KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Rencana Strategis atau yang biasa disingkat Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dapat disusun. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan Penyusunan Rencana Strategi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini sebagai salah satu dokumen perencanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2013-2018). Rencana Strategis dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi dengan melakukan intervensi pada bidang-bidang strategis pada arah kebijakan lima tahun yang akan datang sehingga kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dapat terukur, dievaluasi dan ditingkatkan. Rencana Strategi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini masih jauh dari sempurna sehingga saran, masukan dari berbagai pihak yang paham betul mengenai Rencana Strategi sangat kami harapkan guna perbaikan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
Wamena, 17 September 2014
PENYUSUN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA KEPALA
RUSTAM HAJI, SE, M.Si PEMBINA NIP. 19710809 199403 1 006
DAFTAR ISI
HALAMAN DEPAN ............................................................................................. KATA PENGANTAR ........................................................................................... DAFTAR ISI .......................................................................................................... DAFTAR TABEL ................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ............................................................................................
i ii iii iv v
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................ 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1.2 Landasan Hukum ....................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 1.4 Sistematikan Penulisan ..............................................................
1 1 3 7 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN .............................................................. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................ 2.2 Sumber Daya ................................................................................ 2.3 Kinerja Pelayanan ........................................................................ 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....................
10 10 17 20 26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalan berdasarkan Tupoksi .............................. 3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah .............................................. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi................................. 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang dan Kajian Lingkungan ................ 3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis ............................................................
27 28 30 31 31
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS, KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Kantor Satpol PP.................................................... 35 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ......................................... 36 4.3 Strategi dan Kebijakan.................................................................. 39 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................
42
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD ..................................................
46
BAB VII PENUTUP ............................................................................................
49
LAMPIRAN ..........................................................................................................
51
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Daftar Pegawai .................................................................................
17
TABEL 2.2 Eselonisasi Pegawai ..........................................................................
17
TABEL 2.3 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural dalam Jabatan Sesuai Eselon ....................................................................................
18
TABEL 2.4 Pangkat dan Golongan Pegawai .......................................................
18
TABEL 2.5 Tingkat Pendidikan Pegawai ............................................................
19
TABEL 2.6 Sarana Kerja ......................................................................................
19
TABEL 2.7 Prasarana Kerja .................................................................................
20
TABEL 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan ...............................................................
24
TABEL 2.9 Anggaran dan Realisasi Pelayanan ...................................................
25
TABEL 3.1 Komparasi Capaian Sasaran Renstra ................................................
30
TABEL 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah ...................................................
38
TABEL 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..........................................
41
TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif ..........................................................................
43
TABEL 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................................
46
TABEL 6.2 Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................................
47
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR Keterkaitan Dokumen Perencanaan ....................................................
2
GAMBAR 2.1 Bagan Struktur Organisasi .............................................................
16
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemukadalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan meningkatnya
pemerintahan
tingkat
yang
pengetahuan
baik
adalah
masyarakat,
sejalan
dengan
disamping
adanya
globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan
pembangunan
adalah
suatu
proses
pengambilan
keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah berkewajibanjuga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Pengalaman dalam penegakan peraturan Pemerintah, peraturan Bupati, serta keputusan Bupati yang telah ditempuh dimasa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan bersama sehingga dalam penegakan Peraturan pemerintah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dapat menciptakan kehidupan yang tentram, tertib dan aman serta dapat menciptakan kemajuan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, karena dengan berdatangannya masyarakat luar dapat juga meningkatkan infestasi pendapatan daerah. Isu rendahnya ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Jayawijaya mencakup beberapa wilayah di Kabupaten Jayawijaya dikarenakan kurangnya semangat untuk meningkatkan Perekonomian serta penegakan peraturan Pemerintah, peraturan Bupati, serta keputusan Bupati yang memicu sebagian
kelompok-kelompok masyarakat
menentang atau
melanggar peraturan Pemerintah, tersebut. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus meluas dan berakar pada kehidupan di Kabupaten jayawijaya.
1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini, Peraturan yang digunakan sebagai landasan hokum, adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815) 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Oraganisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Mekanisme Perencanaan Pembanguan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor….Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Jayawijaya Tahun 2013-2018; 31. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya 32. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 33. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra adalah untuk mewujudkan visi dan misi dengan melakukan intervensi pada bidang-bidang strategis pada arah kebijakan lima tahun yang akan datang. Tujuannya adalah : 1.
Mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya dalam sistem perencanaan yang strategis
2.
Memberi arah dan pedoman yang jelas bagi aparat perencana dalam memanfaatkan sumber daya potensial yang ada secara terpadu
3.
Merencanakan
perubahan
secara
efektif
dan
proaktif
dalam
lingkungan yang selalu berubah dan berkembang 4.
Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel
5.
Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan serta meningkatkan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal
6.
Memudahkan para stakeholders dan SKPD terkait melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah
7.
Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara berbagai stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum
penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya; sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
Bab III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dan telaahan Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Papua; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Jayawijaya dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Penegakan Peraturan
Pemerintah,
Peraturan
Daerah,
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran.
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VI
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pertambangan dan Energi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.
Bab VII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, disertai dengan
harapan
bahwa
dokumen
ini
mampu
menjadi
pedoman
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang
penegakan
Perda,
Peraturan
Bupati,
Keputusan
Bupati,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a.
Menyusun
program
dan
dan
pelaksanaan
penegakan
Perda,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. b.
Melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
c.
Melaksanakan
kebijakan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat di daerah. d.
Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
e.
Melaksanakan kebijakan penanggulangan kebakaran.
f.
Melaksanakan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan ketentraman
Bupati,
penyelenggaraan
masyarakat
dengan
ketertiban
Kepolisian
umum
Negara
dan
Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparat lainnya.
g.
Pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hokum agar mematuhi dan menaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
h.
Menyelenggaraan
pembinaan
administrasi
ketatausahaan
yang
meliputi urusan umum dan program kantor.
Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi 1.
Kepala Kantor Mempunyai
tugas
pokok
Memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
2.
Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas pokok Melaksanakan perencanaan program, menyusun pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sub Bidang Tata Usaha memiliki fungsi : -
Bertanggung jawab menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi
umum,
kerumah
tanggaan
dan
pengelolaan
administrasi kepegawaian;
-
Melaksanakan
penerimaan,
perdistribusian
dan
pengiriman
naskah dinas serta pengelolaan dokumen dan kearsipan; -
Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
-
Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan kantor;
-
Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;
-
Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja kantor dengan para kepala seksi dilingkungan kantor;.
-
Melaksanakan urusan umum menyangkut surat menyangkut, kearsipan dan perlengkapan rumah tangga
-
Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
-
Penyusunan dan penyiapan laporan keuangan kantor yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
-
3.
Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Seksi Perundang-Undangan Daerah Mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Perundang-Undangan Daerah memiliki fungsi : -
Pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/ atau peraturan Kepala Daerah
-
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
-
Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
-
Pengkoordinasian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah
-
Pelaksanaan
kegiatan
perundang-undangan
mengikuti serta
penyusunan
kegiatan
peraturan
pembinaan
dan
penyebarluasan produk hokum Daerah -
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4.
Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mempunyai tugas pokok Menyusun program dan merumuskan teknis
menyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki fungsi -
Penyusunan
program
dan
pelaksanaan
penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; -
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
-
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah dan/atau aparatur lainnya;
-
Pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepada Daerah.
-
Pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
-
Pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
-
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5.
Seksi Pengembangan Kapasitas Mempunyai
tugas
pokok
Menyusun
rencana
kegiatan,
perumusan dan pembinaan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja, mengkoordinasikan dengan Satuan Organisasi yang ada kaitannya;
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Pengembangan Kapasitas memiliki fungsi : -
Penyusunan bahan kebijakan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja;
-
Penyusunan bahan kebijakan Pengamanan;
-
Penyusunan
kebijakan
operasional
pengawasan
dan
kesamaptaan; -
Penyusunan kebijakan operasional dalam rangka koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparatur keamanan;
-
Penyusunan kebijakan operasional dalam rangka tertib wilayah;
-
Penyusunan
kebijakan
dalam
rangka
tertib
Perundang-
undangan;; -
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6.
Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai
tugas
Menyusun
program
perencanaan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Sarana dan Prasarana memiliki fungsi : -
Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasaranan Satpol PP;
-
Pengawasan terhadap pemenuhan standard nasional sarana dan prasaranan Satpol PP;
-
Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Satpol PP;
-
Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasaran Satpol PP;
-
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
7.
Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Mempunyai tugas Menyusun Melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran memiliki fungsi :
-
Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
-
Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
-
Penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan SDM pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
-
Pelaksanaan koordinasi tugas dan program perlindungan masyarakat dengan istansi terkait;
-
Penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis
operasional
penanggulangan kebakaran; -
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
8.
Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor dengan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
GAMBAR 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA
KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH
PEJABAT
KEPALA SUB
FUNGSIONAL
BAGIAN TU
KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARAMA
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT & PEMADAM KEBAKARAN
2.2
Sumber Daya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya 2.2.1
Susunan Kepegawaian Keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
TABEL 2.1 DAFTAR PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA No
Status Pegawai
Jumlah
1
Pegawai Negeri Sipil
25 Orang
2
Pegawai Kontrak
130 Orang Jumlah
155 Orang
Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa jumlah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja jauh lebih banyak pegawai Kontrak dibandingkan pegawai Negeri Sipil.
Berikut keadaan pegawai dilihat dari Esalonisasi berikut ini : TABEL 2.2 ESELONISASI PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA No
Eselonisasi
Jumlah
Keterangan
1
Eselon III A
1 Orang
PNS
2 3
Eselon IV A Staff Staf Pegawai Kontrak
4 Orang 20 Orang 130 Orang
PNS PNS Pegawai Kontrak
Jumlah
155 Orang
Berikut keadaan pegawai dilihat dari Esalonisasi berikut ini : TABEL 2.3 KEADAAN PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL DALAM JABATAN SESUAI ESELON Tingkat Jumlah Jumlah No Eselon Diklat Pegawai Yang % Pegawai PIM Mengikuti 1
Eselon III A
1 Orang
III
1 Orang
100
2
Eselon IV A
4 Orang
IV
-
0
Selain itu, gambaran keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut : TABEL 2.4 KEADAAN PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN No
Pangkat dan Golongan
Jumlah
Keterangan
1
Pembina (IV/a)
1 Orang
2
Penata Muda (III/b)
5 Orang
PNS PNS
3
Pengatur Muda TK.I (II/b)
14 Orang
PNS
5
Pengatur Muda (II/a)
4 Orang
PNS
6
(I/c)
1 Orang
PNS
Jumlah
25 Orang
Selain itu pula, gambaran keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dilihat dari tingkat pendidikan.
TABEL 2.5 KEADAAN PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No
Pendidikan
Keterangan
1
Pasca Sarjana
1 Orang
PNS
2
Sarjana
5 Orang
PNS
3
Pendidikan Menengah Umum
18 Orang
PNS
4
Pendidikan Menengah Pertama
1 Orang
PNS
5
Pendidikan Dasar
-
-
Jumlah
2.2.2
Jumlah
25 Orang
Sarana Kerja Sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas Kendaraan Operasional
Lapangan,
Peralatan
Teknik
operasional
dan
kelengkapan perorangan. Akan diuraikan pada table berikut :
TABEL 2.6 SARANA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA No
SARANA
Volume Jumlah
Satuan
Keadaan
1.
Mobil Patroli Sat Pol PP
2
Unit
Baik
2. 3.
Mobil Pemadam Kebakaran Komputer
3 3
Unit Unit
1 Unit Rusak Baik
4.
Meja Kantor
12
Buah
Baik
5.
Kursi
12
Buah
Baik
6. 7. 8.
Lemari Arsip Radio Rick Radio HT Pakaian dan Sepatu Tahan Panas Helm Tahan Panas Mesin Pompa Pemadam
1 4 12
Buah Unit Unit
Baik Baik Baik
2
Stel
Baik
2 1
Buah Unit
Rusak Baik
9. 10. 11.
