. 3. Tujuan 1. Penegakan perda dan peraturan kepala daerah. 2. Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelengaraan perlindungan masyarakat. 4. Membangun Institusi Satpol PP yang tangguh dan profesional. 4. Sasaran 1. Terlaksananya penegakan perda dan peraturan kepala daerah. 2. Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Terlaksananya Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelengaraan perlindungan masyarakat. 4. Terbangunnya Institusi Satpol PP yang tangguh dan profesional.
BAB IV STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM A. CAPAIAN SASARAN a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah agar mentaati dan mematuhi peraturan daerah. b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah tentang arti
c. d. e. f. g.
h. i. j. k. l. m. n. o.
p.
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Melakukan penindakan preventif non yustisial. Melakukan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Melakukan patroli pada tempat tempat yang dianggap rawan, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan. Melakukan pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melakukan pengamanan pada tempat tempat penting, seperti Rumah Dinas dan sekitar ruang kerja Pejabat Pemerintah, Lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah, tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP, gedung dan aset penting serta upacara dan acara penting (keramaian daerah/kegiatan berskala masal). Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. Melakukan pengawalan pejabat dan orang orang penting. Melakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa bersama pihak kepolisian. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satlinmas di setiap Jorong kepada Wali Nagari dan Kepala Jorong. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur secara bertahap. Melengkapi sarana dan prasarana kantor, perlengkapan personil dan operasinal pelaksanaan tugas. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan trantibum serta Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian , PPNS dan instansi terkait yang berada di kabupaten maupun camat se Kabupaten Agam secara kontinyu. Melakukan konsultasi dan koordinasi atau studi banding ke kab/kota di sumatera barat atau luar daerah luar propinsi dalam rangka perbaikan pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
B. PENGEMBANGAN PROGRAM KEDEPAN Pengembangan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja kedepan lebih diarahkan pada pencapaian sasaran kegiatan mengacu pada visi, misi yang teroblikasi dalam RPJM, Resntra serta Renja yang telah disusun oleh SKPD masing-masing, untuk itu dilakukan pengembangan potensi yang ada dalam SKPD antara lain : a. Sub tata Usaha. Melakukan kegiatan : Penyusunan perencanaan program/kegiatan, Pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan rumah tangga kantor. b. Kasi Penegakan Peraturan Daerah. Melakukan kegiatan : Menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah.
c. Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Melakukan kegiatan : - Patroli. - pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat. - Pengamanan pada tempat tempat penting. - Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. - Pengawalan pejabat dan orang orang penting. - penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa. - Penertiban anak sekolah/pelajar. d. Kasi Pengembangan Kapasitas. Melakukan kegiatan : - Mengembangkan kapasitas aparatur melalui pendidikan, kursus-kursus, Pelatihan PPNS - Pelaksanaan Bintek, Diksar dan lanjutan. e. Kasi Sarana dan Prasarana. Melakukan kegiatan : - Mengelola sarana dan prasarana kantor. - Membuat RKBU dan RKPBU. - Pencatatan barang inventaris. f. Kasi Perlindungan Masyarakat. Melakukan kegiatan : - Menyelenggarakan sosialisasi tentang penting nya kebutuhan satlinmas di setiap Jorong. - Menyelenggarakan sosialisasi peran dan fung -si linmas kepada Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Dari berbagai program dan kegiatan diatas, untuk mendapatkan program unggulan dilakukan berbagai kajian strategis sehingga diperoleh hasil kegiatan yang optimal dan tepat sasaran 1. Kajian lingkungan strategis Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh rencana yang matang dalam menyusun skala prioritas pembangunan. Dalam menyusun skala prioritas pembangunan tersebut digunakan analisa swott terhadap lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja. 1.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) Analisis internal dilakukan khusus untuk mencermati lingkungan internal Satpol PP, dalam rangka mengidentifikasi/ menilai kekuatan dan kelemahan yang dapat mendukung atau menghambat kinerja Satpol PP : a. Kekuatan (Stronght) Adanya aturan hukum yang melandasi tugas pokok dan fungsi Satpol PP Tersedianya personil yang memadai/ berkualitas Adanya perencanaan yang baik
