PENYERTAAN MODAL ORGANISASI DALAM BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DI AMAL USAHA MILIK PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO Oleh Sugeng Wibowo Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ABSTRAK Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan organisasi Islam modern yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma‟ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio. Dari usaha ekonomi tersebut diatas terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dari aspek hukum terdapat perbedaan regulasi. Keberadaan ormas diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1985, sedangkan kegiatan usaha dalam bentuk PT diatur undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dengan demikian maka kepemilikan modal seperti Muhammadiyah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Untuk mensiasati perbedaan tersebut penyertaan modal organisasi diatur dengan beberapa mekanisme, yaitu : pertama, modal/saham perseorangan yaitu saham yang dimiliki anggota Muhammadiyah dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. Kedua, Modal/Saham Amal Usaha Muhammadiyah adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh badan/amal usaha atau pegawainya, meskipun secara administrasi perseroan pencatatan sahamnya tetap atas nama pribadi. Ketiga, Saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi yaitu Muhammadiyah, „Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom). Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kata Kunci : Penyertaan Modal Muhammadiyah, Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pendahuluan
Komanditer dan Perseroan Terbatas (PT).
Dilihat dari jenisnya kegiatan usaha menjadi
ekonomi
dapat
beberapa
dikelompokkan bentuk
Perseroan
Terbatas
(PT)
merupakan
organisasi bisnis berbadan hukum resmi
yaitu;
yang dimiliki oleh minimal dua orang
Perusahaan Perseorangan, Persekutuan
dengan tanggung jawab yang hanya
Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan
berlaku
pada
perusahaan
tanpa
24
melibatkan
harta
pribadi
atau
perusahaan
sehingga
memiliki
harta
perseorangan yang ada di dalamnya. PT
kekayaan sendiri. Setiap orang dapat
didirikan
memiliki lebih dari satu saham yang
berdasarkan
perjanjian
melakukan kegiatan usaha dengan modal
menjadi
bukti
dasar yang seluruhnya terbagi dalam
Pemilik
saham
saham dan memenuhi persyaratan yang
jawab yang terbatas, yaitu sebanyak
ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 1
saham
ayat(1) UU No. 1 Tahun 1995).
perusahaan
Bentuk
Perseroan
Terbatas
yang
pemilikan
perusahaan.
mempunyai
dimiliki.
tanggung
Apabila
melebihi
perusahaan,
maka
utang
kekayaan
kelebihan
utang
banyak digunakan karena merupakan
tersebut tidak menjadi tanggung jawab
asosiasi modal yang terdiri dari sejumlah
para
saham
perusahaan mendapat keuntungan maka
dan
(transferable
dapat
dipindahtangankan
shares).
Ciri
dan
Sifat
pemegang
saham.
Apabila
keuntungan tersebut dibagikan sesuai
Perseroan Terbatas (PT) antara lain :
dengan
merupakan asosiasi modal, kekayaan dan
Pemilik saham akan memperoleh bagian
utang PT terpisah dari pemegang saham,
keuntungan yang disebut dividen yang
Pemegang saham bertanggung jawab
besarnya tergantung pada besar-kecilnya
secara terbatas, adanya pemisahan fungsi
keuntungan yang diperoleh perseroan
antara Pemegang Saham dan Pengurus
terbatas. Selain berasal dari Saham,
atau Direksi, memiliki Komisaris yang
modal
berfungsi sebagai pengawas, kekuasaan
Obligasi. Keuntungan yang diperoleh para
tertinggi pada Rapat Umum Pemegang
pemilik
Saham (RUPS), kewajiban terbatas pada
mendapatkan
Bunga
tetap
modal tanpa melibatkan harta pribadi,
menghiraukan
untung
atau
kelangsungan
perseroan terbatas tersebut.
hidup
perusahaan
ada
ketentuan
PT
dapat
yang
pula
obligasi
ditetapkan.
