KATA PENGANTAR. Satui, Juli 2016 CAMAT SATUI, H. SETIA BUDI, SKM,MM Pembina NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, team penyusun rencana strategis Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah dapat menyelesaikan “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SATUI TAHUN 2016 – 2021”. Salah satu prasyarat keberhasilan pelaksaaan Renstra SKPD 2016-2021 adalah

tersedianya

indikator

kinerja,

tertatanya

manajemen

kinerja

dan

terbangunnya sistem pengendalian dan pengawasan. Pengembangan indikator kinerja dan penataan manajemen kinerja sangat penting untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara prioritas kebijakan dan program SKPD terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Satui, selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya, kami berharap Renstra ini bisa menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. Satui , Juli 2016 CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM,MM Pembina NIP. 19640708 198703 1 021

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................

ii

DAFTAR ISI ........................................................................................

iii

I. PENDAHULUAN

Page 1 1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang ................................................................... Landasan Hukum .............................................................. Maksud dan tujuan ............................................................ Sistematika Penulisan ........................................................

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2. 2.2.1 2.3.

Page 10 1

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................... Tugas Pokok dan Fungsi Camat ........................................ Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan ................. Struktur Organisasi Aparatur Kecamatan ......................... Sumber Daya SKPD ......................................................... Sumber Daya Kecamatan .................................................. Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. 3.2. 3.3.

Page 1 Page 3 Page 4 Page 6

Issue Strategis .................................................................. Analisa ................ ......................................................... Faktor Kunci Keberhasilan ................................................

Page 10 Page 10 Page 11 Page 19 Page 19 Page 20 Page 25 Page 27 1 Page 27 Page 27 Page 29

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN …………………………………………………………….

Page 30 1

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Page 30 Page 32 Page 32 Page 33

Visi dan Misi SKPD ............................................................ Tujuan dan Sasaran ........................ ................................. Nilai-nilai Organisasi ......................................... .................. Strategi dan kebijakan .........................................................

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……….. A. B. C. D. E. F.

Page 35

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .................... Page 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ...... Page 36 Program Peningkatan Disiplin Aparatur .............................. Page 37 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ...... Page 38 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa...................................................................................... Page 38 Pendanaan Indikatif ............................................................ Page 39

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………………………………………

Lampiran: iii

Page 40

1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tabel 2.3 Evaluasi terhadap Hasil Renstra Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Tabel 6.1 Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

berpedoman

kepada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Kecamatan Satui bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf kecamatan Satui menyusun Rencana Strategis Tahun 20162021

yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan kecamatan Satui yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 1

Kabupaten Tanah Bumbu. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Satui mencakup: 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota; 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 2

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 

Tambahkan dengan UU, PP, Permen, Perda dan Pergub sektoral yang terkait dengan penyusunan Renstra SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup: 

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan



Pedoman dalam menyusun Renja SKPD



Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD



Kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati (jika dibutuhkan)

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Satui 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: BAB I Pendahuluan mencakup:

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup:

Tugas,

Fungsi,

dan

Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 3

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L,

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah,

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan

Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi

dan

Kebijakan SKPD Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Untuk menyelenggarakan tugas pokok,

Camat

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu

dibantu oleh perangkat Nomor 33

Tahun 2012

tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi dalam kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok, Fungsidan Uraian Tugas Camat 1) Camat

mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan

pemerintahan

yang

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otomi daerah, yang meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi, pembangunan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat. 2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan; b. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum; c. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan; d. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat; 3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya; b. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, meliputi : 1. Bidang pemberdayaan masyarkat; 2. Bidang ketentraman dan ketertiban umum; 3. Bidang penegakan pearturan perundang-undangan; 4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 5

5. Bidang pemerintahan kecamatan; 6. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan c. Mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan f.

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan h. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan i.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.2 Unsur-unsur organisasi Camat terdiri dari: a. Sekretariat b. Seksi Pemerintahan c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat f.

Seksi Kesejahteraan Sosial’

g. Kelompok Jabatan Fungsional 2.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.1.3.1

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan keprotokolan dan kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian

2.1.3.2

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat 1, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan; b. Melaksanakan kegiatan surat meyurat, pengetikan dan penggandaan; c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit, dan Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 6

Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU); d. Melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor e. Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; f. Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

inventarisasi,

pemeliharaan,

penghapusan barang/aset unit; g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas, dan keprotokolan; h. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi budgeting, formasi, DUK, data pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; i.

Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi pengusulan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2.1.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2.1.4.1

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, fasilitasi penyusunan program dan rencana

kerja,

menyelenggarakan

kegiatan

pengelolaan

keuangan

Kecamatan. 2.1.4.2

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat 1, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; b. Menghimpun, menyiapkan bahan, dan menyusun program dan rencana kerja Kecamatan (Renja); c. Menghimpun, menyiapakan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas kecamatan (Renstra); d. Menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan; e. Menghimpun, menyiapakan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 7

anggaran

(RKA),

serta

bahan

rapat

koordinasi

pembangunan

(RAKORBANG), dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dalam lingkup tugasnya f. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Kecamatan; g. Menyiapkan

bahan dan mengelola

administrasi pengelolaan belanja

Kecamatan; h. Melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor; i.

Menyiapkan

bahan

dan

membuat

pertanggungjawaban

pelaksanaan

anggaran; j.

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;

k. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

2.1.5 Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan 2.1.5.1

Sub bagian evaluasi, dokumentasi dan pelaporan mempunyai tugas memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan kecamatan

2.1.5.2

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat 1, Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya b. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan komperehensif kecamatan; c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan komperehensif kecamatan; d. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan semua unsur kecamatan dan kegiatan komperehensif kecamatan. e. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 8

kegiatan; f. Menyiapakan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau unit kerja yang terkait di bidang tugasnya. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.1.6 Seksi Pemerintahan (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten dibidang Pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan. (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten yang meliputi: 1. Pembinaan politik dan pemilu / pilkada 2. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 3. Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain), Kecamatan, desa / kelurahan 4. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil 5. Pemberian pelayanan umum / perijinan (Surat ijin, surat keterangan, rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen dan benda-benda / suratsurat berharga dan lain-lain) c. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; d. Menyiapkan bahan dan melaksankan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan; e. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemeritahan desa / kelurahan; f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 9

tugasnya; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kabupaten di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksana tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan sesuai dengan pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi: 1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan lingkungan di kecamatan dan desa / kelurahan; 2. Pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan di desa / kelurahan 3. Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan, desa / kelurahan; 4. Pembinaan SISKAMPLING di desa / kelurahan; 5. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan, desa / kelurahan; 6. Pelayanan umum dan perizinan; c. Menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum d. Menyiapkan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di kecamatan, desa / kelurahan; Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 10

