SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa; b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa serta dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah lembaga usaha yang berbadan hukum publik dengan legalitas Peraturan Desa yang didirikan dan dimiliki oleh Desa untuk memberikan pelayanan publik yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan. 12. Penasehat/komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUMDes. 13. Direksi adalah unsur pelaksana operasional/Direksi BUMDes. 14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain. 15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. 16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 17. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah. 19. Jenis kekayaan Desa terdiri atas Tanah Kas Desa; Pasar Desa; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Desa; Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa. 20. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. BAB II MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMDes Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud dibentuknya BUMDES meningkatkan kemandirian desa.
adalah
dalam
rangka
mendorong
dan
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain : a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan; c. mendorong berkembangnya usaha miko sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir; d. menciptakan lapangan kerja; dan e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.
Bagian Ketiga Strategi Pasal 4 Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan : a. mengelola potensi yang dimiliki oleh desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa; dan b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.
Bagian Keempat Asas BUMDes Pasal 5 BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan : a. demokrasi ekonomi; b. pengayoman; c. pemberdayaan; d. keterbukaan; dan e. akuntabilitas.
BAB III PEMBENTUKAN BUMDes Pasal 6 (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan AD dan ART yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7 (1) Dalam rangka penyusunan AD dan ART BUMDes, Pemerintah Desa mengundang BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus AD dan ART BUMDes. (2) Rancangan AD dan ART BUMDes yang dibuat oleh Tim Perumus dibuat Berita Acara AD dan ART BUMDes. (3) Berita Acara AD dan ART untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa sebagai draft Peraturan Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa tentang BUMDes.
Pasal 8 (1) Syarat pembentukan BUMDes: a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau musyawarah warga desa; b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
masyarakat
berdasarkan
c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa; e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap: a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan; c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan d. penerbitan Peraturan Desa.
BAB IV JENIS USAHA BUMDes Pasal 9 (1) Jenis kegiatan usaha BUMDes digolongkan menjadi 4 (empat) bidang pokok berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya, terdiri atas : a. produksi primer meliputi : 1. perkebunan; 2. pertanian; 3. perternakan; dan 4. perikanan. b. pengelolaan meliputi : 1. Industri rumah tangga; 2. pengolahan; 3. perakitan; 4. kerajinan; 5. pasar desa 6. kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang telah diserahkan pada masyarakat desa; dan 7. kegiatan lainnya yang sejenis. c. perdagangan meliputi : 1. kegiatan jual beli barang; 2. penyaluran pupuk; dan 3. pemasaran hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tanggga dan kerajinan. d. jasa meliputi : 1. simpan pinjam; 2. perkreditan; 3. transportasi; 4. pembayaran listrik desa; 5. pertukangan; 6. perbengkelan;
7. wisata; 8. perhotelan;dan 9. jasa-jasa lainnya yang sejenis. (2) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. (3) Kebutuhan dan potensi desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa; c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
BAB V KEPENGURUSAN BUMDes Pasal 10 (1) Organisasi kepengurusan BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Masyarakat. (2) Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari : a. Komisaris (Pemerintah Desa); b. Direksi (unsur masyarakat desa); c. Pengawas (unsur BPD dan masyarakat desa); dan d. Anggota pengurus. (3) Direksi dan Pengawas BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam AD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. (4) Masa bhakti Direksi dan Pengawas BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
Bagian Kesatu Persyaratan Kepengurusan BUMDes Pasal 11 Persyaratan kepengurusan BUMDes adalah sebagai berikut : a. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha; b. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat; c. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; d. mempunyai pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
e. mempunyai integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian desa; dan f. mempunyai umur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.
Bagian Kedua Komisaris Pasal 12 (1) Komisaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (2) Komisaris dapat mengundang Direksi dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan BUMDes. (3) Komisaris dapat diberhentikan apabila : a. telah berakhir masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; dan d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (4) Apabila komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.
Bagian Ketiga Direksi Pasal 13 (1) Direksi merupakan unsur kepengurusan BUMDes yang melaksanakan kebijakan pengelolaan BUMDes sesuai dengan AD dan ART yang ditetapkan. (2) Direksi mempunyai fungsi dan tugas : a. perumusan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes; b. pengangkatan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Komisaris; c. pengelolaan keuangan dan asset BUMDes; d. pengkoordinasian seluruh tugas pengelola BUMDes baik kedalam maupun keluar; e. mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan; f. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris; g. pelaksanaan pinjam atau meminjam uang BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD; h. mengikat BUMDes sebagai penjamin dengan persetujuan Komisaris dan BPD; i. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes; dan j. penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.