berasal
adalah
dari
mereka tanpa ruginya
ditangan pemilik saham, dapat dipimpin
Persyarikatan Muhammadiyah
oleh orang yang tidak memiliki bagian
adalah merupakan salah satu organisasi
saham, keuntungan dibagikan kepada
Islam
pemilik modal (saham) dalam bentuk
dakwah amar ma‟ruf nahi munkar dan
deviden, kekuatan dewan direksi lebih
tajdid yang diwujudkan
besar
disegala bidang kehidupan (Pasal 7 AD
daripada
kekuatan
pemegang
saham, PT sulit dibubarkan. Perseroan
yang
bergerak
dalam
dalam usaha
Muhammadiyah). Sebagai bagian dari (PT)
organisasi kemasyarakatan keagamaan
merupakan Badan Usaha dan besarnya
Muhammadiyah mengembangkan sayap
modal
dakwahnya
perseroan
Terbatas
modern
tercantum
dalam
melalui
bidang
ekonomi
anggaran dasar. Kekayaan perusahaan
kerakyatan dengan mendirikan koperasi,
terpisah dari kekayaan pribadi pemilik
Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Swalayan, 25
Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
Bank
Penelitian ini akan memadukan
Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS) dan
pendekatan hukum normatif dan sosio-
lembaga penyiaran publik atau Radio.
legal. Penelitian hukum normatif dilakukan
Dari
untuk mengidentifikasi konsep dan asas-
sekian
tersebut
banyak
diatas
usaha
terdapat
ekonomi
empat
jenis
asas
hukum
yang
digunakan
untuk
kegiatan dengan badan hukum dalam
mengatur Perseroan Terbatas (PT) pada
bentuk Perseroan Terbatas (PT).
umumnya yaitu Undang-Undang No. 40
Dari aspek hukum keberadaan
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT) di lingkungan
(PT).
ormas Muhammadiyah menarik untuk
menggunakan kerangka logika deduktif,
diteliti.
yaitu
Regulasi
yang
mengatur
Cara
kerja
pendekatan
untuk menarik kesimpulan
ini
yang
keberadaan ormas diatur dalam Undang-
bersifat umum menjadi kasus yang lebih
undang nomor 8 tahun 1985. Dalam
spesifik. Untuk mempermudah proses
undang-undang
organisasi
penyajian data dan analisis penelitian
kemasyarakatan sangat berbeda dengan
hukum normatif ini akan dibagi menjadi
kegiatan ekonomi
PT.
dua pendekatan yang berbeda, yaitu
Organisasi kemasyarakatan lebih banyak
pendekatan perundang-undangan (statue
mengurusi persoalan sosial keagamaan
approach),
sedangkan
menggeluti
(conceptual approach). a) Pendekatan
kegiatan ekonomi dengan orientasi utama
perundang-undangan (statue approach);
mencari keuntungan. Dalam persepktif
dipergunakan
undang-undang
sejumlah produk hukum yang mengatur
tersebut
dalam
perseroan
PT
bentuk
keterlibatan
pendekatan
untuk
seseorang bersifat personal baik secara
Perseroan Terbatas
fisik
pendekatan
maupun
financial.
Sedangkan
konseptual
menjelaskan
(PT).
konseptual
(conceptual
sebagai ormas yang menampung banyak
approach);
orang secara normatif tidak mungkin bisa
yuridis
yang
mengatur
mendirikan usaha dengan badan hukum
ketentuan
yang
harus
PT. karena merupakan kumpulan banyak
masyarakat
orang.
Perseroan Terbatas (PT).
Namun
demikian
kenyataanya
Muhammadiyah Ponorogo memiliki badan usaha
berbadan
Terbatas, organisasi. diketahui
dengan
hukum
perseroan
penyertaan
Sedangkan
berkenaan dengan konsep
dalam
Penelitian
ketentuan-
dipenuhi
proses
hukum
oleh
pendirian
sosio-legal.
Oleh karena hukum itu terdiri dari ide-ide
modal
dan konsep-konsep yang bersifat abstrak,
Dengan penelitian ini akan
untuk memperoleh gamaran bagaimana
bagaimana
Muhammadiyah
ide-ide
tersebut
diwujudkan
dalam
memadukan dua peraturan yang berbeda
praktek di masyarakat, maka penelitian ini
dalam satu kegiatan bisnis.
secara
proposional
menggunakan
Metode Penelitian
penelitian sosiolegal.
