ii L A K I P K E M E N P O R A

KATA PENGANTAR Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini akan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja. Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (LAKIP Kemenpora) Tahun 2014 adalah Rencana Strategis Kemenpora Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (PK Kemenpora) Tahun 2014 beserta realisasinya. Selama tahun 2014, Kemenpora telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kemenpora ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced score card. Secara umum, selama tahun 2014 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Kemenpora.

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran/kinerja untuk kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (PK Kemenpora) Tahun 2014 beserta realisasinya. Fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau seluruh masyarakat dan jendela informasi bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sebagaimana Penetapan Kinerja tahun 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diambil dari masing-masing sasaran strategis Unit Kerja Eselon Satu. Kunci utama yang sangat menentukan atas keberhasilan capaian ini adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparat Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014. Capaian kinerja tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga guna meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Kegiatan yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 yang dialokasikan di tahun 2014, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpora yang selanjutnya akan lebih rinci diuraikan dalam dokumen LAKIP Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 ini. ii | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................................................................... i Ringkasan Eksekutif........................................................................................................................... ii Daftar Isi............................................................................................................................................ iii Daftar Gambar...................................................................................................................................iv Daftar Grafik......................................................................................................................................iv BAB I Pendahuluan............................................................................................................................ 1 1. Latar Belakang .....................................................................................................................2 2. Tugas dan Wewenang............................................................................................................3 3. Struktur Organisasi................................................................................................................ 3 4. Dasar Hukum..........................................................................................................................5 5. Sistematika Penyajian............................................................................................................5 BAB II Perencanaan Kinerja................................................................................................................6 BAB III Akuntabilitas Kinerja.............................................................................................................. 8 1. Capaian Kinerja..................................................................................................................... 9 2. Realisasi Anggaran.............................................................................................................. 36 3. Kinerja Lainnya.................................................................................................................... 42 BAB IV Penutup ............................................................................................................................... 44 1. Kesimpulan........................................................................................................................ 45 2. Rekomendasi..................................................................................................................... 45 Lampiran: Perjanjian Kinerja Kemenpora Tahun 2014

iii | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Bagan Organisasi Kemenpora........................................................................................4 Gambar 2.1. Peta Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga.......................................................7

DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1. Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2012 dan 2014.....................................................................................................11 Grafik 3.2. Realisasi Anggaran Peningkatan Daya Saing Keolahragaan Tahun 2014........................25 Grafik 3.3. Pagu Anggaran Kemenpora Tahun 2010-2014...............................................................37 Grafik 3.4. Trend Serapan Anggaran Kemenpora Tahun 2010-2014................................................38 Grafik 3.5. Pagu Anggaran dan Realisasi per Eselon I Kemenpora Tahun 2014...............................38 Grafik 3.6. Realisasi Anggaran Kemenpora per Program Tahun 2014 (%)........................................40 Grafik 3.7. Komposisis Realisasi Anggaran Kemenpora per Jenis Belanja Tahun 2014....................40 Grafik 3.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenpora per Jenis Belanja Tahun 2014.......................41

iv | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

e

1|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

1. Latar Belakang Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional di bidang pembentukan karakter dan jati diri bangsa sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014. Kemenpora juga bertanggungjawab atas kemajuan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang pemuda dan olahraga, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup nasional serta lingkup daerah, melalui kegiatan-kegiatan dana dekonsentrasi yang di koordinasikan oleh 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Provinsi se-Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa urusan kepemudaan dan keolahragaan merupakan urusan pemerintahan yang wajib di laksanakan, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintaan daerah sesuai pasal 2 ayat 4 huruf r jo. Pasal 7 ayat 2 huruf h. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda merupakan generasi penerus sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban memfasilitasi upaya-upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka melalui pengembangan pendidikan kepramukaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi, melakukan pendampingan, memberikan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan (termasuk dukungan dana dekonsentrasi bagi kegiatan Kwarda dan Kwarcab), serta melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi pemuda/pembina pramuka. Sementara itu, budaya dan prestasi olahraga perlu dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di mata dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan Keolahragaan Nasional yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sistem Keolahragaan Nasional menyiratkan bahwa pembangunan di bidang keolahragaan mencakup aspek pembudayaan olahraga di masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional/internasional. Masyarakat olahraga juga menaruh harapan besar pada peningkatan prestasi olahraga Indonesia di multievent internasional yang turut mengharumkan nama bangsa, seperti di Olimpiade, Paralympic Games, SEA Games, dan lain-lain. Peningkatan prestasi olahraga tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, KOI, KONI, dan Induk Organisasi Olahraga (PB/PP) yang kegiatan-kegiatannya turut mendapat dukungan APBN melalui DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat kita cermati dari tujuan pembangunan kepemudaan dan tujuan pembangunan keolahragaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 sebagai berikut: 1. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta 2. Melalui pembangunan keolahragaan nasional dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional.

2. Tugas dan Wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemuda dan olahraga. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga. 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, sasaran, dan pertimbangan di bidang tugas fungsinya kepada Presiden.

3. Struktur Organisasi Rincian struktur Eselon I hingga Eselon II berdasarkan gambar di atas, terdiri atas : 1. Menteri, yang terdiri atas seorang Menteri; 2. Sekretariat Kementerian, yang terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Organisasi b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga c. Biro Humas Hukum dan Kepegawaian 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, yang terdiri atas: a. Asdep Peningkatan Sumber Daya Pemuda b. Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda c. Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda d. Asdep Peningkatan Kreatifitas Pemuda e. Asdep Organisasi Kepemudaan 4. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, yang terdiri atas: 3|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

a. Asdep Peningkatan Kepanduan b. Asdep Kepemimpinan Pemuda c. Asdep Kewirausahaan Pemuda d. Asdep Kepeloporan Pemuda e. Asdep Tenaga Kepemudaan 5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, yang terdiri atas: a. Asdep Olaraga Layanan Khusus b. Asdep Olahraga Pendidikan c. Asdep Olahraga Rekreasi d. Asdep Industri Olahraga e. Asdep Sentra Keolahragaan 6. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, yang terdiri atas: a. Asdep Tenaga Keolahragaan b. Asdep Pembibitan Olahragawan c. Asdep Olahraga Prestasi d. Asdep Penerapan Iptek Keolahragaan e. Asdep Organisasi Keolahragaan 7. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, yang terdiri atas: a. Asdep Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan b. Asdep Pengembangan Standarisasi c. Asdep Pengembangan Penghargaan dan Promosi d. Asdep Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan e. Asdep Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora, digambarkan dalam gambar berikut: Gambar 1.1. Bagan Organisasi Kemenpora

MENPORA Staff Ahli: 1. Pengarustamaan Pemuda dan Olahraga 2. Revitalisasi Gerakan Pramuka 3. Sumberdaya Keolahragaan 4. Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga

Deputi Pemberdayaan Pemuda

Deputi Pengembangan Pemuda

Sekretaris Kementerian

Inspektorat

Deputi Pembudayaan Olahraga

Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

Deputi Harmonisasi dan Kemitraan

4|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

4. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenpora Tahun 2014 adalah: a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0022 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014. f. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. g. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Sistematika Penyajian Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2014 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2014. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenpora Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Bab I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan sistematika penyajian. 2. Bab II: Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis Kemenpora 2010-2014, serta arah dan kebijakan Kemenpora Tahun 2014. 3. Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunan sumber daya. 4. Bab IV: Penutup, berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2014 beserta rekomendasinya sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

5|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Target kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja (Key Performance Indicator, disingkat KPI) beserta targetnya, dan Peta Strategi Kemenpora tahun 2013 pada tingkat korporat telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai berikut: a. Perspektif Keberhasilan (Strategic Outcome) b. Perspektif Proses Bisnis (Business Processes) c. Perspektif Sumber Daya dan Aset (Intangible Asset&Resources) Strategi sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut:

Gambar 2.1. Peta Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga

7|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Adapun rincian perencanaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 dapat ditunjukkan pada tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatkan efektifitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan Meningkatnya pengelolaan anggaran yang optimal dan Meningkatnya Kepemudaan yang berdaya saing Meningkatnya peran aktif pramuka yang berkarakter

Meningkatnya keolahragaan yang berdaya saing

Meningkatnya harmonisasi kemitraan dengan stakeholder

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Meningkatkan prestasi olahraga

INDIKATOR KINERJA Jumlah kebijakan/sistem nasional di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang terimplementasi Hasil penilaian evaluasi terhadap 9 area perubahan RB Jumlah layanan data dan informasi

Opini BPK

Indeks pembangunan kepemudaan Terfasilitasinya anggota, pelatih, pamong, instruktur, dan pembina pramuka dalam pendidikan kepramukaan . Tingkat presentasi keolahragaan Indonesia pada berbagai event internasional . Indeks pembangunan keolahragaan

TARGET 20 RPP

65%

PROGRAM Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga

ANGGARAN 235.094.122.000

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

846.093.797.000

5 SISTEM INFORMASI

WTP

65 (SKALA 10-1000) 1000 ORANG

4 Besar Kejuaran Internasional

3 (skala 1-5)

Prosentase realiasi tindak lanjut MOU

100%

Prosentase efektifitas kegiatan kerjasama/kemitraan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan Tingkat kualitas layanan

100%

Peringkat Indonesia pada event olaharaga

5 besar

100%

Total Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014

Program 494.569.600.000 Pembinaan Olahraga Prestasi 1.575.757.519.000

8|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada hasil capaian indikator kinerja outcome dan output yang merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang ada. Penjelasan terkait capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis tersebut akan diuraikan secara jelas pada uraian berikut.

