TUGAS ANALISIS UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN DAN PELAKSANAAN UUD 1945 PADA MASA ORDE LAMA Matakuliah : PENDIDIKAN PANCASILA Dosen : SellyRahmawati, M.Pd.
Disusun oleh : AnisaKhafida
(207)
RizkiUtami
(210)
Abdul KasimLahiji
(208)
ArifRahman(180) M. Saeful (201) Kelas: A5-14
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA TAHUN 2014
Analisis UUD 1945 Sebelum Amandemen A . Deskripsi UUD 1945 1. Sistem Pemeritahan Sistem pemerintahan di indonesia menurut UUD 1945 adalah presidensil hal tersebut dpat dilihat dari: a. Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” b. Bab IV pasal 4 ayat 1 tentang “Kekuasaan pemerintahan negara” c. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD pasal 7 tentang “kekuasaan pemerintahan” d. Pesiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali Ciri-ciri presidensil: a. Dipilih melalui pemilu langsung b. Presiden dipilih rakyat c. Masa jabatan tetap d. Tidak ada status tumpang tinding antara legislatif dan eksekutif e. Presiden tidak dapat dijatuhkan Presiden penghianatan negara dan kriminal bisa dijatuhkan f. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan g. Masa jabatan Presiden 2 kali periode h. Presiden memiliki hak preogratif i. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif j. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada eksekutif
2. Kewenangan Antar Lembaga a. Legislatif
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undangundang. (pasal 2 ayat 1)
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. (pasal 2 ayat 2)
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara. (pasal 3) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undangundang. (pasal 19 ayat 1) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (pasal 19 ayat 2) Tiap-tiap
undang-undang
menghendaki
persetujuan
Dewan
Perwakilan Rakyat. (pasal 20 ayat 1) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (pasal 20 ayat 2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. (pasal 21 ayat 1) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (pasal 21 ayat 2) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. (pasal 23 ayat 1)
Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. (pasal 23 ayat 2) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 23 ayat 3) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. (pasal 23 ayat4) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan
dengan
undang-undang.
Hasil
pemeriksaan
itu
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat. (pasal 23 ayat 5) b. Eksekutif
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (pasal 4 ayat 1)
Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (pasal 4 ayat 2)
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (pasal 5 ayat 1)
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. (pasal 5 ayat 2)
Presiden ialah orang Indonesia asli. (pasal 6 ayat 1)
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. (pasal 6 ayat 2)
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. (pasal 7)
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. (pasal 8)
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah
Presiden
(Wakil
Presiden)
:
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. (pasal 9)
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (pasal 10)
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (pasal 11)
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 12)
Presiden mengangkat duta dan konsul. (pasal 13 ayat 1)
Presiden menerima duta negara lain. (pasal 13 ayat 2)
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. (pasal 14)
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. (pasal 15)
Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 16 ayat1)
Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. (pasal 16 ayat 2)
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (pasal 17 ayat 1)
Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (pasal 17 ayat 2)
Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. (pasal 17 ayat 3)
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (pasal 22 ayat 1)
Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (pasal 22 ayat 2)
Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. (pasal 22 ayat 3)
c. Yudikatif
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lainlain badan kehakiman menurut undang-undang. (pasal 24 ayat 1)
Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undangundang. (pasal 24 ayat 2)
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 25)
Kesimpulan Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan di negara bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan otoritas. Kesewenang-wenangan dapat terjadi apabila satu orang atau satu lembaga menjalankan semua fungsi negara. Oleh karena itu pembagian samasama melihat betapa pentingnya pemisahaan kekuasaan negara untuk menghindari kekuasaan absolut negara. Dengan tidak adanya absolutisme kekuasaan negara, maka hak individu dan masyarakat dapat terjamin.Di era modern ini, dapat terlihat bahwa teori pembagian kekuasaan yang diterima.Tidak mengunggulkan posisi satu lembaga. Ketiga lembaga negara yang menjalankan fungsi yang berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja secara terpisah dan melakukan kontrol satu dan lainnya dengan check and balance. Selain itu, dengan pembagian kekuasaan secara pasti akan menjamin terlindunginya hak setiap individu, serta jalannya pemerintahan akan menjadi lebih efektif . Dimana terdapat lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden, lembaga legislatif yang terdiri dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat serta lembaga yudikatif yang diduduki oleh Mahkamah Agung. 3. Hubungan antar warga negara a. Hak sebagai warga negara
Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat(pasal 1 ayat 2).
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak(pasal 2 ayat 2)
Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undangundang(pasal 26 ayat 2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan(pasal 27 ayat 2)
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang(pasal 28)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu(pasal 29 ayat 2)
Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara(pasal 30 ayat 1)
Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran(pasal 31 ayat 1)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat(pasal 32 ayat 3)
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara(pasal 34)
b. Kewajiban sebagai warga negara
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya(pasal 27 ayat 1)
Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara(pasal 30 ayat 1)
c. Pengakuan sebagai warga negara
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara(pasal 26 ayat 1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan(pasal 32 ayat 1)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara(pasal 32 ayat 2)
Kesimpulan Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain-lain dan negara juga berhak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada warga negaranya. Warga dan Negara mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai warga negara berhak memperoleh kewajiban hak dan pengakuan dari negara , hak bersuara , hak beragama hak memperoleh kemakmuran serta hak memilih siapa yang akan memimpinnya .