Tujuannya agar 26
(BPRS)
Pembiayaan
tentang gejala hukum yang diinterpretasi
tahun 2007. Dari sekian banyak usaha
secara faktual.
Karena fakta sosial
ekonomi tersebut diatas terdapat empat
sesungguhnya dapat dijelaskan secara
jenis kegiatan dengan badan hukum
hukum, demikian pula kaidah hukum
dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
dapat dijelaskan dengan bantuan faktafakta
sosial
(Johhny
Ibrahim,
Rakyat
Syari‟ah
dapat memberikan penjelasan bermakna
Keberadaan
Muhammadiyah
2005).
sebagai organisasi kemasyarakatan diatur
Dalam kontek penelitian ini, pendekatan
melalui Undang-undang nomor 8 tahun
sosiolegal terutama untuk mengkaji dan
1985 dengan batas wilayah kerja yang
menganalisis sejumlah informasi terkait
telah ditentukan diantaranya berfungsi
tata kelola Perseroan Terbatas (PT) yang
sebagai bentuk partisipasi sosial dalam
telah dilakukan oleh badan usaha milik
bidang kemasyarakatan.
Persyarikatan Muhammadiyah kabupaten
perseroan terbatas diatur melalui undang-
Ponorogo.
undang nomor 40 tahun 2007 yang
Pembahasan
khusus membicarakan segala hal tentang
A. Implementasi penyertaan modal atas
Sedangkan
Perseroan Terbatas terutama sebagai
Perseroan
bentuk badan hukum untuk kegiatan
Terbatas (PT) di Amal Usaha milik
usaha ekonomi. Oleh karena itu dilihat
Persyarikatan
dari peran dan fungsinya terlihat sangat
nama
organisasi
pada
Muhammadiyah
berbeda sehingga Muhammadiyah tidak
Kabupaten Ponorogo Muhammadiyah
dapat memiliki saham dalam perseroan
adalah merupakan salah satu organisasi
atas nama organisasi. Oleh karena itu
Islam
masing-masing
Persyarikatan
modern
yang
bergerak
dalam
PT
yang
pendirian
bidang dakwah amar ma‟ruf nahi munkar
awalnya digagas resmi dan merupakan
dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha
keputusan
disegala
mekanisme dan prosedur sendiri dengan
bidang
kehidupan.
Sebagai
bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan
Pimpinan
Muhammadiyah
Ponorogo
mengembangkan melalui
Daerah
bidang
organisasi
membuat
pola sebagai berikut :
1. Saham perseorangan Sebagaimana
pengertian
sayap
dakwahnya
mendasar dari kata Perseroan Terbatas
ekonomi
kerakyatan
(PT) yang terdiri dari dua kata, yakni
dengan mendirikan lembaga penyiaran
“perseroan”
“terbatas”,
maka
publik atau Radio tahun 1968,
kepemilikan saham atau sero,
hanya
Bank
dan
Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 1992,
sebatas pada nilai nominal semua saham
koperasi/ Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
yang dimilikinya. Setiap orang dapat
tahun
memiliki lebih dari satu saham yang
1997,
Swalayan
Daya
Sejahtera (DSS) tahun 1999 dan
Surya Bank
menjadi
bukti
pemilikan
perusahaan. 27
Pemilik
saham
mempunyai
tanggung
berfungsi sebagai koordinator dan juga
jawab yang terbatas, yaitu sebanyak
mencari
saham
Kekayaan
mengembangkan pola penambahan nilai
kekayaan
saham dimana kelebihan nilai tersebut
yang
perusahaan pribadi,
dimiliki.
terpisah
perusahaan
dari
memiliki
harta
kekayaan sendiri yang secara tegas diatur
pemegang
saham
diinfakan dengan cara membeli saham untuk organisasi.
melalui anggaran dasar /anggaran rumah tangga dan undang-undang yang berlaku.
