TUGAS AKHIR DEMOKRASI PANCASILA MENURUT UUD 1945
Di susun oleh : Nama
: Garna Nur Rohiman
NIM
: 11.11.4975
Kelompok : “ D ” Jurusan
: S1-TI
Dosen
: Tahajudin Sudibyo, Drs
Untuk memenuhi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA TAHUN 2011
DEMOKRASI PANCASILA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945
ABSTRAK
Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan demokrasi tersendiri, Negara Republik Indonesia pun mempunyai sistem pemerintahan demokrasi tersendiri. Berbeda dengan negara lain, sistem pemerintahan demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan sebagai lawan dari sistem pemerintahan oleh satu orang ( monarchie ) ataupun dengan sistem pemerintahan oleh sekelompok orang ( oligarchie ). Di dalam negara republik Indonesia seluruh rakyat Indonesia ikut berperan penting, rakyat diikut sertakan untuk mengambil suatu keputusan politik ( kedaulatan ada di tangan rakyat ). Hidup di dalam suatu negara yang berdemokrasi harus mentaati hukumhukum yang berlaku, baik pemerintah maupun rakyat dan didalam pandangan hukum haruslah sama, artinya tidak memberatkan sebelah pihak. Menegakkan hukum secara adil dan jujur. Dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjamin dan mempertahankan bangsa, serta dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Apakah demokrasi itu? Apakah Negara kita sudah demokrasi? Sengaja pertanyaan ini kami munculkan karena mungkin teman-teman sudah mengerti pertanyaan kami diatas. Negara kita ini tidak mempunyai kejelasan yang tepat mengenai demokrasi itu sendiri. Kalau kita melihat bentuk struktur demokrasi pemerintahan di negara kita dapat dipastikan hanya proses pembuatan kebijakan sementara. Maka dari itu struktur yang hidup di dalam bangsa indonesia harus berdasarkan demokrasi yang asli. Untuk itu kita harus memahami demokrasi pancasila menurut Undang Undang Dasar 1945 berarti memahami ketentuan konstitusional (UUD 1945) tentang demokrasi yang dewasa ini kita namakan Demokrasi Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi pancasila dibatasi menurut ketentuan-ketentuan formal yang di garisi oleh Undang Undang Dasar 1945, bukan dalam arti politik. Di dalam kenegaraan telah dikemukakan berbagai pengertian dan rumusan tentang demokrasi, sehingga sukar untuk dapat menyatukan pendapat-pendapat yang sangat beragam itu. Dari gambaran di atas di ketahui bahwa demokrasi penting di dalam suatu nagara. Dengan demikian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang di perintah, atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikut sertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang di beri wewenang . Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan sebagai lawan dari sistem pemerintahan oleh satu orang ( monarchie ) ataupun pemerintahan oleh sekelompok orang ( ologarchie ).
Demokrasi menurut Undand Undang Dasar 1945 adalah demokrasi menurut sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku sekarang di bawah Undang Undang Dasar 1945. Adapun konsep demokrasi menurut hukum Tata Negara Indonesia sekarang adalah apa yang dikenal dengan sebutan Demokrasi Pancasila. Pengertian Demokrasi Pancasila sendiri adalah demokrasi yang dijiwai oleh pancasila, karna pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia di bawah Undang Undang Dasar 1945 jelas menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Demokrasi Indonesia mendasarkan dirinya pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dengan kata lain demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi pancasila. Pancasila sebagai jiwa demokrasi indonesia merupakan satu konsep yang saling berkait antara satu sila dengan sila yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Republik Indonesia mengemukakan “ Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lain”. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, haruslah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin dan mempertahankan bangsa dan harus bermanfaat untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkat tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong.” Sudah jelas bahwa Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem politik yang digali dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dari gambaran konsepsi Demokrasi Pancasila tersebut, maka tampak dengan jelas bahwa Pancasila menjadi jiwa dari demokrasi Indonesia, baik secara formal mekanistik maupun materi normatif.
B. RUMUSAN MASALAH
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis memperoleh hasil yang memuaskan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, rumusan masalah tersebut antara lain: 1. Pengertian Demokrasi menurut Undang Undang Dasar 1945?
2. Pengertian Demokrasi Pancasila?
3. Unsur-unsur Demokrasi?
4. Konsep Demokrasi Pancasila?
5. Aspek-aspek dari Demokrasi Pancasila?
BAB II
A. PENDEKATAN HISTORIS
Unsur-unsur pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jauh dari tanggal tersebut Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila bahkan telah melaksanakan didalam kehidupan mereka. Sejarah Indonesia dapat menjadi bukti. BPUPKI mengadakan sidang dua kali, sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dimana M.Yamin dan Ir. Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Soepomo mengenai paham negara integralistik. Sidang ke-dua
pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam jakarta. Pada tanggal 11 sampai 13 Juli 1945 panitia kecil itu telah menyelesaikan tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada sidang pertama PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menyusun rancangan hukum dasar. BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan piagam jakarta. Sidang terakhir BPUPKI pada tanggal 17 juli 1945, merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang Undang Dasar 1945 termasuk pembukaaannya dimana di dalamnya terdapat 5 rumusan prinsip dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan barsama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan Bangsa Negara Republik Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945.
B. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Demokrasi Menurut Undang Undang Dasar 1945
Demokrasi menurut Undang Undang Dasar adalah demokrasi menurut sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku sekarang di bawah Undang Undang Dasar 1945. Berarti bukanlah demokrasi dengan sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa lampau.