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.8 Seksi Ekonomi Pembangunan (1)

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten dibidang ekonomi dan pembangunan

(2). Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan di Kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi : 1. Pembinaan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM; 2. Pembinaan pertanaian ( Tanaman pangan, peternakan, perkebunanan, kehutanan, kelautan, dan perikanan ), pertambangan dan energi, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika serta penanaman modal; 3. Pembinaan bidang tata ruang, pekerjaan umum / kimpraswil, tata bangunan, pasar dan kebersihan; 4. Perencanan monitoring dan evaluasi pembangunan; 5. Pelayanan umum dan perizinan bidang ekonomi dan pembangunan; c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum bidang ekonomi; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa / kelurahan; Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 11

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.9 Seksi Pemberdayaan Masyarakat (PEMMAS) (1). Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan

yang

dilimpahkan

pemerintah

kabupaten

dibidang

Pemberdayaan Masyarakat. (2). Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan , koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi : 1. Pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; 2. Pembinaan keluarga berencana; 3. Pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan perlindungan anak; 4. Pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan; 5. Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya; c. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; d. Menyiapkan bahan pengoordinsian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa / kelurahan; f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya; g. Mengevaluasi pelaksana an tugas; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Page 12

2.1.10 Seksi Kesejahteraan Sosial (1). Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dibidang Kesejahteraan Sosial. (2). Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi : 1. Pembinaan kesehatan masyarakat, posyandu dan prasarana / sarana kesehatan lainnya; 2. Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ), keluarga kurang mampu, dan lain-lain; 3. Pembinaan keluarga sejahtera; 4. Pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana; 5. Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya; 6. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial; 7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyrakat yang menjadi ruang lingkup Tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa / kelurahan 8 Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya; 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; 10. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Page 13

2.1.2. Susunan Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan Kecamatan Satui terdiri atas : a.

Camat;

b.

Sekretaris Kecamatan;

c.

Seksi Pemerintahan

d.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

g.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

h.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

j.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

CAMAT H. SETIA BUDI, SKM, MM NIP. 19640708 198702 1 021

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKCAM M. TAUFIK, S.Sos NIP. 19630417 198303 1 010

KASUBAG UMUM & PEG. ARBAINAH, SE NIP 197004141993032011

KASUBAG EVADOKLAP MASNIATI P., S.Hut NIP 198210242006042023

KASUBAG PERENC. & KEU. FARIDAH ARIYANI, ST NIP 19760527 200604 2 025

KASI PEMERINTAHAN

KASI TRAMTIB

KASI EKOBANG

KASI KESSOS

KASI PEMMAS

FUADY, S.Sos NIP 19611218 198602 1 004

H. THAMRIN RITMAJA, S.Sos NIP 19640424 198602 1 014

PAUJIANSYAH, SE NIP 19650827 199303 1 003

H. AHMAD IZZUDIN, S.Sos NIP 19690927 199103 1 008

MAISAROH, S.ST NIP 19750126 199903 2 007

Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Satui


Page 14

2.2.

Sumber Daya SKPD

2.2.1. Luas Wilayah Kecamatan Satui merupakan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat hal ini didukung dengan Perusahaan baik berskala lokal, nasional dan internasional yang melaksanakan aktifitas usahanya di Kecamatan Satui. Batas-batas wilayah Kecamatan Satui, sebagai berikut : 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut



Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu/Kabupaten Banjar



Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angsana

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Satui

Luas wilayah kecamatan Satui 879,62 km² terdiri dari 16 desa yaitu desa Sungai Cuka, Sungai Danau, Satui Timur, Satui Barat, Sekapuk, Sumber Arum, Setarap, Tegal Sari, Sumber Makmur, wonorejo, Jombang, Bukit Baru, Makmur Mulia, Al-Kautsar, Sinar Bulan, dan Pendamaran Jaya. Lihat tabel 2.1. Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 15

Tabel 2. 1 Nama Desa dan Luas Wilayah Luas wilayah

No

Nama Desa

Kode wilayah

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Sungai Cuka

63.10.04.2001

167,45

2

Sungai Danau

63.10.04.2002

26,58

3

Satui Timur

63.10.04.2003

27,48

4

Satui Barat

63.10.04.2004

14,85

5

Sekapuk

63.10.04.2005

158,00

6

Sumber Arum

63.10.04.2006

9,00

7

Setarap

63.10.04.2007

49,07

8

Tegal Sari

63.10.04.2008

3,60

9

Sumber Makmur

63.10.04.2009

8,55

10

Wonorejo

63.10.04.2010

21,61

11

Jombang

63.10.04.2011

277,74

12

Bukit Baru

63.10.04.2012

115,69

13

Makmur Mulia

*

*

14

Al Kautsar

*

*

15

Sinar Bulan

*

*

16

Pendamaran Jaya

*

*

Jumlah

(Km2)

Keterangan (5)

879,62

*) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2006

2.2.2 Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai di kecamatan Satui sebanyak tiga puluh empat orang terdiri dari data PNS sebanyak dua puluh dua orang, pegawai tidak tetap umum sebayak empat orang, pegawai tidak tetap khusus sebanyak empat orang di tambah sopir satu orang, petugas clening serpis dua orang dan penjaga malam satu orang. Data terlampir pada tabel 2.2 data pegawai kantor kecamatan dan tabel 2.3 data pegawai tingkat pendidikan serta tabel 2.4 data berdasarkan esellon jabatan pegawai kecamatan sebagai berikut :


Page 16

Tabel 2. 2 Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui No

Klasifikasi Pegawai

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Pegawai Negeri Sipil

22

2

Pegawai Tidak Tetap Umum

4

3

Pegawai Tidak Tetap Khusus

4

4

Upah

4

Jumlah

34

Data : Kecamatan Satui 2016

Tabel 2. 3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Uraian

S2

(1)

(2)

(3)

