ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MODERNLAND REALTY, Tbk

ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MODERNLAND REALTY, Tbk. ------------ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN --------------------------------- Pasal 1. --------------------1. Perseroan terbatas ini diberi nama : ----------PT MODERNLAND REALTY Tbk.(- selanjutnya dalam -Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur. --2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atausatuan usaha di tempat lain, baik di dalam ----maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---------------------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN --------------------------- Pasal 2. --------------------Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ------terbatas dan dimulai sejak tanggal 12-11-1983 (dua belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga). -------------------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------------------------- Pasal 3. --------------------1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----------Berusaha dalam bidang pembangunan dan investasibaik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan properti, perdagangan dan jasa. ----2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di --atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----------------------------a. Kegiatan usaha utama, yaitu : -------------Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan perumahan, investasi yang berkaitan dengan properti, sarana dan prasarana, pembangunankawasan industri dan pergudangan ----------(warehouse), rumah susun (apartemen), -----perhotelan, perkantoran, pusat perbelanjaanserta jasa dan pengelolaan lapangan golf, -pemborongan pada umumnya (General ---------Contractor), pemasangan komponen bangunan -berat/heavy lifting, konstruksi besi dan --baja, pembangunan konstruksi gedung, ------jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi dan pengembangan wilayah pemukiman. --------------------------------b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu : ----------Menjalankan usaha-usaha dibidang ---------perdagangan, meliputi import dan eksport, --

perdagangan besar lokal, bertindak sebagai Grossier, Supplier, Leveransir dan Comission House, Distributor, Agen dan sebagai ------perwakilan dari badan-badan perusahaan ----perusahaan dan perdagangan yang berhubungandengan usaha real estate dan properti. -----Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, ---meliputi jasa penyewaan dan pengelolaan ---properti dan sarana penunjang perusahaan --konstruksi. --------------------------------------------------- M O D A L ----------------------------------------- Pasal 4. --------------------1. Modal dasar Perseroan berjumlah ---------------Rp. 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), terbagi atas 41.886.308.624 (empat puluh satu -miliar delapan ratus delapan puluh enam juta --tiga ratus delapan ribu enam ratus dua puluh --empat) saham, yang terdiri dari 6.113.691.376 -(enam miliar seratus tiga belas juta enam ratussembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluhenam) Saham Seri A, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250,- (dua ratus limapuluh Rupiah) dan 35.772.617.248 (tiga puluh --lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta --enam ratus tujuh belas ribu dua ratus empat ---puluh delapan) Saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 125,- (seratusdua puluh lima Rupiah). -----------------------2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dandisetor 38,85% (tiga puluh delapan koma delapanpuluh lima persen) atau sejumlah 12.533.067.322(dua belas miliar lima ratus tiga puluh tiga --juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluhdua) saham yang terdiri dari 6.113.691.376 (enam miliar seratus tiga belas juta enam ratus -----sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluhenam) Saham Seri A dan 6.419.375.946 (enam ----miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ---ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam) Saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.330.844.837.250,- (duatriliun tiga ratus tiga puluh miliar delapan --ratus empat puluh empat juta delapan ratus tigapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) -yang telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.-------------------3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

4.

dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta -------persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi ------berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang ---Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, ---dengan memperhatikan peraturan yang termuat ---dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentangPerseroan Terbatas, peraturan dan perundang---undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, --antara lain peraturan yang mengatur tentang ---penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat ---dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ------Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam ------simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal12 Anggaran Dasar ini. ------------------------Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan --lebih lanjut harus disetor penuh. -------------Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak --berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----berikut : -------------------------------------a. benda yang akan dijadikan setoran modal ---dimaksud wajib diumumkan kepada publik padapemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -------------b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak --dijaminkan dengan cara apapun juga; -------c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; --------------d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, ----maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan --------------------e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih -----Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, --maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri ---lainnya tersebut sudah dimuat dalam LaporanKeuangan Tahunan terakhir yang telah ------diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK

5.

6.

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang ------menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan ---dengan cara penawaran umum terbatas maupun ----peningkatan modal tanpa hak memesan efek ------terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan -------Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang --sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka ---penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka : ------------------------a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaranEfek Bersifat Ekuitas yang dilakukan denganpemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek TerlebihDahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yangnamanya terdaftar dalam dafar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui -------pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam ---jumlah yang sebanding dengan jumlah saham -yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham --masing-masing pada tanggal tersebut. ------b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa ---memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : ---i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; --ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atauEfek lain yang dapat dikonversi menjadisaham, yang telah dikeluarkan dengan --persetujuan RUPS; ---------------------iii.dilakukan dalam rangka reorganisasi ---dan/atau restrukturisasi yang telah ---disetujui oleh RUPS; dan/atau ---------iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di --bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. ---------c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan ------mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ------------------------

d.

Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkanoleh Perseroan dan tidak diambil oleh -----pemegang HMETD harus dialokasikan kepada --semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan ---apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang -dipesan melebihi jumlah Efek bersifat -----ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing ------pemegang saham yang memesan tambahan Efek -bersifat ekuitas. -------------------------e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifatekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -huruf d di atas, maka dalam hal terdapat --pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas ------tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak —-tertentu yang bertindak sebagai pembeli ---siaga dengan harga dan syarat-syarat yang -sama. -------------------------------------7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan – saham atau Efek yang mengandung hak untuk -----memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi – berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telahmenyetujui pengeluaran Efek tersebut. ---------8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang ---------diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yangditerbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ------mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. --------------------------------------9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat --dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. ---------Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahanmodal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. ------------------------10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modalditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapatdilakukan sepanjang : -------------------------a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk ---menambah modal dasar; ----------------------

b.

telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; --------------------c. penambahan modal ditempatkan dan disetor --sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua --puluh lima persen) dari modal dasar wajib -dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri --Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ---dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; --d. Dalam hal penambahan modal disetor --------sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran -dasarnya, sehingga modal disetor menjadi --paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 --huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; --------e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga ---persetujuan untuk mengubah anggaran dasar -sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini. --------------------------------11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya --modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua -puluh lima persen) dari modal dasar dan -------mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -persetujuan perubahan anggaran dasar dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas ------pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ---------------------- SAHAM ------------------------------------------- Pasal 5. --------------------1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---adalah saham atas nama. -----------------------2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilainominal atau tanpa nilai nominal. ------------3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---dilakukan sesuai dengan peraturan -------------perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milikbeberapa orang, maka mereka yang memiliki ------

6.

7.

8. 9.

10. 11.

12.

13. 14.

bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk ----secara tertulis seorang di antara mereka atau -– menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka ----bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itusajalah yang berhak mempergunakan hak yang ----diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum ---dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ----Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen --untuk saham itu ditangguhkan. -----------------Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepadaAnggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang —-Saham serta peraturan perundang-undangan yang -– berlaku. --------------------------------------Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam ---Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan --bukti pemilikan saham berupa surat saham atau -surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -– dimiliki oleh seorang pemegang saham. ---------Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : a. nama dan alamat pemegang saham; -----------b. nomor surat saham; ------------------------c. nilai nominal saham; ----------------------d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---dicantumkan : ---------------------------------a. nama dan alamat pemegang saham; -----------b. nomor surat kolektif saham; ---------------c. nomor surat saham dan jumlah saham; -------d. nilai nominal saham; ----------------------e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ----ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua)orang anggota Direksi lainnya. ----------------Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, -pemegang pecahan nilai nominal saham tidak ----diberikan hak suara perseorangan, kecuali -----pemegang pecahan nilai nominal saham, baik ----sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai ----

nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnyasama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) --nominal saham dari klasifikasi tersebut. ------Para pemegang pecahan nilai nominal saham -----tersebut harus menunjuk seorang diantara merekaatau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalahyang berhak mempergunakan hak yang diberikan --oleh hukum atas saham tersebut. ---------------15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya ------berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang -saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, -nama-nama dan alamat-alamat para pemegang sahamdan keterangan-keterangan lain yang dianggap –-perlu. ------------------------------------------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM ---------------------------------- Pasal 6. --------------------1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : ---------a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan ---------------------------------------b. Perseroan telah menerima surat saham yang -rusak. ------------------------------------2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang --— rusak setelah memberikan penggantian surat ----saham. ----------------------------------------3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian suratsaham tersebut dapat dilakukan jika : ---------a. Pihak yang mengajukan permohonan ----------penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; ---------------------------------b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -------pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ------c. Pihak yang mengajukan permohonan ----------penggantian saham memberikan jaminan yang -dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dand. rencana pengeluaran pengganti surat saham -yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek –di mana Perseroan dicatatkan dalam waktu --paling kurang 14 (empat belas) hari sebelumpengeluaran pengganti surat saham. --------4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat –kolektif saham. --------------------------------

----------------- PENITIPAN KOLEKTIF ------------------------------------ Pasal 7. -------------------1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga -------Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga --------Penyimpanan dan Penyelesaian. -----------------2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ------Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat ---dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian -atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk --kepentingan pemegang rekening pada Bank -------Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ------3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio EfekReksa Dana terbentuk dari suatu kontrak -------investasi kolektif dan tidak termasuk dalam —--Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -– Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak –-investasi kolektif tersebut. ------------------4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ---konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai –-tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar ------Pemegang Saham Perseroan. ---------------------5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -------Penitipan Kolektif yang tedaftar atas nama ----Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrakinvestasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang –Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang –-ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ---------Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. ----Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ----Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek --yang ditunjuk Perseroan. ----------------------6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib ---------menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegangrekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam -rekening Efek. ---------------------------------

7.

Dalam Penitipian Kolektif, setiap saham dari --— jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalan sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----------------8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ---dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham –-tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yangmeminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang sahan dan surat --saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke —--dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebutdijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -– penetapan pengadilan atau disita untuk --------pemeriksaan perkara pidana. -------------------10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam -– Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ------mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang --— Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yangdimilikinya dalam rekening efek tersebut. -----11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkansuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah -–pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang --— rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan ----Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan -Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. --------------------------Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau BankKustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka —-waktu yang ditentukan dalam peraturan yang ----berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan --untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang --Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum --Pemegang Saham dalam jangka waktu yang --------ditentukan dalam peraturan perundang-undangan -yang berlaku di bidang pasar modal. -----------12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkansuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dariportofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ---Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank ------Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----

Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 ----(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------------------13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ----pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiantersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atauhak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada –Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masingpemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----Perusahaan Efek tersebut. ---------------------14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan -saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam --Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ---merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----------------15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek --— yang berhak untuk memperoleh dividen, saham —--bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan –-pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ------ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan -Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang ------dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening -Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerjasetelah tanggal yang menjadi dasar penentuan --pemegang saham yang berhak untuk memperoleh ---dividen, saham bonus atau hak-hak yang lainnya tersebut. ------------------------------------------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -------------------------------- Pasal 8. ---------------------1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam DaftarPemegang Saham harus tetap dianggap sebagai ---pemegang saham sampai nama pemilik baru telah -tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan,dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang --berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat --

2.