2.2.3
Prasarana Kerja Prasarana untuk Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas lokasi tanah, gedung kantor, gedung garasi, serta bak penampung air. Kesemuanya ini merupakan faktor – faktor penunjang dalam kegiatan operasionalisasi untuk mewujudkan tugas dan fungsi dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut :
TABEL 2.7 PRASARANA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA Volume No Prasarana Keadaan Jumlah Satuan 1.
Kantor
1
Unit
Baik
2.
Tanah
900
M²
Baik
3. 4.
Bangunan Garasi Bak Penampungan Air
1 1
Unit Unit
Baik Baik
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya 2.3.1. Pelayanan Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pelayanan akan penegakan Peraturan Daerah dan peraturanperaturan
lainnya sangatlah
penting
dan
dibutuhkan
oleh
masyarakat karena apabila tidak ada peraturan maka akan mengakibatkan kekacauan dalam aktifitas hidup masyarakat seharihari, penegakan peraturan di Kabupaten Jayawijaya masih sangat sulit sehingga perlu kerja keras untuk menegakkan suatu peraturan yang
dikeluarkan
Pemerintah,
kesadaran
dan
pemahaman
masyarakat. Adapun peraturan Daerah yang ditegakkan sebagai beikut :
1.
PERDA No.3 tahun 2009 tentang Pelarangan Menjual, Membuat dan Mengkonsumsi Miras dan Milo
2.
Instruksi Bupati Jayawijaya Nomor : 644/1456/BUP Tanggal 19 April 2010 tentang Penyeragaman Bangunan Pertokoan
3.
Instruksi Bupati Jaaywijaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Anak Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
4.
Instruksi Bupati Jaaywijaya Nomor 02 Tahun 2011 tentang Disiplin
Hewan
Ternak
yang
Berkeliaran
Bebas
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 5.
PERDA No. 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Tertib Jalan dan Fasilitas Umum Kebersihan dan Keindahan
2.3.2.
Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pelayanan
akan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat sangat dibutuhkan berbagai lapisan masyarakat, teripta suatu daerah yang tertib dan tentram merupakan impian semua masyarakat berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yakni dengan melakukan patrol rutin guna mengamankan berbagai ancaman yang sering menggangu masyarakat seperti oknum yang mabuk, mencuri, merusak fasilitas umum serta berbagai ancaman yang berakibat sampai dengan menghilangkan nyawa seseorang. Dengan kegiatan sebagai berikut : 1.
Patroli
keliling
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Jayawijaya yang dilakukan siang dan malam. 2.
Pengamanan Kegiatan-Kegiatan yang melibatkan massa dengan skala besar.
3.
Pengamanan Kediaman Bupati dan Wakil Bupati serta Kantor Bupati Jayawijaya.
2.3.3. Pelayanan Pengembangan Kapasitas Pelayanan akan pengembangan kapasitas terus dilakukan guna mengoptimalkan produktifitas kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan tugastugas sehari-hari pelayanan ini dikhususkan pada seluruh personil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut : 1.
Fasilitasi Diklat Dasar Satpol PP dan Pemadam Kebakaran bagi Anggota
2.
Pelatihan Disiplin Pakaian Dinas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya
3.
Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan Upacara.
4.
Pelatihan Operasional Penggunaan Alat Komunikasi seperti Radio HT.
5.
Pelatihan Simulasi Penanganan Huru Hara.
6.
Pelatihan Standar Operasional Pengawalan.
2.3.4. Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan akan sarana dan prasaran juga dikhusukan untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya seperti perawatan kendaran patrol pemadam kebakaran serta perawatan pos-pos jaga dan asset-aset lainnya yang dikelola oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dengan kegiatan sebagai berikut : 1.
Pengawasan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional serta Aset-Aset yang ada Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya serta Pengadaan Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Operasional
2.3.5. Pelayanan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran Pelayanan terhadap perlindungan masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya personil yang mana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) anggota linmas harus 1 (satu) Orang setiap RT (Rukun Tetangga) yang ada pada Kabupaten Jayawijaya. Untuk Pemadam Kebakaran dengan posisi daerah yang berada dipegunungan yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara mengakibatkan tingginya harga bahan-bahan kebutuhan
masyarakat
salah
satunya
bahan
bangunan,
mengakibatkan kebanyakan bangunan menggunakan material yang berbahan kayu yang kemudian ditambah lagi dengan tingginya frekwensi masyarakat yang selalu bertambah di Kabupaten Jayawijaya mengakibatkan semakin banyak bangunan-bangunan yang dibangun yang kemudian terancam oleh bencana kebakaran. Selain itu karena berada di ketinggian mengakibatkan kecepatan rata-rata hembusan angin cukup tinggi, sehingga bila terjadi benca kebakaran sangat cepat membesar dan akan sulit diatasi, oleh karena itu Seksi Linmas dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu komponen Pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya dengan Kegiatan : 1.
Pengamanan Tempat Pemungunan Suara (TPS) pada Saat Pemilihan Umum.
2.
Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran
3.
Penanganan Bencana Kebakaran.
TABEL 2.8 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1
Tertibnya Administrasi
10%
-
50
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
50%
50%
50%
50%
50%
100% Tahun 2015
-
-
40
50
60
70
80
40
40
85
62
70
100%
80%
103%
88%
87%
-
-
20
20
20
20
20
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1%
1%
1%
1%
1%
-
164 Orang
20
40
60
80
100
0
0
18
5
0%
0 Org
0%
30%
6%
0%
2
3
4
Menurunnya Pelanggaran Perda, Perbub dan Keputusan Bupati Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan SDM aparat
3xPatroli dalam sehari Tahun 2014 155 Orang
Targer Renstra Tahun Ke
Realisasi Capaian Tahun Ke
Rasio Capaian pada Tahun Ke
Peningkatan Sarana dan Prasarana
5%
-
20
10
20
30
40
50
5
0
0
0
10
50%
0%
0%
0%
20%
6
Peningkatan Peran Anggota Linmas
1 Orang Linmas setiap RT tahun 2014
-
-
50
60
70
80
90
0
0
0,3
0,3
0,3
0
0
0.4%
0.4%
0.4%
7
Meningkatnya Pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran
80% Tahun 2015
-
-
20
30
40
50
60
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
5
TABEL 2.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya : 1. Kurangnya Tenaga yang, handal dan professional. 2.
