TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA

TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA PENYELEWENGAN PANCASILA PADA PEMILU

Dosen Pembimbing : Mohammad Idris .P, Drs, MM

Disusun Oleh :

Kelompok Nusa (H) Nama

: MendhySyiasko G P

NIM

: 11.12.5593

JURUSAN S1SISTEM INFORMASI STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya makalah karya mahasiswa ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulisan makalah karya mahasiswa ini bertujuan untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Selain itu makalah ini disusun sebagai referensi belajar atau diskusi di lingkungan kelas. Diharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya, dan dapat meningkatkan pengetahuan bagi kita semua. kamimenyadarimakalahinimasihbanyakmemilikikekurangan Olehkarenaitu,

kami

sangatmengharapkanadanyakritikdan

di

saran

yang

berbagaisudut. positif

agar

dalammenyusunmakalahberikutnyamenjadilebihbaikdanberdayaguna di masa yang akandatang.

Yogyakarta, 29Oktober 2011

~i~

DAFTAR ISI

Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii Daftarisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii

BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. Abstrack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. LatarBelakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. Pendekatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 a. Historis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .2 b. Sosiologis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 c. Yuridis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 BAB II PEMBAHASAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .4 1. PelaksanaandanPenyelewenganPilkada . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 4 2. Solusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .6 BAB III PENUTUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .7 3. Penutup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DaftarPustaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

~i~

1

BAB I PENDAHULUAN

A. ABSTRAK Demokarasi merupakan hak bagi setiap masyarakat di Indonesia.Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi pancasila yang mengedepankan hak bagi setiap warga masyarakat indonsesia.Tetapi dewasa ini demokrasi sedikit di selewengkan oleh salah satu oknum politik yang hanya mementingkan urusan pribadi ketimbang urusan bersama. Oleh sebab itu di makalah ini akan sedikit kita bahas tentang penyelewengan demokrasi.

B. LATAR BELAKANG

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan.Tetapi masih dapat dikatakan suses. Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni 2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri.Tidak seperti tahun tahun yang dahulu yang menggunakan perwakilan dari partai.Namun dalam pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA

STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011

2

C. PENDEKATAN a. Historis Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan.Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya.Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung.Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

b. Sosiologis Sosiologis Pilkada adalah menumbuhkan budaya persaingan yang sehat dalam menentukan kepemimpinan sehingga pilkada yang sehat sekaligus menjadi sarana manajemen konflik di dalam masyarakat.Dinamika social masyarakat selalu menginginkan kepemimpinan yang berkualitas dan mampu mewujudkan kesejahteraan

bagi

mereka.Pilkada

menjadi

ruang

bagi

mereka

untuk

menyelesaikam permasalahan dalam penentuan kepemimpinan. Pilkada juga dapat dilihat dari perspektif pendidikan politik kepada masyarakat daerah untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri tanpa adanya intervensi dari siapa pun, termasuk pemerintah pusat dan atau elit-elit politik di tingkat pusat. Bagi masayarakat daerah, Pilkada juga penting untuk memberikan latihan kepemimpinan (khususnya baig calon kepala daerah) untuk mengembangkan kecakapannya dalam merumuskan kebijakan, mengatasi persoalan di masyarakat komunikasi dengan masyarakat, serta melakukan agresi dan artikulasi kepentingan masyarakat.



3

c. Yuridis Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.Melalui pilkada langsung ekspresi nyata kedaulatan rakyat lebih terjamin dibanding mekanisme lainnya.Pilkada langsung juga merupakan pelaksanaan dari jaminan konstitusi terhadap hak-hak rakyat, terutama hak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan. Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 hak ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) dan dalam Pasal 28 D ayat (3).

Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. jaminan terhadap hak rakyat dalam menentukan seleksi pemimpin danpartisipasi dalam pemerintahan juga dijamin dalam instrumen-instrumen hukum internasional.