3.

4.

5.

6.

saham Perseroan dicatatkan. -------------------Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau --atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh -atau atas nama pihak yang menerima pemindahan -hak atas saham yang bersangkutan. –------------Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesiatempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----------------perundang-undangan yang berlaku. --------------Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ------memenuhi peraturan perundang-undangan di bidangPasar Modal. ----------------------------------Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ------pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar ---Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yangdisyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat -dalam izin yang diberikan kepada Perseroan olehpihak yang berwenang atau hal lain yang -------disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak ---terpenuhi. ------------------------------------Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan -----pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonanuntuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi ---Perseroan, Direksi wajib mengirimkan ----------pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. ---------------------------Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada ---bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untukmencatat pemindahan hak harus sesuai dengan -—-peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan. ---------Orang yang mendapat hak atas saham karena -----kematian seorang pemegang saham atau karena ---alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu -----disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan ----permohonan secara tertulis untuk didaftar -----sebagai pemegang saham. -----------------------Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila —–---Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itutanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar-

ini serta dengan mengindahkan peraturan yang --berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat ----saham Perseroan dicatatkan. -------------------7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -– Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----------pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan —-Efek. -----------------------------------------8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk ----memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ----pemindahan hak atas saham harus berlaku pula --— terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 -– Pasal 7 ini. ----------------------------------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------------------------- Pasal 9. --------------------1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ----disebut “RUPS” adalah : -----------------------a. RUPS tahunan; -----------------------------b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ---disebut juga RUPS luar biasa. -------------2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar –-biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. ---3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir. -------------------------------------4. Dalam RUPS tahunan : --------------------------a. Direksi menyampaikan : --------------------- laporan tahunan, termasuk kehadiran ---anggota Direksi dalam Rapat Direksi pada tahun bersangkutan, yang telah ditelaaholeh Dewan Komisaris untuk mendapat ---persetujuan RUPS; ---------------------- Laporan keuangan untuk mendapat -------pengesahan RUPS; ----------------------b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, -termasuk kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun ----bersangkutan. -----------------------------c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. --------d. Penentuan paket Remunerasi bagi anggota ---Dewan Komisaris serta melimpahkan penentuanpaket Remunerasi bagi Direksi kepada Dewan Komisaris. ---------------------------------

e. 5.

6.

7. 8.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ---telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. ---Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ----laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ----memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung —-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan ---Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang —-lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ---------RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu –waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata –-acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf adan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ---perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ------RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak --mengambil keputusan. --------------------------Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang -Saham : ---------------------------------------a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham --yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. ---------------------b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada huruf a ayat ini diajukan ---kepada Direksi dengan surat tercatat ------disertai alasannya. -----------------------c. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada huruf a ayat ini harus : ----i. dilakukan dengan itikad baik; ---------ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;iii.merupakan permintaan yang membutuhkan -keputusan RUPS; -----------------------iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; -dan -----------------------------------v. tidak bertentangan dengan peraturan ---perundang-undangan dan anggaran dasar -Perseroan. ----------------------------d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ---kepada pemegang saham dalam jangka waktu --paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat-

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

ini diterima Direksi. ---------------------Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayatini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. --------------------------------Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka ---waktu paling lambat 15 (lima belas) hari --terhitung sejak tanggal permintaan --------penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -pada huruf e ayat ini diterima Dewan ------Komisaris. --------------------------------Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat inidan huruf f ayat ini, Direksi atau Dewan --Komisaris wajib mengumumkan : -------------i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan ---------ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ---------diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPSdari pemegang saham sebagaimana dimaksud --dalam huruf d ayat ini dan huruf f ayat ini. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini paling kurang melalui : ----------i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -Indonesia yang berperedaran nasional; -ii. situs web Bursa Efek; dan -------------iii.situs web Perseroan, dalam Bahasa -----Indonesia dan bahasa asing, dengan ----ketentuan bahasa asing yang digunakan -paling kurang bahasa Inggris. ---------Pengumuman yang menggunakan bahasa asing --sebagaimana dimaksud pada huruf i butir iiiayat ini wajib memuat informasi yang sama -dengan informasi dalam pengumuman yang ----menggunakan Bahasa Indonesia. -------------Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ---informasi yang diumumkan dalam bahasa asingdengan yang diumumkan dengan Bahasa -------Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf jayat ini informasi yang digunakan sebagai --

l.

m.

n.

o.

acuan adalah informasi dalam Bahasa -------Indonesia. --------------------------------Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i butir i ayat ini beserta salinan --surat permintaan penyelenggaraan RUPS -----sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat iniwajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. ------Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dapat -----mengajukan permintaan diselenggarakannya --RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang --daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -diselenggarakannya RUPS. ------------------Pemegang saham yang telah memperoleh ------penetapan pengadilan untuk menyelenggarakanRUPS sebagaimana dimaksud pada huruf m ayatini wajib : -------------------------------i. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ------ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan PeraturanOJK di bidang Pasar Modal. ------------ii. melakukan pemberitahuan akan ----------diselenggarakan RUPS dan menyampaikan -bukti pengumuman, bukti pemanggilan, --risalah RUPS, dan bukti pengumuman ----ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang -diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal. ------iii.melampirkan dokumen yang memuat nama --pemegang saham serta jumlah kepemilikansahamnya pada Perseroan yang telah ----memperoleh penetapan pengadilan untuk -menyelenggarakan RUPS dan penetapan ---pengadilan dalam pemberitahuan --------sebagaimana dimaksud pada butir ii ----kepada OJK terkait akan diselenggarakanRUPS tersebut. ------------------------Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan --kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu ---paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS --jika permintaan penyelenggaraan RUPS -------

dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. ----------9. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acararapat secara tertulis kepada Direksi palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan -RUPS. -------------------------------------b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a adalah 1 (satu) pemegang saham ataulebih yang mewakili 1/20 (satu per dua ----puluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara. -------------------------c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a harus : ---------------i. dilakukan dengan itikad baik; ---------ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;iii.menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----------------------iv. tidak bertentangan dengan peraturan ---perundang-undangan. -------------------d. Usulan mata acara rapat dari pemegang sahamsebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a --merupakan mata acara yang membutuhkan -----keputusan RUPS. ---------------------------e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --acara rapat dari pemegang saham sebagaimanadimaksud pada ayat 9 huruf a sampai dengan huruf d dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. --------------------------------- TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN, --------- PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPS ---------------------- Pasal 10. -------------------1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS. --------a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----------------------b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktupenyelenggaraan RUPS. ---------------------c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---dimaksud pada ayat 1 huruf b wajib dilakukan di : --------------------------------------i. tempat kedudukan Perseroan; -----------ii. tempat Perseroan melakukan kegiatan ---usaha utamanya; -----------------------iii.ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama ------Perseroan; atau -----------------------iv. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek ---

2.

3.

dimana saham Perseroan dicatatkan. ----Pemberitahuan RUPS ----------------------------a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK -paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -pengumuman RUPS, dengan tidak -------------memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. --b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a wajib diungkapkan secara ---jelas dan rinci. --------------------------c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara ---rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, --Perseroan wajib menyampaikan perubahan mataacara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. --------------------Pengumuman RUPS -------------------------------a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS -kepada pemegang saham paling lambat 14 ----(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ------pengumuman dan tanggal pemanggilan. -------b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -ayat 3 huruf a paling kurang memuat : -----i. ketentuan pemegang saham yang berhak --hadir dalam RUPS; ---------------------ii. ketentuan pemegang saham yang berhak --mengusulkan mata acara rapat; ---------iii.tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----iv. tanggal pemanggilan RUPS. -------------c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -------permintaan pemegang saham sebagaimana -----dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 huruf a, ----selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -huruf a wajib memuat informasi bahwa ------Perseroan menyelenggarakan RUPS karena ----adanya permintaan dari pemegang saham. ----d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi ----Perseroan yang sahamnya tercatat pada BursaEfek paling kurang melalui : --------------i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -Indonesia yang berperedaran nasional; -ii. situs web Bursa Efek; dan -------------iii.situs web Perseroan, dalam Bahasa --Indonesia dan bahasa asing, dengan ----ketentuan bahasa asing yang digunakan --

4.

5.

paling kurang bahasa Inggris. ---------e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa ---asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d butir iii wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yangmenggunakan Bahasa Indonesia. -------------f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ---informasi yang diumumkan dalam bahasa asingdengan yang diumumkan dengan Bahasa -------Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e, informasi yang digunakan sebagai acuan ----adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. --g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d butir i wajib disampaikan ----kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah pengumuman RUPS. ------------------h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -------permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -huruf g juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 huruf b. ----Pemanggilan RUPS ------------------------------a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---tanggal RUPS. -----------------------------b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi : --i. tanggal penyelenggaraan RUPS; ---------ii. waktu penyelenggaraan RUPS; -----------iii.tempat penyelenggaraan RUPS; ----------iv. ketentuan pemegang saham yang berhak --hadir dalam RUPS; ---------------------v. mata acara rapat termasuk penjelasan --atas setiap mata acara tersebut; dan --vi. informasi yang menyatakan bahan terkaitmata acara rapat tersedia bagi pemegangsaham sejak tanggal dilakukannya ------pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ---diselenggarakan. ----------------------c. Ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf d, e, f, dan g mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS. -------------------------------------Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ------ketentuan : ------------------------------------

a.

6.

7.

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam ----jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -sebelum RUPS kedua dilangsungkan. ---------b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus --------menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ------Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ----peraturan Pasar Modal dan peraturan -------perundang-undangan lainnya. ---------------c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktupaling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. --------------------d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat -----pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku -untuk pemanggilan RUPS kedua. -------------Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ------ketentuan : -----------------------------------a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan ---Perseroan ditetapkan oleh OJK; ------------b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan -RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak --mencapai kuorum kehadiran. ----------------Ralat Pemanggilan -----------------------------a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilanRUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b. b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat -----informasi atas perubahan tanggal ----------penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan --mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara ---pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4. c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan -ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat ------pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas --tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. ---------------d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan ---kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud --pada huruf c ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat --pemanggilan. -------------------------------

e.

Ketentuan media dan penyampaian bukti -----pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat 3 huruf d dan g, mutatis ----mutandis berlaku untuk media ralat --------pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini. -------------------------7. Bahan Mata Acara Rapat : ----------------------a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. ----------------b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksudpada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. --------------c. Dalam hal ketentuan peraturan -------------perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih -awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud --pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan --peraturan perundang-undangan lain tersebut.d. Bahan mata acara rapat yang tersedia ------sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atausalinan dokumen elektronik. ---------------e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini diberikan secara ----cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. ------f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana ----dimaksud pada huruf d ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -g. Dalam hal mata acara rapat mengenai -------pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ---hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib --tersedia di situs web Perseroan paling ----kurang sejak saat pemanggilan sampai denganpenyelenggaraan RUPS. ------------------------------- PIMPINAN DAN TATA TERTIB RUPS ------------------------------- Pasal 11. -------------------1. Pimpinan RUPS : -------------------------------a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -------b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---tidak hadir atau berhalangan hadir, maka ---

2.