S.1. Kebijakan Di Bidang Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan Capaian terhadap sasaran strategis yang dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 dalam meningkatkan kepemudaan yang berdaya saing dengan indikator berupa capaian berupa jumlah kebijakan/sistem nasional di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang terimplementasi terlihat dalam tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Efektifitas Perumusan Kebijakan di Bidang Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan ANGGARAN YANG INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN DIGUNAKAN Jumlah kebijakan/sistem nasional di 20 RPP 41 Kebijakan 201 % 1.050.000.000 bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang terimplementasi

Untuk tahun 2014, tidak ada RPP yang dapat direalisasikan. Karena secara keseluruhan target RPP terhadap implementasi 3 (tiga) Undang-undang yang memayungi bidang kepemudaan (UU Nomor 40 Tahun 2009), bidang keolahragaan (UU Nomor 3 Tahun 2005) dan kepramukaan (UU Nomor 14 Tahun 2010), sudah terpenuhi pada akhir 2013 yang lalu. Selanjutnya untuk tahun 2014 Kemenpora menyusun peraturan lainnya yang dapat digunakan secara teknis operasional berupa Peraturan Menteri (Permenpora) sebagai pedoman implementasi kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan. Adapun total jumlah kebijakan yang terealisasi di tahun 2014 adalah sebanyak 41 kebijakan yang terdiri dari: a. 12 Permenpora tentang Keolahragaan b. 8 Permenpora tentang Pemuda c. 7 Permenpora tentang Kewenangan Menteri d. 10 Kepmenpora tentang Keolahragaan e. 2 Kepmenpora tentang Pemuda f. 2 Kepmenpora tentang Kewenangan Menteri Jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 hanya diperoleh sebanyak 20 kebijakan yang terdiri dari: a. 1 Permenpora tentang Keolahragaan b. 9 Kepmenpora tentang Keolahragaan c. 2 Permenpora tentang Pemuda d. 7 Permenpora tentang Kewenangan Menteri e. 1 Kepmenpora tentang Kewenangan Menteri

9|L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

S.2. Tata Kelola Pemerintahan Instansi pemerintah yang baik adalah instansi yang dapat menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghasilkan kinerja tertentu dengan ukuran keberhasilan yang pantas. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah sebagai salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional dalam RPJM tahun 2010-2014 merupakan indikasi bahwa perbaikan kondisi birokrasi merupakan pengungkit utama pembangunan. Pendekatan yang dilakukan Kemenpora dalam rangka reformasi birokrasi adalah berdasar kepada grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan roadmap Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014. Adapun capaian terhadap sasaran strategis yang dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan RB dapat ditunjukkan dalam tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Hasil penilaian evaluasi terhadap 9 area perubahan RB

65 %

50,79 %

84,65 %

ANGGARAN YANG DIGUNAKAN 2.090.761.000

Realisasi terhadap capaian sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi RB dengan rincian sebagai berikut: NO A

KOMPONEM PENILAIAN

NILAI MAKSIMAL

NILAI CAPAIAN

% CAPAIAN

PENGUNGKIT

Manajemen Perubahan 5,00 2,92 58,40 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 1,66 33,20 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,68 61,33 Penataan Tata Laksana 5,00 3,21 64,20 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,41 42,73 Penguatan Akuntabilitas 6,00 1,65 27,50 Penguatan Pengawasan 12,00 3,62 30,17 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,51 58,50 Sub Total Komponem Pengungkit 60,00 26,66 44,43 B HASIL Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 11,30 56,50 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 5,60 56,00 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,23 72,30 Sub Total Komponen Hasil 40,00 24,13 60,33 Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 50,79 50,79 Sumber: Surat Wakil Menpan & RB Nomor: B/3470/WMPAN-UPRBN/09/2014 tanggal 22 September 2014

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa capaian terhadap pelaksanaan RB di Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 adalah sebesar 50,79 % dengan kategori CC. Capaian ini 10 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana capaian pelaksanaan RB hanya mencapai 24 % pada tahun 2012, dan 28 % pada tahun 2013. Adapun hasil penilaian pada tahun 2012 dan hingga tahun 2014 dapat ditunjukkan pada gambar berikut: Grafik 3.1. Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2012 dan 2014 13 10

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

22

58

27 30

Penguatan Pengawasan

20

34

27

Penguatan Akuntabilitas

37

10

Penataan Sistem Manajemen SDM

30

Penataan Tata Laksana

30

Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Peraturan Perundang-undangan

21

43 35

0 2014

20 2013

61

32 30 33 32 32 33

Manajemen Perubahan

64

36

40

58 60

80

2012

Sumber: Kemenpan & RB 2012-2013

Dari gambar grafik di atas terlihat bahwa keberhasilan pelaksanaan RB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dan di tahun 2014 keberhasilan ini ditandai dengan telah diperolehnya tunjangan kinerja (Tukin) bagi Kemenpora. Pelaksanaan RB tahun 2014 ini merupakan rangkaian akhir dari implementasi road map RB Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014. Namun implementasi setiap kegiatan tersebut masih perlu dioptimalkan dalam rangka optimalisasi pencapaian amanat 9 (sembilan) area perubahan RB yang pada akhirnya seluruh elemen dilingkungan Kemenpora mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan beban tugas masing-masing hingga tata kelola pemerintah yang baik dapat diwujudkan.

S.3. Peningkatan Layanan Sistem Informasi Peningkatan sistem informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi sasaran yang sangat strategis agar dapat terwujud secara optimal. Hal ini tak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh Kemenpora yaitu untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda, peningkatan pembangunan olahraga, dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kepemimpinan yang berakhlak mulia, mandiri, cerdas, berpartisipasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan takwa. Adapun capaian terhadap sasaran strategis yang dicapai untuk meningkatkan layanan informasi yang responsif dan transparan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

11 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Layanan Sistem Informasi yang Responsif dan Transparan ANGGARAN YANG INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN DIGUNAKAN Jumlah layanan data dan informasi 5 Sistem 5 Sistem 100 % 2.770.595.000 Informasi Informasi

Kegiatan publikasi yang berkaitan dengan kementerian akan dipublikasikan guna memberi informasi kepada masyarakat luas tentang kebijakan, program, dan kegiatan di bidang Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan. Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi yang dicapai pada tahun 2014 terkait dengan jumlah layanan data dan informasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 100 %, yang terdiri dari 5 sistem informasi. Adapun uraian dari kelima sistem informasi tersebut adalah sebagai berikut: a. PORTAL Kementerian Pemuda dan Olahraga Pengelolaan dan penyajian berita PORTAL Kemenpora sejak tahun 2010 ini dimaksudkan untuk keperluan komunikasi publik, serta mendukung penyampaian informasi kepada bangsa Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Diharapkan dengan adanya web ini seluruh masyarakat dan stakeholder dapat mengikuti informasi terkini di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan serta turut serta berperan aktif memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terkait ketiga bidang tersebut diatas. Ekesistensi situs berita PORTAL ini dapat di update setiap harinya melalui www.kemenpora.go.id. b. Aplikasi Geographical Information System (GIS) Penggunaan data yang berbasis spasial (peta) yang terdapat pada aplikasi Geographical Information System (GIS) terus diperbaharui dan dikembangkan oleh Kemenpora sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi data base kepemudaan dan keolahragaan. Adapun untuk tahun 2014 ini beberapa informasi yang dapat diperoleh pada aplikasi GIS ini antara lain yaitu: organisasi kepemudaan, nama atlet, PPLP, capaian prestasi, cabang-cabang olahraga di PPLP, dan lain sebagainya dalam bentuk tampilan spasial (peta).

12 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

c. Majalah Internal Majalah internal yang menjadi kebanggan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Majalah Formula. Majalah yang diterbitkan setiap bulannya ini terbukti efektif mentransfer

berbagai informasi dan kebijakan terutama di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Majalah ini rutin disampaikan ke seluruh unit kerja internal dan eksternal kelembagaan, khususnya stakeholder di daerah. d. Aplikasi Persuratan (Disposisi) Kementerian Pemuda dan Olahraga Para pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2014 sudah mulai diperkenalkan dengan penerapan aplikasi persuratan (disposisi) secara elektonik. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan e-government, dimana seluruh alur persuratan (disposisi) dan penomorannya dilakukan secara online dan sistematis.

e. LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu penerapan atas peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu program ekonomi yang harus diperhatikan secara khusus. Dalam rangka implementasi e–procurement nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa (LPKP) melakukan pembinaan dan pengembangan sitem informasi serta 13 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terhadap pengelola keuangan (BPP dan PPK) dan unit layanan pengadaan (ULP). Di tahun 2014 ini pemanfaatan terhadap LPSE Kemenpora ini sudah sangat optimal ditandai dengan semakin efektifnya proses pengadaan barang/jasa di Kemenpora.

S.4. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Sasaran strategis yang terealisasi pada tahun 2014 terkait optimalisasi pengelolaan anggaran dengan indikator opini BPK ditunjukkan pada tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pengelolaan Anggaran yang Optimal INDIKATOR KINERJA Opini BPK

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

WTP

WDP

83,69 %


Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian untuk tahun 2014 masih sekitar 83,69 % atau jika dikategorikan ke dalam penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Capaian ini masih sama dengan tahun 2011 hingga 2013, dimana Kemenpora tetap mendapat opini WDP, opini WTP juga sempat diperoleh Kemenpora pada tahun 2010. Opini BPK menjadi indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun 2014 ini sebagai salah satu bukti komitmen Kemenpora dalam mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan opini WTP terhadap pengelolaan anggaran di Kemenpora adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan, Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan pimpinan unit kerja dilingkungan ke Kemenpora bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKAK/L kementerian. Kemenpora juga telah bekerjasama dengan pemeriksa/auditor eksternal, yaitu BPKP dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terkait ketercapaian penyajian laporan keuangan secara wajar serta pengelolaan keuangan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal juga dilakukan oleh auditor dalam rangka menjamin: (i) Pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, (ii) Keselamatan/keamanan kekayaan negara yang dikelola, (iii) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (iv) Perolehan dan pemiliharaan data informasi yang handal, pengungkapan data/informasi secara wajar. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kemenpora untuk mencapai opini WTP di tahun 2014 antara lain yaitu: (i) Audit atas kegiatan prioritas Kemenpora, (ii) Audit terhadap pengelolaan APBN, (iii) Audit dana dekosentrasi, (iv) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan.

