Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (1) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan bdan usaha milik desa diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa b. UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Th 2008; PP No 72 Th 2005; PerPres No 1 Th 2007; Peraturan Daerah Kab Cilacap No 9 Th 2007 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa) 4. Kedudukan dan bentuk badan hukum 5. Kepengurusan (Kepengurusan dan struktur organisasi, Kewajiban, hak dan larangan BUMDesa, Kepegawaian BUMDesa) 6. Kewajiban dan hak BUMDesa 7. Permodalan 8. Bagi hasil usaha 9. Kerjasama dengan pihak ketiga 10. Pengelolaan dan pertanggungjawaban 11. Pembinaan dan pengawasan 12. Ketentuan peralihan 13. Ketentuan penutup
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Th 2008; UU No 33 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 40 Th 2006; Peraturan Presiden No 1 Th 2007; Perda Kab Cilacap No 9 Th 2007 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Prinsip perencanaan pembangunan desa 4. Tahapan perencanaan pembangunan desa 5. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes 6. Pendanaan 7. Penyusunan 8. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi 9. Pembinaan 10. Ketentuan peralihan 11. Ketentuan penutup
CATATAN
:
-
Perda ini mulai berlaku efektif 1 tahun sejak tanggal diundangkan Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana serta hal-hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Perda ini harus selesai 1 tahun setelah Perda ini diundangkan.
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 ABSTRAK
: a.
-
Bahwa sesuai pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 72 Th 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Perda dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 away (1) Peraturan Pemerintah No 73 Th 2005 tentang Kelurahan, disebutkan bahwa di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 72 Th 2005; PP No 73 Th 2005; Peraturan Presiden No 1 Th 2007 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan 3. Maksud dan tujuan 4. Tugas pokok dan fungsi 5. Jenis kelembagaan 6. Kepengurusan 7. Kewajiban dan larangan 8. Hubungan kerja 9. Pendanaan 10. Pembinaan dan pengawasan 11. Pebekuan dan pembubaran 12. Ketentuan peralihan 13. Ketentuan penutup
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Kerjasama Desa Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2010 ABSTRAK
: a.
-
Bahwa sesuai dengan pasal 85 PPNo 72 Th 2005 tentang Desa, disebutkan Pelaksanaan Kerjasama antar desa, dan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perda - Bahwa Perda Kabupaten Cilacap No 26 Tahun 2000 tentang Kerjasama antar Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu untuk disesuaikan b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Th 2008; PP No 72 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Peraturan Presiden No 1 Th 2007 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud, tujuan dan prinsip 3. Ruang lingkup kerjasama 4. Tata cara kerjasama desa 5. Tugas dan tanggung jawab 6. Badan kerjasama desa 7. Jangka waktu 8. Perubahan dan pembatalan 9. Pembiayaan 10. Penyelesaian perselisihan 11. Pembinaan dan pengawasan 12. Ketentuan peralihan 13. Penutup
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 ABSTRAK
: a.
-
Bahwa sesuai PP No 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Perda - Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabpaten Cilacap baik yang berada di dalam dan/atau diluar Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk melaksanakan tertib adminstrasi kependudukan b. Dasar Peraturan daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 1 Th 1874; UU No 8 Th 1981; UU No 9 Th 1992; UU No 28 Th 1999; UU No 37 Th 1999; UU No 23 Th 2002; UU No 32 Th 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Th 2008; UU No 12 Th 2006; UU No 23 Th 2006; PP No 9 Th 1975; PP No 37 Th 2007; PP No 38 Th 2007; PP No 54 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perpres No 25 Th 2008; PP No 26 Th 2009; Perpres No 35 Th 2010; Perda Kab Cilacap No 2 Th 1988 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Hak dan kewajiban penduduk 3. Petugas registrasi 4. Pendaftaran penduduk 5. Pencatatan sipil 6. Data dan dokumen kependudukan 7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 8. Pengawasan 9. Penyidikan 10. Sanksi administratif 11. Ketentuan pidana 12. Ketentuan peralihan 13. Ketentuan penutup
CATATAN
: Pada saat Perda ini berlaku mala Perda Kab Cilacap No 14 Th 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kab Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
