BAB II PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA. kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

BAB II PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Pengertian Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 14 “Berbeda dengan maatschap, perseroan firma, dan perseroan komanditer, PT adalah suatu badan hukum. Artinya, PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang”. 15 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasalnya. Namun demikian, menurut Sutantyo dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :16

14

lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006), hal. 7. 16 Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, BentukBentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 40. 15

Universitas Sumatera Utara

a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan. b. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain. c. Adapun pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan 14 RUPS. Demikian pula setelah berlakunya UUPT No.40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas. Ketentuan pasal tersebut hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum inipun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT No.40 Tahun 2007 yang menyatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”. Dari ketentuan dan pendapat di atas, PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh


karena itu perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus. 17 Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. 18 Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 19 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

17

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, 2002), hal. 25-26. 18 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hal. 1. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disebut Maatschap atau persekutuan (perdata). 19 Lihat pasal 1 angka 2 dan 3 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 20 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sedangkan Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sedangkan Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang

20

Lihat pasal 1 angka 3 dan 4 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas


karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 21 Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Sedangkan Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang terpisah dengan individu yang memilikinya atau pemegang saham atau pengurusnya atau komisaris dan direksi. Sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi. Proses pendirian dimulai dengan membuat akta pendirian PT yang dilakukan dengan akta otentik. Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan,

baik

berupa penambahan ketentuan

baru,

perbaikan

penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih

21

Lihat Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas


relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara: 1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum. 2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar. 3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.22 Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, undang-undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

22

Ratnawati. W. Prasodjo, Sosialisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, (Jakarta : Penerbit : PP-INI, 2007), hal. 3 dan 4.


Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam undang-undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. 23 Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 24 Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri dengan sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba. 25

23

Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 ayat (1). Ibid., Lihat Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3). 25 Ibid., hal. 142. Ada baiknya barangkali memperhatikan kata “laba” dan “untung” yang seringkali dipergunakan dalam dunia bisnis. Pemakaiannyapun sering dipertukarkan karena yang dimaksudkan adalah sama, misalnya “laporan untung rugi”, neraca rugi/laba” dan lain-lainnya. Namun, ada juga yang menggunakan dengan menyebutkan “untung dan laba”, yang dengan sendirinya tidak diartikan persis sama. Secara leksikal atau kosakata, laba artinya adalah selisih antara harga penjualan atau biaya produksi (cost). Dan hasilnya merupakan untung. Sedangkan kalau yang terjadi sebaliknya maka disebut rugi (loss). Oleh karena itulah ada yang disebut neraca laba & rugi (profit & loss) 24


B. Proses Berdirinya Perseroan Terbatas Mengenai pendirian perseroan terbatas dapat dilihat kembali ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai Perseroan Terbatas yaitu KUHD, Buku Kesatu Bab III Bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas. Seharusnya ada dua pasal lagi, namun Pasal 57 dan 58 telah dihapuskan dengan Staatblad 1938 no. 278. Berdasarkan undang-undang tersebut, mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk PT, diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh. 26 Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianologkan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan perseroan terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai artificial person atau person in law yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. 27 Menurut KUHD Akta pendirian suatu perusahaan harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 28 a) Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan Pasal 38 KUHD. 29

26

I.G. Rai Widjaja, Op. cit., hal. 148. Ibid., hal. 148-149. 28 Ibid., hal. 149. 27


b) Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 KUHD. 30 c) Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan, dan d) Diumumkan dalam Berita Negara RI, sesuai dengan Pasal 38 KUHD Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Persyaratan jumlah pemegang saham dan waktu enam bulan tersebut, juga sama dengan yang dikenal di Singapura. Hanya saja di sana dimungkinkan bahwa mereka yang bertindak sebagai nominee atau lembaga bisa isteri, anak, atau teman. Karena

yang

diharuskan

atau

dipersyaratkan

hanyalah

keharusan

untuk

mencantumkan dua nama pendiri pada saat pendaftaran. 31 Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum

29

Lihat, Pasal 38 KUHD, Akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Acara. Segala sesuatu yang tersebut, di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu perseroan diperpanjangnya. Ketentuan pasal 25 berlaku juga dalam hal ini. 30 Lihat, Pasal 36 KUHD, Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama. 31 Ibid., hal. 15.


dan HAM. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, 32 misalnya notaris. 1) Akta pendirian Pasal 8 Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan : (1) Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat sekurangkurangnya : a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan. b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat. c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. (3) Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. 33

32 33

Lihat, Pasal 7 ayat (6) dan (7) UUPT No.1 Tahun 1995. Ratnawati W. Prasodjo, Op.cit., hal. 1.


Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. 34 Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah : 1) Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris 2) Membuat atau mengurus NPWP PT pada Kantor Pajak setempat. 3) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia. Dalam prakteknya penandatanganan Akte Pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan terlebih dahulu Notaris yang bersangkutan mengecek nama Perseroan Terbatas yang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum atau Sisminbakum, setelah dilakukan disetujui korektor barulah Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat ditandatangani oleh para penghadap dan notaris. Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain,

34

I.G.Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Op. cit., hal. 16.


Pertama, nama perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, lokasi kantor pusat. Kelima, jumlah direksi dan komisaris. Dan Keenam, struktur permodalan. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya atau notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara elektronik beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima. 35 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Adaministrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, dan Sistem Manual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan

35

I.G.Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Op.cit., hal. 287. lihat juga Pasal 10 UUPT ayat (4) Nomor 1 Tahun 2007.


Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HT.01.01 Tahun 2001 berakhir tanggal 30 Juni 2002. Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada http: www.sisminbakum.com. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum. 36 Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan, terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Selama ini proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu yang lama. Dari sisi notaris, proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta, menimbulkan jarak serta memakan waktu. Dari sisi pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk

36

“Penggunaan SISMINBAKUM, diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden Republik Indonesia) yang saat itu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. “Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)”, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 1.


tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini seringkali human error tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat. 37 Penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui Sisminbakum dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum dimaksud meliputi, 38 a. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pengguna jasa Sisminbakum adalah Notaris, Konsutan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 39 Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan

37

Pelaksanaan secara manual juga ini menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di

kalangan pegawai. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terutama bila pihak notaris membutuhkan cepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya. Ibid., hal.1. 38

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 39 Lihat, Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang pendelegasian wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan pengesahan badan hukum perseroan terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Adapun tata cara permohonan dan pengesahan Akta Pendirian perseroan terbatas berstatus badan hukum adalah sebagai berikut, 1) Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., melalui Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum. 40 2) Permohonan diajukan secara elektronis dengan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan. 41 3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta

40

Lihat, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 41 Lihat, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi, 42 a) Salinan akta pendirian perseroan terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas b) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas c) Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara R.I d) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) e) Bukti setor modal perseroan terbatas dari bank. Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam Berita Negara R.I dari Kantor Percetakan Negara R.I, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan terbatas. 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

42

Lihat, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. 43 5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima. 44 Dalam hal permohonan pengesahan tidak diterima, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronis, 45 dan pernyataan tidak keberatan menjadi batal dan dicabut kembali. Pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. 46 Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat

kedudukan dan

alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab

43

Lihat, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 44 Lihat, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 45 Hal ini dapat dilaksanakan mengingat seluruh proses pembuatan dilakukan secara on line melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SISMINBAKUM. 46 Lihat, Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Sedangkan terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat dihadapan Notaris adalah menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. 47

C. Pengertian Badan Usaha Milik Negara Latar belakang pendirian BUMN di Indonesia tampaknya bermacam-macam tergantung dari periode pendiriannya dan kebijaksanaan pemerintah pada saat itu. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Berbagai

landasan

pendirian

perusahaan

negara

ini

menyulitkan

pengendaliannya. Dalam kurun waktu ini kecenderungan menegakkan berbagai badan usaha terasa kuat dan untuk mengatasi berbagai masalah pengendalian ini, maka disusunlah UU No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan dan pengendalian BUMN di Indonesia. Melalui undang-undang ini ditetapkan peranan dan fungsi perusahaan negara dan berbagai badan pengendalian yang penting. Tampaknya telah ada batas bidang usaha perusahaan negara pada waktu itu. Seperti diketahui bersama pada pertengahan dasawarsa enam puluh terjadi perubahan politik dan sosial penting dalam Negara Republik Indonesia. Orde baru dicanangkan dan iklim politik ekonomi pada masa itu dapat dirumuskan secara

47

Lihat, Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


singkat sebagai debirokratisasi. Dalam usaha membangun perekonomian, diusahakan peran serta seluruh lapisan masyarakat, dan mengurangi campur tangan pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi. Dalam iklim demikian ini dirumuskan dalam

UU

No.

9

Tahun

1969.