S1

D3

SLTA

SMP

SD

Jumlah (4)

1

Camat

1

-

2

Sekretariat

-

5

5

10

3

Kasi Tapem

-

1

1

2

4

Kasi Ekobang

-

3

3

6

5

Kasi Pemmas

-

2

1

3

6

Kasi Kesos

-

2

1

3

7

Kasi Trantib

-

1

2

3

8

Sekretaris Desa

-

2

2

Jumlah

1

15

30

14

-

-

-

1



Page 17

Tabel 2. 4 Berdasarkan esellon Jabatan No

Uraian

Esellon II

(1)

(2)

(3)

Esellon III

Esellon IV

Staf

Jumlah (4)

1

Camat

-

1

-

-

1

2

Sekretariat

-

1

3

6

10

3

Kasi Tapem

-

1

1

2

4

Kasi Ekobang

-

1

5

6

5

Kasi Pemmas

-

1

2

3

6

Kasi Kessos

-

1

2

3

7

Kasi Trantib

-

1

2

3

8

Sekretaris Desa

-

2

2

Jumlah

-

20

30

2

8


2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Satui pada tabel 2.5 sebagai berikut: Tabel 2. 5 Sarana dan Prasana No

Uraian Sarpras

(1)

(2)

Jumlah

Satuan

Keterangan

Rusak

(3)

Sarana 1

Genset

1

Buah

2

Mobil

1

Buah

3

Sepeda Motor

11

Buah

4

Lemari

13

Buah

5

Meja kayu

30

Buah

6

Meja rapat

20

Buah

7

Meja Represionis

1

Buah


Page 18

8

Kursi kerja

26

Buah

9

Kursi lipat/rapat

105

Buah

10

Kursi plastik

34

Buah

11

AC

5

Buah

12

Sound System

1

Buah

13

LCD

2

Buah

14

PC Komputer

19

Buah

15

Printer

13

Buah

16

Jaringan Internet

1

Unit

Prasarana 1

Bangunan kantor

1

Buah

2

Instalasi Listrik

1

Unit

Jumlah

-



Page 19

2.2.4 Asset/Modal Tabel 2.6 Aset / Modal SKPD Kecamatan Satui Nama Aset No

/ Jenis

Lokasi

Bahan / Merk / type

(3)

(4)

Barang (1)

(2)

1.

Tanah

2.

Tanah Rumah Dinas Camat Tanah Gedung Serba Guna dan 36 Kios Gedung Kantor Gedung Aula Gedung Serba guna Rumah Dinas Mess (Guest House) 34 Unit Kios

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

Satui

Luas (m2)

Tahun Beli

Harga Perolehan (Rp)

Hasil Penilaian ( Rp)

Kondisi

Keterangan

(5)

(6)

(10)

(7)

(8)

(9)

2400 m2

240.000.000

240.000.000

B

740 m2

450.000.000

450.000.000

B

450.000.000

450.000.000

B

Beton

25.550 m2

143.800.000

143.800.000

B

Beton

2

77.600.000

77.600.000

B

Beton

360 m2

431.400.000

431.400.000

B

Beton

145 m2

70.000.000

70.000.000

B

56 m2

27.300.000

27.300.000

B

129.900.000

129.900.000

Beton

Kayu

138 m

306 m

2

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi Kinerja pelayanan berdasarkan tupoksi kecamatan Satui tahun 2016 s/d 2021 adalah 1. Peningkatan pelayanan terpadu kecamatan (Paten) adalah penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari pemohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Peningkatan kegiatan berdasarkan masyarakat pedesaan Peningkatan terhadap evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan ketertiban dan keamanan masyarakat 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa Penyampaian usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan serta partisipasi masyarakat untuk menjadi desa yang berprestasi dengan menyelenggarakan lomba antar desa.


Page 20

4. Tingkat partisifasi masyarakat Penyelenggaraan musyabaqah tilawatil Qur’an atau MTQ merupakan partispasi masyarakat untuk ikut serta mensukseskan kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Untuk kinerja pelayanan sesuai tupoksi kecamatan 2016 s/d 2021 pada tabel 2.1 (terlampir).

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja kecamatan akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2 (terlampir). 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan Tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah a. Jumlah anggaran yang terbatas b. Kurangnya jumlah aparatur c. Sarana dan prasarana yang memadai d. Masih kurannya disiplinnya aparatur desa dalam pelaksanakan administrasi desa e. Masih kurang disiplinnya aparatur desa dalam kehadiran di kantor desa f. Bahaya bencana alam seperti banjir,kekeringan,kebakaran dan longsor g. Banyaknya pengangguran akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan h. Keamanan dan ketertiban terjanggu akibat dampak pemutusan kerja (PHK) i. Maraknya peredaran narkoba dan sejenisnya di kalangan pelajar j. Maraknya penyakit sosial (PSK) pada lokasi tertentu. 2.4.2 Peluang Peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah a. Terciptanya hubungan antara pemerintah, masyarakat dan tokoh agama b. Terjalinnya hubungan yang baik antar instansi vertikal dan muspika c. Terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan seluruh kepala desa d. Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepala kecamatan (perijinan). Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, potensi, kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 20162021, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” 5.1. Misi Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point

guna

mendorong

pemanfaatan

keunggulan


maritim

serta

Page 22

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang disusun akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya sesuai dengan misi pembangunan jangka menengah dapat ditetapkan skala prioritas dalam masing-masing tahapan. Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan sesuai dengan bidang urusan dan satuan kerja perangkat daerah yang akan melaksanakan. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. 3.2. Telaahan Renstra K/L

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait

yang

batas

dan

sistemnya

ditentukan

berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang

wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 23

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kecamatan Satui sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari pertambangan, pertanian dan perkebunan. Namun sekarang ini sektor perusahaan pertambangan di daerah kecamatan Satui sebagaian besar banyak yang tidak aktif lagi, pertanian dan perkebunan yang ada yaitu penanaman padi, sayur-sayuran, perkebunan kelapa sawit dan kebun karet. Sehingga sangat tepat arah program dan kebijakan untuk pengembangan produksi dan perdagangan hasil perkebunan dengan berbasis ekonomi kerakyatan. 3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten.Sehingga segala hal/ bidang/ sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Berbagai

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pembinaan

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Satui, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat. Dengan adanya peraturan bupati Tanah Bumbu No.3 tahun 2013 tentang pelimpahan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada kecamatan Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 24

dilingkungan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu maka pelaksanaan pelayanan masyarakat akan semakin mudah dan efektif. Adapun jenis pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut adalah: a.