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota --Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -------c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh ------pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ------d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan -----kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ------Komisaris. --------------------------------e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---mempunyai benturan kepentingan, RUPS ------dipimpin oleh salah satu anggota Direksi --yang ditunjuk oleh Direksi. ---------------f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS -mempunyai benturan kepentingan atas mata --acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPSdipimpin oleh anggota Direksi yang tidak --mempunyai benturan kepentingan. -----------g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai -benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh --salah seorang pemegang saham bukan --------pengendali yang dipilih oleh mayoritas ----pemegang saham lainnya yang hadir dalam ---RUPS. -------------------------------------h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka --yang hadir membuktikan wewenangnya untuk --hadir dalam RUPS tersebut. ----------------Tata Tertib RUPS : ----------------------------a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS

b. c.

harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. ------------------------------------Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana --dimaksud pada huruf a ayat ini harus ------dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----------Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS ---wajib memberikan penjelasan kepada pemegangsaham paling kurang mengenai : ------------i. kondisi umum Perseroan secara singkat; -

ii. mata acara rapat; ---------------------iii.mekanisme pengambilan keputusan terkaitmata acara rapat; dan -----------------iv. tata cara penggunaan hak pemegang sahamuntuk mengajukan pertanyaan dan/atau --pendapat. -----------------------------—---------- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, ------------------- KUORUM KEPUTUSAN, RISALAH, DAN ----------------------- RINGKASAN RISALAH RUPS --------------------------------- Pasal 12. ---------------------1. Keputusan RUPS : ------------------------------a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan --musyawarah untuk mufakat, dan dengan ------memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ---huruf a tidak tercapai, keputusan diambil -melalui pemungutan suara. -----------------c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan --suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ---wajib dilakukan dengan memperhatikan ------ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----keputusan RUPS. ---------------------------2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS : --a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum ----keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan : ---------------------i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --dari jumlah seluruh saham dengan hak --suara hadir atau diwakili, kecuali ----undang-undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ---------------------ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -pada butir i tidak tercapai, RUPS keduadapat diadakan dengan ketentuan RUPS --kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh --saham dengan hak suara hadir atau -----diwakili, kecuali undang-undang -------menentukan jumlah kuorum yang lebih ---besar; --------------------------------iii.Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir I dan butir ii adalah sah jika ---

b.

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan -hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ---------------------iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --kedua sebagaimana dimaksud pada huruf abutir ii ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -keputusan yang ditetapkan oleh OJK ataspermohonan Perseroan. -----------------Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar -Perseroan yang memerlukan persetujuan -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ------dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----dihadiri oleh pemegang saham yang -----mewakili paling kurang 2/3 (dua per ---tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ------------ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian --dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ---------------------iii.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -pada butir i tidak tercapai, RUPS keduadapat diadakan dengan ketentuan RUPS --kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah ----seluruh saham dengan hak suara yang sah; iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika --disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan -hak suara yang hadir dalam RUPS; ------v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --kedua sebagaimana dimaksud butir iii --tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -sah dan berhak mengambil keputusan jika-

c.

dihadiri oleh pemegang saham dari sahamdengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---Perseroan. ----------------------------Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan -----Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ---(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ---lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -maupun tidak, menjadikan jaminan utang ----kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ---bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi -atau lebih, baik yang berkaitan satu sama -lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya ------Perseroan, dan pembubaran Perseroan, ------dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----dihadiri oleh pemegang saham yang -----mewakili paling kurang 3/4 (tiga per --empat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah; ------------ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ---------------------iii.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -pada butir i tidak tercapai, RUPS keduadapat diadakan dengan ketentuan RUPS --kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ------------iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika --disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham denganhak suara yang hadir dalam RUPS; ------v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --kedua sebagaimana dimaksud butir iii --tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ------

d.

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -sah dan berhak mengambil keputusan jikadihadiri oleh pemegang saham dari sahamdengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---Perseroan. ----------------------------Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai -benturan kepentingan, dilakukan dengan ----ketentuan sebagai berikut : ---------------i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----dihadiri oleh Pemegang Saham Independenyang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara yang sah yang dimilikioleh Pemegang Saham Independen; -------ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakililebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --dari jumlah seluruh saham dengan hak --suara yang sah yang dimiliki oleh -----Pemegang Saham Independen; ------------iii.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -pada butir i tidak tercapai, RUPS keduadapat diadakan dengan ketentuan RUPS --kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih --dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---jumlah seluruh saham dengan hak suara -yang sah yang dimiliki oleh Pemegang --Saham Independen; ---------------------iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika --disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ---perdua) bagian dari jumlah saham yang -dimiliki oleh Pemegang Saham Independenyang hadir dalam RUPS; ----------------v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --kedua sebagaimana dimaksud pada butir -iii tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -sah dan berhak mengambil keputusan jikadihadiri oleh Pemegang Saham Independendari saham dengan hak suara yang sah, -dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan -

3.

