KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA) Tahun 2016 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014 – 2018 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai. Program Kegiatan pada RENJA 2016 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-3 dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahuntahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2013-2018 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2016 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat. Samarinda,
Juni 2015
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Kepala, ttd
DR. Ir. H. Rusmadi, MS Pembina Utama Madya NIP. 19621030 198803 1 002
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2015
DAFTAR ISI
Halaman Judul. ................................................................................. I Kata Pengantar ................................................................................. ii Daftar Isi ........................................................................................ iii Daftar Tabel .................................................................................... iv
BAB
BAB
I PENDAHULUAN ................................................................. I-1 1.1.
Latar Belakang ............................................................ I-1
1.2.
Landasan Hukum ......................................................... I-2
1.3.
Maksud dan tujuan ...................................................... I-3
1.4.
Sistematika Penulisan .................................................. I-3
II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014 ..................................................................... II-1 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda 2014-2018 ..................... II-1
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................. II-12
2.3.
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................................................ II-13
2.4. BAB
BAB
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................... II-17
IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...................... III-1 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................ III-1
3.2.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .................... III-4
3.3.
Program dan Kegiatan ............................................... III-4
IV PENUTUP ........................................................................ IV-1
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2015
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (tahun berjalan) Provinsi Kalimantan Timur ............................................... II-1
Tabel 2.2
Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2014-2018 ................ II-12
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur ... II-13
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur ............................................. II-18
Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah .................................................... III-1
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur .......................................................... III-5
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerh (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan
tahunan
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Timur
mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RENJA
SKPD
merupakan
dokumen
yang
secara
penjabaran dari visi, misi dan program SKPD
substansial
seperti yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2016. 3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat
arti
strategis
RENJA
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Tahun 2016 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:
1. Disusun
berdasarkan
evaluasi
pelaksanaan
RENJA
tahun
sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan; 2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana
tercantum
dalam
Misi
RPJMD
Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018; 3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan
kegiatan
yang
telah
disepakati
oleh
seluruh
pemangku
kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi; 4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 5. Peraturan
Daerah
Nomor
15
Tahun
2008
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025; 6. Peraturan
Daerah
Nomor
13
Tahun
2004
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; 7. Peraturan
Daerah
Nomor
7
Tahun
2014
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
tentang
Anggaran
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016; 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan dimaksudkan
RENJA sebagai
BAPPEDA
Prov.
panduan
Kaltim
dalam
Tahun
melakukan
2016
evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016. 1.3.2 Tujuan Sedangakan tujuan disusunnya RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016. 1.4 Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Pelaksanaan
Rencana
Penyusunan,
Pengendalian,
Pembangunan
Daerah
Dan
maka
Evaluasi
sistematika
penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 meliputi: BAB
I
PENDAHULUAN,
berisi
tentang:
Latar
Belakang,
Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja
Pelayanan
Penyelenggaraan
Tugas
SKPD, dan
Isu-isu
Fungsi
SKPD,
Penting Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB
III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan.
BAB
IV
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda 2014 - 2018 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (tahun berjalan) Provinsi Kalimantan Timur
Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2014 disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah: 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian 88.9% dari target sebesar 100%. 2) Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
dengan
capian 0 unit dari target sebanyak 2 unit. 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan capaian 0 stel dari target sebanyak 135 stel. b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah: 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan 2)
Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu: - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan
rutin
/
berkala
sarana
pengolahan
dan
penyimpanan arsip - Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001 3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan: - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5)
Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan: - Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan - Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan - Sistem informasi dan updating data
6)
Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan: - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
7)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan: - Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Penyusunan
Perencanaan
Kawasan
Industri
Pelabuhan
Internasional 8)
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan kegiatan: - Koordinasi perencanaan penanganan perumahan - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
9)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana - Penyusunan Analisis Jabatan
10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Penyelenggaraan musrenbang RPJMD - Penetapan RPJMD - Penyusunan rancangan RKPD - Penetapan RKPD - Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pengendalian
Dan
Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah - Gugus Kendali Pembangunan Kaltim Bangkit 2018 - Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 11) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan: - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 12) Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan: - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan 13) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan: - Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah 14) Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur - Kegiatan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan dan Aparatur - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Program/Kegiatan yang melebihi target
kinerja
hasil/keluaran
adalah: Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian 270 stel dari 135 stel yang ditargetkan. d. Faktor-faktor
penyebab
tidak
tercapainya,
terpenuhinya
atau
melebihi target kinerja program/kegiatan Tidak tercapainya target pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
dan
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional dikarenakan terdapat kebijakan penganggaran terhadap pengadaan kendaraan dinas/operasional sehingga alokasi dana pada kegiatan tersebut dialihkan ke kegiatan lainnya pada PAPBD 2015. Hal ini yang menyebabkan realisasi pada kegiatan tersebut tidak tercapai (0 unit) yang berakibat juga pada capaian program. Sedangkan tidak tercapainya target pada Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dikarenakan adanya kebijakan internal untuk memindahkan dana pada kegiatan tersebut pada PAPBD
ke
Kegiatan
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya. Sehingga untuk Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasinya tidak tercapai (0 stel) sedangkan untuk Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya realisasinya sebanyak 270 stel dari 135 stel yang ditargetkan (200%). Karena pada satu kegiatan terdapat capaian 0% dan
satu
kegiatan
lain
capaiannya
200%
sehingga
tidak
mempengaruhi capaian Programnya yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur. e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA BAPPEDA. Dikarenakan tidak tercapainya target pada 1 program dan 2 kegiatan, serta 1 kegiatan melampaui target tersebut terjadi pada
program operasional, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi capaian
RENSTA
BAPPEDA
dan
tidak
diperlukan
kebijakan
perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai Visi dan Misi BAPPEDA yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA tahun 2014-2018 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2014-2018
VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018 TARGET INDIKATOR SASARAN MISI
I
II
III
Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah
Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien berbasis data statistik dan spasial
Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah
TUJUAN
1
2
3
Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah
SASARAN
1
Meningkatkan Kualitas Data/informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalka n fungsi koordinasi
2
Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
3
Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran
INDIKATOR 2014
2015
2016
2017
2018
a
Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah
90
93
95
97
99
b
Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan
80
85
87
90
95
c
Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD
70
75
80
85
95
Meningkatnya Kualitas Data /Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
a
Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
70
75
85
95
100
b
Persentase koordinasi perencanaan pembangunan
64
77
83
89
95
Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim
a
Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD
60
70
80
90
95
Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA sesuai dengan RENSTRA BAPPEDA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur NO 1 2
3 4
5 6
TARGET RENSTRA
INDIKATOR Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan Persentase koordinasi perencanaan pembangunan Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD
REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI
2014
2015
2016
2014
2015
2016
90
93
95
94.44
100
100
80
85
87
100
100
100
70
75
80
97.1
100
100
70
75
80
100
100
100
64
77
83
95.65
100
100
60
70
80
97.76
100
100
CATATAN ANALISIS
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Prov. Kaltim No. 9 Tahun 2008, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 2) Pemberian
dukungan
pengendalian
atas
kebijakan
perencanaan, teknis
pembinaan
dibidang
dan
perencanaan
pembangunan daerah; 3) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; 4) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
5) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; 6) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi; 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-2018 ditetapkan 3 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 6 indikator utama yaitu: 1) Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah 2) Persentase
integrasi
pembangunan
Kaltim
pada
regional
Kalimantan 3) Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD 4) Tingkat
ketersediaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan 5) Persentase koordinasi perencanaan pembangunan 6) Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Secara struktur organisasi, saat ini BAPPEDA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi
kriteria
organisasi
yang
disyaratkan,
hanya
saja
kelompok jabatan fungsional (Bidang Perencana, Peneliti dan Arsiparis) belum terbentuk.
Keberadaan Sekretariat dan enam
bidang (Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilyah, Bidang Ekonomi, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Pemerintahan dan Apartur) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
dan
penyediaan
data,
walaupun
membawa
konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu
mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam
menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: 1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur BAPPEDA yang mampu menjawab
kompleksitas
permasalahan
pembangunan
dan
dinamika perubahan yang terjadi; 2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM BAPPEDA baik aspek
perencanaan,
pengendalian,
data
informasi
dan
penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparaturnya; 3) Belum
maksimalnya
fungsi
koordinasi
dengan
SKPD
dan
Kabupaten/Kota; 4) Belum digunakannya data dan informasi pembangunan secara maksimal; 5) Belum efektifnya tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi; 6) Masih adanya ego SKPD yang menyebabkan tidak maksimalnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 7) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah; 8) Semakin
besarnya
tuntutan
sistem
perencanaan
dan
penganggaran yang efektif, efesien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi.
c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sesuai RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013 – 2018, Visi Prov. Kaltim adalah: “Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan,
dan
memperhitungkan
peluang
yang
dimiliki,
maka
ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1) Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi. 2) Misi Kedua
: Mewujudkan
daya
saing
ekonomi
yang
berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan. 3) Misi Ketiga
: Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
4) Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 5) Misi Kelima
: Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yaitu
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif untuk Mencapai
Kaltim
yang
Sejahtera
dan
Berkeadilan”
memiliki
hubungan yang erat terhadap Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan
Timur
yang
tertuang
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018. Keterkaitan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur itu
terletak di Misi Keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
sehingga
BAPPEDA
memiliki
peranan
dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.