Kualitas pekerjaan yang semakin berat yang memerlukan ruangan kerja dan alat komunikasi yang memadai.
3.
Terbatasnya
kendaraan
operasional
atau
armada
dalam
pelaksanaan tugas dan pelayanan yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. 4.
Berkurangnya kesadaran dan kepatuhan yang bersumber dari tingginya budaya dan penghormatan kepada pimpinan suatu wilayah.
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, meliputi : 1.
Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik,
Kebutuhan
akan
keamanan
mendorong
untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan; 2.
Kemauan dasar masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat yang selalu meningkat;
3.
Keamanan,
yang
selalu
dibutuhkan
masyarakat
meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat.
guna
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya 3.1.1. Permasalahan Sub Bagian Tata Usaha a.
Kurangnya Tenaga/ Staf yang menguasai Pengoperasian Komputer.
b.
Perlu adanya Pengadaan Peralatan Tulis Menulis seperti Komputer, Leptop dan Alat cetak lainnya.
c.
Kuranya Kemapuan staf yang ada dalam bidang Administras.
3.1.2. Seksi Perundang-Undangan Daerah a.
Belum adanya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
b.
Kurangnya tenaga yang handal dan Profesional dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
c.
Belum Optimalnya Penanganan Pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati.
3.1.3. Permasalahan Seksi Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat a.
Kurangnya Sarana Pendukung pelaksanan Patroli di Lapangan.
b.
Kurangnya Tenaga yang Handan dan Profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.
c.
Tingkat kerawanan yang tinggi pada saat melaksanakan tugas dimalam hari.
3.1.4. Permasalahan Seksi Pengembangan Kapasitas a.
Tidak adanya tenaga pelatih yang memadai.
b.
Tidak adanya peralatan pelatihan yang memadai.
3.1.5. Permaslahan Seksi Sarana dan Prasarana a.
Jumlah penyediaan dana yang kurang dalam rang perawatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
b.
Kurangnya
Sarana
dan
Prasarana
Pelaksanaan Tugas di Lapangan.
dalam
mendukung
3.1.6. Permasalahan Seksi Linmas dan Penanggulangan Kebakaran a.
Kurangnya jumlah anggota linmas dibandingkan dengan luas wilayah yang begitu besar.
b.
Kuranya saranan pendukung pelaksanan tugas pengawasan, pencegahan, pengendalian dan penanganan bahaya bencana kebakaran.
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018. VISI KABUPATEN JAYAWIJAYA : ” Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya Mandiri dan Sejahtera” MISI KABUPATEN JAYAWIJAYA : Sesuai dengan visi “Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya Mandiri dan Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya 2013 – 2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : a.
Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola Pemerintahan yang baik.
b.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya.
c.
Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan hak-hak dasar masyarakat Jayawijaya.
d.
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi local.
e.
Meningkatkan Infrastruktur Daerah.
Jayawijaya yang berkualitas, berbudaya, mandiri dan sehajtera tidak lepas dari terwujudnya penegakan Peraturan – Peraturan yang ada baik yang dikeluarkan Pemerintah maupun Kepala Daerah, dengan terwujudnya penegakan Peraturan – Peraturan yang ada baik yang dikeluarkan Pemerintah maupun Kepala Daerah terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pengendalian bahaya kebakaran maka Kabupaten Jayawijaya akan berkualitas dan berbudaya serta mandiri tentu saja akan sejahtera.
3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Merupakan langkah yang dilakukan dengan mesinergikan antara Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dengan Renstra Provinsi Papua dan Renstra Direktorat Jenderal Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kementerian Dalam Negeri yang dapat dilihap pada tabel berikut : TABEL 3. 1 KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA DAN DIREKTORAT JENDERAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI
No
Indikator Kinerja
Sasaran Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Menurunnya Pelanggaran Perda, Perbub dan Keputusan Bupati
Peningkatan Penegakan Peraturan PerundangUndangan
Peningkatan Penegakan Peraturan PerundangUndangan
2
Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Peningkatan Patroli Rutin
Tercipta Daerah yang Tertib dan Tentram
3
Peningkatan SDM aparat
Terlatihnya Aparatur Satpol PP
Terciptanya Aparat yang Prafesional
4
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai
Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai
Terciptanya Aparat yang Prafesional dan Handal Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Penambahan Anggota Linmas
Penambahan Anggota Linmas
Penambahan Anggota Linmas
Tercapainya SPM Penanggulang Bencana Kebakaran
Tercapainya SPM Penanggulang Bencana Kebakaran
5
6
Peningkatan Peran Anggota Linmas dan Meningkatnya Pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran
Tercapainya SPM Penanggulang Bencana Kebakaran
Sasaran pada Renstra Polisi Pamong Praja Provinsi Papua
Sasaran pada Renstra K/L (5) Peningkatan Penegakan Peraturan PerundangUndangan Tercipta Daerah yang Tertib dan Tentram
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Melaksanakan
kewenangan
Pemerintah
Daerah
dibidang
penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sebagai tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dengan rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Jayawijaya yang mana luas wilayah kabupaten Jayawijaya yang tidak terlalu luas tetapi memiliki jumlah distrik dan kampung/ desa yang banyak mengakibatkan perlunya anggota linmas yang banyak dengan Standar Pelayanan Minimal Nasional disebutkan pada Tahun 2014 anggota linmas 1 (satu) Orang Pada setiap Rukun Tetangga (RT). Kemudian
pemukiman
dalam
satu
wilayah
perlu
adanya
pemerataan, dikarenakan terdapat wilayah yang padat penduduknya dan sempit sehingga bila terjadi bencana kebakaran sangat sulit untuk mengatasinya.
3.5
Penentuan Isu-Isu Strategis Suatu isu strategis bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah pendekatan analisis SWOT, yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Analisis SWOT untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :
3.5.1
Analisis Lingkungan Internal Kekuatan ( Strenghts ) 1.
Dukungan Sumber Daya Manusia dengan jumlah banyak, handal dan Profesional
2.
Anggaran Belanja yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung
3.
Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja:
4.
Dukungan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai, yaitu gedung kantor, peralatan dan perlengkapan gedung kantor
5.
Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, TokohAgama,
Tokoh
Masyarakat
dan
Komponen
Masyarakat lainnya.