calon
Untuk
saham
organisasi
atas
pengelolaanya
nama dilakukan
Untuk mensiasati perseroan yang
melalui Pimpinan Cabang yang berada
dirintis oleh kelompok masyarakat dengan
pada masing-masing kecamatan dan juga
visi utama tidak hanya sekedar mencari
Pimpinan Ranting di desa-desa yang
keuntungan tetapi misi sosial tertentu,
dalam hal tertentu pimpinan tersebut
maka
berperan
perseroan
Persyarikatan
dilingkungan Muhammadiyah
mengembangkan model yang berbeda dengan
perseroan
Kepemilikan
pada
saham
perseorangan yaitu
mewakili
perseorangan
atau
Gambaran
bersifat
pengorganisasian
saham dimiliki oleh
saham
menjadi
saham
pengendali.
umumnya.
tetap
pemegang
umum saham
yang
dikembangkan Muhammadiyah tersebut
anggota Muhammadiyah dengan hak dan
dalam
kewajiban yang melekat secara personal.
dinamika yang berbeda-beda antara satu
Setiap
perseroan
dengan
Perseroan
yang
tahun
deviden
pada
anggota
saat
pembagian
tersebut
berhak
perkembanganya
mengalami
perseroan
lainnya.
berkembang
mendapatkan keuntungan untuk dirinya
seringkali
sendiri, karena memang masing-masing
modal
memiliki saham atas namanya sendiri.
perputaran modal yang berimplikasi pada
Agar secara organisasi kepemilikan PT
kepercayaan
tetap
perseroan
dalam
kendali
Muhammadiyah,
memerlukan
baik
terutama
penambahan
untuk
memperkuat
masyarakat. yang
Untuk
membutuhkan
maka setiap anggota dianjurkan untuk
penambahan modal, baik modal dasar,
membeli
modal ditempatkan maupun modal disetor
saham
pribadi
dan
juga
organisasi dengan atas nama pribadi.
diputuskan
melalui
Sehingga pada saat pembagian deviden
Pemegang
setiap anggota yang memiliki saham
prakteknya yang sering membutuhkan
sebagian diambil sendiri dan sebagian
penambahan modal terutama perseroan
diberikan kepada organisasi meskipun
perbankan adalah modal disetor. Modal
secara administratip tetap atas nama
disetor (paid up capital) adalah sejumlah
pribadi. Dalam beberapa kasus sebagian
modal yang benar-benar ada dalam kas
Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang
Perseroan Terbatas. Pasal 26 ayat (2)
Saham
Rapat
Umum
(RUPS).
Dalam
28
Undang-undang Perseroan Terbatas (PT)
tersebut
menentukan bahwa setiap penempatan
keuntungan pada tahun berjalan. Setiap
modal tersebut, 50% (lima puluh persen)
pemilik
dari nilai nominal setiap saham yang
penambahan
dikeluarkan harus telah disetor. Pasal 26
dengan tetap mendapat deviden pada
ayat
tahun
(3)
Undang-undang
Perseroan
sebagian
modal
diambilkan
akan
saham
berjalan.
dari
mendapatkan
secara
Sedang
otomatis
pada
tahun
Terbatas (PT) menegaskan bahwa sisa
berikutnya deviden yang diterima pemilik
dana (50% lagi) atau seluruh saham yang
saham mengalami penambahan karena
telah dikeluarkan harus sudah disetor
adanya penambahan kepemilikan saham
penuh pada saat pengesahan Perseroan
tersebut.
Terbatas (PT) oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia
dengan
bukti
penyetoran yang sah.
Perkembangan lain terkait dengan kepemilikan saham perseorangan adalah adanya transaksi penjualan saham antar
Penambahan modal berimplikasi
pemilik saham. Cara peralihan hak atas
pada keharusan menerbitkan saham baru.
saham sebenarnya telah diatur dalam
Untuk
undang-undang
menambah kepemilikan saham
sebagaimana
diatur
dalam
Anggaran
dengan
melihat
jenis
sahamnya Untuk saham atas nama (op
Dasar, seluruh saham yang dikeluarkan
naam)
dalam penambahan modal harus terlebih
pemindahan
dahulu
setiap
maupun akta dibawah tangan. Setiap
pemegang saham dan harus seimbang
pemindahan hak atas saham dicatat
dengan
ditawarkan
kepada
kepemilikan
klasifikasi
saham
dilakukan hak,
dengan baik
akta
akta
notaris
saham
untuk
dalam daftar Pemegang Saham. Untuk
yang
sama
saham
atas
tunjuk
toonder)
(proportionally). Apabila pemegang saham
dilakukan
tidak menggunakan hak untuk membeli
saham secara fisik dari tangan ke tangan.