14 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

S.5. Kepemudaan Yang Berdaya Saing Capaian terhadap sasaran strategis yang dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 dalam meningkatkan kepemudaan yang berdaya saing dengan indikator berupa capaian Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) terlihat dalam tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kepemudaan yang Berdaya Saing INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Indeks Pembangunan Kepemudaan 65 (skala 10-1000) 58

CAPAIAN 89,23 %

Dari target sebesar 65 dari skala penilaian antara 10-100 dapat terealisasi sebesar 58 atau sekitar 89,23 %. Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun lalu telah mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2013 capaian IPP adalah sebesar 57 (skala 10-100). Selama 2 (dua) tahun terakhir ini, Kemenpora telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan kepemudaan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kepemudaan, hal ini terlihat dengan meningkatnya capaian IPP di tahun 2014 ini. Acuan utama dalam perumusan IPP adalah hasil kajian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang terkait dengan Millenium Development Goals, Human Development Index, Youth Development Index, dan Youth Perspective as Human Resources. Indeks hasil perhitungan yang diperoleh dapat menjadi alat analisis dalam mengevaluasi keterlaksanaan pembangunan kepemudaan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan programprogram kepemudaan yang dilaksanakan oleh Kemenpora, serta untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator kepemudaan dalam pelayanan publik. Pengukuran IPP didasarkan pada 4 (empat) dimensi, yang terdiri dari: dimensi pendidikan, kelayakan hidup, kesehatan dan partisipasi pemuda. Pengukuran dilakukan dengan melihat capaian nilai/bobot dari kegiatan kepemudaan yang terkait dengan indikator kinerja bidang kepemudaan. Adapun langkah-langkah perhitungan terhadap capaian IPP tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Penentuan Nilai Aktual Setiap Indikator Capaian Target

N o

Indikator

1

Pendidikan

2

Kelayakan Hidup

3

Kesehatan

Sub Indikator a. Tingkat Melek Huruf (TMH) b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) c. Tingkat Pemuda Miskin (TPM) a. Pengetahuan tentang HIV/AIDS (PHA) b. Angka Harapan Hidup (AHH)

4

Partisipasi Pemuda

Tingkat partisipasi pemuda pada organisasi pemuda/masyarakat (TPP)

Tahun 2012 98,9% 9,67% 8,32% 62,90% 15,24%

Tahun 2013 99,08% 9,84% 14,69% 61,16% 15,24%

20,6%

20,6%

69,87

69,87

78,19%

78,19%

Sumber Data BPS BPS BPS BPS BPS Riskesdas 2013 Riskesdas 2013 BPS

15 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

b. Perhitungan Nilai Indeks Setiap Indikator No 1

2

Pendidikan a. TMH

Tahun 2013 99,08 – 0 = 0,99 100 – 0

b. RLS

9,67 – 0 = 0,64 15 – 0

9,84 – 0 = 0,66 15 – 0

Rekapitulasi

(2/3 x 0,99) + (1/3 x 0,64) = 0,66 + 0,21 = 0,87

(2/3 x 0,99) + (1/3 x 0,66) = 0,66 + 0,22 = 0,88

Kelayakan Hidup a. TPT 8,32 – 0 = 0,08 100 – 0

c. TPM Rekapitulasi Kesehatan a. PHA b. AHH

4

Tahun 2012 98,90 – 0 = 0,99 100 – 0

b. TPAK

3

Perhitungan Nilai Indeks

Jenis Indeks

14,69 – 0 = 0,15 100 – 0

62,90 – 0 = 0,63 100 – 0 15,24 – 0 = 0,15 100 – 0 (0,31 x 0,08) + (0,28 x 0,63) + (0,41 x 0,15) = 0,27

61,16 – 0 = 0,61 100 – 0 15,24 – 0 = 0,15 100 – 0 (0,31 x 0,15) + (0,28 x 0,61) + (0,41 x 0,15) = 0,28

20,6 – 0 = 0,21 100 – 0 69,87 – 25 = 0,75 85 – 25 (½ x 0,21) + (½ x 0,75) = 0,11 + 0,38 = 0,49

20,6 – 0 = 0,21 100 – 0 69,87 – 25 = 0,75 85 – 25 (½ x 0,21) + (½ x 0,75) = 0,49

Rekapitulasi Partisipasi Pemuda TPP 78,19 – 0 = 0,78 100 – 0

78,19 – 0 = 0,78 100 – 0

c. Perhitungan IPP Perhitungan IPP yang dipergunakan selama 2 (dua) tahun terakhir dirumuskan sebagai berikut: IPP = 0,34 (Indeks Pendidikan) + 0,34 (Indeks Kelayakan Hidup + 0,2 (Indeks Kesehatan) + 0,12 (Indeks Partisipasi Pemuda) Sumber: Sukmawijaya, Esa (UI, 2012)

   

 

Dengan penjelasan setiap indikator dan sub indikatornya adalah sebagai berikut: Indeks Pendidikan = 2/3 (indeks Tingkat Melek Huruf) + 1/3 (indeks Rata-rata Lama Sekolah). Indeks Kelayakan Hidup = 0,31 (indeks Tingkat Pengangguran Terbuka) + 0,28 (indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) + 0,41 (indeks Tingkat Pemuda Miskin) Indeks Kesehatan = ½ (indeks Pengetahuan Pemuda tentang HIV/AIDS) + ½ (indeks Angka Harapan Hidup). Indeks Partisipasi Pemuda = tingkat partisipasi pemuda pada organisasi kepemudaan/ kemasyarakatan. Dari rumusan tersebut, maka diperoleh IPP sebesar: IPP Tahun 2012 = (0,34 x 0,87) + (0,34 x 0,27) + (0,2 x 0,49) + (0,12x 0,78) = 0,30 + 0,09 + 0,098 + 0,09 = 0,57 IPP Tahun 2013 = (0,34 x 0,88) + (0,34 x 0,28) + (0,2 x 0,49) + (0,12 x 0,78) = 0,30 + 0,095 + 0,098 + 0,09 = 0,58 16 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Dengan merujuk pada rumusan tingkatan status pada Human Development Index, sebagai tahap akhir pengukuran pembangunan kepemudaan adalah menentukan tingkatan status pembangunan kepemudaan dengan kriteria sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini: Tingkat Status Rendah

Kriteria 1 IPP < 50

Menengah Bawah

50 ≤ IPP < 66

Menengah Atas

66 ≤ IPP < 80

Tinggi

IPP ≥ 80

Sumber : Dimensi MDG’s Tahun 2012 tentang Pembangunan Kepemudaan

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan IPP Indonesia tahun 2012 dan tahun 2013 tersebut, maka terlihat bahwa posisi pembangunan kepemudaan Indonesia pada kedua tahun tersebut masih berada dalam status menengah bawah. Namun demikian terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 1 (satu) satuan, dari angka 57 ke angka 58. Adapun kontribusi nyata Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap peningkatan capaian IPP tersebut selama tahun 2014 melalui implementasi kebijakan di bidang kepemudaan adalah didasarkan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Di mana pembangunan kepemudaan dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan ini berfungsi dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Melalui PASKIBRAKA Nasional Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arahan pembangunan nasional. Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dilaksanakan melalui: pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan pemuda agar mampu mengaktualisasikan perannya di lingkungannya masing-masing (siswa, mahasiswa, dan aktivis organisasi kepemudaan). Salah satu program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan kepemimpinan pemuda adalah melalui Pengembangan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA). Kegiatan Paskibraka memiliki 3 (tiga) kegiatan utama yaitu: Rekrutmen dan Seleksi, Pemusatan Latihan, dan Pelaksananaan Pengibaran Bendera Pusaka. Adapun capaian terhadap sasaran strategis dalam pengembangan potensi kepemimpinan bagi pemuda melalui PASKIBRAKA pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

17 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1. Jumlah peserta yang mampu dan mewakili daerah untuk mengikuti seleksi Nasional Paskibraka 2. Jumlah peserta Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)

136 orang

135 orang

100 %

68 orang

68 orang

100 %


Proses rekrutmen PASKIBRAKA dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai tingkat Nasional. Seleksi Paskibraka merupakan pemilihan Siswa-Siswi Sekolah Menengah Tingkat Atas atau yang sederajat yang pada tanggal 17 Agustus masih duduk di kelas dua, yang akan ditugaskan dalam PASKIBRAKA untuk melaksanakan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di tingkat Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Indonesia.

Beberapa hal yang diujikan dalam proses seleksi adalah terkait dengan penilaian kepemimpinan dan kepribadian, disamping tes kecerdasan (TKA dan TKD) dan kesehatan. Peserta yang tidak lulus seleksi tingkat nasional akan dikembalikan/dipulangkan ke daerahnya satu hari usai seleksi. Setelah proses seleksi selesai dilanjutkan dengan pemusatan pelatihan PASKIBRAKA. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRAKA dilaksanakan di Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Nasional. Pelaksanaan pengibaran bendera pusaka merah putih ditingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014 di Istana Negara. 18 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Dalam Pelatihan PASKIBRAKA Nasional, para peserta tidak hanya mendapat pelajaran baris berbaris, tetapi juga beberapa materi pelatihan yang meliputi: cinta tanah air, etika, sejarah, kepemimpinan dan kedisiplinan. Dengan para pengajar yang berkompeten di bidangnya yaitu dari akademisi, militer, pemerintahan, dan aktifis muda lainnya yang diharapkan mampu menginspirasi dan memberi pengetahuan yang bermanfaat bagi bekal para peserta di masa mendatang. Pada tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya juga dilaksanakan Program Duta Belia dimana Kemenpora membawa seluruh anggota PASKIBRAKA berkunjung ke Jepang. Jepang dipilih agar PASKIBRAKA dapat belajar

bagaimana cara Jepang membangun negaranya hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan pusat pengembangan teknologi dunia. Setelah melakukan rangkaian tugas dan kegiatan dalam PASKIBRAKA, maka para peserta akan menjadi purnaPASKIBRAKA yang diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang diperolehnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya di masyarakat. Serta mampu berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan berkontribusi dalam peningkatan indeks pendidikan dan pengetahuan secara luas di masyarakat. b. Peningkatan Kelayakan Hidup Pemuda Melalui Pengembangan Kewirausahaan Dalam upaya pengembangan potensi kewirausahaan pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 telah melakukan berbagai program/kegiatan antara lain yaitu: Pelatihan Pengembangan Karakter Wirausaha dan Keterampilan Membaca Peluang Bisnis, TOT Penggerak Kewirausahaan Muda (Inkubator), Pelatihan Teknis Manajemen Usaha, Perdagangan Internasional dan Pemasaran, Dukungan Partisipasi Wirausaha Muda pada Tingkat Nasional dan Internasional, Bimbingan Teknis Pengembangan Kebijakan dan Program Kewirausahaan Pemuda, Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda, Pemilihan Wirausaha Muda Pemuda dan Penggerak Wirausaha Berprestasi, serta Perumusan Kebijakan Kewirausahaan. Adapun sasaran strategis yang dicapai melalui kewirausahaan pemuda adalah sebagai berikut: 19 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