Kelemahan ( Weaknesses ) : 1.
Penataan Management Kelembagaan/ Struktur Organisasi sampai ketingkat Distrik.
2.
Kurang selarasnya antara kewenangan, tanggung jawab program pembiayaan serta lokasi dan sasaran.
3.
Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.
3.5.2
Analisis Lingkungan Internal Peluang ( Opportunities ) 1.
Terjalinnya kerjasama dibidang Keamanan dan ketertiban Umum bagi semua pihak.
2.
Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersediayang mengarah pada ketertiban dan keamanan.
3.
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
fungsi
perlindugan masyarakat 4.
Berkembangnya situasi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat
Ancaman ( Threats ) 1.
Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan Nasional yang mengakibatkan Satuan Polisi Pamong praja dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan itu mesti lebih ditingkatkan pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
2.
Semakin
lemahnya
koordinasi
maka
menimbulkan
kesenjangan didalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Daerah. 3.
Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah dan beragamnya karakteristik penduduk dalam menerima kualitas perubahan pembangunan.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya lima tahun ke depan sangat besar. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas)
Peluang terhadap tugas pokok dan fungsi adalah: 1.
Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat, Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
2.
Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global.
3.
Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4.
Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi dilapangan Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu strategis yang dihadapi
meliputi : 1.
Belum optimalnya penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2.
Belum optimalnya dukungan pelayanan terhadap masyarakat tentang pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3.
Belum adanya tenaga PPNS dan Peningkatan kualitas SDM aparatur
4.
Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai
BAB IV VISI,MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi 4.1.1 Visi Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensial menuntun kemana dan apa yang diinginkan diwujudkan organisasi dimasa depan visi harus menarik, menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan misi. Perumusan Visi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya disepakati bersama oleh segenap unsur Visi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah : “ Terwujudnya Supermasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya ”
Dari Visi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Supermasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat diartikan dengan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Jayawijaya.
4.1.2
Misi Misi merupakan gambaran mengenai alasan mengapa suatu organisasi dibentuk dan apa yang seharusnya dilakukan.
Pada
dasarnya misi organisasi memuat tiga hal pokok : (1) TUPOKSI, (2) Tujuan dan (3) Filosofi organisasi.
Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh unsur Satuan Polisi Pamong Praja
dan pihak berkepentingan lainnya dapat
mengenal dan mengetahui peran dan program kerja Bidang serta hasil yang dapat diperoleh dimasa yang akan datang. Berdasarkan definisi misi tersebut diatas, dan untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja, maka dirumuskan Lima (3) misi sebagai berikut :
1.
Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparat yang handal dan profesional serta disiplin
2.
Merumuskan Kebijakan dan Rencana pengembangkan serta menumbuhkan
pertisipasi
masyarakat
dalam
penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dalam
memelihara
ketentraman
dan
ketertiban
serta
penanggulangan bahaya kebakaran. 3.
Melaksanakan mewujudkan
koordinasi ketentraman
dengan dan
unsur
ketertiban
terkait
dalam
serta
bahaya
kebakaran.
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan memuat pernyataan formal mengenai apa yang akan dicapai oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Tujuan startegis ini dinyatakan sejalan dengan misi, yang menggambarkan keinginan yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja secara umum pada lima tahun mendatang. Sedangkan sasaran (target) merupakan gambaran hasil-hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang ingin dicapai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada setiap tahun maupun lima tahun. Sasaran dinyatakan sejalan dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran sebagaimana dideskripsikan berikut ini.
a.
Tujuan : Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dengan Sasaran :
b.
1.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
2.
Meningkatkan Disiplin Aparatur
3.
Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Memadai
Tujuan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan,
Keteriban
umum, Ketentraman Masyarakat dan Bahaya Kebakaran dengan sasaran : 1.
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menjaga Kenyamanan Lingkungan.
2.
Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
c.
Tujuan : Peningkatan Kerjasama dengan POLRI dan TNI dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban dengan sasaran : 1.
Meningkatnya
Penanganan
Pelanggaran
Perundang-Undangan Perda dan Perkada 2.
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman
Peraturan
TABEL 4.1 TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA No
TUJUAN
(1)
(2)
1
Meningkatnya Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya
SASARAN (3) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
2
3
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Keteriban umum dan Ketentraman Masyarakat dan Bahaya Kebakaran
Peningkatan Kerjasama dengan POLRI, TNI dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban
Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam menjaga Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perundang-Undangan, Perda dan Perkada Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman
Ket :**) Indicator SPM, cara perhitungan dapat dilihat pada lampiran
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
INDIKATOR SASARAN
2014
2015
2016
2017
2018
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
41 Orang
114 Orang
100 Orang
100 Orang
50 Orang
-
2 Orang
1 Orang
1 Orang
1 Orang
30 Stel
510 Stel
-
710 Stel
-
-
3 Unit
3 Unit
2 Unit
2 Unit
0,3
0,5
0,5
0,6
0,7
-
2 Kali
2 Kali
2 kali
2 Kali
1.30
2,41
2,90
3,42
5
59.91%
60%
62%
63%
65%
42.86%
45%
50%
55%
60%
1,8
3,61
4,51
5,41
6,31
72.58%
73%
74%
75%
80%
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
Jumlah Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar yang Berseragam Lengkap Jumlah Sarana kerja yang Memadai **) Jumlah Anggota Satpol PP/Linmas terhadap Jumlah RT Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Tindak Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Penyuluhan **) Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran **) Jumlah Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) **) Cakupan Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi **) Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran **) Cakupan Penegakan Perda, Perkada yang ditangani dengan yang dilaporkan **) Jumlah Kelompok Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman
4.3
Strategi dan Kebijakan 4.3.1
Strategi Pemilihan strategi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang bertujuan
untuk
membangun
kekuatan,
mengatasi
kelemahan,
memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman organisasi yang dapat mempengaruhi upaya organisasi bidang ini dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka strategi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya adalah : a.
Diklat Satpol PP, dan PPNS
b.
Pengadaan Sarana dan Prasarana
c.
Pembinaan Pos Kamling dan Penambahan Anggota Satpol PP/ Linmas
d.
