BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERPAJAKAN DI INDONESIA

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. DASAR HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA Sebelum berlakunya Undang-undang Pajak Nasional, sebagian besar dari Undang-undang (ordinasi) Pajak adalah berasal dari produk pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang ini kemudian banyak mengalami perubahan dan tambahan yang dalam disusun dalam Bahasa Indonesia, mengingat Undangundang Dasar 1945 yang berbunyi: ―Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”23 Dengan lahirnya Undang-Undang Pajak Nasional merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki arti yang besar bagi bangsa dan negara. Didalam perkembangannya, terdapat beberapa pembaharuan perpajakan didalam perundang-undangan nasional, yakni: 24 1) Pembaharuan Pajak Nasional I25 Pembaharuan Pajak Nasional terjadi pada tahun 1980-an, dimana pembaruan pajak ini diakibatkan oleh merosotnya harga minyak dan gas bumi dipasaran dunia yang berdampak pada pendapatan negara. Selain itu, pranata hukum perpajakan yang berlaku pada saat itu juga

23 24

H.Bohari, Op.Cit., hal 4 Y. Sri Pudayatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, hal

92 25

Ibid.

19 Universitas Sumatera Utara

20

masih merupakan pratana hukum pajak yang bersumber dari kolonial Belanda. Pembaharuan Pajak Nasional I ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang di bidang perpajakan, seperti: a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTAP), dengan mencabut Ordonasi Pajak Perseoran 1925, Ordonasi Pajak Pendapatan 1944, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, serta UndangUndang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pajak atas Bunga Deviden dan Royalty 1970; b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 183 tentang Pajak Penghasian (PPh.), dengan mencabut Pasal 15 ke-4 dan ke-5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Pasal 9, Pasal 12 ke-4 dan ke-5, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 168 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; c. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1983

tentang

Pajak

Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN, dan PPn-BM), dengan mencabut Undang-Undang Nmr 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomo 19 Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan sebagai Undang-Undang sebagaimana beberapa kali

Universitas Sumatera Utara

21

diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nmr 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Pajak Penjuaan 1951; d. Undang-Undang Nomor 12 Tahum 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan mencabut Ordonasi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordnasi Verponding Indonesia 1923, Ordonasi Verponding 1928, Ordonasi Pajak Kekayaan 1932, Ordonasi Pajak Jalan 1942, Pasal 14 huruf j, k dan l Undang-Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasi Bumi yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang; e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan mencabut Aturan Bea Materai 1921 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969. 2) Pembaruan Perpajakan Nasional II26 Pembaharuan Perpajakan Nasional I dianggap telah memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan negara diluar sektor

26

Ibid

Universitas Sumatera Utara

22

minyak dan gas bumi, namun masih ada beberapa kekurangan dari Pembaharuan Perpajakan Nasional I, yakni: a. Self assessment system yang memberikan kepercayaan besar kepada wajib pajak ternyata masih kurang berhasil; b. Law enforcement di dalam pajak masih lemah; Alasan-alasan tersebut menggagas Pemerintah untuk mencoba mengajukan Pembaharuan Perpajakan Nasional II pada tahun 1994, dimana didalam Pembaharuan Perpajakan Nasional II pajak diupayakan untuk menjadi alat untuk mempereh pendapatan negara yang utama (fungsi budgeter), alat untuk mendorong perekonomian (fungsi mengatur), peningkatan penegakan hukum di bidang pajak, serta efisiensi dalam pemungutan pajak. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dikeluarkanlah beberapa undang-undang di bidang pajak, yakni: a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1983

tentang

Pajak

Universitas Sumatera Utara

23

Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3) Pembaharuan Perpajakan Nasional III27 Pada tahun 1997 Pemerintah mengundangkan beberapa undangundang dibidang perpajakan. Pada Pembaharuan Perpajakan Nasional III ini kebanyakan mengubah dan menambah ketentuanketentuan yang ada sebelum Pembaharuan Perpajakan I. Hal yang melatarbelakangi penambahan serta pengubahan ini adalah: a. Kebetuhan akan adanya peradilan pajak yang komprehensif untuk memberikan putusan atas sengketa pajak dengan proses sederhana, cepat dan berbiaya murah; b. Kebutuhan akan adanya undang-undang yang mengatur pajak daerah

yang

dapat

memberikan

kepastian,

kejelasan,

kesederhanaan, tidak tumpang tindih dan dapat mengikuti tuntuan untuk memberikan pemasukan daerah daam rangka peningkatan otonomi daerah; c. Kebutuhan akan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa yang dapat mengatasi semua permasalahan di masyarakat, khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak, serta