SASARAN STRATEGIS Pengembangan Kewirausahaan Pemuda INDIKATOR KINERJA Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

4000

5239

130,98 %

22.574.610.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi yang dicapai dalam pengembangan kewirausahaan pemuda pada tahun 2014 melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat drastis, di mana jumlah pemuda kader yang berhasil difasilitasi adalah sebanyak 2800 pemuda dari total 3000 pemuda yang ditargetkan dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 17.531.140.000,-. Hal ini terjadi antara lain karena: (i) Semakin aktifnya forum kewirausahaan pemuda pusat dan daerah, (ii) Terealisasinya sosialisasi kebijakan melalui berbagai kegiatan di daerah serta (iii) Meningkatnya jumlah wirausaha muda dari berbagai daerah. Demi mengamankan keberhasilan pengembangan kewirausahaan pemuda ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyusun berbagai kebijakan di bidang kewirausahaan yang dapat digunakan secara kontinyu dan berkesinambungan, diantara implementasi kebijakan tersebut yaitu dengan dibentuknya Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang diharapkan dapat membantu para wirausaha muda baru yang belum memiliki kemampuan untuk memperoleh tambahan modal dari perbankkan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah kader wirausaha muda oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga salah satunya adalah dengan memfasilitasi LPKP dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda dan menyusun pelaksana organisasi, LPKP di pusat dan daerah. Dukungan fasilitasi bagi wirausaha muda, kelompok/sentra wirausaha muda dan kerjasama inkubasi bisnis dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana stimulus kepada wirausaha muda untuk merintis dan mengembangkan usaha mereka dan bertujuan untuk mendukung wirausaha muda pra-pengusaha yang ditumbuhkan jiwa kewirausahaannya dan memiliki peluang usaha yang prospektif agar mereka dapat memulai dan mengembangkan usahanya, dan selama tahun 2014, sebanyak 80 lembaga/organisasi telah berhasil dibantu dalam kegiatan ini. Melalui pengembangan kewirausahaan pemuda ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IPP, terutama dari aspek kelayakan hidup pemuda.

20 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

c. Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Melalui Pengembangan Kepeloporan Pemuda Kontribusi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan peran aktif pemuda terkait dengan capaian IPP tahun 2014 adalah dengan pengembangan potensi kepeloporan pemuda yang dilaksanakan melalui optimalisasi program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3). Pemuda sebagai pelopor dalam program PSP-3 merupakan salah satu aset pendorong percepatan pembangunan yang diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja produktif dan inovatif serta mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Adapun sasaran strategis dari pengembangan kepeloporan pemuda ini adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Bidang Kepeloporan Pemuda ANGGARAN YANG INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN DIGUNAKAN Jumlah Sarjana Kader Penggerak 1719 orang 1416 orang 82,32 % 46.562.402.000 Pembangunan di Perdesaan

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian terhadap jumlah sarjana kader penggerak pembangunan di perdesaan adalah sebesar 82.32 %. Namun hal ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013, dimana hanya 800 orang yang terfasilitasi dari jumlah total 1000 orang yang ditargetkan. Adapun kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:  Adanya peserta PSP3 yang diterima sebagai CPNS;  Alasan kesehatan;  Ketidaksiapan peserta yang ditempatkan di daerah tertentu;  Setelah program ini berjalan, ada beberapa peserta yang menikah sehingga harus didiskualifikasi. Melalui program PSP3 hingga berjalan 24 angkatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah banyak menciptakan pemuda-pemuda yang berprestasi. Program PSP3 merupakan salah satu program strategis yang mempunyai dampak berganda (multiple effect), yaitu: efek pembangunan daerah, efek pembagunan ekonomi, dan efek ketenagakerjaan. PSP-3 bertujuan untuk memfasilitasi pemuda berpendidikan Sarjana dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap dan keterampilan untuk menggerakkan pembangunan di pedesaan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan pedesaan dan menggerakan potensi sumberdaya masyarakat. Beberapa fokus pelaksanaan program PSP3 antara lain yaitu:  Berbasis pemuda;  Adanya kemandirian;  Berorientasi pada pemanfaatan dan peningkatan aset ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan;  Orientasi pengembangan pada wilayah pedesaan melalui sektor-sektor pertanian sebagai pintu masuk pengembangan industri, perdagangan dan jasa;  Keberlanjutan (sustainability). Dalam program PSP3, para peserta memperoleh hak berupa biaya hidup setiap bulannya selama 24 bulan (2 tahun) dan peserta diwajibkan membuat laporan mingguan/bulanan secara berkala kepada Pengelola Program di Tingkat Provinsi maupun Pusat. Keberhasilan peserta PSP3 sebagai peserta program diukur dari sejauh mana kemampuan peserta dalam mengelola kegiatan, baik dari aspek sosial maupun peningkatan keberhasilan ekonomi produktif masyarakatnya. Dukungan dan fasilitasi bagi peserta yang telah melakukan rintisan program diberikan bantuan modal 21 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

awal yang diberikan sebesar Rp 5.000.000,- di pertengahan tahun pertama, untuk pengembangan program selanjutnya diberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- yang diberikan di akhir tahun pertama. Kemudian dia akhir tahun kedua sebelum program berakhir kembali diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-. Dengan dukungan tersebut diharapkan agar peserta dapat lebih kreatif melakukan berbagai upaya bersama warga setempat sesuai kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan. d. Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Organisasi Kepemudaan/Masyarakat Salah satu upaya untuk mengurangi berbagai permasalahan pemuda sebagai dampak modernisasi dan globalisasi yang akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan pemuda, seperti tingginya tingkat penyalahgunaan Narkoba, meningkatnya penderita HIV/AIDS, tawuran pelajar, meningkatnya tingkat kriminalitas dan premanisme, serta ancaman disintegrasi di kalangan pemuda, adalah dengan memberikan ruang kepada pemuda untuk mereka berekspresi, melakukan pengembangan diri dan wawasan. Salah satunya yaitu melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan yang secara rutin telah difasilitasi oleh Kemenpora. Adapun sasaran strategis yang terealisasi dalam upaya peningkatan fasilitasi Organisasi Kepemudaan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 ditunjukkan dalam tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Fasilitasi Organisasi Kepelajaran, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan dalam Memenuhi Standar Minimal Organisasi Kepemudaan ANGGARAN YANG INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN DIGUNAKAN 1. Jumlah peserta pelatihan peningkatan 400 orang 475 orang 118,75 % 3.097.410.000 mutu pengelolaan organisasi kepemudaan Tk. Nasional dan Regional 2. Jumlah organisasi kepemudaan 429 OKP 348 OKP 81,11 % 16.410.907.000 penerima fasilitasi 3. Jumlah peserta pelatihan manajemen 175 orang 175 orang 100 % 1.702.288.000 organisasi kemahasiswaan

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian terhadap sasaran strategis yang ditargetkan oleh Kemenpora sangatlah baik dengan kisaran 80 % hingga 100 %. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013, yang hanya memfasilitasi sebanyak 300 orang dan 239 OKP. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya fasilitasi ini antara lain yaitu lebih kepada permasalahan koordinasi antara pusat dan daerah, dimana sering kali terjadi minimnya sosialisasi program yang akan diselenggarakan oleh pusat oleh daerah, sehingga jumlah peserta maupun OKP yang mendaftar kurang dari target

yang diinginkan dan kriteria yang diharapkan pun menjadi terbatas.

22 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

S.6. Peningkatan Peran Aktif Pemuda dalam Kepramukaan Sasaran strategis yang dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan peran aktif pemuda dalam bidang kepramukaan pada tahun 2014 dapat ditunjukkan pada tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Bidang Kepramukaan ANGGARAN YANG INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN DIGUNAKAN Jumlah anggota Pramuka dan pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan 1500 orang 3400 orang 226 % 50.467.666.902 kepramukaan

Tujuan fasilitasi Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap Pramuka terutama adalah untuk membentuk karakter bangsa, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan meningkatkan kerampilan. Pada tahun 2014, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat amanat untuk memfasilitasi 1500 pemuda, anggota, pelatih, pamong, instruktur, dan pembina Pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Dari 1500 orang yang ditargetkan, berhasil direalisasikan sebanyak 3400 orang. Besarnya capaian realiasasi ini disebabkan oleh besarnya antusias pemuda untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Pramuka di berbagai tingkatan. Selain itu, semakin membaiknya koordinasi dengan Kwarnas dalam mendukung kegiatan kepramukaan juga memberikan peran terhadap capaian ini. Kegiatan Pramuka menjadi pilihan tepat untuk mengurangi rusaknya generasi muda saat ini seperti tawuran pelajar, seks bebas, bahkan perbuatan kriminalitas. Oleh karena itu tahun 2013 Pemerintah dalam hal ini Kemenpora bersama Kwarnas telah menjadikan pendidikan kepramukaan untuk masuk dalam kurikulum wajib ekskul di sekolah-sekolah. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban memfasilitasi upaya-upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka melalui pengembangan pendidikan kepramukaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi, melakukan pendampingan, memberikan sumber daya manusia dan pendanaan dari tingkat pusat (Kwarnas) sampai kab/kota (Kwarda dan Kwarcap) serta melaksanakan pendidikan pelatihan bagi pembina Pramuka. 23 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

S.7. Peningkatan Daya Saing Keolahragaan Sasaran strategis yang telah dicapai pada tahun 2014 dalam meningkatkan daya saing keolahragaan melalui program kepemudaan dan keolahragaan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Keolahragaan yang Berdaya saing INDIKATOR KINERJA  Tingkat prestasi keolahragaan Indonesia pada berbagai event internasional

 Indeks pembangunan keolahragaan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

4 besar skala internasional

a. Asian Games di Korsel peringkat 17 b. Asian Paragames di Korsel peringkat 9 c. ASEAN Paragames di Myanmar peringkat 1 d. Asian Beach Games di Thailand peringkat 7 1 (satu)

29.41 %

3 (skala 1-5)