4. Ketentuan lain a. Bendera di Indonesia menurut UUD 1945 adalah merah putih, hal tersebut dilihat dari pasal 35 yang menyatakan bahwa “Bendera Negara Indonesia ialaha sang merah putih” b. Bahasa di Indonesia menurut UUD 1945 adalah Bahasa Indonesia, hal tersebut dilihat dari pasal 36 yang menyatakan bahwa “ Bahasa negara ialah bahasa indonesia” c. Lambang negara indonesia menurut UUD 1945 adalah Garuda Pancasila, hal tersebut dapat dilihat dari pasal 36 A yang ,menyatakan bahwa “ Lambang Negara ialah Garuda Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika” d. Lagu kebangsaan Indonesia menurut UUD 1945 ialah Indonesia Raya, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 36 B yang menyatakan “ Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya”
Kesimpulan Indonesia memiliki bendera yaitu sang merah putih, dan bahasa nasional yaitu bahasa indonesia. Kemudian lambang negara indonesia adalah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika dan lagu klebangsaannya yaitu indonesia raya menurut UUD 1945 sebelum amandemen.
B. Sistem Pemerintahan Pemerintahan Orde Lama menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin, dengan maksud untuk menegaskan bahwa demokrasi yang dijalankan didasarkan pada keinginan luhur bangsaIndonesiasebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Namun dalam praktiknya, demokrasi terpimpin tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen bahkan justru menyimpang dan pelaksanaannya justru didasarkan pada keinginan atau ambisi politik pemimpinya yaitu Presiden Sukarno. Hal ini terbukti dari bebrapa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Sukarno dalam bidang politik dan pemerintahan. C. Kewenangan Antar Lembaga 1. Legislatif Dalam orde lama lembaga lembaga negara seperti MPR,DPR,DPA dan BPK belum dibentuk berdasarkan UU seperti yang ditentukan dalam UUD 1945. Karenanya lembaga lembaga tersebut masih dalam bentuk sementara, dalam masa orde lama itu presiden selaku pemegang kekuasaan tersebut dan pemegang kekuasaan leglislatif bersama sama dengan DPR telah menggunakan kekuasaanya dengan tidak semestinya. presiden telah mengeluarkan produk-produk leglislatif yang semestinya berbentuk UU(artinya dengan persetujuan DPR)dalam bentuk penetapan tanpa persetujuan DPR. MPRS telah mengambil keputusan untuk menganggkat seseorang sebagai presiden seumur hidup, yang jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden 5 Tahun. Hak buget DPR tidak berjalan, karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan dalam tahun 1960 DPR tidak dapat menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, maka presiden waktu itu membubarkan DPR.
2. Eksekutif Pemerintahan (eksekutif) dipegang oleh perdana menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri sebagai anggota kabinet. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada KNIP, yang berfungsi sebagai DPR, tidak bertanggung jawab pada presiden seperti yang dikehendaki oleh sostem UUD 1945. Dengan penyimpangsn sistem ini jelas pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan stabilitas nasional. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Tugas presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Wewenang Presiden:
Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) Menetapkan Peraturan Pemerintah Mengangkat dan memberhentikan menteri-menterin
3. Yudikatif a. Mahkamah Agung Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung.Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekuti Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.
b. Mahkamah Konstituansi Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. c. Konstitusi Yudikatif Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.
D. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada masa orde lama 1. Sistem Pemerintahan Pemerintahan Orde Lama menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin, dengan maksud untuk menegaskan bahwa demokrasi yang dijalankan didasarkan pada keinginan luhur bangsaIndonesiasebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Namun dalam praktiknya, demokrasi terpimpin tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen bahkan justru menyimpang dan pelaksanaannya justru didasarkan pada keinginan atau ambisi politik pemimpinya yaitu Presiden Sukarno. Hal ini terbukti dari bebrapa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Sukarno dalam bidang politik dan pemerintahan. 2. Kewenangan Antar Lembaga a. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963 b. Pimpinan lembaga-lembaga Negara, diberi kedudukan sebagai menterimenteri Negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden. Merupakan penyimpangan pada pasal 4.
c. Keanggotaan Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPA) Diangkat dengan Proses yang Menyimpang dari Ketentuan UUD 1945. d. Pengangkatan Presiden Sukarno sebagai Panglima Besar Revolusi. e. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan Presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945. f. MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1956 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap. g. Pimpinan lembaga-lembaga Negara, diberi kedudukan sebagai menterimenteri Negara. h. Hak Budget tidak berjalan i. Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. j. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963 k. Presiden Mengeluarkan Produk Legislatif yang Semestinya Berbentuk UU (Harus Ditetapkan dengan DPR), Tetapi Produk Tersebut Dibuat dalam Bentuk Penetapan Presiden (Tidak Perlu Persetujuan DPR). l. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. 3. Hubungan Antar Warga Negara Warga Negara tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah pendapat, dan tidak diperbolehkan ikut berperan aktif dalam pemerintahan. 4. Ketentuan Lain
Saran: 1. Penetapan sistem kabinet secara paten. 2. Lebih menekankan sikap demokrasi. 3. Kewenangan pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku. 4. Peraturan pemerintah berlaku untuk semua warga Indonesia, termasuk para pejabat tinggi hingga presiden. 5. Keputusan presiden juga harus dipertimbangkan kembali.
