PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BERAU, Menimbang
: a. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Kampung merupakan subsistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional, sehingga Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu dibuat Badan Usaha Milik Kampung, guna sarana menampung dan menyalurkan hasil usaha serta melakukan pembinaan ; c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU DAN BUPATI BERAU MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; 2. Pemerintah Kabupaten Berau adalah Bupati Berau beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 5. Badan Usaha adalah suatu organisasi atau Lembaga yang memiliki Badan Hukum yang mempunyai kegiatan dengan prinsip bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu ; 6. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Berau ;
-3-
7.
Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disingkat BUMK adalah sebagai unsur usaha kampung yang mewadahi, menyalurkan usaha masyarakat kampung dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatannya. BAB II KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 2
(1) (2)
BUMK merupakan perwujudan untuk melaksanakan kegiatan usaha di Kampung ; BUMK berkedudukan di Kampung. BAB III FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 3
(1)
BUMKmempunyai fungsi : a. Mengayomi dan menjaga kelestarian usaha yang hidup dan berkembang di Kampung yang bersangkutan sepanjang menjunjung kelangsungan pembangunan ; b. Merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang tata cara berusaha ; c. Menampung hasil usaha masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan hasil usaha yang diterima dari masyarakat kepada pengusaha atau pihak yang membutuhkan ;
(2)
Pelaksanaan fungsi BUMK sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BUMK.
dalam
Pasal 4 BUMK mempunyai hak sebagai berikut : a. Meminta keterangan kepada mitra usaha yang ada di Kampung tersebut ; b. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Tata Cara Berusaha ; c. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BUMK. Pasal 5 BUMK mempunyai kewajiban : a. Mempertahankan dan memelihara ketentuan Badan Usaha Milik Kampung ; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung ;
-4-
c.
Memperhatikan kampung.
dan
menyalurkan
hasil
usaha
masyarakat
BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 6 Jumlah anggota Badan Usaha Milik Kampung minimal 20 orang. Pasal 7 (1)
Yang dapat menjadi pengurus Badan Usaha Milik Kampung adalah penduduk Kampung yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 ; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan pertama atau sederajat ; d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan batas maksimal 50 tahun ; e. Sehat jasmani dan rohani ; f. Berkelakuan baik, jujur dan adil ; g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ; h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; i. Telah menetap sekurang-kurangnya selama 2 tahun secara berturut-turut dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat di kampung tersebut ; j. Bersedia menjadi anggota Badan Usaha Milik Kampung.
(2)
Pengurus Badan Usaha Milik Kampung dipilih dari anggota BUMK dan penduduk Kampung yang bersangkutan ;
(3)
Pemilihan Pengurus BUMK dilaksanakan oleh Rapat Anggota BUMK. Pasal 8
(1)
Calon terpilih Pengurus BUMK ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara terbanyak dari calon pengurus yang ditetapkan ;
(2)
Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
-5-
Pasal 9 Pengurus BUMK tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung. Pasal 10 (1)
Pengurus BUMK terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Bendahara ;
(2)
Rapat pemilihan pengurus BUMK dipimpin oleh Pimpinan sementara yang berasal dari anggota dan dianggap mampu ;
(3)
Pengurus BUMK sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dipilih dari dan oleh anggota BUMK ;
(4)
Ketua Umum ditetapkan dari calon pengurus terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama ;
(5)
Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari calon pengurus yang mendapat suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima. BAB V TUGAS DAN WEWENANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 11
(1)
Pengurus BUMK mempunyai tugas dan wewenang : 1. Menyelenggarakan kegiatan usaha kampung ; 2. Memberikan pelayanan kepada anggota ; 3. Melakukan kemitraan dengan pihak lain ; 4. Bersama anggota menetapkan Peraturan BUMK; 5. Bersama anggota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMK ; 6. Menampung dan menyalurkan hasil usaha masyarakat ;
(2)
Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BUMK. BAB VI HAK PENGURUS BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 12
(1)
Pengurus BUMK mempunyai hak mengajukan program kerja, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMK ;
(2)
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BUMK.
-6-
Pasal 13 (1)
Pengurus BUMK berhak menerima uang honor setiap bulan sesuai kemampuan keuangan BUMK ;
(2)
Uang honor Pengurus BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMK. BAB VII SEKRETARIAT BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 14
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat BUMK ;
(2)
Sekretariat BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh seorang Sekretaris BUMK dan dibantu oleh beberapa karyawan sesuai kebutuhan ;
(3)
Karyawan dari oleh pengurus ;
(4)
Untuk keperluan kegiatan Sekretariat BUMK disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada ;
(5)
Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4 ) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMK.
Sekretariat
BUMK
Pengurus
tidak
BUMK
boleh
dapat
dirangkap
BAB VIII LARANGAN BAGI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 15 Pengurus BUMK dilarang : a.
Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Kampungnya ;
b.
Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
BAB IX PEMBERHENTIAN DAN MASA KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
-7-
Pasal 16 (1)
Pengurus BUMK berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal dunia ; b. Atas permintaan sendiri ; c. Berakhir masa jabatannya ; d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat ( 1 ) ;
(2)
Pemberhentian Pengurus BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Kepala Kampung atas usul Ketua Umum Pengurus BUMK. Pasal 17
(1)
Pengurus BUMK berhenti bersama-sama pada saat Pengurus BUMK yang baru telah ditetapkan pengesahannya ;
(2)
Masa jabatan Pengurus Badan Usaha Milik Kampung ditetapkan selama 5 ( lima ) Tahun untuk 1 ( satu ) periode ;
(3)
Pengurus Badan Usaha Milik Kampung dapat dipilih kembali selama 1 ( satu ) periode berikutnya dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.
BAB X MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB BADAN USAHA MILIK KAMPUNG Pasal 18 (1)
Rapat BUMK dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % ( Lima Puluh Persen ) + 1 ( Satu ) dari jumlah anggota Badan Usaha Milik Kampung ;
(2)
Rapat BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( Satu ) dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus BUMK ;
(3)
Dalam hal Ketua Umum BUMK berhalangan Rapat dipimpin oleh Ketua I ;
(4)
Dalam hal Ketua I BUMK juga berhalangan maka Rapat dipimpin oleh Ketua II BUMK. Pasal 19
(1)
Peraturan Tata Tertib BUMK BUMK ;
ditetapkan dengan Keputusan
(2)
Keputusan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( Satu ) dilaporkan kepada Kepala Kampung dengan tembusan Camat.
-8-
BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1)
Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan atau denda setinggi – tingginya Rp 50.000.000,00 ;
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud diktum ayat ( 1 ) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Perarturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat Penyidik ditempatkan ;
(2)
Dalam melakukan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang : a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
b.
Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
c.
Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d.
Melakukan penyitaan benda dan / atau surat ;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi ;
g.
Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
i.
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;
dalam
-9-
j.
(3)
Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
Hasil penyidikan dilaporkan kepada Penyidik Polri.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur ketentuan hal yang sama tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 BUPATI BERAU,
ttd
H. MAKMUR HAPK
- 10 -
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
ttd
H. IBNU SINA ASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2007 NOMOR 10