saham tersebut setelah lewat waktu 14 (empat
belas)
penawaran,
hari
maka
terhitung perseroan
sejak berhak
dengan
(aan
penyerahan
surat
Implikasi pengalihan atau jual beli saham tersebut berpengaruh terhadap komposisi
kepemilikan
saham
secara
menawarkan kepada karyawan sebelum
keseluruhan. Apabila ada pemilik saham
menawarkan kepada orang lain dengan
yang menjual kepada pemilik lain maka
memberi jumlah tertentu atas saham
akumulasi
tersebut.
mengerucut pada orang tertentu yang
akhir
kepemilikan
akan
Oleh karena itu jajaran pimpinan
memiliki kemampuan membeli saham
perseroan biasanya menawarkan dan
dimaksud. Oleh karena itu dilihat dari
mensiasatinya
kepentingan organisasi kecenderungan
dengan menambahkan
saham yang sudah ada secara otomatis.
tersebut
sebenarnya
Sumber keuangan untuk penambahan
menguntungkan
kurang persyarikatan 29
Muhammadiyah karena akan mengurangi
mendapat legalitas dari notaris atau surat
kepemilikan dan juga pengaruh yang ada
keterangan
dalam perusahaan tersebut.
bersangkutan.
2. Saham Amal Usaha Muhammadiyah
biasa
dari
institusi
Sehingga
apabila
pemegang saham meninggal dunia ahli
amal
waris tidak berhak untuk mengambil alih
usaha dalam berbagai bidang mulai dari
saham dan deviden. Bagi amal usaha
pendidikan,
yang
Muhammadiyah
memiliki
kesehatan,
sosial
dan
diwakili
biasanya
mengalihkan
ekonomi. Penyertaan dan keterlibatan
kepemilikannya kepada orang lain atau
amal usaha tersebut dalam pendirian
pimpinan yang ada pada saat itu. Saham
Perseroan Terbatas (PT) lebih banyak
jenis ini sangat membantu kelangsungan
berorientasi
pada
bentuk
kepedulian,
amal usaha bersangkutan karena setiap
kerjasama
dan
saling
menolong
tahun dapat dipastikan akan mendapatkan
sebagaimana
dianjurkan
oleh
agama.
Oleh karena itu setiap ada inisiatip
deviden. Masing-masing
Muhammadiyah untuk mendirikan unit
Terbatas
usaha
dibawah
naungan
Muhammadiyah
Ponorogo
memiliki
Terbatas (PT) maka amal usaha yang
kebijakan
tentang
memiliki
kemampuan
administrasi
berperan
dalam
berbadan
hukum
Perseroan
(PT)
Perseroan
sendiri
pencatatan
manajemen
saham
amal
akan
selalu
penyertaan
modal.
usaha, diantaranya : Pertama, perseroan
mampu
menyebut nama perseorangan (biasanya
dengan sendirinya tidak berpartisipasi,
pimpinan) yang mewakili amal usaha
namun
dengan segala hak dan kewajiban yang
Sementara
bagi
tidak
yang
tidak
menutup
kemungkinan
secara pribadi masing-masing pimpinan
melekat
didalamnya.
Sehingga
dalam
memiliki saham pribadi.
penggunaan hak terutama pada forum amal
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
saham
atau Rapat Umum Pemegang Saham
yang sumber keuangannya dikeluarkan
luarbiasa (RUPSLub) cukup diwakilkan
secara resmi oleh lembaga atau
amal
kepada pimpinan amal usaha tersebut.
usaha tertentu atau oleh pegawai pada
Seperti yang terjadi pada perseroan yang
amal usaha tersebut meskipun secara
bergerak
administrasi perseroan sahamnya tetap
konvensional BPR Rasuna, kepemilikan
atas
menjaga
saham milik amal usaha bidang penyiaran
keberlangsungan saham, masing-masing
publik (PT. RGS) diatasnamakan Drs.