27

Ibid

Universitas Sumatera Utara

24

memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; d. Kebutuhan akan ketentuan undang-undang yang mengatur penerimaan negara bukan pajakn yang memberikan keadian, kepastian

hukum,

kesederhanaan,

melalui

mekanisme

persetujuan Dewan Perwakian Rakyat; e. Perlunya diadakan pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai pengganti Bea Balik Nama atas hak harta tetap berupa hak atas tanah yang pernah berlaku, tapi kemudian ditiadakan. Pembaruan Perpajakan Nasional III kemudian menghasilkan beberapa undang-undang, yakni: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4) Pembaharuan Perpajakan Nasional IV Pada tahun 2000, Pemerintah kembali melakukan pembaharuan dibidang perpajakan terhadap beberapa undang-undang di bidang

Universitas Sumatera Utara

25

perpajakan yang dikeluarkan pada saat Pembaharuan Perpajakan Nasional I, Pembaharuan Perpajakan Nasional II dan sebagian ketentuan yang dikeluarkan pada Pembaharuan Perpajakan Nasional III.

Beberapa

undang-undang

yang

dikeluarkan

pada

saat

Pembaharuan Perpajakan Nasional IV adalah: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Universitas Sumatera Utara

26

f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5) Pembaharuan Perpajakan Nasional V28 Pada tahun 2007, Pemerintah kembali melakukan Pembaharuan Pajak Nasional V. Tetapi pada masa Pembaharuan Perpajakan Nasional V hanya ada satu undang-undang dibidang perpajakan yang berhasil dihasikan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6) Pembaharuan Pajak Nasional VI Pada tahun 2008, Pemerintah kembali melakukan Pembaharuan Pajak Nasional VI. Pada masa ini hanya ada 1 undang-undang dibidang perpajakan yang dapat dihasilkan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 7) Pembahuran Pajak Nasional VII Pada tahun 2009, Pemerintah kembali lagi melakukan Pembaharuan Pajak Nasional VII. Pada masa ini terdapat 3 undang-undang

28

Ibid

Universitas Sumatera Utara

27

dibidang perpajkan yang dihasilkan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta yang terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sehingga dapat dikatakan undang-undang dibidang perpajakan yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Universitas Sumatera Utara

28

e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; i. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

B. PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan tindak pidana perpajakan terutama terdapat dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak formal yaitu UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 38, 39, 39A, 41A, 41C, 43A, 44 dan 44B. 29

29

T.N. Syamsyah, Tindak Pidana Perpajakan, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 3.

Universitas Sumatera Utara

29

Rumusan tindak pidana yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:30 Pasal 38 ―Setiap orang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar‖. Pasal 39 (1) ―Setiap orang dengan sengaja: a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak; c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. Menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f. Memperlihatkan pembukuan pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungunt sehingga dapat menimbukan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 30

UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Universitas Sumatera Utara

30

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak”. Pasal 39A ―Setiap orang yang dengan sengaja: a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan ajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti etoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.” Pasal 41 (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenhui kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Pasal 41A

Universitas Sumatera Utara

31

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengna sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 41C (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selain didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terdapat undangundang dibidang perpajakan lain yang juga memiliki ketentuan pidana didalamnya, diantaranya:31 a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang berbunyi 32: Pasal 13

31 32

Ibid. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Universitas Sumatera Utara

32

Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: a. Barang siapa meniru atau memalsukan materai stempel dan kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai ( Pasal 253 KUHP); b. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau dibuat dengan melawan hak ( Pasal 257 KUHP); c. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan ke Negara Indonesia materai yang merknya, capnya, tandatangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan/atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak (Pasal 257 dan 260 KUHP); d. Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai (Pasal 261 KUHP). Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan33, dalam Pasal 24-26, yang berbunyi: Pasal 24 ―Barang siapa karena kealpaannya: 1. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktori Jenderal Pajak. 2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tindak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara, dipidanakan dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