4.

oleh OJK atas permohonan Perseroan; ---vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika -disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ------Pemegang Saham Independen yang hadir; -vii.Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan -keputusan yang sama dengan keputusan --yang disetujui oleh Pemegang Saham ----Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. --------------------------Hak Pemegang Saham : --------------------------a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan surat kuasa berhak menghadiri -RUPS. -------------------------------------b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSadalah pemegang saham yang namanya tercatatdalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ---(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku -kuasa dalam rapat, tetapi suara yang merekakeluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak --dihitung dalam pemungutan suara. ----------d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -------sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir -dalam RUPS adalah pemegang saham yang -----namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralatpemanggilan RUPS. -------------------------e. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepadapemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ----suara. ------------------------------------f. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan -----Perseroan. --------------------------------Ketentuan Lainnya dalam RUPS : ----------------a. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasauntuk mewakili pemegang saham diperlihatkankepadanya pada waktu rapat diadakan. ------b. Pemungutan suara mengenai diri orang ------dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara-

5.

6.

lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. --------------------c. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap -----mengeluarkan suara yang sama dengan suara -mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ------------------------------------d. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapatmengundang pihak lain yang terkait dengan -mata acara RUPS. --------------------------e. Dalam pemungutan suara, suara yang --------dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ---untuk seluruh saham yang dimilikinya dan --pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----sebagian dari jumlah saham yang dimilikinyadengan suara yang berbeda. ----------------f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf fayat ini dikecualikan bagi : --------------i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---sebagai Kustodian yang mewakili -------nasabah-nasabahnya pemilik saham ------Perseroan. ----------------------------ii. Manajer Investasi yang mewakili ----kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. Risalah RUPS : --------------------------------a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 --(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk -dari dan oleh peserta RUPS. ---------------c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta ----berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada -OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----setelah RUPS diselenggarakan. -------------e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS --sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari -kerja berikutnya. -------------------------Ringkasan Risalah RUPS : -----------------------

a. b.

c.

d.

Perseroan wajib membuat ringkasan risalah -RUPS. -------------------------------------Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksuddalam huruf a ayat ini wajib memuat -------informasi paling kurang : -----------------i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; ---------------------------------ii. anggota Direksi dan anggota Dewan -----Komisaris yang hadir pada saat RUPS; --iii.jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan ---------persentasenya dari jumlah seluruh sahamyang mempunyai hak suara yang sah; ----iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan -------pertanyaan dan/atau memberikan pendapatterkait mata acara rapat; -------------v. jumlah pemegang saham yang mengajukan -pertanyaan dan/atau memberikan pendapatterkait mata acara rapat, jika pemegangsaham diberi kesempatan; --------------vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -vii.hasil pemungutan suara yang meliputi --jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika ---------pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ---------------------viii.keputusan RUPS; dan ------------------ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai --kepada pemegang saham yang berhak, jikaterdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. --------------Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksudpada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui : --------i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -Indonesia berperedaran nasional; ------ii. situs web Bursa Efek; dan -------------iii.situs web Perseroan, dalam Bahasa -----Indonesia dan bahasa asing, dengan ----ketentuan bahasa asing yang digunakan -paling kurang bahasa Inggris. ---------Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan ---bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c butir butir iii ayat ini wajib memuat ----

informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan ---Bahasa Indonesia. -------------------------e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ---informasi pada ringkasan risalah RUPS dalambahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia -------sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini,informasi yang digunakan sebagai acuan ----adalah Bahasa Indonesia. ------------------f. Pengumuman ringkasan risalah RUPS ---------sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling --lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS ----diselenggarakan. --------------------------g. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS ---sebagaimana dimaksud pada huruf c butir i -ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. h. Ketentuan ayat 5 huruf d dan e, serta hurufc, huruf f, dan huruf g ayat ini mutatis --mutandis berlaku untuk : ------------------i. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang -------diumumkan; dan ------------------------ii. pengumuman ringkasan risalah RUPS, ----dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegangsaham yang telah memperoleh penetapan -pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 huruf n. ---------------------------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -------------------------------- Pasal 13. ---------------------1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan --ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar ini, harus dibuat dengan akta notaris dan dalam ----bahasa Indonesia dengan memperhatikan UUPT ----dan/atau peraturan di bidang Pasar Modal. -----2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -------menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -----kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta --kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar,pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor,dan perubahan status Perseroan tertutup menjadiPerseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ------mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. -------------------3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkuthal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan UUPT. ----------4. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan ---memperhatikan peraturan perundangan yang ------berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar --Modal. --------------------------------------------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---------------------- DAN PEMISAHAN ------------------------------------- Pasal 14. --------------------1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan --Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, -Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalahsebagaimana dimaksud dalam peraturan ----------perundang-undangan yang berlaku. ----------------------------------- DIREKSI ----------------------------------------- Pasal 15. --------------------1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antaraanggota Direksi diangkat menjadi Direktur -----Utama.-----------------------------------------2. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh --RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada -----penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan -ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggotaDireksi adalah 5 (lima) tahun, dengan ---------memperhatikan peraturan perundang-undangan ----di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan --tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ------memberhentikan anggota Direksi tersebut -------sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir,dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar -ini. ------------------------------------------3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ---adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga --Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk -diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik -------Indonesia yang berlaku termasuk Peraturan PasarModal. -----------------------------------------

4.