amal usaha memiliki mekanisme sendiri
Suharno Pringgo (9,13 %), atas nama
yang menjelaskan tentang kepemilikan
Drs.H. Zainun Shofwan, M.Si mewakili
tersebut. Diantaranya ada yang secara
kepemilikan
formal
Muhammadiyah Ponorogo (5,97 %), atas
Pengertian
modal/saham
usaha disini adalah pembelian
nama
pribadi.
berupa
Untuk
keterangan
dengan
pada
bidang
saham
dari
perbankan
Universitas
30
nama
H. Imam Kurdi mewakili Rumah
%), atas nama Dra. Hj. Ati Khoiriyah
Sakit Umum „Aisyiyah Jl. Diponegoro (
mewakili Pimpinan Daerah „Aisyiyah dan
5,37 %). Dalam menghadapi dinamika
organisasi otonom (5.0 %).
perseroan
perbankan syari‟ah
yang
memerlukan
soliditas
Perseroan
saham atas nama
memperjuangkan kepentingan organisasi,
Drs. H. Aris Sudarly Yusuf mewakili
perseroan dengan model seperti ini cukup
Pimpinan
rentan
terhadap kepentingan tertentu.
Ponorogo (44,29 %) didalamnya juga
Amal usaha yang diwakilinya tidak selalu
terdapat modal dari beberapa amal usaha,
memiliki persepsi dan sikap yang sama
atas nama Dra. Hj. Ati Khoiriyah mewakili
dengan kebijakan Pimpinan Daerah.
Pimpinan Daerah „Aisyiyah (2.05 %).
Kedua, keterwakilan amal usaha diatasnamakan
Pimpinan
Muhammadiyah. terutama
pada
Daerah
Penggunaan forum
Pemegang Saham
Rapat
hak Umum
(RUPS) atau Rapat
Umum Pemegang Saham
luarbiasa
Daerah
Muhammadiyah
Dengan komposisi modal seperti diatas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dapat
mewarnai
jalannya
sesuai dengan visi organisasi. Kebijakan perseroan
yang
kepemilikan
diambil
saham
menguntungkan
Daerah. Untuk menentukan orang yang
memiliki saham mayoritas.
akan mewakili diputuskan melalui sidang
3. Saham organisasi
Ponorogo yang penanggungjawab langsung
biasanya diambil dari Majlis
Ketua
terkait
Umumnya.
atau Untuk
Selain
berbasis
akan
(RUPSLub) dilekatkan kepada Pimpinan
Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah
perseroan
selalu
organisasi
saham
di
karena
amal
usaha
terdapat juga saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh
dari
kas
organisasi
yaitu
pencatatan saham jenis ini misalnya pada
Muhammadiyah, „Aisyiyah dan organisasi
PT BPR Rasuna untuk saham atas nama
otonom (ortom). Disamping itu ada juga
Drs. H. Aris Sudarly Yusuf mewakili
saham yang diatasnamakan Pimpinan
Pimpinan
Daerah
Daerah
Muhammadiyah
Muhammadiyah
namun
Ponorogo (4.31%) yang didalamnya juga
didalamnya terdapat kumpulan saham
terdapat modal dari beberapa amal usaha,
dari berbagai amal usaha.
atas nama Dra. Hj. Ati Khoiriyah mewakili
Untuk dapat menentukan arah dan
Pimpinan Daerah „Aisyiyah dan organisasi
kebijakan perseroan, penyertaan saham
otonom (5.83%). Sedangkan pada amal
organisasi idealnya mencapai
usaha
atau mayoritas.
yang
bergerak
dibidang
50 + 1%
Dengan komposisi
perdagangan (swalayan) PT. Daya Surya
mayoritas akan mendapat keuntungan
Sejahtera (DSS) saham atas nama Drs.
lebih banyak dan juga dapat mengontrol
H. Aris Sudarly Yusuf mewakili Pimpinan
jalannya perseroan. Kepemilikan saham
Daerah Muhammadiyah Ponorogo (26,1
organisasi di PT Daya Surya Sejahtera 31
DSS) atas nama organisasi Pimpinan
saja karena persoalan ijin yang belum
Daerah Muhammadiyah sebanyak 26,1
keluar sejak tahun 2007 hingga sekarang
%, Pimpinan Daerah „Aisyiyah 5.0 %.
ini,
sedangkan
padahal
Cabang.
sisanya
Jumlah
dimiliki
tersebut
belum
beroperasi
telah menghimpun dana dari
merupakan
warga Muhammadiyah. Pimpinan Daerah
saham mayoritas karena yang lain jauh
Muhammadiyah Ponorogo memiliki 44, 29
dari jumlah diatas.