Undang-undang

ini

merupakan

usaha

mengelompokkan BUMN dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu : Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), Persero (Perusahaan Perseroan). Keberadaan perusahaan negara dalam bentuk Persero diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. ketentuan ini mendefenisikan Perusahaan Persero (Persero) sebagai perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatblad 1847 No. 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara. Perkataan BUMN sudah menunjukkan suatu badan usaha yaitu suatu badan yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan, atau maksud. Ada

pendapat

yang

menyatakan

bahwa

terdapat

perbedaan

atau

ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undangundang Keuangan Negara (UUKN) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Berdasarkan penjelasan dari Departemen Keuangan dan "suasana kebatinan" UUKN di DPR dijelaskan sebagai berikut:


Pertama, pengertian BUMN (Pasal 1 angka 5 UUKN) adalah Perusahaan Negara yaitu badan usaha atau seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, penjelasannya adalah sebagai berikut:48 a. Istilah Perusahaan Negara (PN) dalam UUKN adalah tidak lain dari BUMN. Istilah PN di dalam UUKN bersifat umum yang perumusannya secara khusus diserahkan kepada UUBUMN. b. UUBUMN menggunakan istilah BUMN, bukan PN, dan membatasi kriteria BUMN yaitu kepemilikan negara minimal 51%. c. Istilah Pemerintah Pusat membedakan

pembagian

dalam pemilikan PN dimaksudkan untuk kewenangan

antara Pemerintah

Pusat

dan

Pernerintah Daerah. Kedua, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara dipisahkan (Pasal 6 ayat (2) huruf a UUKN) dan Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Negara ( Pasal 24 ayat (3) UUKN). Penjelasannya adalah sebagai berikut:49 a) Pengaturan tersebut diatas merupakan penegasan terhadap prinsipprinsip yang telah dilaksanakan selama ini. b) Dengan demikian pelimpahan kepada Menteri BUMN atau instansi lain masih dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN.

48 49

Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Keuangan Negara. Ibid


c) Kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham selama ini tidak pernah beralih dari Menteri Keuangan ke Menteri lain. d) Kedepan,

mengenai

keberadaan,

kedudukan

dan

kewenangan

Departemen dan Kementerian akan diatur dengan Undang-Undang. Pengertian BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan 4 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, penjelasannya adalah sebagai berikut: angka 1: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. angka 2: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. angka 4 : Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.


Dari defenisi BUMN tersebut secara sederhana dan ringkas dapat diartikan bahwa BUMN adalah merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, yang modalnya paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) dimiliki oleh rtegara, yang didirikan dengan maksud dan tujuan komersial dan tujuan sosial serta untuk mendukung perekonomian nasional. Menurut A. Ridwan Halim, pengertian badan usaha mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahan yang memberikan bentuk, cara kerja, wadah kerja dan bentuk besar/kecilnya tanggung jawab pengurusan/para anggotanya. b. Menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang-barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya. c. Merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir. d. Wujud Abstrak; pada hakekatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang diketahui hanyalah bentuknya yang tertulis didepan namanya, masalahnya Firma, CV, PN, PD, dan sebagainya. Secara konkrit badan usaha tidak dapat adalah perusahan. Dari unsur-unsur diatas, pengertian badan usaha tidak dapat dilepaskan/dipisahkan dari keberadaannya sebagai perusahaannya, akan tetapi dapat dibedakan perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan secara prinsipil tidak ada. 50

50

A. Ridwan Halim, menurut kutipan Jujur Hutabarat, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengurusan Perseroan, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 68.


Badan usaha merupakan wadah atau perwujudan dari bentuk perusahaan. Menurut Polak, suatu perusahaan dianggap ada apabila pihak yang berkepentingan dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya. 51 Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Algra yang menentukan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut: a. teratur (regeimating) b. Keterbukaan (openlijk) c. Kualitas tertentu (in zekere kwaliteit) d. Bertujuan untuk memcari laba (winstoogmerk) 52 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan defenisi pengertian tentang perusahaan. Dari pengertian badan usaha sebagaimana dijelaskan di atas maka secara sederhana BUMN dapat didefenisikan sebagai badan usaha atau badan yang melakukan kegiatan usaha yang dimi:iki oleh Negara.

51

Polak, menurut kutipan Jujur Hutabarat, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengurusan Perseroan, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 68. 52 Algra, menurut kutipan Jujur Hutabarat, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengurusan Perseroan, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 68-69.