Adanya koordinasi lintas sektor, baik Kabupaten maupun Propinsi dan Pusat Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan b. Kelemahan (Weaknes) Sosialisasi Undang-undang, Peraturan Hukum masih lemah Pemahaman masyarakat terhadap hukum berlaku masih kurang Kurangnya dukungan sarana dan prasarana Kurangnya tenaga SDM yang berkualitas Anggaran yang sangat terbatas 1.2. Analisis Lingkungan Eksternal Analisa ini dilakukan untuk mengukur pengaruh yang berada diluar lingkungan Pol PP, apakah itu berupa peluang ataupun tantangan yang berpengaruh pada kinerja Pol PP a. Peluang (Oppurtunitas) Adanya payung hukum berupa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Kepmendagri Nomor 40 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Agan No.5 Tahun 2011 untuk mendukung tugas Pol PP. Adanya peluang peningkatan SDM berupa pendidikan/ latihan, kursus, Bintek dan sebagainya Adanya koordinasi lintas sektoral dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait. Meningkatnya motivasi dan semangat kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas. b. Tantangan (Threet) Rendahnya kemampuan aparatur dalam pemahaman berbagai aturan hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati berbagai atuan hukum. Sosialisasi peraturan perundang-undangan masih rendah. Tuntutan terhadap pemerintahan yang baik dan bersih serta transparansi birokrasi sangat tinggi. Pelayanan umum (publik service) belum maksimal pada masyarakat (rendah). 1.3. Dari analisis faktor lingkungan internal dengan eksternal dibuat perumusan asumsi melalui pembobotan faktor LI dan LE sebagai berikut :
Tabel 1.3.1 : perumusan asumsi prioritas melalui pembobotan ALI dan ALE Faktor Lingkungan Internal dan Bobot Ranking Skor Prioritas Eksternal Kekuatan (Strong) Adanya aturan hukum yang melandasi tupoksi Pol PP Tersedianya personil yang memadai Adanya perencanaan yang baik Adanya koordinasi lintas sektor Terlaksananya sarana dan prasarana pendukung kegiatan Tersedianya anggaran yang cukup
0,30
4
1,20
I
0,25 0,10 0,10 0,20
3 3 2 3
0,75 0,30 0,20 0,60
II IV VI VIII
1,5
3
0,45
V
4
1,00
I
3
0,45
III
2
0,20
IV
3 3
0,60 0,15
II V
4
0,20
0,80
I
4
0,15
0,60
II
3
.0,10
0,30
III
2
0,5
0,10
IV
4
0,20
0,80
I
3
0,10
0,30
III
4
1,5
0,60
II
3
0,5
0,15
IV
Kelemahan (Weaknes) Sosialisasi undang-undang, aturan 0,25 hukum masih rendah Pemahaman terhadap aturan yang 0,15 berlaku masih rendah Kurangnya dukungan sarana dan 0,10 prasarana Anggaran terbatas 0,20 Kurangnya tenaga SDM yang berkualitas 0,5 Klarifikasi Nilai Ranking : 4 = sangat penting 3 = penting 2 = cukup penting 1 = tidak penting Kelemahan (oppurtunitas) Adanya payung hukum, Undang-undang, Peraturan pemerintah, dan Perbub untuk mendukung tugas Pol PP Adanya peluang peningkatan SDM melalui Diklat, Kursus dan Bintek Adanya koordinasi/ kerjasama lintas sektor dan instansi/ unit terkait Meningkatnya motivasi dan semangat kerja aparatur Pol PP dan pelaksanaan tugas Tantangan (Threot) Rendahnya kemampuan aparat dalam pemahaman berbagai aturan hukum Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati berbagai aturan hukum Sosialisasi hukum/ perundang-undangan pada masyarakat masih rendah Pelayanan umum pada masyarakat masih belum maksimal (rendah)
Dari hasil pembobotan ALI dan ALE diatas akan diperoleh asumsi faktor dominan yang mempengaruhi perencanaan program kegiatan Pol PP sebagai berikut : a. Adanya payung hukum berupa aturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepmendagri, Perda dan Perbub. b. Sosialisasi Undang-undang/ aturan masih rendah. c. Rendahnya kemampuan aparat dalam pemahaman berbagai aturan/ hukum. d. Tersedianya personil yang memadai. e. Adanya peluang peningkatan SDM melalui Diklat, kursus, Bintek.