% (saham mayoritas), Pimpinan Daerah
Mengacu
tersebut
Pimpinan
bank
pada
laporan
Rapat
Umum Pemegang Saham Mayoritas dan
„Aisyiyah 2,05 % selebihnya dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo tahun 2012,
perseroan yang bergerak dalam
bidang
perbankan
konvensional
ini
memiliki komposisi kepemilikan saham untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah 4,31 % dan Pimpinan Daerah „Aisyiyah 5,83 %.
yang diterima melalui deviden setiap tahunya termasuk dalam katagori tidak signifakan terutama apabila dibandingkan dengan peran organisasi dalam proses pendirian serta segmentasi pasar yang mengambil
warga
dan
amal
usaha
Muhammadiyah sebagai pengguna jasa terfavorit. Oleh karena itu ada kebijakan penyaluran
dana
zakat,
infaq
dan
shadaqah serta infaq pemotongan seluruh atas
persetujuan
pemegang
saham yang diberikan kepada organisasi. Pada perbankan
amal syari‟at
usaha
bidang
gagasan
tentang
pentingnya penguasaan saham mayoritas bagi Muhammadiyah menjadi spirit utama dalam
organisasi pada pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris di Badan Usaha milik
proses
pendirian
perseroan
tersebut sehingga nampak dengan jelas komposisi saham yang sudah ada. Hanya
Persyarikatan
Muhammadiyah
Kabupaten Ponorogo Kaitan langsung antara penyertaan
Kalau hanya mengacu pada
prosentase diatas, pendapatan organisasi
saham
B. Implikasi penyertaan modal atas nama
modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris unit usaha dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) secara normatif tidak ada kecuali pada
awal
pendirian.
Mekanisme
pengangkatan dan pemberhentian telah diatur
melalui
undang-undang
yang
sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang
Saham
(RUPS).
Direksi
adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh mengurus kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran
dasar.
Direksi
Perseroan Terbatas bisa terdiri dari satu orang
atau
lebih
tergantung
dari
kebutuhan operasional Perseroan. Kecuali untuk
Perseroan
yang
usahanya
32
menghimpun
dan
masyarakat,
mengelola
menerbitkan
pengakuan
hutang,
dan
dana
yang serius terhadap pimpinan yang ada,
surat
maka
Perseroan
sebagai
Muhammadiyah
pemegang
saham
berusaha
untuk
terbuka (Tbk.), wajib memiliki minimal 2
memfasilitasi pergantian pimpinan melalui
orang anggota Direksi. Anggota Direksi
mekanisme yang sah diatur undang-
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
undang dan anggaran dasar.
Saham (RUPS). Pada saat pendirian,
Dalam kontek menyiapkan sumber
pengangkatan itu untuk pertama kalinya
daya insani, beragamnya bidang garap
dilakukan oleh Pendiri Perseroan (PT) dan
perseroan dilingkungan Muhammadiyah
dicantumkan dalam akta pendiriannya.
sangat
Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka
ketersediaan tenaga terampil yang harus
waktu tertentu dan setelahnya dapat
dipersiapkan
diangkat kembali. Anggaran dasar dapat
Untuk perseroan diluar sektor perbankan
mengatur
cara
relatif memiliki sumberdaya insani yang
dan
cukup banyak karena kriteria Direksi dan
pemberhentian anggota Direksi, termasuk
Dewan Komisaris tidak diatur secara rigid
tata
melalui peraturan lainnya. Sedangkan
tentang
pengangkatan,
cara
RUPS
tata
penggantian,
pencalonannya. mengenai
Keputusan
pengangkatan,
berpengaruh
terhadap
mengelola
perusahaan.