Jenis Perizinan 1. Izin mendirikan bangunan (IMB) maksimal 200 m2 dan tidak bertingkat 2. Izin gangguan untuk usaha yang berdampak lingkungan kecil 3. Izin salon skala kecil 4. Izin pemasangan reklame 5. Surat izin usaha perdagangan (SIUP kecil) 6. Tanda daftar perusahaan (TDP) dengan kriteria modal yang di setor dan kekayaan bersih seluruh maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

b.

Jenis non Perizinan 1. Rekomendasi izin mendirikan bangunan diatas 200m2 2. Rekomendasi izin gangguan untuk usaha yang berdampak lingkungan sedang dan besar 3. Rekomendasi surat pengantar pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 4. Rekomendasi surat keterangan pendaftaran penduduk sementara 5. Rekomendasi surat pengantar keterangan pindah penduduk 6. Rekomendasi proposal yang diajukan masyarakat, meliputi: bantuan -

Proposal bantuan sosial dan pendidikan

-

Proposal bantuan keagamaan

-

Proposal bantuan pembangunan

-

Proposal bantuan kepemudaan dan keolahragaan

7. Rekomendasi surat pengantar kepengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 8. Rekomendasi survey penelitian 9. Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan


Page 25

(Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Satui di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni : a. Kekuatan ( Strengths ) 1)

Tersedianya alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

2)

Tersedianya jumlah SDM yang relative cukup memadai

3)

Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah

4)

Tercipta hubungan antara pemerintah, masyarakat dan tokoh agama.

5)

Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi vertikal dan muspika

6)

Terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan seluruh kepala desa.

7)

Adanya program CSR Perusahaan

8)

Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan

b. Kelemahan ( Weakness ) 2)

Jumlah anggaran yang terbatas

3)

Kurangnya jumlah aparatur

4)

Pelayanan masih belum prima

5)

Tidak tersedianya tenaga kerja yang terampil/profesional

6)

Lahan yang tersedia tidak di kelola secara optimal

c. Peluang ( Opportunites ) 1)

Perkembangan pemukiman yang tertata dengan baik

2)

Tersedianya lahan pertanian / perkebunan dan permukiman.

3)

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara organisasi kemasyarakatan dan keagamaan

4)

Pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara optimal

5)

Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pengembangan perdangan barang dan jasa.

6)

Kondisi masyarakat yang heterogen.

d. Ancaman ( Threats ) 1)

Bencana alam banjir, kebakaran, kekeringan dan longsor.

2)

Banyaknya pengangguran akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 26

3)

Lesunya sektor pertambangan

4)

Kemacetan lalu lintas terutama pada jam pulang sekolah

5)

Tingkat kriminal meningkat akibat dampak pemutusan kerja (PHK)

6)

Peredaran norkoba yang tidak terkendali

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Satui. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. Faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi : 1. Terjalainnya koordinasi antara instansi vertikal dan muspika sesuai dengan sistem kerja yang ada. 2. Terjalin toleransi yang baik antar umat beragama. 3. Adanya koordinasi yang baik terhadap tim penangulangan bencana 4. Terciptanya lingkungan yang bersih 5. Tersedianya sarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 6. Tersedianya sarana energy listrik perdesaan 7. Adanya kesadaran terhadap pentingnya tramtib. 8. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi terpadu 9. Tersedianya data umum yang akurat. 10. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi dan teknolgi 11. Tersedia bantuan dan akses permodalan. 12. Tersedianya aparat pemerintahan desa yang berkualitas 13. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efesien, dan transparan 14. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 15. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 16. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 27

Bumbu dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. a. Pertambangan Sektor pertambangan menjadi primadona bagi pengelola perusahaan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu dan merupakan pendapatan terbesar bagi pemerintah. Untuk wilayah kecamatan Satui daerah-daerah pertambangan pada desa Sejahtera Mulia, Jombang dan sekapuk, seiring waktu pertambangan mulai lesu dikarenakan kebijakkan-kebijakan aturan yang berlaku maka untuk sekarang ini sektor pertambangan di wilayah Satui mengalami dampak kelesuan, banyak perusahaan mulai tidak aktif lagi sehingga berdampak pada ketenagakerjaan, banyak pekerja tambang di PHK kan. b. Perkebunan Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh Petugas. Perkebunan yang ada yaitu Perkebunan Kelapa Sawit dan perkebunan karet. Perkebunan saat ini menjadi pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Satui terutama pada desa Satui Barat, Jombang, Wonorejo, Sumber Makmur, Tegal Sari, Sumber Arum dan Sekapuk. b. Pertanian Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di Wilayah kecamatan Satui menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sebagaian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan yang semakin baik, khususnya tanaman padi gunung/tegal dan padi sawah pada desa Satui Timur, Sejahtera Mulia, Sungai Danau, Sinar Bulan, Sekapuk, Jombang, Sumber Arum, Jombang dan Sumber makmur. c. Peternakan Dalam rangka pengembangan budidaya ternak telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh Petugas Teknis Peternakan Kecamatan Satui dengan maksud memasyarakatkan beternak utamanya bagi Masyarakat di Pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Kecamatan Satui perternakan yang banyak dibudidayakan adalah ternak sapi, kambing, iti dan ayam terutaman pada desa Sejahtera Mulia, Jombang, Sumber Makmur, Wonorejo, Tegal Sari, Sekapuk dan Sumber Arum. Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 28

d. Perikanan Dalam rangka pengembangan budidaya Perikanan di daerah pesisir telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh

penyuluh lapangan dengan maksud

memasarkan budidaya perikanan bagi masyarakat di pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Di wilayah kecamatan Satui ada tiga desa berada pada daerah pesisir yaitu desa Setarap, desa Sungai Cuka (muara) dan desa Pendamaran Jaya yang berada di wilayah pesisir sehingga produktivitas dari perikanan/nelayan juga lumayan bagus. Untuk desa Pendamaran Jaya produksi ikan bandeng lumayan bagus, sedangkan pada desa Setarap dan Sungai Cuka (muara) posisinya pesisir pantai dan tangkapan ikan laut menjadi mata pencaharian penduduknya.