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan -----rangkap apabila jabatan rangkap tersebut ------dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturanperundang-undangan. ---------------------------5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----berakhir dapat diangkat kembali. --------------6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau --penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -7. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ----anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan -dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan ---harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. 8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, -maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan --RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan -------memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -------------------------------9. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota --Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk olehrapat Dewan Komisaris. ------------------------10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkandiri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara -----tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPerseroan. --------------------------------b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untukmemutuskan permohonan pengunduran diri ----anggota Direksi yang bersangkutan dalam ---jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ---puluh) hari kalender setelah diterimanya --surat pengunduran diri. -------------------c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ---huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. --------------------------------------d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -anggota Direksi yang bersangkutan tetap ----

e.

f. 11. a.

b.

c.

d. e.

f.

berkewajiban menyelesaikan tugas dan ------tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran --Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----------------------------Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap ---dapat dimintakan pertanggungjawabannya ----sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----------disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi -yang mengundurkan diri diberikan setelah —-RUPS Tahunan membebaskannya. --------------Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -sementara oleh Dewan Komisaris dengan -----menyebutkan alasannya dan wajib -----------diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ----------------Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ---diberhentikan untuk sementara sebagaimana -dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal -----pemberhentian sementara. ------------------Dengan lampaunya jangka waktu -------------penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -pada huruf b atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara ---tersebut menjadi batal. -------------------Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b anggota Direksi yang bersangkutan diberi --kesempatan untuk membela diri. ------------Anggota Direksi yang diberhentikan untuk --sementara sebagaimana dimaksud pada huruf atidak berwenang : -------------------------i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ---maksud dan tujuan Perseroan; dan ------ii. mewakili Perseroan di dalam maupun ----di luar pengadilan. -------------------Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku sejak keputusan ------pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : ---------------------------i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan-

atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b; atauii. lampaunya jangka waktu sebagaimana ----dimaksud pada huruf b. ----------------g. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai : ---------------------i. keputusan pemberhentian sementara; dan ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b atau informasi --mengenai batalnya pemberhentian -------sementara oleh Dewan Komisaris karena -tidak terselenggaranya RUPS sampai ----dengan lampaunya jangka waktu ---------sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ---paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. --------12. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur --dalam anggaran dasar ini mengacu pada PeraturanOJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta -peraturan perundangan lainnya yang berlaku ----13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu -harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan ------Komisaris. ------------------------------------14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ------a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6)Pasal ini; --------------------------------b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan –perundang-undangan; -----------------------c. meninggal dunia; --------------------------d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. – ---- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI ------------------------ Pasal 16. -------------------1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung --jawab atas pengurusan Perseroan untuk ---------kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggarandasar. ----------------------------------------2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ataspengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, --Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan danRUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan dan anggaran dasar. --------3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasdan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ---

4. 5. 6.

7.

8.

ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawabdan kehati-hatian. ----------------------------Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud -pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite. ---Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi -terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroanyang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian -anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. ---Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung -----jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana --dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat -membuktikan : ---------------------------------a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan --atau kelalaiannya; ------------------------b. telah melakukan pengurusan dengan itikad --baik, penuh tanggung jawab, dan ----------kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -------c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik -langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. telah mengambil tindakan untuk mencegah ---timbul atau berlanjutnya kerugian tersebu -Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam -maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ---serta menjalankan segala tindakan baik yang ---mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk : --------------a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama --Perseroan (di dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah ---dibuka); ----------------------------------b. Membeli atau dengan cara lain memperoleh --hak-hak atas harta tetap; -----------------c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan --hak-hak atas harta tetap dan --------------perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -----------------------d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin (borg -atau avalist); ----------------------------e. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta

pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ------------------------------f. Untuk membagikan tantiem. -----------------Terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan -tertulis dari Dewan Komisaris atau akta yang --bersangkutan ditandatangani oleh salah seorang Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan --Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 9 di bawah ini dan peraturan perundang undanganyang berlaku. ---------------------------------9. Perbuatan hukum untuk untuk mengalihkan, ------melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang --lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik ---dalam satu transaksi atau lebih, baik yang ----berkaitan satu sama lain maupun tidak harus ---mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur --dalam Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar --ini. ------------------------------------------10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau --------menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana -dimaksud dalam ayat 9 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan ----paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung --sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----Ketentuan dalam ayat 8, 9 dan 10 ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan ----------------perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----11. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -------bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perseroan. -----------------------b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -berhalangan karena sebab apapun juga, hal -mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya atau seorang Direktur yang ditunjuksecara tertulis oleh Direktur Utama, berhakdan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---------12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi ----berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau ----lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan ---untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang- ---pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan ----

tindakan tertentu. ----------------------------13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---Direksi, ditetapkan oleh Rapat Direksi. -------14. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ------Perseroan apabila : ---------------------------a. terdapat perkara di pengadilan antara -----Perseroan dengan anggota Direksi yang -----bersangkutan; dan -------------------------b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyaikepentingan yang berbenturan dengan -------kepentingan Perseroan. --------------------15. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksudpada ayat 14, yang berhak mewakili Perseroan --adalah : --------------------------------------a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; ----b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota -Direksi mempunyai benturan kepentingan ----dengan Perseroan; atau --------------------c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----Perseroan. --------------------------------------------------- RAPAT DIREKSI -------------------------------------- Pasal 17 --------------------1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara --

2.

3. 4.

5. 6.