(3) Susunan Direksi disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan desa masingmasing yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. (4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi: a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Warga Negara Indonesia ; c. bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun ; d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik; e. memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan BUMDes; f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya memahami manajemen usaha; g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; h. sehat jasmani dan rohani; i. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD.
dan
Pasal 14 (1) Direksi dalam Komisaris.
menyelenggarakan
tugasnya
bertanggungjawab
kepada
(2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes kepada Komisaris melalui Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan AD BUMDes. (3) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Komisaris. (4) Direksi dapat mengangkat Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
Pasal 15 Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Direksi BUMDes diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
Bagian Keempat Pengawas Pasal 16 (1)
Pengawas merupakan unsur Organisasi BUMDes yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes sesuai dengan AD dan ART yang ditetapkan.
(2)
Pengawas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDes; b. pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan BUMDes;
c. pemeriksaan aktifitas pengelolaan BUMDes pada aspek administrasi dan manajemen; d. penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan BUMDes kepada Komisaris; e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan Komisaris; dan f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMDes kepada Komisaris. (3)
Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari : a. unsur Pemerintahan Desa; b. profesional/praktisi; dan c. tokoh masyarakat.
(4)
Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Pengawas adalah sebagai berikut : a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia ; c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik; e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes; f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan; g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; h. sehat jasmani dan rohani; i. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; j. tidak terlibat hubungan keluarga dengan unsur Pemerintahan Desa atau Unsur Direksi; dan k. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Komisaris.
Pasal 17 Masa Jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
Pasal 18 Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
Pasal 19 Direksi, Pengawas BUMDes dapat diberhentikan apabila : a. telah berakhir masa baktinya; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
merugikan,
e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus.
Bagian Kelima Anggota pengurus Pasal 20 (1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha, dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai kebutuhan. (2) Keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Pasal 21 Kewajiban BUMDes adalah: a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. b. memberikan kontribusi kepada desa; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
Pasal 22 Hak BUMDes adalah; a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa; b. menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa; c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan; d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes; e. mengembangkan jenis usaha BUMDes; f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga; g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.
BAB VII PERMODALAN Pasal 23 Permodalan BUMDes dapat berasal dari: a. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
b. pemerintah Desa (penyertaan modal pada BUMDES dari kekayaan desa yang dipisahkan); c. tabungan masyarakat; d. pinjaman; dan/atau e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
Pasal 24 (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman untuk penambahan modal melalui Bank Pemerintah/Swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPDberupa persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.
BAB VIII TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL Pasal 25 Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
Pasal 26 (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan. (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 27 BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.
Pasal 28 Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen; b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar; c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah; d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota; e. identifikasi bidang yang saling tergantung; f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan g. menjaga keterbukaan diantara anggota.
Pasal 29 (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes. (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut : a. kerja sama antardesa dalam 1 (satu) Kecamatan; b. kerja sama antardesa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;dan c. kerja sama antardesa lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi.
Pasal 30 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama. (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan; b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; c. pembiayaan; d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama; e. pembagian keuntungan dan kerugian; f. pembinaan dan pengawasan; g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan h. penyelesaian perselisihan.
BAB X PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes Pasal 31 Dalam pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada : a. pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan; b. pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel; c. warga masyarakat terlibat secara aktif; d. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan; e. pengelolaan perlu akseptabel; dan f. profit oriented.
Pasal 32 (1) Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (2) Proses pertanggungjawaban Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes; b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : 1. laporan kinerja Pengurus BUMDes selama 1 (satu) tahun; 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan; 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi. c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.
BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes Pasal 33 (1) Setiap BUMDes wajib dilengkapi AD/ART. (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.
Pasal 34 AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling sedikit memuat: a. nama dan kedudukan; b. asas dan tujuan; c. kegiatan atau usaha; d. keanggotaan; e. hak dan kewajiban anggota; f. kepengurusan; g. hak dan kewajiban pengurus; h. rapat pengurus dan/atau anggota; i. sumber permodalan; dan j. pengelolaan keuntungan.
Pasal 35 (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 disusun sebelum kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif. (2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat; b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan; c. pertemuan desa untuk membahas rancangan AD; d. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan AD menjadi AD; e. penyusunan dan pembentukan Pengurus BUMDes; dan f. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMDes.
Pasal 36 (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 disusun setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif. (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengurus BUMDes. (3) Langkah penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat; b. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART; c. dilaksanakan rembug desa untuk membahas rancangan ART; d. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 37 (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
dan
Pengawasan
terhadap
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPMPDes, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Camat. (4) Kepala BPMPDes, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Pasal 38 (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat desa. (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang. (3) Inspektorat BUMDes.
Kabupaten/Kota
melakukan
pengawasan
atas
pengelolaan
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Ditetapkan di Manggar pada tanggal 8 Maret 2012 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA
Diundangkan di Manggar pada tanggal 8 Maret 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd M. UMAR HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd ERNA KUNONDO, SH Pembina (IV/a) NIP. 19710922 199703 2 002