D. Perseroan Terbatas Sebagai Salah Satu BUMN Pada dasamya PT Persero

memiliki kesamaan dalam bentuk dan

kedudukannya dengan PT yang diatur dalam KUHDagang dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan adalah "Perusahaan dalam bentuk PT seperti diatur menurut ketentuan KUHDagang (Stb. 1847;23) sebagaimana untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara". Perusahaan Negara Perseroan (Persero) sebagai Badan Hukum Perdata di Indonesia, pendiriannya dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan: a. Penyertaan modal negara kedalam Perseroan Terbatas, b. Pengalihan Perusahaan Negara yang didirikan dengan UU No. 19 Prp Tahun 1960 Lembaran Negara No. 59 Tahun 1960 kedalam bentuk Perusahaan Perseroan. Pendirian Persero yang dilakukan melalui penyertaan modal negara dalam PT diterapkan dalam Pasal 1 PP No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1972, bahwa negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam suatu PT untuk seluruhnya atau sebagian apabila untuk itu telah menyatakan modal dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 PP No. 12 Tahun 1969 diutarakan bahwa pada hakikatnya pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan negara dalam modal Persero yang dapat dilakukan melalui APBN. Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal dari suatu Persero dapat dilakukan untuk maksud-maksud:

53

a. Pendirian Persero yang baru, b. Perluasan kapasitas sesuatu Persero c. Untuk memperbaiki atau mengadakan reorganisasi keuangan suatu Persero yang ternyata mengalami kerugian terus menerus hingga tidak memungkinkan kepengurusan yang baik tanpa penambahan modal, d. Turut serta negara dalam modal Perseroan Terbatas (swasta) yang terlah berdiri. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 mengatur tentang tata cara pembinaan dan pengawasan dari BUMN di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah ini diharapkan pokok-pokok pengertian dan tata cara pengendalian BUMN (PT Persero) dapat ditegaskan secara lebih terperinci dan memberi pengarahan yang lebih jelas bagi para pengelola BUMN (PT Persero) walaupun dinyatakan bahwa peranan pembangunan (agent of development) BUMN (PT Persero) menonjol namun sulit untuk diterangkan bagaimana kita melihat peranan BUMN dapat berkembang tanpa mengernbangkan peranan usaha bisnisnya.

53

Abdulkadir Muhmmad, Hukum Perseroan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.45


Fungsi peranan BUMN (PT Persero) di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni: 1. Peranan BUMN dituntut sebagai usaha pengembangan kebijaksanaan dan program pemerintah. 2. Peranan BUMN harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial biasa dan mampu berjalan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Kedua fungsi tersebut sering kali tidak dapat berjalan seiring atau saling menunjang dan bahkan tidak jarang menyatu bahkan sering'bertentangan. Pada masamasa sebelum kebijaksanaan deregulasi diutarakan, BUMN yang menjalankan fungsi dan misi agen pembangunan lazimnya memperoleh fasilitas-fasilitas penunjang baik berupa subsidi dalam anggaran, bunga kredit, pajak, bea masuk dan sebagainya maupun dukungan kemudahan lainnya yang memungkinkan hal tersebut menjalaukan fungsi peranannya. Namun sejak periode deregulasi dan birokratisasi dilaksanakan. masing-masing BUMN dituntut untuk bertindak efisien, efektif yang dikelola secara profesional serta wajib bersaing dengan sehat, maka segala bentuk kemudahan secara berangsur-angsur ditiadakan. Dengan posisi seperti ini maka para pengelola BUMN dituntut bertindak lebih bijaksana dan penuh perhitungan agar mampu memadukan kedua kutub kegiatan tersebut dalam suatu harmoni yang sehat sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik. BUMN (PT Persero), sebagai pelaku ekonomi merupakan mitra bisnis swasta dan sekaligus pesaing tangguh. Perusahaan swasta sudah menjadi kata kunci bagi BUMN Nasional, yang menjadi persoalan pokok adalah bagaimana melakukan perusahaan swasta dengan baik, yang transparan dan menguntungkan negara.


Pelaksanaan fungsi BUMN tidak bisa lepas dari besarnya aset dan penguasaan bidang usaha, khususnya bidang usaha menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak. Peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia melalui BUMN, bertindak sebagai pemilik atau penguasa untuk atas nama rakyat. BUMN hanyalah merupakan pelaksanaan dari hak negara untuk menguasai bukan untuk memiliki sumber-sumber ekonomi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

E. Organ-Organ Dalam Badan Usaha Milik Negara Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara minimal 51% (limapuluh satu persen) dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Ketentuan Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 9 UUBUMN menyatakan bahwa: Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 UUBUMN menyatakan bahwa: Komisaris adalah organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.


Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan dan peranan Direksi BUMN sebagai salah satu organ dalam BUMN, memegang peranan penting dan menentukan karena tanggung jawab pengurusan BUMN sepenuhnya terletak ditangan Direksi. Artinya, maju mundurnya usaha BUMN, berhasil tidaknya BUMN mengemban misinya (misi ekonomi dan sosial) sebagaimana diharapakan oleh pemerintah selaku pemegang saham sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme Direksi BUMN dalam mengurus dan mengelola BUMN yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUBUMN, yaitu: a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya; b) Mengejar keuntungan; c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dinyatakan secara tegas bahwa organ persero adalah "RUPS, Direksi dan Komisaris". Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang ini adalah "Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham


pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara". Masing-masing organ BUMN tesebut memiliki fungsi, tugas dan wewenang seperti diatur dalam Undang-Undang BUMN dan anggaran dasar masing-masing BUMN yang bersangkutan. a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS selaku pemegang tertinggi dalam BUMN yakni adalah Menteri yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mewakili negara sebagai pemegang saham (dalam hal ini sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, kuasa sebagai pemegang saham untuk mewakili pemerintah adalah menteri BUMN sebelumnya Menteri Keuangan). Dalam hal seluruh modal atau saham dimiliki oleh negara maka Menteri BUMN berkedudukan sebagai Pimpinan Rapat Umurn Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada RUPS, dalam persero bertanggung jawab kepada Menteri BUMN selaku pemimpin rapat umum pemegang saham Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang BUMN yang berbunyi sebagai berikut: "(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.


(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS''. Mengenai kewenangan RUPS selaku organ BUMN Persero secara tegas telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa: "(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri." Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka Menteri BUMN dalam hal ini harus dilihat sebagai RUPS hukan sebagai pejabat publik (pejabat negara yang memiliki kewenagan publik) dan berwenang membuat peraturan-peraturan yang mengikat umum dan bersifat memaksa. Kedudukan Menteri BUMN selaku RUPS harus dilihat dari ketentuan hukum privat (perdata) sebagai organ perusahaan (BUMN persero) yang tunduk pada ketentuan hukum perseroan yang berada dalam lapangan hukum perdata. b. Direksi Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan kerseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Ada pandangan bahwa antara Perseroan dengan Direksi terjalin hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) yang pada gilirannya telah melahirkan prinsip fiduciary duty bagi Direksi yang mengandung prinsip yang merujuk kepada


kemampuan, kecermatan serta ketelitian (duty of skill and car), kewajiban mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (duty of loyaty) oleh sebab itu Direksi harus selalu beritikad baik melaksanakan tugas dengan kepedulian dan sifat kehati-hatian yang tinggi, transparan dan dilandasi loyalitas penuh kepada perseroan. Sebagai salah satu organ perseroan, Direksi memiliki kemandirian, dan berdasarkan sifat kemandirian inilah Direksi dalam melaksanakan tugasnya berhak menolak keputusan RUPS yang bertentangan dengan kepentigan perseroan. Namun adanya kemandirian pengurusan perseroan menyebabkan Direksi juga tidak terbebas atau terlepas dari tanggung jawab pengurusan dalam hal tindakannya melaksanakan keputusan RUPS ataupun persetujuan Dewan Komisaris menimbulkan kerugian bagi perseroan, mengingat persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris bukan merupakan pemberi kuasa dan juga bukan merupakan tindakan pengurusan. Direksi tidak dapat berlindung di bawah persetujuan RUPS ataupun Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan. 54 Direksi BUMN diangkat dan diberhentikan oleh RUPS/Menteri. Direksi BUMN diangkat setelah melalui mekanisme uji kelayakan (fit) dan kepatutan (proper), yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri atau lembaga profesional. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman jujur, perilaku yang balk, serta dedikasi yang tinggi

54

Jusuf L. Indradewa, Aspek Hukum dan Hakikat Keuangan Negara dalam Kaitannya dengan Pengelolaan BUMN, Seminar sehari: Reposisi Keuangan Negara: Pengelolaan Pertanggung Jawaban dan Pemerikasaan BUMN Menuju Good Governance, (Jakarta: Hotel Borobudur, 20 Februari 2003), ha1.22-23,


untuk memajukan dan mengembangkan Persero (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang BUMN). Direksi BUMN wajib menandatangani kontrak manajemen (statement of corporate intent) yang diperbaharui setiap tahun. Direksi menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan. Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap. c. Komisaris Komisaris adalah salah satu organ BUMN, yang tugas dan kewajibannya telah ditentukan dalam Undang-Undang BUMN dan anggaran dasar BUMN yang bersangkutan. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Komisaris BUMN diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perushaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal seluruh modal perseroan dimiliki oleh negara, maka pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh Menteri selaku RUPS. Hal ini dapat diartikan dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BUMN yang menyatakan: "(1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri". Adapun komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan


cepat, serta dapat bertindak secara independen. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Anggota Komisaris sewaktu-waktu

dapat

diberhentikan

berdasarkan

keputusan

RUPS

dengan

menyebutkan alasannya.


BAB II PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA. kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

Recommend Documents