BAB II MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA


4

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Penyelewengan Pilkada Pilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing.Dengan begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut.Dalam pelaksanaannya pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing.Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis.Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini. Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul.Seringkali ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan sekali .Seandainya calon tersebut dapat lolos bagai mana nantinya daerah tersebut karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak iklas ingin memimpin maka tidakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kemali atau “balik modal”. Ini sangat berbahaya sekali.

Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah.Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada. Sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi KPUD setempat. Kasus kasus yang masih hangat yaitu pembakaran kantor KPUD salah satu provinsi di pulau sumatra. Hal ini membuktikan sangat rendahnya kesadaran politik masyarakat.Sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, sering kali melakukan Ikrar siap menang dan siap kalah.Namun tetap saja timbul masalah masalah tersebut. Selain masalah dari para bakal calon, terdapat juga permasalahan yang timbul dari KPUD setempat. Misalnya saja di Jakarta, para anggota KPUD terbukti melakukan



5 korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pelakasanaan pemilu ternyata dikorupsi.Tindakan ini sangat memprihatinkan.Dari sini dapat kita lihat yaitu rendahnya mental para penjabat.Dengan mudah mereka memanfaatkan jabatannya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan mungkin juga ketika proses penyeleksian bakal calon juga kejadian seperti ini. Misalnya agar bisa lolos seleksi maka harus membayar puluhan juta. Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti : 1. Money politik Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada.Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah.Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut.Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya.Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak.Karena untuk biaya ini, biaya itu. 2. Intimidasi Intimidasi ini juga sangat bahaya.Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon.Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu. 3. Pendahuluan start kampanye Tindakan ini paling sering terjadi.Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah.Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu.Ini sangat berlawanan yaitu



6 ketika sedang memimpin dulu.Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye.Bakal calon menyam paikan visi misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

4. Kampanye negatif Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat.Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi.Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya.Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

B. Solusi Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi.Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala kendala itu.Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat karena ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja. Untuk menggulangi permasalah yang timbul karena pemilu antara lain : 1. Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh tokoh masyarakat yang merupakan panutan dapat menjadi souri tauladan bagi masyarakatnya. Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik. 2. Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika muncul perbedaan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan konflik. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. 3. Sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain. 4. Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.



7 BAB III KESIMPULAN

Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri.Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang telah dengan landasan untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaan pilkada ini masih ditemui berbagai macam permasalhan tetapi ini semua wajar karena indonesia baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakilnya. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat.Sehingga masyarakat dapat sadar dengan pentingnya berdemokrasi, menghargai pendapat, kebersamaan dalam menghadapai sesuatu. Manusia yang baik tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga untuk pemilihan umum yang berikutnya permasalah yang timbul dapat diminimalkan.Sehingga pemilihan umum dapar berjalan dengan lancar.

SARAN Bagi incumbent (calon yang sedang menjabat) diharapkan sebagai bahan pertimbangan masukan dalam menentukan program-program strategis pemerintahan dan pembangunan selanjutnya dalam mengelola kepemerintahaan yang baik yang berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.



8

PENUTUP Sekian makalah yang kami susun dalam tujuan sebagai tugas pendidikan agama Islam serta sebagai bahan pertimbangan dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Diharapkan makalah yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Disisi lain kami menyadari banya kekurangan dalam makalah ini, oleh sebab itu kami menerima segala kritik dan saran yang membangun, guna meningkatkan mutu kami dalam menyusun makalah selanjutnya.



9

DAFTAR PUSTAKA

1. Abraham Panumbangan (mahasiswa fisipol UMY).Masih perlu waktu. www.kr.co.id edisi Jum’at, 15 Juli 2005 2. Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin Jakarta. 3. M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).Optimisme hadapi pilkada langsung. www.kompas.com edisi selasa, 22 Februari 2005 4. Redaksi Kompas. APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar. www.kompas.com edisi Rabu, 30 Maret 2005 5. Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SMU.Jakarta: Yudhistira.



TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA

Recommend Documents