Pemberian Informasi kepada Masyarakat tentang pencegahan Kebakaran
dan
Peningkatan
Efektitas
Kinerja
Kebakaran e.
Pelaksanaan Patroli Gabungan Satpol PP Polri dan TNI
f.
Pelaksanaan Patroli Siaga
Pemadam
4.3.2
Kebijakan Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan (ayat 11, pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008) Dengan demikian kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah : a.
Pengembangan
Kualitas
Sumber
Daya
Aparatur
melalui
Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP/ Damkar, Pengadaan Pakaian Dinas serta Penyediaan Sarana Prasarana yang Memadai b.
Menumbuhkan Lingkungan
Kesadaran
dan
Masyarakat
Optimalisasi
akan
Pelayanan
Kenyamanan
Penanggulangan
Bencana Kebakaran c.
Peningkatan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan dan efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mewujudkan ketentraman dan keteriban
TABEL 4.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi :
Terwujudnya Supermasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya”
Misi 1 :
Melaksanakan Peningkatan Kinerja dan Kualitas Sumber Daya Aparat yang Handal, Profesional serta Disiplin
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai
Tujuan
Sasaran
Strategi Diklat Satpol PP, dan PPNS
Pengadaan Saranan dan Prasaran
Strategi
Kebijakan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP/ Damkar, Pengadan Pakaian Dinas serta Penyediaan Sarana Prasarana yang Memadai Kebijakan
Misi 2 :
Merumuskan Kebijakan dan Rencana pengembangkan serta menumbuhkan pertisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bahaya kebakaran Peningkatan Peran Meningkatnya Peran serta Pembinaan Pos Kamling Menumbuhkan Kesadaran serta Masyarakat masyarakat dalam menjaga dan penambahan Masyarakat akan dalam penegakan kenyamanan lingkungan Anggota Satpol PP/ Kenyamanan Lingkungan dan Peraturan Linmas Optimalisasi Pelayanan PerundangPenanggulangan Bencana Peningkatan Pencegahan Pemberian Informasi Undangan, Keteriban dan Penanggulangan Kebakaran kepada Masyarakat umum dan Bencana Kebakaran tentang pencegahan Ketentraman Kebakaran dan Masyarakat dan Peningkatan Efektitas Bahaya Kebakaran Kinerja Pemadam Kebakaran Tujuan Misi 3 :
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta bahaya kebakaran Peningkatan Peningkatnya Penanganan Pelaksanaan Patroli Peningkatan Penanganan Kerjasama dengan Pelanggaran PerundangGabungan Satpol PP Pelanggaran Peraturan POLRI, TNI dalam Undangan, Perda dan Polri dan TNI Perundang - Undangan dan Perkada mewujudkan efektifitas kinerja Satuan ketentraman dan Polisi Pamong Praja Meningkatnya Ketertiban Pelaksanaan Patroli keteriban mewujudkan ketentraman dan dan ketentraman Siaga keteriban
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1
Pengantar Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.
5.2
Rencana Program dan Kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2018 Program dan Kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013 – 2018 dapat dijabarkan melalui tebal berikut :
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA Kinerja
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan Data Capaian pada Tahun Awal Perenca
Kondisi Kinerja pada Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
akhir periode Renstra SKPD
naan (6)
Unit Kerja SKPD Penanggung
Lokasi
jawab
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1
Pengantar Indikator
kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan perpaduan atau merupakan rujukan dari setiap indikator yang dapat terukur yang sejalan atau sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018.
6.2
Indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang mendukung
pada tujuan dan sasaran
RPJMD
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018 Indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten
Jayawijaya Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : a.
Misi 1
:
Meningkatkan
kapasitas
Pemerintah
Daerah
menuju
tatakelola pemerintahan yang baik. Tujuan
:
Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran
:
1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Penanggulangan Bencana Alam
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
1
2
3
4
Indikator
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Jumlah Anggota Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5.34
5.65
8.62
12.06
13.79
17.23
17.23
0.14
2.76
4.14
6.89
10.34
13.79
13.79
6.89
6.89
1.03
1.37
1.73
2.06
2.06
0.33
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Target Capaian Setiap Tahun
b.
Misi 3
:
Meningkatnya Perlindungan Nilai-Nilai Budaya dan HakHak Dasar Masyarakat
Tujuan
:
Menumbuhkan Kehidupan Masyarakat yang harmonis, Damai, Toleransi dan Bermartabat
Sasaran
:
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
TABEL 6.2 INDIKATOR KINERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
1
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/ Kelurahan
2
Penegakan Perda
3
4
5
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Jumlah Demo
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
0.01
0.25
0.55
0.61
1.00
2.00
2.00
67
94
73
90
96
99
99
2
2
3
4
5
6
6
67
94
73
90
96
99
99
8
6
4
3
2
2
2
Target Capaian Setiap Tahun
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya maupun di lingkup Kabupaten Jayawijaya. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”.