55.56 % 100 % 71, 43 % 33 %

Tingkat prestasi keolahragaan Indonesia pada berbagai event internasional untuk tahun 2014 ini belum mencapai harapan sepenuhnya, karena dari 4 (empat) event internasional yang diikuti oleh Indonesia hanya 1 (satu) yang berhasil memenuhi target, yaitu pada event ASEAN Paragames yang terlangsung di Myanmar, di mana Indonesia berhasil menjadi juara umum. Penjelasan selanjutnya untuk pencapaian prestasi olahraga ini akan lebih rinci dibahas pada sasaran strategis 10 (S.10). Sedangkan pada sasaran strategis 7 (S.7) ini akan lebih dibahas terkait dengan program/kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian prestasi tersebut yang termasuk ke dalam program kepemudaan dan keolahragaan dalam mata anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014. Dalam rangka mencapai prestasi olahraga pada tingkatan 4 (empat) besar internasional, pada tahun 2014 pemerintah melalui Kemenpora telah mengalokasikan berbagai kegiatan yang dimasukkan ke dalam program kepemudaan dan keolahragaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 629.412.200.000,-. Untuk selanjutnya, ketercapaian terhadap realisasi anggaran peningkatan daya saing keolahragaan akan digambarkan dalam gambar 3.2. Realisasi Anggaran Peningkatan Daya Saing Keolahragaan Tahun 2014. Di mana pada gambar tersebut terlihat bahwa realisasi terbesar adalah terdapat pada program pengembangan sentra keolahragaan sekitar 132 miliar diikuti dengan program pembibitan olahragawan yang mencapai 118 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian terhadap prestasi pada tahun 2014 sangat didukung terutama oleh kedua program tersebut. Sehingga untuk selanjutnya dalam rangka peningkatan prestasi olahraga Indonesia, pemerintah melalui Kemenpora tinggal memperkuat dukungan dari sisi anggaran pada kesepuluh program lainnya, terutama di bidang peningkatan Iptek dan kesehatan olahraga.

24 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Grafik 3.2. Realisasi Anggaran Peningkatan Daya Saing Keolahragaan Tahun 2014 Pengembangan tenaga keolahragaan Peningkatan pembibitan olahragawan Peningkatan penerapan Iptek olahraga Peningkatan pelayanan Iptek & Kesor Pengembangan standarisasi pengembangan promosi dan… Peningkatan prasarana dan sarana… Pengembangan sentra keolahragaan Pengembangan olahraga rekreasi Pengembangan Olahraga pendidikan Pengembangan Olahraga Layanan… Pelayanan peningkatan pelayanan… 0 Realisasi

100.000 Pagu

200.000 Millions

Indeks Pembangunan Keolahragaan (IPK) atau Sport Development Index (SDI) mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan berdasarkan 4 (empat) dimensi yaitu Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran, dan Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga terdiri atas 3 (tiga) domain yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Dimensi Partisipasi dan Ruang Terbuka diperoleh berdasarkan data UKP4 dengan indikator Jumlah Ruang Terbuka (Ruang Terbuka) dan Jumlah Partisipasi Pemuda yang mengikuti Olahraga Massal (Partispasi). Sedangkan dimensi Kebugaran dan SDM diperoleh berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Angka-angka yang akan dihitung tidak bersifat statis karena adanya pasang surut yang diakibatkan faktor eksternal misalkan sedikitinya jumlah ruang terbuka yang disediakan olah pemerintah dan lain sebagainya, data yang diambil adalah data awal tahun 2014. Kebugaran dan tingkat partisipasi yang tinggi muncul sebagai akibat ketersediaan ruang terbuka dan SDM keolahragaan yang memadai. Dimensi partisipasi merujuk pada banyaknya anggota masyarakat suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga. Dimensi ruang terbuka merujuk pada luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi sejumlah orang (masyarakat) dalam bentuk lahan dan/atau bangunan. Ruang terbuka ditentukan berdasarkan kriteria: (i) Digunakan untuk kegiatan berolahraga, (ii) Sengaja dirancang untuk kegiatan berolahraga, dan (iii) Dapat diakses oleh masyarakat luas. Dimensi kebugaran jasmani merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktifitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, adapun dimensi SDM merujuk pada jumlah pelatih olahraga, guru Penjaskes dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah. Pengkuran IPK dilakukan oleh Kemenpora untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator pembangunan keolahragaan dalam memajukan tingkat prestasi olahraga nasional. Kegiatannya adalah dengan melakukan pengukuran ilmiah terhadap 4 (empat) dimensi yang terdiri dari dimensi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran, dan Sumber Daya Manusia dengan masingmasing indikator dan sub indikator penunjangnya. Pengukuran dilakukan dengan melihat capaian nilai/bobot dari kegiatan keolahragaan yang terkait dengan indikator kinerja bidang keolahragaan

25 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

dengan memperhatikan sejumlah kegiatan pembudayaan olahraga dan tingkat prestasi olahraga nasional. Manfaat IPK adalah sebagai bahan masukan bagi organisasi/instansi olahraga dan masyarakat untuk mempersiapkan upaya-upaya pembangunan keolahragaan yang efektif pada wilayah/layanan yang kurang maju pada bidang keolahragaan. Untuk perhitungan IPK dapat dihitung menggunakan perumusan sebagai berikut: IPK

= ¼ (indeks partisipasi) + ¼ (indeks ruang terbuka) + ¼ (indeks kebugaran) + ¼ (indeks SDM) = ¼ ( 0,520) + ¼ (0.107) + ¼ (0.0920) + ¼ (0.693) = 0.130 + 0.027 + 0.230 + 0.173 = 0.56

Dari hasil di atas diperoleh bahwa IPK untuk tahun 2014 adalah sebesar 0.56 (nilai norma SDI) atau dalam skala IKU bernilai 1, nilai Indeks tersebut masuk ke dalam kategori rendah, kategori tersebut berdasarkan pada norma SDI (tahun 2008) sebagai berikut: No

Tingkatan Status

1.

Rendah

2.

Menengah

3.

Tinggi

Norma SDI

Skala IKU

0 – 0,499

0 – 2.499

0,500 – 0,799

2.5 – 3.99

0,800 – 1

4–5

Seperti pada tahun 2013, IPK tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. dengan capaian pada skala 1 (satu) dengan realisasi capaiannya sebesar 33 %.

S.8. Harmonisasi Kemitraan dengan Stakeholder Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga , tidak terlepas dari peran stakeholder yang juga aktif dalam pengembangan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Oleh karena itu, Kemenpora berkomitmen untuk terus meningkatkan harmonisasi kemitraan dengan para stakeholder yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya implementasi terhadap pengembangan kemitraan dengan stakeholder dalam bentuk tindak lanjut MoU (Memorandum of Understanding) dalam sasaran strategis yang ingin dicapai Kemenpora pada tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan dengan Stakeholder INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

 Prosentase realisasi tindak lanjut MoU  Prosentase efektifitas kegiatan kerjasama/kemitraan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan

100 % 100 %

67 % 80 %

67 % 80 %


26 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 Kemenpora telah merealisasikan tindak lanjut terhadap MoU yang telah ditandatangani dan disahkan pada tahun 2014 dalah sebesar 67 % atau sebanyak 12 MoU dari total 18 MoU yang ditargetkan baik dalam maupun luar negeri. Adapun MoU yang telah ditindaklanjuti dalam antara lain yaitu: MoU dengan Kuba, MoU dengan Fiji, MoU

dengan Timor Leste, MoU dengan TNI AL, MoU dengan Kemenkominfo, dan lain sebagainya. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dimana hanya terdapat 3 MoU luar negeri dan 8 MoU dengan kementerian/lembaga di dalam negeri, sehingga total kerjasama yang disahkan dalam bentuk MoU oleh Kemenpora pada tahun 2013 adalah sebanyak 11 MoU. Seluruh MoU ini kemudian telah ditindaklanjuti dalam berbagai implementasi nyata, seperti pelatihan dan pendidikan, kunjungan delegasi, pertukaran tenaga ahli, dan bentuk kerjasama lainnya. Bentuk dari tindak lanjut MoU tersebut antara lain diimplementasikan kedalam 2 (dua) sasaran utama, antara lain yaitu berupa: (i) Koordinasi kemitraan kepemudaan dan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat, antar tingkat pemerintahan, serta hubungan luar negeri, (ii) Koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat pemerintahan. Kerjasama di dalam negeri dengan beberapa lembaga dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan sehingga dapat terkoordinasi dan berjalan lancar. Sedangkan rintisan kerjasama di luar negeri akan membuka kesempatan yang luas bagi para pemuda Indonesia untuk berbagi dan bertukar pengalaman dalam hal budaya, pengetahuan, manajemen, program pengembangan kualitas hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya efektifitas kerjasama dan kemitraan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga diukur dari penilaian personal dan kelembagaan dari para pelaku dan penerima dampak dari kerjasama tersebut, antara lain adalah para pelajar dan pemuda, atlet dan pelatih olahraga, pembina Pramuka, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan penilaian tersebut diperoleh efektifitas dari kerjasama tersebut baru mencapai sekitar 80 %. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan implementasi di jajaran unit teknis pelaksana kerjasama yang masih mengalami beberapa kendala, terutama dalam perumusan perjanjian kerjasama. Salah satu kegiatan yang diimplementasikan dari kerjasama ini adalah pertukaran pemuda dan pertukaran pelajar, antara lain yaitu: Pertukaran Pemuda Indonesia-India, Pertukaran Pemuda 27 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Indonesia-Malaysia, Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea Selatan, Pertukaran Pemuda IndonesiaAustralia, dan Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada. Kerjasama internasional khususnya di bidang pemuda dan olahraga terus menjadi perhatian Kementerian Pemuda dan Olahraga terutama di era pasar bebas yang mulai bergulir di tahun 2015. Kerjasama tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi peningkatan kualitas pemuda dan olahraga masing-masing negara yang terlibat. Sehubungan dengan itu, adanya kerjasama antara Indonesua dengan berbagai negara baik pada bidang pemuda maupun olahraga yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tersebut.

