KEPALA DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DESA PEJAMBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEJAMBON Menimbang
a bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program Pengelolaan lingkungan Desa Pejambon Yang berkelanjutan, sebagai wujud apresiasi dan implemnetasi program kabupaten Bojonegoro yaitu GERBANG BOJONEGORO BERSINAR maka perlu dilakukan sinergitas pelaksanaanya
di desa Pejambon. b Bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Kelola lingkungan hidup Wilayah desa Pejambon. Mengingat
:
1.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3
Undang undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman ( klembaran Negara tahun 1992 nomor 22 tambahan lembaran negara nomor 3469 )
3
Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang.
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8
Peraturan
Pemerintah
noomor
15
tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan penataan ruang; 09 10 12.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Tekhnis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
14
Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten Bojonegoro
15
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/kelurahan sehat dan cerdas di kabupaten Bojonegoro;
16
Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa RPJMDes.
17
Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa RKP Desa Pejambon tahun 2016.
18
Peraturan Desa Pejambon Nomor 05 tahun 2016 tentang Rencana tata ruang wilayah Desa Pejambon tahun 2016. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON dan KEPALA DESA PEJAMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DESA PEJAMBON
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pejambon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan olah Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7.
Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8.
Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.
Gerakan desa / kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarkat yang sejahtera. Bahagia, dan berkelanjutan;
11.
Desa/kelurahan Sehat dan Cerdas adalah suatu kondisi masyarakat yang bahagia sejahtera ditunjukan dengan derajat kesehatan dan pendidikan yang mantap, berbudaya, memiliki tatakelola pemerintahan yang bersih, dan lingkungan yang sehat, sehingga produktif, berdaya saing dan mandiri.
12.
Rencana Tata Ruang Wilayah Desa adalah suatu rencana kegiatan yuang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk Desa guna mencapai sehat cerdas produktif dan bahagia;
13.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur tentang : 1. Maksud dan tujuan Rencana Tata kelola lingkungan hidup 2. Kebijakan dan strategi Rencana tata Kelola Lingkungan Hidup. 3. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat. 4. Pembiaya pelaksanaan kegiatan Tata Kelola lingkungan hidup. BAB III Maksud dan Tujuan Pasal 3 Maksud dari pembentukan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mensinergikan Program GEMAR PEJAMBON BERSERI dengan program kabupaten Bojonegoro GERBANG BOJONEGORO BERSINAR yang berorientasi pada pengelolaan lingkunbgan Hidup. Pasal 4 Tujuan Tata Pengelolaan Lingklungan Hidup Desa Pejambon adalah : a. b. c. d.
Meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Pejambon dalam pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan, agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat serta berkelanjutan; Mendorong kesadaran masyarakat agar hidup bersih dan sehat. Menananamkan budaya masyarakat untuk peduli lingkungan hidup dengan cara kerja bhakti ( gotong Royong ) agar tercapai lingkungan bersih dan sehat. Mewujudkan masyarakat, lingkungan, infrastruktur dan fasilitas umum agar menuju desa yang sehat produktif dan bahagia, berdaya guna dan berdaya saing; BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian kesatu Kebijakan Pasal 5
Kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat desa/kelurahan tentang pentingnya menjaga kwalitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan indikator : 2. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih di Desa Pejambon. 3. Mengembangkan kerjasama masyarakat Desa tentang pentingnya menjaga kwalitas lingkungan bersih dan sehat.
Bagian kedua Strategi pengelolaan Pasal 6 Strategi Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dengan cara : a. Bersih dari Sampah b. Bebas dari pembakaran sampah c. Sarana pengolahan sampah d. Pengembangan sampah melalaui management Bank Sampah
e. Penataan sanitasi lingkungan serta pembangunan Ruang terbukla hijau ( RTH ) pada setiap lingkungan RT di Desa pejambon f. Pengelolaan lingkungan yang bersih teduh dan hijau pada kawasan Fasum seperti, kantor Pemerintahan,
pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, Tempat pemakam
Umum. g. Pemanfaatan tekhnologi tepat guna, yang ramah lingkungan ( IPAL, Biogas Dll ) h. Networking atau kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pengelolaan lingkungan hidup di desa Pejambon. BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN Pasal 7 Melakukan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat dalam upaya Melestarikan lingkungan yang bersih dan sehat dengan Partisipasi swadaya dan Gotong Royong dalam pengelolaan lingkungan guna tercipta sanitasi lingkungan yang memadai. Pasal 8 Mendorong Partisipasi swadaya dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah bagi setiap warga Desa Pejambon, diharuskan melakukan gotong Royong atau kerja bhakti paling sedkit 2 ( dua ) kali dalam satu tahun guna melestarikan lingkungan yang bersih. Pasal 9 Guna mengoptimalisasi mekanisme pengelolaan lingkungan hidup di Desa Pejambon ditetapkan perorangan, kelompok atau pihak pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian di sebut Tim Pengelola Lingkungan Hidup. Pasal 10 Tim pengelola lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 9 di angkat dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota
BAB VI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 11 Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan lingkungan Hidup bersumber dari : a. APBDesa b. APBD Kabupaten dan Propinsi c. APBN d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat e. Partisipasi dan swadaya BAB IX EVALUASI DAN MONITORING Pasal 12 1. Evaluasi Kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dituangkan dalam Gerakan Masyarakat Pejambon Beraih dan Lestari 9 GEMAR BERSERI ) untuk menuju Desa Sehat dan Cerdas dilakukan oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat dan wali amanah Desa. 2. Monitoring dilakukan oleh Camat dan SKPD Pemerintah Kabupaten.
BAB X PENUTUP 1.
2.
Pasal 13 Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Melaksanakan program Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Pejambon, yang di tuangkan dalam Gerakan Masyarakat Pejambon Bersih dan lestari. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Pasal 14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa. Ditetapkan di : PEJAMBON Pada tanggal : 20 Juli 2016 KEPALA DESA PEJAMBON
Diundangkan di PEJAMBON Pada Tanggal 20 Juli 2016 Plt.Sekretaris Desa PEJAMBON
SUFYAN KAUR UMUM BERITA DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2016 Nomor 06
ABD.ROKHMAN