2.2
Pengertian Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh pancasila, hal ini mengingat bahwa pancasila pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Presiden Republik Indonesia Soeharto, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya.
2.3
Unsur-Unsur Demokrasi
Secara umum di dalam sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsurunsur yang paling penting dan mendasar yaitu :
1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem pemilihan – kekuasaan mayoritas.
2.4 Konsep Demokrasi Pancasila
Dasar demokrasi pancasila adalah demokrasi konstitusional karena terformulasikan dalam Undang Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke IV ditegaskan: “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan “ dan selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan di lakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “.
2.5 Aspek-aspek dari Demokrasi Pancasila
a.
Aspek Formal
Aspek formal ini, demokrasi pancasila menunjuk pada : Proses dan cara rakyat memilih, menunjuk wakil-wakilnya dalam Badanbadan Perwakilan Rakyat ( MPR dan DPR ) dan dalam pemrintahan. Juga bagaimana mengatur ( aturan main ) permusyawaratan wakil-wakil itu secara bebas, terbuka dan jujur agar tercapai suatu konsensus bersama, yang pada akhirnya akan melahirkan kebijaksanaan ( policy ) kenegaraan hasil dari kristalisasi aspirasi seluruh warga negara yang diamanatkan kepada wakil-wakil rakyat itu.
b.
Aspek Material
Demokrasi Pancasila menunjukan kapada isi dari demokrasi pancasila itu sendiri yaitu adanya gambaran tentang manusia dan mengakui harkat dan martabat manusia, menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan menempatkan manusia Indonesia sebagai subyek negara. Dengan demikian dalam peroses pembangunan Indonesia hak-hak asasi dan kewajiban asasinya tetap terjamin utuh.
c.
Aspek Normatif
Di dalam aspek normatif demokrasi pancasila mengungkapkan seperangkat nilai/norma yang menjadi penunjuk arah dan kriteria/alat ukur untuk mencapai tujuan negara. Di dalam aspek normatif terdapat 3 hal yang pentingdan harus diprioritaskan,antara lain:
1.
Norma Persatuan dan Solidaritas : artinya adanya hubungan saling terbuka antara penguasa negara dengan warga negaranya, golongan dengan golongan dan keterbukaan antara warga negara.
2.
Norma Keadilan : artinya memberikan kebebasan/hak kepada masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah menjadi hak atau baginya, mencegah adanya kesewenangan sehingga tercipta ketertiban dan perdamaian.
3.
Norma Kebenaran : mengharuskan adanya kesamaan antara gagasan, pernyataan dalam kata dan tindakan. d.
Aspek Operatif ( Aspek Tujuan )
Aspek operatif demokrasi Pancasila, mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai, yakni masyarakat adil makmur. Tujuan tersebut melalui :
1.
Terwujudnya Negara Hukum, sebagaimana dikehendaki oleh Undang Undang Dasar 1945, dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Adanya supremasi hukum ( Rule Of Law ), ketaatan kepada hukum baik pemerintah maupun warga negara. b. Kesamaan dihadapan hukum c. Asas Legalitas : tidak seorangpun dapat terkena hukum kecuali atas dasar hukum yang sudah ada. d. Pembagian kekuasaan-kekuasaan politik secara faktual dan oparasional dan menyerahkan kepada badan-badan tertentu.
e. Prinsip bahwa hak-hak dan kewajiban asasi serta kebebasan fundamental merupakan kuasa dari Undang Udang Dasar 1945.
2.
Terciptanya Negara kesejahteraan, yaitu negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan akan kesejahteraan dan kemakmuran semua warga.
3.
Terciptanya Negara Kebudayaan, yaitu negara yang mempunyai kewajiban membimbing , bukan menguasai kebudayaan Nasional.
e.
Aspek Organisasi
Dalam aspek ini Demokrasi Pancasila mempersoalkan organisasi sabagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, dimana wadah tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Demokrasi sebagai wadah merupakan perangkat-perangkat dalam bentuk institusi-institusi yang digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai cita-cita. Dalam hal ini perlu ditegaskan kembali bahwa persoalan organisasi merupakan komponen yang harus ada sebagai prasyarat tegaknya faham demokrasi.
f.
Aspek Kejiwaan
Aspek kejiwaan demokrasi Pancasila adalah semagat untuk bersama-sama secara sadar menegakkan demokrasi Pancasila itu sendiri baik oleh para penyelenggara negara dan atau pemerintah maupun oleh segenap warga negara.
BAB III
4.1 KESIMPULAN
Setelah membaca isi diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, bahwa Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Atau Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang disemangati dan dijiwai oleh pola budaya dan politik serta hal-hal lain yang bersesuaian dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia secara utuh menyeluruh, dengan asas persamaan yang dinamis. Demokrasi Pancasila harus ditopang dengan tegaknya asas negara hukum dan juga adanya kepastian hukum, terjaminnya hak-hak asasi manusia dan kewajiban asasinya, dan jaminan adanya kebebasan lembaga peradilan.
4.2 SARAN
W arganegara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang tinggal di negara Republik Indonesia, maka semua warga negara harus mentaati hukum yang berada di negara ini. Adil dalam memutuskan sanksi-sanksi/hukum yang berlaku tanpa memberatkan sebelah pihak dan menjamin hak-hak manusia di negara Republik Indonesia ini.
DAFTAR PUSTAKA
Dahlan Thaib, SH, Ms,1993 Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