Page 29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kecamatan 4.1.1 Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah organisasi akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah : “MEWUJUDKAN KECAMATAN SATUI SEBAGAI PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT” Dalam rumusan visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang Komprehensif dan pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang efektif, efisien dan profesional. Visi dari Kecamatan Satui ini sesuai dengan Misi Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih” Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang komprehensif, diharapkan mampu memberikan akselerasi pembangunan partisipatif guna memantapkan fundamental ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4.1.2 Misi Guna menunjang Visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang dituangkan dalam misi-misi, sebagai berikut : 1. 2. 3.

Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan Optimalisasi koordinasi lintas sektoral Mendorong tumbuh peran serta masyarakat terhadap pembangunan pedesaan

4.3 Tujuan Dan Sasaran 4.3.1 Tujuan Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh Kecamatan Satui selama lima tahun nantinya adalah sebagai berikut: Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 30

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. 2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral. 3. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

mensukseskan

program

pembangunan pedesaan. 4.3.2 Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Satui adalah : 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh

2.

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

3.

Meningkatnya

partisifasi

masyarakat

dalam

mensukseskan

program

pembangunan pedesaan.

4.3.3 Indikator Sasaran Indikator Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Satui adalah : 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh, indikator sasarannya adalah : - Jumlah perizinan yang di keluarkan - Jumlah non perizinan yang dikeluarkan - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

2.

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral, indikator sasaran adalah : - Tingkat pelanggaran kamtibmas - Tingkat perkawinan dini

3.

Meningkatnya

partisifasi

masyarakat

dalam

mensukseskan

program

pembangunan pedesaan, indikator sasaran adalah : -

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan kecamatan Satui. Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 31

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Satui. No

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Jumlah perizinan yang di keluarkan

1.

2.

Mewujudkan Kecamatan Satui sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh

Optimalisasi koordinasi lintas sektoral

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral.


Mendorong tumbuh peran serta masyarakat terhadap pembangunan pedesaan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan.

Meningkatnya partisifasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan.

Jumlah non perizinan yang dikeluarkan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Tingkat pelanggaran kamtibmas Tingkat perkawinan dini Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

4.4. Strategi dan Kebijakan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan. a. Meningkatkan kualitas pelayanan prima b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing c.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas umum

d. Penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa e. Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat f.

Mendorong percepatan infrastruktur percepatan pembangunan infrastruktur desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam konteks pembangunan partisipatif

g. Mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas


Page 32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Penyedian jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i.

Penyediaan makanan dan minuman

j.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di luar daerah

k. Penyediaan jasa non PNS l.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah

2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah

tersedianya administrasi

perkantoran sebagai penunjang pemberian layanan administrasi kepada masyarakat / public dan internal SKPD Kecamatan Satui,


Page 33

3. Indikator Kinerja Indikator Kinerja pada program pelayanan administrasi perkantoran adalah tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang terdiri dari : a. Terbayarnya rekeningk kantor b. Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara c. Tersedianya jasa administrasi keuangan d. Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor e. Tersedianya alat tulis kantor f.

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

g. Tersedianya alat listrik h. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor i.

Tersedianya makanan dan minuman rapat

j.

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di luar daerah

k. Tersedianya jasa pegawai non PNS l.

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pengadaan Meubelair b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor 2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah sarana dan prasarana SKPD Kantor Kecamatan Satui

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi baik bersifat internal maupun pelayanan public 3. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah tingkat kelengkapan sarana dan prasrana aparatur yang terdiri adalah sebagai berikut: Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 34

a. Jumlah meubelair b. Terpeliharanya rutin rumah dinas c. Terpeliharanya rutin gedung kantor d. Jumlah pelaralatan kerja yang terpelihara C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Program peningkatan disiplin aparatur dilaksanakan melalui a. kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah aparatur Pemerintah Kecamatan 3. Indikator Kinerja Indikator kinerjanya adalah Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan

adribut

pegawai.

Adalah

Tersedianya

pakaian

olahraga/tradisional/tenun aparatur. Indikator kegiatan adalah a. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu E. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dilaksanakan melalui a. Monitoring dan evaluasi keamanan dan ketertiban 2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah

Meningkatkan koordinasi

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan memperkuat kelembagaan pemerintahan desa 3. Indikator Kinerja Indikator kinerjanya adalah Peningkatan kegiatan keberdayaan masyarakat pedesaaan adalah Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dan indikator kegiatannya adalah ‘a. Jumlah dokumen Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 35

ii.

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1. Kegiatan Program peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa dilaksanakan melalui kegiatan ‘a. Partisipasi masyarakat dalam membangun desa b. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa 2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan. 3. Indikator Kinerja Indikator kinerjanya adalah Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Dan Indikator kegiatan adalah a. Jumlah desa yang berprestasi b. Dokumen musrenbang tingkat kecamatan

3.1.1.

Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat 1. Kegiatan Program Hubungan Pemerintah dan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan ‘a. Penyelenggaraan Musyabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah pemerintah dan masyarakat 3. Indikator Kinerja Indikator kinerjanya adalah Tingkat partisipasi masyarakat dan indikator kegaiatannya adalah a. Jumlah peserta MTQ


Page 36

G. Pendanaan Indikatif Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran yang diperlukan SKPD Kecamatan Satui

guna melaksanakan

rencana strategis yaitu sebesar 21.986.820.567,- (Dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dana tersebut termasuk Belanja Tidak langsung ( belanja gaji dan tunjangan Pegawai ) dengan rincian sebagai berikut : a. Tahun 2016

Rp

4.503.601.316,-

b. Tahun 2017

Rp

3.454.309.316,-

c. Tahun 2018

Rp

4.469.864.284,-

d. Tahun 2019

Rp

4.672.377.127,-

e. Tahun 2020

Rp

4.886.668.524


Page 37

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penguatan peran aparatur pemerintahan bermakna adanya optimalisasi peran dan fungsi yang diemban oleh masing-masing aparatur. Hal ini mesti dibarengi dengan peningkatan dan penguatan kapasitas aparatur. Penguatan ini akan berdampak

menghasilkan aparatur pemerintahan yang profesional dan dapat

melaksanakan kerja sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan dengan tetap mengedapankan strategi efektif dan efisien. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Tanah Bumbu yang berkembang, maju, unggul, nyaman, sejahtera dan damai, diperlukan perubahan yang mendasar, terencana, dan terukur. Maka disusunlah indicator kinerja SKPD yang relevan dengan strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangjka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu. program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organitation progress terdapat pada tabel 6.1 Indikator SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2021 (tabel terlampir).