2. Analisa Swot dan faktor penentu keberhasilan Analisa ini disajikan untuk memperoleh perioritas yang tepat yang diawali dengan analisis swot dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam melakukan pembobotan serta keterkaitan dengan visi, misi SKPD seperti tabel berikut : Tabel 2.1 Model Matrik dan Analisis Swot Renstra Pol PP Faktor Kekuatan (K) Internal 1. Adanya payung hukum/ aturan hukum yang melandasi tupoksi 2. Tersedianya personil yang berkualitas Faktor 3. Adanya perencanaan Eksternal yang baik 4. Adanya koordinasi lintas sektor 5. Tersedianya sarana/ pra sarana pendukung kegiatan (anggaran) Peluang (P) 1. Adanya payung hukum/aturan yg melandasi tupoksi 2. Adanya peluang peningkatan SDM 3. Adanya koordinasi lintas sektor 4. Peningkatan motivasi dan semangat kerja
Strategi KP 1. Adanya payung hukum yg melandasi tupoksi 2. peningkatan SDM aparatur 3. Koordinasi lintas sektoral 4. Tersedianya anggaran yg cukup
Kelemahan (L) 1. Sosialisasi UU/ aturan masih rendah 2. Kurangnya dukungan sarana prasarana 3. Pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap aturan berlaku masih rendah 4. Anggaran yang sangat terbatas
Strategi LP 1. Pemahaman terhadap aturan hukum masih rendah. 2. Koordinasi lintas sektor 3. Dukungan sarana prasarana 4. Peningkatan SDA 5. Anggaran terbatas
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Tantangan (T) 1. Rendahnya kemampuan aparatur terhadap pemahan hukum 2. Rendahnya kesadaran masy mentaati aturan hukum 3. Sosialisasi UU/ hukum masih rendah 4. Pelayanan publik masih rendah
Kekuatan (K) 1. Adanya payung hukum melandasi tupoksi 2. SDM yang berkualitas 3. Adanya koordinasi lintas sektor 4. Tersedianya sarana/ pra sarana 5. Tersedianya anggaran
Kelemahan (L) 1. Sosialisasi aturan masih rendah 2. sarana prasarana masih kurang 3. Pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap aturan rendah 4. Anggaran terbatas
Strategi KT 1. Peningkatan koordinasi lintas sektor 2. peningkatan SDM aparatur 3. Peningkatan sosialisasi hukum/ aturan 4. peningkatan pelayanan publik
Strategi LT 1. Sosialisasi hukum/ aturan 2. peningkatan kesadaran/ pemahaman hukum 3. Anggaran terbatas 4. Sarana prasarana masih kurang
Dari stratgi KP, LP, KT dan LT kita analisis keterkaitan satu sama lain dengan visi, misi dan nilai-nilai faktor penentuk keberhasilan (critical succses faktor) dari strategi yang akan dikembangkan Tabel 2.2 Analisis faktor penentu keberhasilan (FKP) Strategi
Strategi KP 1. Adanya payung hukum yang melandasi tupoksi 2. peningkatan SDM aparatur 3. Koordinasi lintas sektor 4. Tersedianya anggaran yang cukup Strategi LP 1. Pemahaman terhadap aturan hukum masih rendah 2. Koordinasi litas sektor 3. Dukungan sarana prasarana 4. Peningkatan SDM 5. Anggaran terbatas
Keterkaitan dengan Visi Misi Nilai-nilai 1 1 2 3 1 2 3 4
Nilai Urutan (FKP)
4
4
3
2
2
2
3
2
22 III
4 3 4
3 3 4
2 2 4
3 3 2
2 2 3
2 3 3
2 3 2
2 3 3
20 IV 23 II 25 I
4
3
4
3
3
3
3
3
26 II
3 3 3 4
2 3 4 3
3 3 2 3
3 2 3 3
3 3 2 3
3 3 3 3
3 3 2 3
3 2 2 3
23 III 22 IV 21 IV 25 II