S.9. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Bagi Masyarakat Sasaran strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 dapat ditunjukkan dalam tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Kerja Mandiri yang Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat INDIKATOR KINERJA Tingkat kualitas layanan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100 %

92 %

92 %


Tingkat kualitas layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 ini diukur pada pelayanan yang berada di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) dan Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahragan Nasional (PPITKON). Adapun untuk capaiannya untuk tahun 2014 sebagaimana terdapat pada tabel di atas adalah sebesar 92 %. Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami sefikit peningkatan sebesar 1 %. Pengukuran dilakukan dengan melakukan survei kepuasan pelanggan berupa kuesioner yang diberikan kepada penerima layanan. Kuesioner ini selanjutnya direkap dan ditindaklanjuti setiap bulannya, sehingga diperoleh hasil penilaian layanan sebagaimana tertera pada tabel berikut: Periode 2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

Sasaran/Target Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Tingkat Kepuasan pelanggan thd pelayanan Rata-rata Tingkat Kepuasan

Ketercapaian 82 % 82 % 85 % 90 % 92 % 92 % 93 % 95 % 95 % 96 % 98 % 100 % 92 %

28 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Adapun kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik yang berada di PPPON pada tahun 2014 antara lain yaitu: a. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepemudaan, terdiri dari:  Pelatihan Pengembangan Diri Pemuda Indonesia = 260 orang Pelatihan Pengembangan Diri Pemuda Indonesia diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2014, dengan peserta permuda, siswa berpestasi dan perwakilan mahasiswa sebanyak 260 orang yang berasal dari Seluruh Indonesia.

 Pelatihan Pemantapan Kader Pemimpin Muda Yang Berkarakter Tingkat Nasional Tahun 2014 = 500 orang Pelatihan Pemantapan Kader Pemimpin Muda Yang Berkarakter Tingkat Nasional Tahun 2014, diselenggarakan pada tanggal 3 s.d 5 November 2014, dengan peserta permuda, siswa berpestasi dan perwakilan mahasiswa sebanyak 500 orang yang berasal dari Seluruh Indonesia. Kegiatan ini bekerjasama dengan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kemendikbud RI. b. Fasilitasi Pelaksanaan Sentra Pemberdayaan Pemuda Tingkat Nasional  Coaching Clinic Cheerleader Pemuda Indonesia = 102 orang

Coaching Clinic Cheerleader Pemuda Indonesia diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 13 Maret 2014, dengan peserta sebanyak 102 orang yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Jabodetabek. Kegiatan ini bekerjasama dengan Forum Cheerleader Indonesia sebagai Narasumber.  Pelatihan Bermusik Bagi Pemuda Indonesia = 102 orang Pelatihan Bermusik Bagi Pemuda Indonesia diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 11 Maret 2014, dengan peserta sebanyak 102 orang yang berasal dari Jabodetabek. Kegiatan ini bekerjasama dengan Asosiasi Musik Indi dan Insitut Kesenian Jakarta. 29 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

 Coaching Clinic Penyelenggaraan Pameran Foto dan Lukisan = 102 orang Coaching Clinic Penyelenggaraan Pameran Foto dan Lukisan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2014, dengan peserta sebanyak 102 orang yang berasal dari Jabodetabek. Kegiatan ini bekerjasama dengan Insitut Kesenian Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini ditutup dengan pameran poto hasil peserta kegiatan tersebut.

 Pelatihan Penyadaran Bahaya Destruktif Pornografi Berbasis Web = 120 orang

Pelatihan Penyadaran Bahaya Destruktif Pornografi berbasis Web diselenggarakan pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2014, dengan peserta terdiri dari siswa, mahasiswa, guru muda, santri sebanyak 120 orang yang berasal dari 34 propinsi. Kegiatan ini bekerjasama Badan Narkotika Nasional.

30 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

 Pelatihan Penyadaran Bahaya Destruktif Pornografi Berbasis Animasi= 120 Orang Pelatihan Penyadaran Bahaya Destruktif Pornografi berbasis Animasi diselenggarakan pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2014, dengan peserta terdiri dari siswa, mahasiswa, guru muda, santri sebanyak 120 orang yang berasal dari 34 propinsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.

 Pelatihan Cipta Lagu Cinta Tanah Air Bagi Pemuda Tingkat Nasional = 150 orang Pelatihan Pelatihan Cipta Lagu Nasionalisme Tingkat Nasional diselenggarakan pada tanggal 12 s.d 16 Desember 2014, dengan peserta terdiri para pemuda150 orang yang berasal dari 34 propinsi. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pelatihan Cipta Lagu Cinta Tanah Air Bagi Pemuda Tingkat Nasional Tahun 2014.

c. Fasilitasi Pendidikan Dan Pelatihan di Bidang Keolahragaan = 5000 orang Pelatihan Pengembangan Diri Pemuda Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2014, dengan peserta pemuda, pelajar berpestasi dan perwakilan mahasiswa sebanyak 5000 orang yang berasal dari Seluruh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan dalam memasyakatkan olahraga lompat tali bekerjasama dengan ALTI ( Asosiasi Lompat Tali Indonesia)

31 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Sedangkan untuk pelayanan publik yang berada di PPITKON pada tahun 2014 antara lain yaitu: a. Bimbingan Teknis Tenaga Medis PB/Club/PPLP dan P3K Kesehatan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan performa atlet menuju prestasi yang maksimal karena kesehatan sangat menunjang atlet dalam mencapai kondisi fisik yang maksimal. Deteksi cedera dini dan penanganan cedera yang baik akan mencegah cedera tersebut menjadi lebih parah serta akan mempercepat proses pemulihan cedera. Dengan demikian atlet akan lebih cepat kembali ke performa semula (return to play). Seiring perkembangan waktu, banyak terjadi perubahan dalam tatalaksana dan pemeriksaan pada cedera. Akan tetapi sayangnya tidak semua tenaga medis yang ada pada Pengurus Besar (PB) cabang olahraga, klub olahraga dan PPLP telah memiliki pengetahuan yang terkini mengenai hal tersebut. PP-ITKON sebagai lembaga pelayanan publik yang bertugas melaksanakan pengembangan IPTEK di bidang olahraga dan kesehatan olahraga, turut serta dalam upaya memperbarui pengetahuan tenaga medis dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknik (Bintek) Tenaga Medis Pengurus Besar (PB) cabang olahraga, Club Olahraga dan PPLP. b. Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesehatan yang baik, maka seseorang dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Banyak orang memiliki berbagai keluhan kesehatan akibat tidak memperdulikan kesehatan tubuhnya baik itu keluhan yang ringan hingga keluhan yang berat seperti: kegemukan, diabetes, penyakit jantung, masalah pencernaan, dan sebagainya. PPITKON sebagai lembaga yang salah satu fungsinya untuk menangani kesehatan kepada para stakeholder-nya berusaha untuk menjaga status kesehatan para stakeholdernya, salah satunya karyawan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Salah satu cara preventif dalam penanganan kesehatan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan. Dengan demikian diharapkan bahwa status kesehatan karyawan dapat diketahui dan bila ada gangguan kesehatan maka dapat ditangani dengan tepat.

32 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

c. Tes Dan Analisa Kesehatan, Kebugaran Dan Kapasitas Fisik PPITKON adalah suatu lembaga yang secara fungsional bertugas melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga dan kesehatan olahraga. Dalam upaya pencapaian prestasi, banyak faktor yang mempengaruhi atlet, diantaranya adalah kondisi kesehatan, antropometri dan kebugaran jasmani. Dengan kondisi yang baik maka atlet dapat memberikan performa yang maksimal saat bertanding. Akan tetapi banyak daerah yang belum menyadari pentingnya hal tersebut. Oleh karenanya, PPITKON memberikan pelayanan berupa tes dan analisa kesehatan, kebugaran dan kapasitas fisik kepada para olahragawan daerah terutama bagi olahragawan usia muda yang bernaung di bawah PPLP. Pengetesan yang dilaksanakan kepada atlet antara lain tes kesehatan (EKG, tekanan darah, visus mata, dan hemoglobin darah), tes antropometri dan kapasitas fisik (berat badan, tinggi badan, tinggi duduk, lemak tubuh, dan komposisi tubuh) serta tes kebugaran (push up, sit up, kelenturan, kekuatan otot, dan bleep test). Hasil tes tersebut kemudian dianalisa untuk kemudia diserahkan kepada pengurus PPLP sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan atlet ke depannya. Untuk mutu pelayanan yang telah dilakukan oleh PPITKON ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan prestasi yang mumpuni, yaitu dengan diperolehnya ISO 9001 : 2008 dan semakin meningkatnya capaian tingkat kepuasan pelayanan PPITKON pada tahun 2014 sebesar 92,33%.

S.10. Peningkatan Prestasi Olahraga Capaian sasaran strategis yang berhasil dicapai terkait sasaran strategis peningkatan prestasi olahraga tahun 2014 melalui program pembinaan olahraga prestasi adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Prestasi Olahraga INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Peringkat Indonesia pada event olahraga internasional

5 besar

a. Asian Games di Korsel peringkat 17 b. Asian Paragames di Korsel peringkat 9 c. ASEAN Paragames di Myanmar peringkat 1 d. Asian Beach Games di Thailand peringkat 7

29.41 %


55.56 % 100 % 71, 43 %

33 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Dari 3 (tiga) event internasional di tahun 2014, capaian terbaik prestasi Indonesia adalah pada event Asian Beach Games dengan meraih peringkat ketujuh. Capaian ini telah memenuhi target sepuluh besar yang ditetapkan berdasarkan hasil latihan dan persiapan yang dilakukan. Pada tahun 2013 event-event internasional yang diikuti oleh Indonesia yaitu Sea Games, Asean Paragames dan Islamic Solidarity, peringkat Indonesia tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan di tahun 2014. Pagu anggaran dalam rangka peningkatan prestasi olahraga tahun 2014 adalah sebesar Rp. 384.569.600.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), termasuk dalam pagu itu dialokasikan untuk pendanaan Program Indonesia Emas dan bantuan ke KONI. Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 330.729.856.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), atau sekitar 86 %. Dengan besaran anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara lainnya terutama di wilayah Asean, pemerintah melalui Kemenpora telah mampu memperoleh prestasi yang cukup mumpuni di dunia internasional. Namun demikian untuk dapat lebih meningkatkan prestasi serta mempertahankan prestasi yang telah diraih pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo untuk 5 (lima) tahun mendatang melalui RPJMN telah berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran di bidang Keolahragaan. a. Asian Games (AG) Pada event Asian games ke-17 tahun 2014 di Korea Selatan sebagai pesta olahraga bergengsi antarnegara se-Asia, kontingen Indonesia meraih peringkat 17 dengan total perolehan sebanyak 20 medali (4 emas, 5 perak, 11 perunggu). Secara prestasi olahraga Indonesia tidak mengalami penurunan di A 2014 bahkan sebaliknya, hal ini dapat dilihat dari sumbangsih cabang Atletik dan Wushu yang mampu menyumbangkan emas pada event internasional ini disamping cabang Bulutangkis. Cabang Perahu Naga di tahun 2014 tidak dipertandingkan karena keinginan dari panitia lokal (Korea Selatan), hal ini wajar terjadi dalam sebuah event olahraga internasional seperti SEA games, Asian games, dan Olimpiade. Pada AG ke-18 tahun 2018 dengan dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka akan dibuat strategi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan peringkat dengan menurunkan cabang andalan yang saat ini tidak dipertandingkan dan berpotensi mendulang banyak emas, seperti Pencak Silat. Pada AG sebelumnya ke-16 di Guangzhou, Tiongkok (2010) dengan posisi 15 dan 26 total medali (4, 9, 13) Indonesia hanya memperoleh medali dari 2 (dua) cabang olahraga, yaitu Perahu Naga (3 medali emas) dan Bulutangkis (1 medali emas).