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. ----------------------------------------Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhakmengambil keputusan yang mengikat apabila -----dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ------------Kehadiran anggota Direksi dalam rapat ---------sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 ---wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -------Perseroan. ------------------------------------Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana --dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun --berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana -dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan -kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----sebelum rapat diselenggarakan. -----------------

7. 8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimanadimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan ---musyawarah mufakat. ---------------------------Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah -mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 7, -----pengambilan keputusan dilakukan dengan --------pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setujuberimbang, ketua rapat Direksi yang akan ------menentukan. -----------------------------------Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -wajib dituangkan dalam risalah rapat, ---------ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota -Direksi. --------------------------------------Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggotaDewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan ---kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. ------------------------------------Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ---anggota Dewan Komisaris yang tidak ------------menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksudpada ayat 9 dan ayat 10, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam ---surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah -rapat. ----------------------------------------Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud padaayat 9 dan ayat 10 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. ------------------------------------Dalam hal Direksi mengadakan rapat di luar ----jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini, Panggilan Rapat Direksi tersebut dilakukan oleh anggota Direksi yang --berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi --menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini -dimana bahan rapat disampaikan kepada peserta -rapat paling lambat sebelum rapat -------------diselenggarakan. ------------------------------Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) --hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ------

15. 16.

17.

18. 19.

20.

21.

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -rapat. ----------------------------------------Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -tanggal, waktu dan tempat rapat. --------------Apabila semua anggota Direksi hadir atau ------diwakili, panggilan terlebih dahulu sebagaimanadimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak --------disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----------------------------Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, ---dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atauberhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan -dari antara anggota Direksi yang hadir. -------Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------------------a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak —-mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ---1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --------------------b. Pemungutan suara mengenai diri orang ------dilakukan dengan surat suara tertutup tanpatanda-tangan sedangkan pemungutan suara ---mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ------c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -dianggap tidak ada serta tidak dihitung ---dalam menentukan jumlah suara yang --------dikeluarkan. ------------------------------a. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi ataumelalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi --saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat -Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20(a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi --yang ikut serta untuk disetujui dan -------ditandatangani. ---------------------------Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara -tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan ----tersebut. -------------------------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ------------------- DEWAN KOMISARIS -------------------------------------- Pasal 18. -------------------1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya --2 (dua) orang anggota Komisaris, yang terdiri -dari : ----------------------------------------a. 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----------b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih, ------termasuk Komisaris Independen, yang -------jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan --dalam peraturan perundang-undangan yang ---berlaku di bidang pasar modal. ------------2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari ---2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah -Komisaris Independen wajib paling kurang 30% --(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggotaDewan Komisaris. ------------------------------3. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian,dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 15 ayat 2, 3, 4 dan 5 berlaku -----mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris. 4. a Komisaris Independen yang telah menjabat --selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat -diangkat kembali pada periode selanjutnya -sepanjang Komisaris Independen tersebut ---menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. -------------------------------------b. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib ---diungkapkan dalam laporan tahunan. --------5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau --penggantian anggota Direksi kepada RUPS -------sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6, 7 -dan 8 mutatis mutandis berlaku bagi anggota ---Dewan Komisaris. ------------------------------6. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota ---Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 10 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -------------------------------------

7.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 -(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sahapabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah --diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga ---memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota ---Dewan Komisaris. ------------------------------8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari ---waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. ----9. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum -diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada --Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -------ketentuan serta peraturan perundangan lainnya -yang berlaku. ---------------------------------10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ------apabila : -------------------------------------a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -dalam Anggaran Dasar ini; -----------------b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----------perundang-undangan yang berlaku; ----------c. meninggal dunia; --------------------------d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. --------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---------------------------- Pasal 19. -------------------1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan -dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha -Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggarandasar. ----------------------------------------3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada --ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. ----------------------------4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk ---Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi ------terhadap kinerja komite yang membantu ---------pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya --------

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir -tahun buku. -----------------------------------6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 6 dan 7 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. 7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan ------sementara anggota Direksi dengan menyebutkan --alasannya. ------------------------------------8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan ------pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu ---untuk jangka waktu tertentu. ------------------9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 8 -----ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau ----keputusan RUPS. -------------------------------10. Para anggota Komisaris, masing-masing atau ----bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, ---kantor-kantor dan halaman-halaman yang --------dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam ----kantor biasa, berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan. -11. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkepentingan dengan Perseroan sebagaimana ---diperlukan oleh Komisaris. ----------------------------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------------------------------- Pasal 20. ------------------1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling -kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud padaayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri ---mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -kali dalam 4 (empat) bulan. -------------------4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 ---wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -------Perseroan. ------------------------------------5. Ketentuan mengenai rapat Direksi sebagaimana --dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang relevan -----berlaku mutatis mutandis bagi rapat Dewan -----Komisaris. ------------------------------------–- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----------------------- Pasal 21. -------------------1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan --Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -tahun buku dimulai. ----------------------------

2.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan --datang. ---------------------------------------3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 --(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga -puluh satu) Desember. -------------------------Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----Perseroan ditutup. ----------------------------4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----------menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung --sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. -------5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas --pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan -----penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. ---------6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesiadan berperedaran nasional sesuai dengan -------peraturan perundang-unadangan yang berlaku di -bidang pasar modal. ---------------------------—------ PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -------------------------- Pasal 22. ---------------------1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -menurut cara penggunannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --------------------------------2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan --tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ---perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ---tertutup seluruhnya. --------------------------3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk -itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak -sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, -dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen --

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah -lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan --menjadi hak Perseroan. ------------------------4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ----sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai --dengan peraturan perundang-undangan yang ------berlaku. --------------------------------------—-------------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------------------------------- Pasal 23. --------------------1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukansampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari ---jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanyaboleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ------------2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannnya digunakan bagi keperluan -Perseroan. ------------------------------------3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada --ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan —-oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan --cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, -setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -------------------------—-------------- KETENTUAN PENUTUP ------------------------------------ Pasal 24. --------------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ---diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalamRUPS. ---------------------------------------------*****