d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Disamping permasalahan seperti yang pada poin b diatas, BAPPEDA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kaltim Maju 2018. Dalam usaha pencapaian Kaltim Maju 2018, BAPPEDA memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut : Pentingnya peran BAPPEDA yang didukung oleh peraturan yang berlaku; Tingginya kepercayaan Gubernur dan SKPD terhadap keberadaan BAPPEDA dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah; Kualitas SDM BAPPEDA yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan; Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perecanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut; Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai; Adanya kerjasama regional se-Kalimantan yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan tingkat Nasional; dan Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2016, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:
Pada hasil anaisa kebutuhan untuk tahun 2016, terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercantum dalam RENSTRA BAPPEDA Tahun 20142018 yaitu: 1) Kegiatan Koordinasi penyusunan RKA / DPA 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 3) Kegiatan Penetapan Perubahan RPJMD Disamping kegiatan baru, berdasarkan hasil analisa kebutuhan tersebut terdapat kegiatan yang telah ada dalam RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-2018 namun tidak ada alokasi dana dan targetnya pada tahun 2016, yaitu: 1) Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
sarana
pengolahan
dan
penyimpanan arsip 2) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Dan juga terdapat kegiatan yang pindah ke program lain karena untuk menyesuaikan penilaian penanggung jawab program, yaitu: 1) Pengembangan
Sistem
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah; 2) Penyebarluasan Capaian Pembangunan Daerah; 3) Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map. Terhadap
perubahan
yang
mengakibatkan
adanya
penambahan
kegiatan, kegiatan pindah program, indikator, target dan pendanaannya tersebut, maka secara simultan juga dilakukan Revisi terhadap RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-2018.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA
YANG
MANDIRI,
MAJU,
ADIL
DAN
MAKMUR
yang
pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2016 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2016 dan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah
No. 1
Prioritas Nasional Ekonomi
Prioritas Daerah 1. Pengarusutamaan Gender 2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 3. Peningkatan investasi sektor UMKM
No.
Prioritas Nasional
Prioritas Daerah 4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga 5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 8. Peningkatan ekspor produk olahan 9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi 12. Peningkatan infrastruktur pertanian 13. Peningkatan produktivitas pertanian 14. Perbaikan tata niaga produk pangan 15. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 16. Peningkatan rasio elektrifikasi 17. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan 19. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
2
Lingkungan
1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.
No.
Prioritas Nasional
Prioritas Daerah 3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi 5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 6. Penegakan hukum lingkungan 7. Penurunan emisi gas rumah kaca Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah
3
Politik
-
4
Hukum
-
5
Pertahanan dan
-
Keamanan 6
Tata Kelola dan
1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga
Reformasi Birokrasi
prioritas fokus 2. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
7
Kesejahteraan Rakyat
1. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan 2. Peningkatan kesempatan belajar anak 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan 4. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja 5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 6. Peningkatan kualitas tenaga kerja
8
Kewilayahan
-
9
Kelautan
-
Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-6 yaitu Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2016 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA BAPEDA Tahun 2014-2018 yaitu: a. Tujuan 1) Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah 2) Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan fungsi koordinasi 3) Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah b. Sasaran 1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran 2) Tercapainya Kualitas Data/Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran renstra tahun 2014, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan funsi BAPPEDA sebagai LEADER dari perencanaan pembangunan di Prov. Kaltim. 3.3 Program dan Kegiatan Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016, Program dan Kegiatan tahun 2016 disusun berdasarkan : a. Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur; b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional; c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan BAPPEDA Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 direncanakan berjumlah 19 Program dan 56 Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.49.930,292.468.
Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD. Tetapi untuk kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD yang disebabkan oleh: 1) Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi; 2) Penyesuaian dengan hasil evaluasi Tahun 2014; 3) Analisa Kebutuhan Operasional Rencana Kerja (Program/Kegiatan) BAPPEDA Tahun 2016, seperti yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur
BAB IV PENUTUP
RENJA BAPPEDA Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-208. RENJA BAPPEDA Tahun 2016 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2016, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan
fungsinya,
operasional
RENJA
Tahun
pelaksanaan
2016
program
dan
merupakan kegiatan
dokumen Tahun
rencana
2016,
guna
mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2016. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Seluruh
aparatur
program-program
BAPPEDA dan
berkewajiban
kegiatan-kegiatan
untuk yang
melaksanakan
telah
ditetapkan
dalam Renja Tahun 2016 dengan efektif dan efisien. 2. RENJA Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2016, dimana RENJA
Tahun
2016
dijabarkan
lebih
lanjut
dalam
dokumen
harmonisasi,
integrasi,
pelaksanaan anggaran. 3. Untuk
menjamin
efektivitas
dan
konsistensi, efesiensi
sinergitas,
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
BAPPEDA, seluruh aparatur BAPPEDA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2016. 4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2016 mengacu pada
Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
tatacara
Penyusunan,
pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana pembangunan Daerah. 5. Renja
Tahun
2016
berlaku
sejak
tanggal
ditetapkan,
adapun
Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan
prinsip-prinsip
koordinasi,
sinkronisasi,
sinergitas,
harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Samarinda, Maret 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Rusmadi, MS NIP