34 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

b. Asian Paragames (AsP) Pada Asian Paragames yang berlangsung di Incheon Korea Selatan, Indonesia berhasil meraih peringkat ke-9 dengan 38 medali (9 emas, 11 perak, 18 perunggu). Meski demikian, prestasi Indonesia pada event ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dimana pada ajang sebelumnya di Guangzhou, Indonesia hanya mnempati posisi 14 dengan 11 medali (1 emas, 5 perak, 5 perunggu). Pada awalnya target perolehan medali yang hendak dicapai oleh kontingen Indonesia pada event ini adalah sebanyak 15 medali emas, dengan estimasi 75 atlet sehingga Indonesia dapat berada dalam jajaran 10 besar Asia. Selepas Olympic Council of Asia (OCA) memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018, maka Asian Paralympic Committee (APC) pun menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah untuk Asian Paragames di tahun yang sama. c. ASEAN Paragames (AP) ASEAN Paragames merupakan ajang pertandingan multi cabang khusus untuk atlet difabel di kawasan ASEAN, yang merupakan rangkaian terpisah dari SEA Games 2013. Pada event ini Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan 99 medali emas, 69 perak, dan 49 perunggu. ASEAN Paragames tahun 2014 ini merupakan event yang ke-7 kali digelar dan berlangsung di Naw Pyi Taw, Myanmar tahun 2014. Dari 99 medali emas yang diperoleh, 16 diantaranya berasal dari cabang Tenis Meja yang mampu mengungguli tuan rumah Thailand dalam perolehan medali yang hanya menedapat 15 emas. d. Asian Beach Games (ABG) Pada event Asian Beach Games ke-4 tahun 2014 di Thailand yang diikuti oleh 45 negara peserta yang mempertandingkan 26 cabang olahraga, Indonesia mengirimkan kontingen yang terdiri atas 104 atlet dan 43 official dengan 1 Chief de Mission dan 1 Deputi CdM serta 13 staf kontingen sehingga keseluruhan kontingen Indonesia adalah 162 orang. Indonesia berhasil meraih peringkat 7 (tujuh) dari target 10 (sepuluh) besar yang ditargetkan dalam event ini. Tujuh keping medali emas berhasil disumbangkan oleh para atlet, antara lain yaitu dari cabang Air Sports (1), Atletik Pantai (1), Jetski (2), Voli Pantai (1), Sport Climbing (1), dan Woodball (1). Selain itu, Indonesia juga berhasil mendulang 7 (tujuh) medali perak dan 14 (empat belas) medali perunggu. Hasil ini lebih baik dari perolehan medali Indonesia pada dua kejuaraan sebelumnya, Asian Beach Games 2010 (3 emas, 2 perak, 6 perunggu) dan 2012 (6 emas, 6 perak, 4 perunggu), meski saat itu Indonesia menduduki posisi klasemen yang lebih tinggi. Secara umum keberhasilan pencapaian terhadap target prestasi yang dicapai pada tahun 2014 antara lain didukung oleh: (i) Persiapan atlet dan kontingen yang cukup matang, (ii) Mental 35 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

juara dan pengalaman yang telah tertanam dalam diri para atlet, dan (iii) Adanya kekompakan dalam tim. Sedangkan kegagalan yang masih dihadapi sebagian besar disebabkan oleh masalah teknis di dalam tubuh organisasi yang menaungi, antara lain yaitu: (i) Adanya konflik kepengurusan di internal cabang olahraga, (ii) Persiapan beberapa atlet dari cabang olahraga tertentu yang belum maksimal, dan (iii) Pengadaan peralatan untuk berlatih yang masih seringkali terlambat didatangkan untuk dapat dipergunakan latihan oleh para atlet. Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka Kemenpora telah melakukan berbagai upaya nyata, diantaranya yaitu: (i) Turut aktif menjadi mediator dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi antar organisasi keolahragaan dan berbagai kepengurusan, seperti yang pernah terjadi pada organisasi PSSI dengan Kemenpora sebagai mediatornya, (ii) Memperbanyak latihan dan try out terutama untuk cabang olahraga unggulan, (iii) Mempersiapkan perangkat pendukung yang dapat meningkatkan prestasi misalnya peralatan untuk latihan supaya dipersiapkan sejak jauh hari apalagi mengingat pengadaan peralatan dilakukan dengan cara lelang, (iv) Memberikan stimulan untuk peningkatan prestasi dengan memberikan penghargaan yang layak kepada atlet yang berprestasi terutama yang menyangkut masalah masa depan atlet, (v) Meningkatkan investasi yang besar untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga Indonesia di dunia internasional, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menekankan fokus utama dalam implementasi keolahragaan di Indonesia ke dalam 2 (dua) program utama, yaitu:  Pembudayaan olahraga. Melalu program ini diharapkan masyarakat dapat menggemari aktivitas olahraga terutama didalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Saat ini banyak masyarakat yang sudah menyadari arti pentingnya kegiatan olahraga yang ditandai dengan maraknya gerakan berolahraga di tempat umum seperti car free day maupun di tempat khusus seperti klub fitnees di Mall. Dengan menjadikan olahraga sebagai life style, diharapkan akan berpengaruh bagi peningkatan prestasi olahraga Indonesia.  Olahraga prestasi. Salah satu cara memperkenalkan eksistensi bangsa di dunia internasional adalah melalui olahraga. Program olahraga prestasi ini merupakan kelanjutan dari program pembudayaan olahraga. Diharapkan selain manfaat kebugaran yang diperoleh oleh pelaku olahraga, prestasi pun dapat diraih bagi para pelaku yang menaruh perhatian khusus terhadap olahraga yang ditekuninya. Untuk itu Kemenpora telah memberikan ruang khusus dalam rangka pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

2. Realisasi Anggaran Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2010-2014) melalui kebijakan dan program/kegiatan yang digulirkan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkesinambungan. Jumlah anggaran yang telah dialokasi selama 1 (satu) pancawarsa adalah sebesar Rp. 12.264.066.506.000,- (dua belas triliun dua ratus enam puluh empat milyar enam puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.284.741.837.331,- (sepuluh triliun dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

36 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

TAHUN

PAGU ANGGARAN

2010

2.503.859.460.000

2011

4.343.389.000.000

2012

1.768.174.417.000

2013

1.886.788.531.000

4.000.000.000.000

2014

1.504.399.895.000

3.500.000.000.000

TOTAL

12.264.066.506.000

3.000.000.000.000

Grafik 3.3 Pagu Anggaran Kemenpora Tahun 20102014 4.500.000.000.000

Dari tabel terlihat pagu 2.500.000.000.000 anggaran Kemenpora pada tahun 2011 2.000.000.000.000 adalah yang terbesar hal ini disebakan 1.500.000.000.000 pada tahun tersebut Indonesia 1.000.000.000.000 500.000.000.000 merupakan tuan rumah Sea Games ke0 26 dimana lokasinya dipusatkan pada 2 2010 2011 2012 2013 2014 (dua) provinsi yaitu Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Dari grafik di atas terlihat bahwa trend anggaran yang diperoleh Kemenpora dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran oleh presiden, serta adanya beberapa kegiatan yang bersifat situasional, seperti pelaksanaan event olahraga internasional, dimana Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraannya sebagaimana terjadi pada tahun 2011 yang menyebabkan anggaran Kemenpora meningkat drastis pada tahun itu. Tingginya anggaran juga diprediksi akan terjadi pada tahun 2018 dimana Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang direncanakan akan dipusatkan di 3 (tiga) propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selaatan. Pagu anggaran yang dialokasi dalam APBN untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pemuda dan olahraga tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.761.855.098.000,dimana sebesar Rp. 1.504.399.895.000,- adalah untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sebesar Rp. 257.455.203.000,- dialokasikan kepada 33 SKPD melalui program dana dekosentrasi. Pagu anggaran tahun 2014 ini diperoleh Kemenpora sebagaimana K/L pada umumnya, melalui proses pembahasan di Bappenas, Komisi X DPR, dan Kemenkeu (Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan). Adapun realisasi anggaran Kemenpora selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: TAHUN

REALISASI ANGGARAN

%

2010

2.393.139.907.464

96

2011

3.982.206.849.511

92

2012

954.699.973.363

54

37 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

REALISASI ANGGARAN

TAHUN

%

2013

1.647.368.981.413

87

2014

1.307.326.125.580

87

Millions

Grafik 3.4 Trend Serapan Anggaran Kemenpora Tahun 2010-2014 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2010

2011

2012

2013

2014

Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa serapan anggaran tertinggi ada di tahun 2010, sehingga tidak heran jika pada tahun tersebut Kemenpora juga memperoleh predikat WTP dari BPK. Adapun jika dilihat pengalokasian anggaran beserta realisasinya untuk program dan kegiatan per-unit kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Grafik 3.5 Pagu Anggaran dan Realisasi per Eselon I Kemenpora Tahun 2014 89,04%

