BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Konstitusi Negara, yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), pasal 23A menegaskan bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak, harus sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sebagai wujud atas asas legalitas Negara hukum. Pemungutan pajak berdasarkan Ketentuan dari Undang-Undang Perpajakan sampai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak merupakan implementasi dari kebijakan fiskal pemerintah, dimana kebijakan tersebut mengatur tentang sumber pendanaan pembangunan yang salah satunya diperoleh dari pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di suatu Negara, terutama di Indonesia. Pajak merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting dalam rangka untuk membiayai anggaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan
umum,
dan
pembangunan
nasional.
Dalam
perkembangan perekonomian nasional, penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri harus semakin berkurang dan pada saatnya kelak pinjaman ini harus ditiadakan sehingga ketergantungan sumber dana kepada pihak luar negeri dapat dihilangkan.
1
2
Ketergantungan pendanaan yang berasal dari luar negeri akan dapat diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri penerimaan dalam negeri yang sangat diharapkan mengganti dana pinjaman luar negeri adalah peningkatan dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan dalam negeri jelas kelihatan dengan semakin besarnya realisasi penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun dalam APBN. Sumber penerimaan Negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan dari luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (financial statetment) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dinamakan Laporan Keuangan Komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, maka perusahaan melakukan koreksi fiskal, sehingga Laporan Keuangan yang digunakan adalah Laporan Keuangan Fiskal. Standar
pengukuran dan penilaian untuk menyusun laporan keuangan
komersial dan keuangan fiskal tidak sama. Ketidaksamaan tersebut disebabkan
3
tujuan yang ingin dicapai berbeda. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal terrtentu, serta menggambarkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha) yang efektif serta efisien, yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajeman akan mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar dividen yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periodeperiode selanjutnya. Menurut pasal 28 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2000 dan terakhir diubah menjadi Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
4
Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Dalam menghitung PPh terutang, perusahaan atau orang pribadi yang mengadakan pembukuan tetap mendasarkan diri dari laporan keuangan komersial. Dari laporan keuangan komersial tersebut selanjutnya dilakukan koreksi fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan Wajib Pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assessment system. Sistem self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2011). Sehingga diharapkan melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Namun, faktanya hal tersebut menjadi sumber permasalahan pajak. Permasalah tersebut timbul akibat perbedaan pendapat dalam penentuan objek yang dikenakan pajak (penafsiran Undang-undang Pajak) yang berdampak terhadap perbedaan jumlah pajak terhutang versi Wajib Pajak dengan Fiskus.
5
PT. Metrokom Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa distributor barang elektronik yang tentu saja juga dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PT. Metrokom Jaya dapat saja membuat kesalahan dalam mengklasifikasikan pendapatan dan beban yang boleh dimasukkan dalam perhitungan pajak, karena perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penulis ingin meneliti perbedaan tersebut dengan melakukan koreksi fiskal dan memberikan perhitungan PPh terutang yang benar kepada PT. Metrokom Jaya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan adanya perbedaan laba yang dihasilkan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Metrokom Jaya dengan judul skripsi “Koreksi Fiskal untuk Menghitung Pajak Terutang Pada Perusahaan Distributor Elektronik PT. Metrokom Jaya di Surabaya”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat
permasalahaan koreksi fiskal untuk menghitung pajak terutang. Penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan distributor elektronik yaitu PT. Metrokom Jaya. Pokok permasalah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Bagaimana cara megetahui dan memahami pelaksanaan koreksi fiskal yang diterapkan oleh PT. Metrokom Jaya ?
6
2. Berapa jumlah pajak terutang pada PT. Metrokom Jaya untuk Tahun 2012 ?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan adalah
untuk: 1. Mengetahui dan memahami cara pelaksanaan koreksi fiskal yang diterapkan oleh PT. Metrokom Jaya. 2. Mengetahui besarnya jumlah pajak terutang pada PT. Metrokom Jaya Tahun 2012.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat menjadi penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal menentukan pajak terutang. 2. Manfaat Praktisi a. Bagi Penulis Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai koreksi fiskal dan tentang penentuan pajak penghasilan badan terutang, yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.
7
b. Bagi Perusahaan Penelitian
ini
diharapkan
bermanfaat
untuk
memberikan
pertimbangan atau masukkan mengenai penyusunan
laporan
keuangan fiskal dengan cara koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. c. Bagi Pembaca Sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan hasil dari penelitian ini.