2013-2018 : ”
LAMPIRAN
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
-1
-2
-3
-4
-5
Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai
Jumah Sarana kerja yang memadai
Program Administrasi Perkantoran
Presentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk lima Tahun
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Kantor Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
Jumlah ATK Kantor
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Aparatur
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Honor Tenaga Kontak
Kegiatan Rapat-Rapat Jumlah Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah keluar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persensate Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Mobil Patroli Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan rutin Berkala Jumlah Perawatan Kendaran Dinas/ Kendaran Dinas/ Operasional Operasional
Pengadaan Peralatan gedung Kantor
Jumlah Peningkatan Peralatan Gedung Kantor
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Target
Rp (jt)
Target
Rp (jt)
Target
Rp (jt)
Target
Rp (jt)
Target
Rp (jt)
Target
Rp (jt)
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
12,38 %
24,77 %
3 Pos
3 Pos
6 Jenis
6 Jenis
12 Jenis Item ATK
12 Jenis Item ATK
155 Orang
155 Orang
1,383
255 Orang
2,500
305 Orang
2,300
355 Orang
2,760
405 Orang
3,402
130 Orang
130 Orang
1,950
230 Orang
5,520
280 Orang
6,720
330 Orang
7,920
380 Orang
5 Kali Perjalanan
5 Kali Perjalanan
168
6 Kali Perjalanan
200
6 Kali Perjalanan
200
6 Kali Perjalanan
200
6 Kali Perjalanan
21%
21%
3 Unit
3 Unit
5 Unit
5 Unit
9 Jenis
9 Jenis
Tahun 2014
Tahun 2015
3,620.7180
14
74.93
30
324.924
40,97%
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2018
8,407
58,90%
9,406
78,58%
11,135
100%
8 Pos
37
10 Pos
46
12 Pos
55
14 Pos
6 Jenis
100
6 Jenis
100
6 Jenis
150
12 Jenis Item ATK
50
12 Jenis Item ATK
40
12 Jenis Item ATK
50
13,036
Unit Kerja SKPD Penanggungja wab
Lokasi
-19
-20
100%
45,605
64.00
14 Pos
216
Satpol PP
Wamena
6 Jenis
200
6 Jenis
625
Satpol PP
Wamena
12 Jenis Item ATK
50
12 Jenis Item ATK
220
Satpol PP
Wamena
405 Orang
12,345
Satpol PP
Wamena
9,120
380 Orang
31,230
Satpol PP
Wamena
200
30 Kali Perjalanan
968
Satpol PP
Wamena
39.0%
2,000
60.0%
2,150
79.0%
1,500
100%
1,550
100%
7,625
Satpol PP
Wamena
2 Unit
1,500
2 Unit
1,500
1 Unit
750
1 Unit
750
9 Unit
4,500
Satpol PP
Wamena
249.993
8 Unit
400
11 Unit
550
13 Unit
650
15 Unit
800
15 Unit
2,650
Satpol PP
Wamena
74.931
9 Jenis
100
9 Jenis
100
9 Jenis
100
9 Jenis
100
9 Jenis
475
Satpol PP
Wamena
-
-1
Meningkatkan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
-2
-5
-6
-7
Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar yang berseragam lengkap
-3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-4
Jumlah Anggota yang Berseragam Lengkap
2,9%
2,9%
50.22
51,5 %
1,020
-
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Seragam Satpol PP dan Damkar
30 Stel
30 Stel
50.22
510 stel
1,020
-
Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Aparat Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar dan Memahami Peraturan PerundangUndangan
14,9%
14,9 %
56,4%
2,460
92,8%
2,180
96,4%
640
100%
41 Orang
-
-
114 Orang
2,280
100 Orang
2,000
100 Orang
500
0 Kali
-
-
2 Kali
100
2 Kali
100
2 Kali
0 Orang
-
2 Orang
80
2 Orang
80
16,7%
33,4 %
10
50,1 %
40
66, 8 %
1 Dokumen
2 Dokumen
10
2 Dokumen
40
14,4%
28, 8%
20
43,2%
20
1 Dok
Kegiatan Diklat Satpol PP
Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Jumlah Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat Jumlah Anggota Satpol PP yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS
Kegiatan Diklat PPNS
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Perencanaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Untuk 5 Tahun
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Tolak Ukur Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Lima Tahun dan Tahunan
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja
Jumlah Dokumen Renstra dan renja
2 Dok
1 Dok
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Presentase Jumlah Anggota Linmas/ Satpol PP
0,3%
0,3
Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan Lingkungan Masyarakat
Jumlah Anggota Linmas/ Satpol PP
155 Orang
-
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Presentase Penegakan Perda, Perkada 72,5%
72,5%
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah penegakan Perda, Perkada 1 Tahun
1 Tahun
35,29%
35,29%
6 Pos
6 Pos
Meningkatnya Peran serta Jumlah Anggota Satpol PP/ Linmas masyarakat dalam terhadap Jumlah RT menjada kenyamanan
Jumlah Anggota Satpol PP yang Mengikuti Diklat PPNS
-8
-9
-
-
-
-10
-11
-12
-13
-
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
Satpol PP
Wamena
100%
1,420.0
-
-
100%
2,490
710 Stel
1,420.0
-
-
1250 Stel
2,490
640
100%
5,920
50 Orang
500
405 Orang
5,280
Satpol PP
Wamena
100
2 Kali
100
8 Kali
400
Satpol PP
Wamena
1 Orang
40
1 Orang
40
6 Orang
240
Satpol PP
Wamena
40
83,5 %
40
100%
40
100%
170
2 Dokumen
40
2 Dokumen
40
2 Dokumen
40
11 Dokumen
170
Satpol PP
Wamena
30
57,6%
40
72%
40
100%
40
100%
170
30
1 Dok
40
1 Dok
40
2 Dok
40
8 Dok
170
-
0,5
2,400
0,5
1,200
0,6
1,200
0,7
1,200
0,7
6,000
Satpol PP
Wamena
100 Orang
2,400
50 Orang
1,200
50 Orang
1,200
50 Orang
1,200
405 Orang
6,000
Satpol PP
Wamena
73%
1,000
80%
1,000
Satpol PP
Wamena
1 Tahun
1,000
5 Tahun
1,000
Satpol PP
Wamena
64,7
1,000
76,48
400
88,22
400
100
400
100
9,825
Satpol PP
Wamena
5 Pos
1,000
2 Pos
400
2 Pos
400
2 Pos
400
17 Pos
2,200
Satpol PP
Wamena
lingkungan
Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perundang-Undangan, Perda dan atau Perkada
Cakupan Penegakan Perda, Perkada yang ditangani dengan yang dilaporkan
Meningkatkan Ketertiban Jumlah Kelompok Patroli Siaga dan ketentraman Ketertiban dan Ketentraman
Presentase Program Peningkatan Keamanan dan Peningkatan Kenyamanan Lingkungan Keamanan dan kenyamanan Kegiatan Pembangunan Pos Jumlah Pos Patroli Jaga/ Ronda Siaga
-
-
-
-
-1
Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
-2
Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami tindak Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui Penyuluhan
Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran
-3
-4
-5
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Presentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Jumlah Patroli Perkelompok Patroli
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
Presentase Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kabakaran