Page 38

BAB VII PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Satui dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan Satui. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Satui. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Satui ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan. Anggaran yang di perlukan SKPD Kecamatan Satui yang termuat dalam renstra SKPD khusus belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL)

adalah

sebesar 21.986.820.567,- (Dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan lima program dan sembilan belas kegiatan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) setiap tahunnya, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: (1) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan; (2) Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat; (3) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021

Page 39

boleh menyimpang dari rencana strategi yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; (4) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan

pada

renstra ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; (5) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan mengharap ridho ALLAH SWT rencana kerja

Tuhan Yang Maha Esa, semoga

yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, untuk

mewujudkan kabupaten Tanah Bumbu yang lebih sajahtera. Satui, Juli 2016 CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM.MM Pembina NIP. 19840708 198703 1 021


Page 40

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Uraian (1)

2016

2017

(2)

(3)

Anggaran pada tahun ke2018 2019

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGASUNG - Belanja Pegawai

2.035.381.849

2.088.445.141

BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

405.890.000 1.966.312.600 40.100.000

399.340.000 678.360.000 36.825.000

4.447.684.449

3.202.970.141

(4)

(5)

-

-

2020

2016

(6)

(7)

-

Realisasi Anggaran pada tahun ke2017 2018 2019 (8)

-

-

-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke2016 2017 2018 2019 2020

2020

(10)

(9)

(11)

-

(12)

-

(13)

-

-

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi

(14)

(15)

(16)

(17)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

(889.536.889,80)

Satui, Januari 2016 CAMAT SATUI, H. Setia Budi, SKM, MM. NIP. 19640708 198703 1 021

(18)

-

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Prosentase peningkatan keberdayaan 1 masyarakat pedesaan Persentase partisifasi masyarakat dalam 2 membangun desa 3 Tingkat partisipasi masyarakat

100

Target Renstra SKPD Tahun ke2016 2017 2018 2019 2020

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2016

2017

2018

2019

2020

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2016 2017 2018 (16)

(17)

(18)

Sungai Danau,

2019

2020

(19)

(20)

September 2011

CAMAT SATUI

ERYANTO RAIS, SH. Pembina NIP. 19671209 199003 1 012

Catatan

Rasio = Realisasi/Target x 100

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021

No

Uraian (1)

1

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

2

Tingkat perlengkapan sarana dan prasarana aparatur

3

Tingkat kedisiplinan pegawai dalam kehadiran dan penggunaan adrinut pegawai.

4

Peningkatan kegiatan keberdayaan masyarakat pedesaan

5

Persentase partisifasi masyarakat dalam membangun desa

6

Tingkat partisipasi masyarakat Total anggaran

2016

2017

(2)

(3)

Anggaran pada tahun ke2018 (4)

2019

2020

(5)

(6)

861.615.000

963.269.000

1.453.289.460

1.525.953.933

1.602.251.630

4.100.000

46.900.000

271.425.000

284.996.250

299.246.063

14.000.000

14.000.000

18.000.000

20.000.000

22.000.000

1.548.906.000

56.150.000

587.640.000

646.404.000

711.044.400

14.000.000

16.850.000

27.005.000

29.705.500

32.676.050

-

277.010.000

2.442.621.000

1.374.179.000

2.357.359.460

2.507.059.683

2.667.218.143

Realisasi Anggaran pada tahun ke2016 2017 2018 2019 2020 (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada 2016 2017 2018 2019 2020 (12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17)

(18)

Tabel 2.3 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 No

Sasaran

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 5

Target Renstra SKPD Kecamatan Satui

Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan 6

2016

7

8

K 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

Rp

K

Realisasi Capaian Tahun ke -

2018

2019

10

Rp

K

11

Rp

K

K

100

833.524.504

100

750.912.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening kantor

12

45.240.000

12

48.840.000

11

40.115.504

11

3.000.000

12

124.089.000

12

121.841.000

12

134.025.100

12

147.427.610

12

6.750.000

12

3.580.000

12

4.117.000

12

4.734.550

7

4.050.000

0

-

12

27.287.500

12

26.021.000

12

28.623.100

12

31.485.410

12

5.022.500

12

10.300.000

12

11.845.000

12

13.621.750

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen listrik/penerangan Bangunan kantor Penyedian Peralatan dan Perlengakapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12

Penyediaan jasa non PNS

13

Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat listrik Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya makan dan minuman rapat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa tenaga non PNS Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12

973.098.700

100

53.724.000

12

3.150.000

1.150.238.145 59.096.400

100 12

3.307.500

-

K

1.363.707.821

5.071.481.170

65.006.040

271.906.440

3.472.875

53.045.879

12

162.170.371

689.553.081

12

5.444.733

24.626.283

-

-

4.050.000

12

34.633.951

148.050.961

12

15.665.013

56.454.263

12

1.370.000

12

755.000

1.057.000

1.479.800

2.071.720

6.733.520

3

17.700.000

29

24.925.000

124.625.000

155.781.250

194.726.563

517.757.813

64.750.000

2500

88.200.000

110.250.000

137.812.500

172.265.625

573.278.125

22

118.200.000

35

59.900.000

12

268.100.000

168

248.950.000

110.850.000

764

114.600.000

100

4.100.000

100

37.800.000

12

2017

13

Rp

1650

719

2016

12

Rp

Tingkat ketersediaan layanan admiistrasi perkantoran.

100

Target Rentra 2016-2021

2020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan dinas/operasional yang perizinan kendaraan dinas/operasional terpelihara Tersedianya jasa administrasi Penyediaan jasa administrasi keuangan keuangan Tersedianya peralatan dan bahan Penyediaan jasa kebersihan kantor pembersih kantor Meningkatnya Penyediaan jasa perbaikkan peralatan Jumlah peralatan kantor yang kualitas kerja terpelihara pelayanan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor masyarakat secara menyeluruh.

