KEPALA DESA PUTAT KABUPATEN MALINAU RANCANGAN PERATURAN DESA PUTAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PUTAT, Menimbang: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putat Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Putat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah mendapatkan Persetujuan Bupati Malinau yang dituangkan dalam keputusan Nomor 900/…./Keu …./ 2017 tgl … ... 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Putat Tahun Anggaran 2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa. Mengingat: 1.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang.............
-23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 5539); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 10. Peraturan President Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
-312. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4); 17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 135); 18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 184 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 184); 19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3); 20. Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 49); 21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Gerakan Desa Membangun dan Dana Rapi Tertib Bersih Sehat Indah dan Harmonis (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 5); 22. Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 6);
-423. Peraturan Desa Putat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20.... Nomor ....); 24. Peraturan Desa ........... Nomor ..... Tahun 20... Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20.... Nomor ........). 25. Peraturan Desa ......... Nomor ..... Tahun 20.... Tentang Pembentukan Pembentukan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20.... Nomor ........). 26. Peraturan Desa ............ Nomor ..... Tahun 20... Tentang Pembentukan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20... Nomor ......). 27. Peraturan Desa ............ Nomor ..... Tahun 20... Tentang Pembentukan Karang Taruna (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20.... Nomor .......); 28. Peraturan Desa ............ Nomor ..... Tahun 20... Tentang Pajak Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20....Nomor .......); 29. Peraturan Desa ............ Nomor ..... Tahun 20... Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20... Nomor .......); 30. Peraturan Desa ............ Nomor ..... Tahun 20... Tentang Retribusi Jasa Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20... Nomor .......); 31. Peraturan Desa ............ Nomor ..... Tahun 20... Tentang Retribusi Usaha Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20... Nomor .......).
-5Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTAT dan KEPALA DESA PUTAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp. ........................ dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa
Rp
0,00
2. Belanja Desa
Rp Surplus/(Defisit)
0,00 0,00)
(Rp.
3. Pembiayaan Desa: a. Penerimaan Pembiayaan Desa
Rp.
0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa
Rp.
0,00
Pembiayaan Netto
Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:
0,00 Rp.
0,00
Pasal 2 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa
Rp.
0,00
b. Pendapatan Transfer
Rp.
0,00
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
Rp.
0,00
(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan:
huruf a
a. Hasil Usaha Desa
Rp.
0,00
b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Rp.
0,00
c. Pendapatan Pajak Desa
Rp.
0,00
d. Hasil Retribusi Desa
Rp.
0,00
-6-
e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan
Rp.
0,00
f. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
Rp.
0,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Desa
Rp.
0,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
Rp.
0,00
c. Dana Gerdema
Rp.
0,00
d. Dana RT Bersih
Rp.
0,00
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten kepada Desa Rp.
0,00
f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga Rp.
0,00
g. Lain-lain Pendapatan desa yang sah Rp.
0,00
(4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana hasil kerja sama dengan pihak ketiga
Rp.
0,00
b. dana hasil bantuan perusahaan yang beralokasi di desa Rp.
0,00
c. dana insentif
Rp.
0,00
d. dana reword
Rp.
0,00
Pasal 3 (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp.
0,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp.
0,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp.
0,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp
0,00
e. Belanja Tidak Terduga
Rp.
0,00
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja:
terdiri dari jenis
-7-
a. Belanja Pegawai
Rp.
0,00
b. Belanja Barang dan Jasa
Rp.
0,00
c. Belanja Modal
Rp.
0,00
d. Belanja Hibah
Rp.
0,00
e. Belanja Bantuan Sosial
Rp.
0,00
Pasal 4 (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Desa
Rp.
0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa
Rp.
0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp.
0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan
Rp.
0,00
b. Penyertaan modal Investasi Pemerintah desa
Rp
0,00
c. Pembayaran pokok
Rp.
0,00
Pasal 5 Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri atas : a. Tanah kas Desa
Rp.
0,00
b. Pasar Desa
Rp.
0,00
c. Pasar Hewan
Rp.
0,00
d. Bangunan Desa
Rp.
0,00
e. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa
Rp.
0,00
f. Pemandian umum yang diurus oleh Desa
Rp.
0,00
g. Hutan Desa
Rp.
0,00
-8-
h. Tambatan Perahu
Rp.
0,00
i. Tempat-tempat Pemancingan
Rp.
0,00
j. Jalan Desa
Rp.
0,00
k. Lain-lain kekayaan milik Desa
Rp.
0,00
Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari: 1. Lampiran
I
Ringkasan APBDes;
2. Lampiran
II
Rincian APBDes.
Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .................. Ditetapkan di Desa Putat Pada tanggal ............2017 KEPALA DESA PUTAT,
LORES
Diundangkan di Desa Putat pada tanggal ........2017 SEKRETARIS DESA Putat,
RUSLIDEN,S.Pd LEMBARAN DESA PUTAT TAHUN 2017 NOMOR. ….