Strategi KT 1. Peningkatan koordinasi lintas sektor 2. Peningkatan SDM aparatur 3. Peningkatan sosialisasi hukum 4. Peningkatan pelayanan publik Strategi LT 1. Sosialisasi hukum/ aturan 2. Peningkatan kesadaran/ pemahaman hukum 3. Sarana/ prasarana masih kurang 4. Anggaran terbatas 4 = sangat terkait 3 = berkaitan
4
3
4
2
3
3
3
3
25 II
4 4 3
3 3 3
3 2 3
4 2 2
3 3 2
2 3 2
4 2 3
3 3 2
26 I 24 III 20 IV
3 4
3 3
4 3
3 4
3 3
2 2
3 2
2 3
23 III 24 II
4 3
4 3
3 3
3 2
3 3
2 3
4 3
3 2
26 I 22 IV
2 = cukup berkait 1 = tidak berkait
Berdasarkan analisis faktor diatas diperoleh faktor penentu keberhasilan (FKP) sebagai berikut : 1. Tersedianya anggaran yang memadai. 2. Peningkatan pemahaman terhadap aturan hukum. 3. Peningkatan SDM aparatur. 4. Tersedianya sarana prasarana. Dari faktor penentu keberhasilan diatas Satpol PP Kab. Agam mengusulkan beberapa program kegiatan sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi kantor. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana. 3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 4. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
C. PROGRAM UNGGULAN Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, maka program unggulan Satpol PP kedepan sebagai berikut : 1. Melakukan penertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan masyarakat, serta Pengamanan kebijakan Kepala Daerah (Bupati) 2. Pemberantasan Pekat, penertiban berbagai izin usaha dan K3 yang telah diatur dalam Perda yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam 3. Melakukan penertiban terhadap orang, badan hukum dan aparatur yang melanggar Perda dan kebijakan Bupati, sesuai yang telah ditentukan 4. Melakukan upaya penertiban aparatur yang melanggar Perda dan Kebijakan Bupati, serta berperan sebagai inisiator penegakan disiplin aparatur 5. Melakukan upaya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang aspiratif serta mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang nyaman dan kondusif. 6. Melakukan pengamanan terhadap asset daerah, pengamanan pejabat Negara/ Daerah dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilaksanakan didaerah.
7. Mewujudkan kondisi sosial yang mantap serta menimalisir terjadinya konflik sosial dimasyarakat dan mengantisipasi gejolak sosial yang berujung pada unjuk rasa, demo, huru hara lainnya.
BAB V PENUTUP Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) ini kami buat dan diaplikasikan dalam program kegiatan Satpol PP serta mensinergikan dengan visi, misi RPJM SKPD masing-masing. Lubuk Basung,
September 2013.
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN AGAM
Drs. OLKAWENDI NIP. 19690203 199308 1 001
MATRIK AGENDA PRIORITAS DAN PROGRAM LIMA TAHUNAN DAN TRANSISI AGENDA SKPD
: 5 TAHUN : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN AGAM
TUJUAN
1 Melaksanakan penegakan perda dan/ atau peraturan kepala daerah.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KEBIJAKAN
STRATEGIS PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
Pelaksanaan penegakan perda dan/ atau peraturan kepala daerah.