2017

77.870.000

101.231.000

131.600.300

488.801.300

286.292.500

329.236.375

378.621.831

1.511.200.706

137.520.000

165.024.000

198.028.800

726.022.800

2018

14

Rp

K

2019

15

Rp

K

16

Rp

K

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Prasarana Aparatur kualitas 14 pelayanan Pengadaan Meubelair masyarakat 15 secara menyeluruh. 16

Tingkat kelengkapan sarana dan praserana Jumlah meubelair

2

100

57.850.000

100

17.850.000

81.775.000

100

26.775.000

100.162.500

275.787.500

40.162.500

100.787.500

4.100.000

25

11.900.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya bangunan rumah dinas

-

1

10.000.000

1

30.000.000

1

35.000.000

1

35.000.000

110.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

-

1

10.000.000

1

10.000.000

1

20.000.000

1

25.000.000

65.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perelengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan perlengkapan kantor

17

5.900.000

K

100

-

100

18.000.000

100

20.000.000

100

22.000.000

74.000.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

17 6

21

4

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100

14.000.000

35

14.000.000

35

-

22.000.000

74.000.000

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat

0

-

100

276.863.000

100

359.921.900

100

449.902.375

100

562.377.969

1.649.065.244

Penyelenggaraan MTQ

Jumlah peserta MTQ

0

-

2

276.863.000

2

359.921.900

2

449.902.375

2

562.377.969

1.649.065.244

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Prosentase kegiatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Meningkatnya Pemberdayaaan lembaga dan 18 koordinasi organisasi masyarakat pedesaan lintas sektoral

19

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan adribut ;pegawai Tersedianya pakaian olahraga/tetun/tradisional aparatur

Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Jumlah dokumen Ketertiban

45

18.000.000

50

20.000.000

55

100

1.485.156.000

100

89.100.000

1.699.656.000

4

1.485.156.000

0

-

4

-

5

-

6

-

1.485.156.000

0

-

1

26.400.000

1

39.600.000

1

59.400.000

1

89.100.000

214.500.000

100

22.550.000

100

27.005.000

100

29.705.500

100

32.676.050

116.536.550

1

27.005.000

1

29.705.500

1

32.676.050

116.536.550

26.400.000

100

39.600.000

100

59.400.000

100

Persentase partisipasi Peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya 5 masyarakat dalam membangun dalam membangun desa partisipasi desa masyarakat Partisipasi masyarakat dalam dalam Jumlah desa berprestasi membangun desa mensukseskan program pembangunan Penyelenggaraan musyawarah Dokumen musrenbang tingkat 20 pedesaan pembangunan desa kecamatan

100

14.000.000

1

14.000.000

1

9.400.000

1

13.150.000

2017

18

Rp

3

2016

17

Rp

2

Rasio Capaian tahun ke-

Realisasi capaian Rentra sampai 2016 2020

2020

Satui, Juli 2016 CAMAT SATUI, H. Setia Budi, SKM, MM. NIP. 19640708 198703 1 021

K

2018

19

Rp

K

2019

20

Rp

K

2020

21

Rp

K

22

Rp

K

Rp

Unit bertangg ungjawa b 23

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Satui Tahun 2016 s.d 2021 NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1


Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh

outcome

Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran

outcome

Tingkat kelengkapan sarana dan perasana aparatur

2

3

6

outcome

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan pemakaian adribur pegawai

outcome

Presentasi tingkat partisipasi masyarakat

outcome 4

5

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral


Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan

outcome

Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat

Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangun desa

2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2017 2018 2019

2021

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100

100

100

100

100

1 thn

1 thn

1 thn

1 thn

1 thn

100

100

100

100

100

35

35

45

50

55

100 4 keg

100 132 org

100 2 kl

100 2 kl

100 2 kl

100

100

100

100

100

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100

100

100

100

100

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100

100

100

100

100

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

Program dan Kegiatan

(4)

(5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 1.20 12.01


Meningkatkan Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan masyarakat administrasi secara perkantoran menyeluruh

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6) Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n

(7)

2016

Target (8)

2017

Rp

Target

(9)

(10)

2018

Rp

Target

(11)

(12)

2019

Rp

Target

(13)

(14)

100

861.615.000

100

750.912.000

100

973.098.700

100

12 bln

53.724.000

12 bln

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2020

Rp

Target

(15)

(16)

1.150.238.145

100

Rp

Target

(17)

(18)

1.363.707.821

100

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Lokasi

Rp (20)

(21)

5.099.571.666

(19)

Kec. Satui

Satui

271.906.440

Kec. Satui

Satui

67.930.375

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

02

Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening kantor sumber daya air dan listrik

12 bln

45.240.000

12 bln

48.840.000

1.20 1.20 12.01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dinas/operasional terpelihara

11 unt

55.000.000

11 unt

3.000.000

1.20 1.20 12.01

07

Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa keuangan SKPD administrasi keuangan

12 bln

120.145.000

12 bln

121.841.000

12 bln

134.025.100

12 bln

147.427.610

12 bln

162.170.371

60 bln

685.609.081

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor

12 bln

6.275.000

12 bln

3.580.000

12 bln

4.117.000

12 bln

4.734.550

12 bln

5.444.733

60 bln

24.151.283

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

09

Penyediaan jasa perbaikkan peralatan kerja

Pemeliharaan rutin peralatan dan kelengkapan kantor

7 bh

4.050.000

0

4.050.000

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis perkantoran (ATK)

12 bln

26.212.500

12 bln

26.021.000

12 bln

28.623.100

12 bln

31.485.410

12 bln

34.633.951

60 bln

146.975.961

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bln

5.022.500

12 bln

10.300.000

12 bln

11.845.000

12 bln

13.621.750

12 bln

15.665.013

60 bln

56.454.263

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

12

Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik

28 bh

1.370.000

12 bln

755.000

1.057.000

1.479.800

2.071.720

6.733.520

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

13

Penyedian Peralatan dan Perlengakapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