SEKRETARIAT

79,44 % DEPUTI 5 88,85 %

DEPUTI 4 96,44 %

DEPUTI 3

93,34 %

DEPUTI 2

92,51 %

DEPUTI 1 0 REALISASI

200.000 PAGU

400.000

600.000 Millions

38 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Dari gambar di atas terlihat jika dari sisi capaian per Eselon I, maka untuk realisasi tertinggi adalah pada Deputi 3, yaitu Deputi Pembudayaan Olahraga sebesar 96,44 %. Dan terendah pada Deputi 5 yaitu Deputi Harmonisasi dan Kemitraan sebesar 79,44 %. Rincian alokasi untuk penggunaan program dan kegiatan unit kerja adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Kementerian Rp 270 miliar dengan rincian sebagai berikut: a. Biro Perencanaan dan Organisasi sebesar Rp 34,95 miliar b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga sbeesar Rp 204,20 miliar (termasuk belanja pegawai) c. Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian Rp 30,58 miliar 2. Deputi Pemberdayaan Olahraga Rp. 114,6 miliar dengan rincian: a. Asdep Peningkatan Sumber Daya Pemuda 19 miliar b. Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda Rp. 16 miliar c. Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda Rp. 16 miliar d. Asdep Peningkatan Kreatifitas Pemuda Rp. 18 miliar e. Asdep Organisasi Kepemudaan Rp 45 miliar f. PPON Rp 8,1 miliar 3. Deputi Pengembangan Pemuda Rp. 201 miliar dengan rincian: a. Asdep Kepanduan Rp. 51 miliar b. Asdep Kepemimpinan Pemuda Rp. 25,96 miliar c. Asdep Kewirausahaan Pemuda Rp. 26,7 miliar d. Asdep Kepeloporan Pemuda Rp. 80 miliar e. Asdep Tenaga Kepemudaan Rp. 17,25 miliar 4. Deputi Pembudayaan Olahraga Rp. 100,89 miliar, yang terdiri dari: a. Asdep Olahraga Layanan Khusus Rp. 15 miliar b. Asdep Olahraga Pendidikan Rp. 47 miliar c. Asdep Olahraga Rekreasi Rp. 143 miliar d. Asdep Industri Olahraga Rp. 68,8 miliar e. Asdep Sentra Keolahragaan Rp. 17,09 miliar f. Museum Olahraga Rp. 3,5 miliar 5. Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Rp. 521 miliar dengan rincian: Asdep Tenaga Keolahragaan Rp. 15 miliar a. Asdep Pembibitan Olahragawan Rp. 47 miliar b. Asdep Olahraga Prestasi Rp. 143 miliar c. PRIMA Rp. 242 miliar d. Asdep Penerapan IPTEK Keolahragaan Rp. 17 miliar e. Asdep Organisasi Keolahragaan Rp. 54 miliar f. PPITKON Rp 8,8 miliar 6. Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Rp. 272 miliar dengan rincian: a. Asdep Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan Rp. 12 miliar b. Asdep Pengembangan Standarisasi Rp. 9,9 miliar c. Asdep Pengembangan Penghargaan dan Promosi Rp. 90 miliar d. Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Rp. 43 miliar e. Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Rp. 116,5 miliar

39 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Komposisi realisasi anggaran Kemenpora per program yang dilakukan pada tahun 2014 digambarkan sebagai berikut: Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Kemenpora per Program Tahun 2014 (%)

Kepemudaan dan Keolahragaan

Pembinaan Olahraga Prestasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenpora Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenpora 0

10

20

30

40

50

60

Dari diagram di atas terlihat bahwa realisasi anggaran terbesar adalah pada program kepemudaan dan keolahragaan sekitar 55 %, selanjutnya adalah program pembinaan olahraga prestasi sekitar 25 %, kemudian program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekitar 15 %, dan terendah adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sekitar 3 %. Diagram 3.7 Komposisis Realisasi Anggaran Kemenpora per Jenis Belanja Tahun 2014 0,8 41,25

39,38

1.339

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja Bantuan Sosial

Adapun perbandingan antara jumlah pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga per jenis belanja untuk tahun 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

40 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Millions

Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenpora per Jenis Belanja Tahun 2014 1.658.119 1.500.000

1.339.760

1.000.000

500.000 54.359 39.383

48.177 41.249

1.200

816

0 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja Bantuan Sosial

Dari keseluruhan penjabaran pagu anggaran beserta realisasinya, maka juga akan dikompilasi untuk realisasi anggaran dan realisasi kinerja untuk seluruh sasasran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 sebagai berikut: Realisasi Anggaran untuk Perspektif Layanan Sasaran Strategis S.1. Meningkatkan efektifitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan S.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik S.3. Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan S.4. Meningkatnya pengelolaan anggaran yang optimal dan

Sasaran Strategis S.5. Meningkatnya Kepemudaan yang berdaya saing S.6. Meningkatnya peran aktif pramuka yang berkarakter

S.7. Meningkatnya

Indikator Kinerja Jumlah kebijakan/sistem nasional di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang terimplementasi Hasil penilaian evaluasi terhadap 9 area perubahan RB Jumlah layanan data dan informasi

Opini BPK

Realisasi Kinerja

201 %

Realisasi Anggaran (Rp)

734.166.376.000

84,65 % 100 %

83,69 %

Realisasi Anggaran untuk Perspektif Stakeholder Indikator Kinerja Realisasi Kinerja Indeks pembangunan kepemudaan

89,23 %

Terfasilitasinya anggota, pelatih, pamong, instruktur, dan pembina pramuka dalam pendidikan kepramukaan  Tingkat presentasi

226 %

Realisasi Anggaran (Rp) 929.036.771.797

64,1 % 41 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

Sasaran Strategis keolahragaan yang berdaya saing

S.8. Meningkatnya harmonisasi kemitraan dengan stakeholder

S.9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat S.10. Meningkatkan prestasi olahraga

Indikator Kinerja keolahragaan Indonesia pada berbagai event internasional  Indeks pembangunan keolahragaan  Prosentase realiasi tindak lanjut MOU  Prosentase efektifitas kegiatan kerjasama/kemitraan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan Tingkat kualitas layanan

Peringkat Indonesia pada event olaharaga

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran (Rp)

33 % 67 % 80 %

92 %

64,1 %

3. Kinerja Lainnya Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, Kementerian Pemuda dan Olahraga dituntut untuk dapat memenuhi harapan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang kemudian terimplementasi dalam bentuk berbagai kebijakan dan kegiatan nyata. Berbagai capaian kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga selama 2 (dua) pancawarsa, yaitu sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 sebagai membuktikan kerja keras, komitmen, dan kesungguhan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara khususnya dibidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Selain dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kemneterian Pemuda dan Olahraga dengan capaian sebagaimana diuraikan pada butir A dan B di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah mencapai beberapa kinerja yang terikat dengan tugas fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemneterian Pemuda dan Olahraga. Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja 42 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Mengingat pentingnya reformasi birokrasi tersebut, maka dalam rangka mendukung arah pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kabinet Indonesia Bersatu II telah menetapkan 11 Prioritas Nasional, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 Prioritas Nasional. Prioritas pertama dari ke-14 Prioritas Nasional tersebut adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi birokrasi yang didalamnya meliputi penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas aparatur, serta pelayanan publik. Dalam rangka melaksanakan amanat strategis tersebut, Kemenpora telah melakukan 9 area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Monitoring dan Evaluasi. Sejak tahun 2011 Kemenpan & RB telah melakukan verifikasi lapangan terhadap ketercapaian pelaksanaan RB di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan baru pada tahun 2104 dinyatakan berhasil dan diberikan reward berupa Tunjangan Kinerja kepada para pegawainya dengan besaran sekitar 50 % dari besaran yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan capaian yang sangat baik bagi Kemenpora di tengah berbagai krisis yang pernah terjadi di dalam maupun luar organisasi Kemenpora. Namun demikian dengan keberhasilan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kementerian yang sempat menurun di waktu yang lalu.

43 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

1. Kesimpulan Secara garis besar dengan kembalinya Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran pemuda dan olahraga sebagai dua pilar bangsa dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus juga sebagai pengharapan baru bagi masyarakat dalam pemenuhan kualitas pemuda dan olahraga yang mumpuni baik di dalam maupun di dunia internasional. Dan melalui Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat. Kegiatan yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 terkait dengan bidang kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang dialokasikan di tahun 2014, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpora. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan nilai rata-rata capaian sebesar 100 %. Namun demikian, masih ada beberapa sasaran yang menggambarkan pelayanan yang belum dimasukkan kedalam sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat ukuran-ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan sesungguhnya dapat diukur. 2. Sasaran strategis dari perspektif stakeholder berhasil dicapai Kemenpora dengan nilai rata-rata capaian sebesar 93,05 %. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebaagian besar dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengaan yang diharapkan. 3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Rekomendasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang 45 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala. 3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan. 4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2010-2014 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sepanjang tahun 2014. Di masa mendatang, Kemenpora akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

46 | L A K I P K E M E N P O R A 2 0 1 4

LAMPIRAN

SASARAN STRATEGIS (1) MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

INDIKATOR KINERJA (2)

Meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan

Jumlah kebijakan/ sistem nasional di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang terimplementasi

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan Meningkatnya pengelolaan anggaran yang optimal dan Meningkatnya Kepemudaan yang berdaya saing

Hasil penilaian evaluasi terhadap 9 area perubahan RB Jumlah layanan data dan informasi

Opini BPK Indeks pembangunan kepemudaan

Meningkatnya peran aktif pramuka yang berkarakter

Terfasilitasinya anggota, pelatih, pamong, instruktur, dan pembina pramuka dalam pendidikan kepramukaan Meningkatnya keolahragaan yang • Tingkat prestasi keolahragaan Indonesia pada berdaya saing berbagai event internasional • Indeks Pembangunan Keolahragaan Meningkatkan harmonisasi kemitraan dengan stakeholder

Prosentase realisasi tindak lanjut MOU

TARGET (3) 20 RPP

PROGRAM (4)

ANGGARAN (5)

Program dukungan manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga

235.094.122.000

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

846.093.797.000

65% 5 sistem informasi

WTP 65 (skala 10-100)

1000 orang

4 Besar Skala Kejuaraan Internasional; 3 (skala 1-5) 100%

SASARAN STRATEGIS (1)

INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase efektifitas kegiatan kerjasama/kemitraan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan

Meningkatkan kualitas pelayanan Tingkat kualitas layanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Meningkatkan prestasi olahraga

Peringkat Indonesia pada event olahraga internasional

Total Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014

TARGET (3)

PROGRAM (4)

ANGGARAN (5)

100%

100%

5 besar

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

494.569.600.000

1.575.757.519.000

ii L A K I P K E M E N P O R A

Recommend Documents