Terlaksananya penegakan Melakukan tindakan preperda dan/atau peraturan emtive, penindakan prekepala daerah. ventif non yustisial dan yustisial. 2 Menyelenggarakan pemeli- Pelaksanaan patroli siaTerlaksananya patroli sia- Pemetaan lokasi yang diharaan ketertiban umum ga, pengamanan asset ga, pengamanan piket kan- anggap rawan,menghimdan ketentraman masyara- vital, tamu, pejabat negara tor/rumah pejabat/asset pun dan mengatur jumlah kat. /daerah dan kegiatan pevital, kegiatan pemda, dan kelompok patroli, mengamerintah daerah. pengamanan lainnya. tur jadwal patroli. Pengamanan piket kantor/rumah pejabat/asset vital, kegiatan pemda, dan lainnya berkoordinasi dan interaksi dg pihak terkait. 3 Melaksanakan pencegahan Pelaksanaan pencegahan Terlaksananya pencegah- Operasi penertiban penyadan penertiban berkembang dan penertiban berkembang an dan penertiban berkem kit masyarakat. nya praktek prostitusi. nya praktek prostitusi. bangnya praktek prostitusi.
4 Fasilitasi dan pemberdaya- Pelaksanaan fasilitasi dan an kapasitas penyelenggara pemberdayaan kapasitas an perlindungan masyarakat penyelenggaraan perlindundungan masyarakat. 3 Membangun Institusi Terbangunnya Institusi Satpol PP yang tangguh Satpol PP yang tangguh dan profesional. dan profesinal.
Terksananya fasilitasi dan Iventarisasi jumlah, pembipemberdayaan kapasitas naan dan pemberdayaan, penyelenggaraan perlindun-sosialisasi dan pelatihan dungan masyarakat. Satlinmas. Terlaksananya pembekal Pelaksanaan pembekalan an dan peningkatan SDM dan peningkatan SDM perpersonil serta kelengpan sonil. sarana dan prasara.
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. - Penegakan Peraturan Daerah. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. - Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan - Patroli Siaga 3 kali sehari - PAM Piket Kantor 365 hr/thn - PAM Poskotis 15 hr/thn - PAM Tamu dan Pejabat Negara - PAM Unjuk rasa dan kerusuhan - PAM Kegiatan Pemerintah Daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) - Pencegahan dan penertiban berkembangnya praktek prostitusi. - Pencegahan dan penanggulangan bahaya petasan/mercon/kembang api dan warung kelambu. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. - Pencegahan dan penanggulangan gangguan perlindungan masyarakat. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan kejaksaan. Latihan PBB (Disiplin,Mental dan Fisik) Diklat Dasar dan Lanjutan. Diklat PPNS Diklat dan bintek lainnya.
TARGET LIMA TAHUNAN
100 %
38325 1825 75 120 60 60
kali hari hari kali kali
TARGET TAHUNAN 2011
2012
2013
50 %
60 %
75 %
7665 365 15 24 12 12
2014
90 %
2015
100 %
kali 7665 kali 7665 kali 7665 kali 7665 hari 365 hari 365 hari 365 hari 365 hari 15 hari 15 hari 15 hari 15 kali 24 kali 60 kali 60 kali 60 kali 12 kali 60 kali 60 kali 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12
kali hari hari kali kali kali
120 giat
24
giat
24
giat
24
giat
24
giat
24
giat
90 giat
18
giat
18
giat
18
giat
18
giat
18
giat
16 Kec. 16 Kec.
16
Kec. 16 Kec.
25
org
25
25
org
25
24 15 3 5
kali org org org
24 20 3 5
24 20 3 5
kali org org 0
24 20 3 5
16 Kec.
150 org
25
120 90 15 5
24 15 3 5
kali org org org
org
kali org org org
org
kali org org org
Lubuk Basung, September 2013 KEPALA SATPOL PP KAB. AGAM
Drs. OLKAWENDI NIP. 19690203 199308 1 001
org
kali org org org