3 bh

17.700.000

23 bh

24.925.000

124.625.000

155.781.250

194.726.563

517.757.813

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

17

Penyediaan makanan dan minuman pegawai

Tingkat ketersediaan layanan makan dan minuman rapat

1650 ok

77.750.000

2100 ok

88.200.000

110.250.000

137.812.500

172.265.625

586.278.125

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

22 ok

126.900.000

12 ok

59.900.000

77.870.000

101.231.000

131.600.300

497.501.300

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

19

Penyediaan jasa non PNS

Tersedianya Pembayaran jasa atas non PNS

12 org

268.100.000

168 bln

248.950.000

286.292.500

329.236.375

378.621.831

1.511.200.706

Kec. Satui

Satui

1.20 1.20 12.01

22

Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

719 ok

107.850.000

764 ok

114.600.000

137.520.000

165.024.000

198.028.800

723.022.800

Kec. Satui

Satui

Program Peningkatan Sarana Tingkat kelengkapan sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur

1.20 1.20 12.02

Meningkatkan sarana 1.20 1.20 12.02 dan prasarana aparatur 1.20 1.20 12.02 1.20 1.20 12.02

100

4.100.000

100

37.800.000

2 bh

4.100.000

25 bh

11.900.000

3.307.500

-

100

57.850.000

81.775.000

60 bln

3.472.875

-

100

65.006.040

-

100

100.162.500

100

275.787.500

Kec. Satui

Satui

40.162.500

5 kl

100.787.500

Kec. Satui

Satui

Jumlah meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala 21 rumah dinas

Terpeliharanya rutin rumah dinas

0

-

1 thn

10.000.000

1 thn

30.000.000

1 thn

35.000.000

1 thn

35.000.000

4 thn

110.000.000

Kec. Satui

Satui

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

0

-

1 thn

10.000.000

1 thn

10.000.000

1 thn

20.000.000

1 thn

25.000.000

4 thn

65.000.000

Kec. Satui

Satui

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

17 unit

5.900.000

22

Tingkat kedisiplinan aparatur

1.20 1.20 12.03

1.20 1.20 xx

-

12 bln

10 Pengadaan Meublair

Meningkatkan disiplin aparatur 1.20 1.20 12.03

3.150.000

59.096.400

05

17.850.000

26.775.000

Program peningkatan Disiplin dalam kehadiran dan Aparatur penggunaan atribut pegawai

35 stel

14.000.000

0

-

45 stel

18.000.000

50 stel

20.000.000

55 stel

22.000.000

74.000.000

Kec. Satui

Satui

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian tradisional (tenun) aparatur

35 stel

14.000.000

0

-

45 stel

18.000.000

50 stel

20.000.000

55 stel

22.000.000 220 stel

74.000.000

Kec. Satui

Satui

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat


100

-

277.010.000

Kec. Satui

Satui

0

-

132 peserta

277.010.000

100

-

100

-

100

1.20 1.20 xx

Meningkatkan Meningkatkan koordinasi koordinasi lintas lintassektoral sektoral

Peningkatan keberdayaan masyarakat desa

1.20 1.20 12.15

01

1.20 1.20 12.15

01

1.20 1.20 12.17

Penyelenggaraan MTQ

Jumlah peserta MTQ

Prosentase kegiatan keberdayaan masyarakat pedesaan Terlaksananya kegiatan Pemberdayaaan lembaga dan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat organisasi masyarakat pedesaan pedesaan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1.20 1.20 12.15

Meningkatkan partisipasi 1.20 1.20 12.17 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya masyarakat dalam perencanaan mensukseskan mensukseskan program partisipasi masyarakat program pembangunan pedesaan 1.20 1.20 12.17 pembangunan pedesaan

JUMLAH

xx

Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban

Jumlah dokumen

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persentase partisifasi masyarakat dalam pembangunan desa

01

Partisipasi masyarakat dalam Jumlah desa yang membangun desa berprestasi

02

Penyelenggaraan musyawarah Dokumen perencanaan pembangunan desa kecamatan

0

-

132 peserta

277.010.000

2 kl

-

2 kl

-

2 kl

-

2 kl

277.010.000

Kec. Satui

Satui

26.400.000

100

39.600.000

100

59.400.000

100

89.100.000

100

1.699.656.000

Kec. Satui

Satui

4 keg

1.548.906.000

4 keg

4 keg

1.548.906.000

0

100

0

1 dok

-

3 keg

-

3 keg

-

3 keg

-

3 keg

1.485.156.000

Kec. Satui

Satui

1 dok

26.400.000

12 bln

39.600.000

12 bln

59.400.000

12 bln

89.100.000

48 bln

214.500.000

Kec. Satui

Satui

14.000.000

100

22.550.000

100

27.005.000

100

29.705.500

100

32.676.050

100

116.536.550

Kec. Satui

Satui

-

1 kel

9.400.000

1 dok

27.005.000

1 dok

29.705.500

1 dok

32.676.050

1 dok

116.536.550

Kec. Satui

Satui

14.000.000

1 dok

13.150.000

1 dok

-

1 dok

-

1 dok

-

1 dok

-

Kec. Satui

Satui

2.442.621.000

1.114.672.000

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 6.1 Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode Tahun 0

(1)

(2)

(3)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 kelompok 3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

16 keg

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

1

Presentase kegiatan keberdayaan masyarakat pedesaan

4 keg

3

Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 dokumen

5


1 dokumen

132 peserta 150 peserta 150 peserta 150 peserta

10 kali

Catatan : Pengisian untuk pengisian lakip (sasaran ini akan menjadi ukuran sasaran yang ada si Rentras ini) Indikator Kinerja Infut Output Outcame Benefits Impcats

Jumlah Dana yang di anggarkan Keluaran yang akan direncanakan Hasil dari kegiatan Akibat dari kegiatan Dampak dari kegiatan

Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator Kinerja Infut Output Outcame

Benefits

Impcats

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

60.000.000 200 stel Pengadaan pakaian olah raga bagi aparatur pemerintah aparatur memiliki pakaian olah raga untuk Peningkatan disiplin berolah raga bagi aparatur kecamatan Satui

Indikator Kinerja Infut Output Outcame Benefits Impcats

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Indikator Kinerja Infut

75000000 5

Output Outcame Benefits Impcats

dokumen hasil keg. Musrenbang kec

265000 #REF!

a si Rentras ini)

KATA PENGANTAR. Satui, Juli 2016 CAMAT SATUI, H. SETIA BUDI, SKM,MM Pembina NIP

Recommend Documents