perseroan sektor perbankan
memiliki
penggantian, dan pemberhentian anggota
regulasi sendiri baik berupa Undang-
Direksi
undang, Peraturan Pemerintah maupun
juga
menetapkan
saat
mulai
berlakunya pengangkatan, penggantian,
Peraturan
dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS
Peraturan
tidak
menyangkut
menetapkannya,
maka
mulai
Bank
Indonesia
tersebut jajaran
tidak
hanya
Direksi
Komisaris
dan pemberhentian anggota Direksi mulai
saham
berlaku sejak ditutupnya RUPS
mengikuti fit and proper test. Oleh karena
Ponorogo
secara
penggagas
facto
dan
dicalonkan
diharuskan
Dewan
dengan
Komisaris
pertimbangan
pragmatis yaitu terpenuhinya persyaratan
perseroan yang ada. Peran yang dapat
formal yang berlaku di lingkungan Bank
dilakukan adalah berusaha menempatkan
Indonesia.
dari
Secara umum jajaran Direksi dan
Muhammadiyah.
Dewan Komisaris dipilih berdasarkan dua
Komitmen ini telah menjadi kesepakatan
pertimbangan utama yaitu kompetensi
bersama sehingga
dan
kalangan
dan
pendiri
adalah
Direksi
yang
pemegang
beberapa
Direksi
dan
de
itu
pengendali
juga
atau
berlakunya pengangkatan, penggantian,
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
melainkan
sendiri.
Dewan internal
Komisaris
siklus pergantian
karakter.
Kompetensi
meliputi
pimpinan perusahaan berjalan alamiah.
kemampuan intelektual dan ketrampilan
Dalam hal perusahaan memiliki masalah
dalam menjalankan perusahaan sesuai 33
dengan visi dan program yang telah
menjadi
ditetapkan melalui RUPS. Pengalaman
pengembangan
pada bidangnya ternyata tidak menjadi
berbagai bidang.
pertimbangan
pokok
Daftar Pustaka
perusahaan
yang
terutama
untuk
baru
dirintis.
Kompetensi pimpinan terbentuk dengan sendirinya
sejalan
berkembangnya
amal
dengan usaha
yang
dikelola. Gejala ini terjadi hampir diseluruh perusahan mulai dari dibidang penyiaran, perbankan konvensioanl dan swalayan. Sedangkan perbankan syari‟ah jajaran Direksi diambil dari luar karena mengikuti perkembangan peraturan Bank Indonesia Nomor
11/23/PBI/2009
Pembiayaan mengatur
Rakyat sangat
menjadi anggota memiliki
tentang Syariah
ketat Direksi
sertifikasi
Bank yang
persyaratan yang
setelah
kelulusan
tanggal
dari
pengangkatan
efektif. Muhammadiyah mengembangkan
telah
berhasil
perusahaan
yang
dipegang oleh warganya sendiri dengan kompetensi
yang
memadai.
Pertimbangan karakter meliputi sejumlah informasi tentang perilaku, integritas dan komitmen
calon Direksi dan Dewan
komisaris.
Track
record
seseorang
sangat
diperhatikan
pemilihan Muhammadiyah
pimpinan. tidak
amal
keberhasilan usaha
dalam
Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Laporan Pertanggungjawaban Direksi Atas Kegiatan Operasional PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo Tahun Buku 2011. Laporan Pertanggungjawaban Tim Pendiri BPR Syari‟ah Muhammadiyah Ponorogo tahun 2011. Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo tahun 2011. M. Yahya Harahap, 2001, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika
harus
lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun
penentu
kepribadian
Normin, S. Pakpahan, 1997, Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta: Elips. Ery Arifudin, 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta : UII Pers. Sugeng Wibowo, 2007, Penguatan Peran Civil Society Dalam Politik Lokal (Telaah Perilaku Politik Warga Muhammadiyah Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo). Undang-undang Dasar amandemen
1945
hasil
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
dalam
tentang Perseroan Terbatas
Kultur
Undang-Undang nomor 8 tahun 1985
memberikan
toleransi terhadap calon pimpinan yang dikenal atau pernah bermasalah dengan keuangan serta perselingkuhan. Norma
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
inilah yang masih dipertahankan dan 34