Cakupan Masyarakat yang Memahami Pencehagan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Peningkatan Cakupan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Luas Wilayah Bahaya kebakaran Manajemen Kebakaran (WMK) Kegiatan Pemetaan Daerah Presntase data Rawan Bencana Kawasan Rawan Bencana
Cakupan Aparat Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar Kualifikasi
Kegiatan Diklat Anggora Pemadam Kebakaran
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK
Pengadaan Mobil Pemadam Jumlah Mobil Kebakaran Pemadam Kebakaran
Presentase Anggota Damkar yang Mengikuti Diklat Damkar
-6
-7
-8
-9
-10
-11
0,2
0,2
2 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
2 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
1,30
1,30
2 Titik Lokasi
-
-
2 Titik Lokasi
1 Pos
-
-
1 Pos
1,000
0 Dok
-
-
1 Dok
750
-
2 Orang
-
-
8 Orang
540
12 Orang
2 Unit
-
0,2
3,625
-
-
-12
-13
0,4
-14
-15
0,5
-16
-17
0,5
-18
-19
-20
0,5
3Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
1,000
5 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
1,000
6 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
1,000
7 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
1,000
7 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
7,625
Satpol PP
Wamena
2,41%
5,390
2,90
2,870
3,42
2,870
5
3,870
5
15,000
Satpol PP
Wamena
100
10 Titik Lokasi
400
Satpol PP
Wamena
2 Unit
100 2 Titik Lokasi
3,000
1 Pos
1 Unit
100 2 Titik Lokasi
1,000
-
270
1,500
1 Pos
-
12 Orang
1 Unit
100 2 Titik Lokasi
1,000
1 Pos
1,000
5 Pos
4,000
Satpol PP
Wamena
-
1 Dok
1,000
2 Dok
1,750
Satpol PP
Wamena
46 Orang
1,350
Satpol PP
Wamena
7 Unit
7,500
Satpol PP
Wamena
270
1,500
12 Orang
1 Unit
270
1,500
TABEL 2.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
URAIAN
-1 Belanja Tidak Langsung
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran
Realisasi
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
92.80%
99.74%
100.00%
100.00%
85.17%
-
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
524,617,785
985,407,418
-
1,713,837,703
-
1,857,323,032
486,864,639
-
30,000,000
982,873,654
-
1,713,826,183
Penyesiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30,000,000
15,000,000
20,000,000
15,800,000
12,000,000
30,000,000
15,000,000
12,070,230
9,857,580
-
100.00%
100.00%
60.35%
62.39%
0.00%
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
34,320,000
100,000,000
166,000,000
146,300,000
-
34,320,000
99,513,000
165,613,677
146,300,000
-
100.00%
99.51%
99.77%
100.00%
#DIV/0!
Penyediaan Makanan dan Minuman
550,000,000
978,437,844
1,604,250,000
1,608,120,000
1,033,200,000
550,000,000
978,437,844
1,604,250,000
1,547,820,000
749,700,000
100.00%
100.00%
100.00%
96.25%
72.56%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
792,000,000
1,296,000,000
1,596,000,000
1,596,000,000
1,995,000,000
792,000,000
1,296,000,000
1,578,000,000
1,596,000,000
1,662,500,000
100.00%
100.00%
98.87%
100.00%
83.33%
80,220,000
167,100,000
200,000,000
116,400,000
100,000,000
80,220,000
167,100,000
174,065,000
116,070,000
61,368,500
100.00%
100.00%
87.03%
99.72%
61.37%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100,000,000
366,000,000
36,180,000
800,000,000
99,200,000
364,400,000
35,788,000
796,500,000
99.20%
99.56%
98.92%
#DIV/0!
99.56%
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100,000,000
-
525,000,000
400,000,000
-
100,000,000
-
-
1,581,918,354
30,000,000
-
-
1,315,629,384
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
-
1,315,629,835
-
524,995,000
274,614,900
-
100.00%
#DIV/0!
100.00%
68.65%
#DIV/0!
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15,000,000
50,000,000
34,800,000
30,000,000
-
15,000,000
34,171,000
34,760,000
-
#DIV/0!
100.00%
68.34%
99.89%
0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
50,000,000
50,000,000
50,000,000
35,000,000
-
50,000,000
40,796,500
49,943,000
-
#DIV/0!
100.00%
81.59%
99.89%
0.00%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
-
100,000,000
106,820,000
165,600,000
94,800,000
-
100,000,000
102,910,000
164,478,470
#DIV/0!
100.00%
96.34%
99.32%
9.00%
Penegakan Peraturan Daerah
-
140,000,000
400,000,000
240,000,000
-
-
140,000,000
400,000,000
240,000,000
#DIV/0!
100.00%
100.00%
100.00%
#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
-
-
1,500,000,000
-
1,497,150,000
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
#DIV/0!
97.85%
Peningkatan kerjasana dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
-
-
-
219,229,000
799,550,000
-
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99.99%
0.00%
-
219,201,000
8,535,000
-
1,465,000,000
PERHITUNGAN BIAYA SPM KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN : JAYAWIJAYA PROVINSI : PAPUA
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan No
1
Pelayanan Dasar
Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
Indikator
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota
Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan Program Pemeliharaan ketentraman masyarakat Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
2
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan Lingkungan Masyarakat Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Program Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan dan Pencegahan bahaya Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kebakaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Program Peningkatan Kesiagaan Rate) dan Pencegahan bahaya Kebakaran
Data Capaian pada Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014 Target
Rp (jt)
Target
72,5%
72,5%
-
73%
500,000,000
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
500,000,000
0,2
0,2
0,5
1,000,000,000
2 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
2 Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
3Kelompok Patroli 3 X Patroli Sehari
1,000,000,000
0,3%
0,3
0,5
2,400,000,000
155 Orang
155 Orang
255 Orang
2,400,000,000
1,30
1,30
2,41%
1,000,000,000
1 Pos
1 Pos
2 Pos
1,000,000,000
71%
71%
73%
750,000,000
-
0,2
3,625,000,000
-
-
-
-
-
Rp (jt)
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan No
Pelayanan Dasar
Indikator
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada Tahun 2014
Tahun 2014 Target
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)
Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Diklat Anggora Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran JUMLAH
-
-
42,14
42,14
9 Orang
9 Orang
0,9%
0,9%
2 Unit
-
Tahun 2015
Rp (jt)
Target -
-
Rp (jt)
50%
750,000,000
76%
900,000,000
16 Orang
900,000,000
3,6
3,000,000,000
2 Unit
3,000,000,000 9,550,000,000
