-1-
KEPALA DESA KEDUNGASRI KABUPATEN/KOTA BANYUWANGI PERATURAN DESA KEDUNGASRI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG JALAN SAWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGASRI, Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk memelihara fasilitas jalan Sawah yang ada di desa kedungasri maka di pandang perlu untuk dibuat peraturan desa Mengingat:
1. Undang undang nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa 2.Peraturan Pemerintah nomor.47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor .43 tentang pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014. Tentang desa 3.Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 111. Tahun 2014 tentang pedoman teknis tentang penyusunan peraturan desa 4.Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 tahun 2015 tentang Pedoman pembangunan desa 5.Peraturan Men teri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor.2 tahun 2015 tentang pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah 6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa ,peraturan kepala desa dan ke Keputusan kepala desa Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI dan KEPALA DESA KEDUNGASRI
-2MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG .JALAN SAWAH BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang maksud dengan: 1. Desa adalah Desa Kedungasri 2. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Kedungasri 3. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 5. Masyarakat desa adalah seluruh warga masyarakat desa Kedungasri 6. Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat . 7. Truk adalah mobil besar dengan bak besar di belakang ( biasanya untuk mengangkut barang ) 8. Truk adalah kendaraan beroda enam ( 6 ) dengan bak besar di belakang ( biasanya untuk mengangkut barang ) 9. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang ( karena melanggar aturan undang-undang ) 10. Sanksi adalah ( tindakan hukuman dsb ) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan. 11. Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang ( kendaraan dsb) 12 Jalan sawah adalah jalan yang ada di areal persawahan desa Kedungasri Pasal 2 Kedudukan peraturan desa ini bersifat mengikat dan harus di patuhi oleh pengguna jalan sawah. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3 1.Tujuan peraturan desa ini adalah untuk melindungi dan mempertahankan kwalitas jalan sawah. 2.Sasarannya adalah seluruh kendaraan beroda enam yang menggunakan jalan sawah. BAB III KETENTUAN LARANGAN Pasal 4 Kendaraan Truk Engkel atau beroda enam ( 6) dilarang masuk jalan sawah
-3-
BAB IV PENGAWASAN Pasal 5 1. Untuk kelancaran dalam melaksanakan peraturan desa ini perlu adanya pengawasan. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah seluruh masyarakat desa. BAB V SANKSI Pasal 6 Barang siapa yang melanggar Rp.3.000.000 ( Tiga juta rupiah )
peraturan
desa
ini
dikenakan
denda
Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. BAB VI PENUTUP Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang Peraturan Desa ini Kedungasri.
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ditetapkan di Kedungasri pada tanggal 29 Oktober 2015 KEPALA DESA KEDUNGASRI SUNARYO
Diundangkan Kedungasri pada tanggal 30 0ktober 2015 SEKRETARIS DESA KEDUNGASRI
M. HADIYANTO LEMBARAN DESA KEDUNGASRI TAHUN 2015 NOMOR 07
-4-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II … Pasal …
BAB … (dan seterusnya) Pasal . . . Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa). Ditetapkan di … pada tanggal … KEPALA DESA…(Nama Desa), tanda tangan NAMA Diundangkan di … pada tanggal …
-5SEKRETARIS DESA … (Nama Desa), tanda tangan NAMA LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …
I.
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Peraturan Bersama) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa) Menimbang Mengingat
: a. bahwa.................................................................; b. bahwa.................................................................; c. dan seterusnya....................................................; : 1. ...........................................................................; 2. ...........................................................................;
-63. dan seterusnya...................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: BAB II Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 Pasal .. BAB ... Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa) Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)
(Nama)
(Nama)
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
-7-
-8-
II.
PERATURAN KEPALA DESA
KEPALA DESA … (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Peraturan Kepala Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ..., (Nama Desa) Menimbang Mengingat
Menetapkan
: a. bahwa................................................; b. bahwa................................................; c. dan seterusnya..................................; : 1. ..........................................................; 2............................................................; 3. dan seterusnya..................................; MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... Peraturan Kepala Desa).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: BAB II Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 Pasal .. BAB ... Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
(Judul
-9BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa). Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA DESA..., (Nama Desa) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa) (Nama) BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
- 10 A. KEPUTUSAN KEPALA DESA II. KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN/KOTA............(Nama Kabupaten/Kota) KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Keputusan Kepala Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa) Menimbang
: a. bahwa...................................................................; b. bahwa...................................................................; c. dan seterusnya.....................................................; Mengingat : 1. ............................................................................; 2. ............................................................................; 3. dan seterusnya.....................................................; Memperhatikan : 1. .....................................................................; 2. .....................................................................; 3. dan seterusnya..............................................; (jika diperlukan) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA
: : : : : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ............... pada tanggal ................... KEPALA DESA..., (Nama Desa) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.