33

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Universitas Sumatera Utara

33

Pasal 25 (1) Barang siapa dengan sengaja: a. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar; c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; d. Tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan surat atau dokumen lainnya; e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan (2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. Pasal 26 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dalam Pasal 41A, yang berbunyi34: Pasal 41A (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 34

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Universitas Sumatera Utara

34

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketnetuan undang-undang yang dilakukan oleh juru sita, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banak Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah). d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah, didalam Pasal 24 dan Pasal 25, yang berbunyi 35: Pasal 24 Barang siapa karena kealpaannya: a. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

Pasal 25 (1) Barang siapa dengan sengaja: a. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar; c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya; e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampiakan keterangan yang diperlukan; Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang. 35

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah

Universitas Sumatera Utara

35

(2) Terhadap bukan Wajib Pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebgaiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalanai sebagian atau seluruh pidana penjara atau sejak dibayarnya denda. e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didalam Pasal 174, Pasal 176 dan Pasal 177, yang berbunyi36: Pasal 174 (1)Wajib Pajak yang karena alpanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 176 Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keungan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar Pasal 177

36

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Universitas Sumatera Utara

36

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksu dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (2) Pejabat atau tenga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabka tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda plaing banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya terlanggar. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentinga pribadi atau bada selakuWajib Pakal atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Selain melalui undang-undang dibidang perpajakan, sumber lain untuk tindak pidana dibidang perpajakan terdapat dari rumusan-rumusan didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang memuat rumusan mengenai tindak pidana seperti: 1. Pemerasan Pemerasan (Afpersing) yang dilakukan oleh pejabat pajak diatur didalam Pasal 421, Pasal 423, Pasal 425 KUHP. Selain dilakukan oleh Pejabat pajak, pemerasan juga dapat dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri serta orang lain.37 2. Penyuapan Yang diancam dengan pidana bukan hanya orang yang melakukan suap, tetapi juga Pejabat Pajak yang menerima suap. Penyuapan dapat terjadi apabila wajib pakal memberi uang atau menjanjikan sesuatu kepada 37

T.N.Syamsah, Op.Cit, Hal 23

Universitas Sumatera Utara

37

Pejabat pajak, supaya Pejabat pajak tidak melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak ataupun perusahaannya, dan pajak yang ditetapkan kepada Wajib Pajak atau perusahaan lebih rendah daripada yang semestinya 38. Ketentuan mengenai penyuapan ini diatur didalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 418-419 KUHP. 3. Penggelapan Penggelapan didalam KUHP diatur didalam Pasal 372-373 KUHP. Penggelapan terhadap pajak dapat terjadi apabila Pemberi pekerjaan yang telah memungut Pajak Penghasilan dari para pegawainya dengan pemotongan gaji dari pegawai yang didasarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian pemberi pekerjaan tadi tidak menyetorkan jumlah pajak tersebut, tetapi malah menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan pribadi.39 4. Penipuan Penipuan (bedrog) diatur dialam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini, penipuan (bedrod) dilakukan oleh Pejabat Pajak, yang meminta pembayaran uang dari Wajib Pajak, dengan janji bahwa pajaknya akan dihapuskan, karena Pejabat Pajak merupakan yang berwenang menetapkan pajak dari Wajib Pajak. Kemudian diketahui bahwa pejabat tersebutbukan lah orang yang memiliki wewenang untuk menetapkan

38 39

Ibid, Hal.25 Ibid, Hal. 25

Universitas Sumatera Utara

38

pajak dari Wajib Pajak, dan pajak dari Wajib Pajak juga tidak dihapuskan.40 5. Paksaan & Kekerasan Paksaaan dan kekerasan diatur didalam Pasal 211-213 KUHP. Paksaan dan kekerasan dapat terjadi apabila Pejabat Pajak yang sedang memeriksa atau akan memeriksa pajak Wajib pajak mengalami perlawanan oleh Wajib Pajak atau tidak diberi kesempatan untuk memasuki runagan atau memeriksa pembukuan atau administrasi pajak dari Wajib Pajak.41

40 41

Ibid, Hal.26 Ibid, Hal. 27

Universitas Sumatera Utara