TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA. Rakyat Indonesia

TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA Penerapan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Disusun oleh: Nama

: Mario Olyvius Ora Melano

Nim

: 11.11.5571

Kelompok

:F

Jurusan

: S1-TI

Nama Dosen

: Dr.Abidarin Rosidi, M.M.A.

JURUSAN TEKNIK INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011

ABSTRAK Pancasila adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan indonesia. Setiap warga Indonesia wajib melaksanakan konstitusi ini. Dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara, saat ini sudah mulai dilupakan. Pancasila hanya dipandang sebagai sejarah, sehingga nilai-nilai terkandung didalamnya sudah banyak yang tidak diterapkan. Keadilan adalah harapan manusia. Rasa tentram, aman, damai merupakan kondisi yang menjadi idaman setiap rakyat dalam menjalankan aktifitasnya. Keadilan menjadi kebutuhan pokok manusia. Walupun keadilan dimuka bumi merupakan keadilan yang mendekati kebenaran. Membicarakan keadilan tidak akan terlepas dengan kata kebenaran. Adil dan benar merupakan kata yang saling berkaitan. Dengan adil maka menjadi benar, dan dengan berbuat benar maka rasa keadilan terjaga. Keadilan Sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia secara materil dan bahagia secara spritual, lahir dan batin. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistic. Gotong royong yang berarti bekerja sama dan membagi hasil karya bersama tepat sekali untuk menerangkan apa arti Keadilan Sosial. Keadilan tidak dapat terlaksana jika masyarakan, pemimpin negeri, dan pemerintah tidak saling bersosialisasi dan bermusyawarah dengan bijak serta saling menghargai pendapat yang tercipta di antara masyarakat, pemimpin negeri serta pemerintah negeri. 2 PENDIDIKAN PANCASILA | Penerapan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Untuk itu Pemimpin dan pemerintah negeri ini harus memberikan apa yang jadi hak masyarakatnya, memikirkan masyarakatnya agar tercipta kesejahteraan dan berlaku adil untuk seluruh rakyatnya di Indonesia tanpa menyampingkan budaya yang sudah terlahir lebih lama dari pemerintahan Negara Republik Indonesia.

3 PENDIDIKAN PANCASILA | Penerapan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

A. Latar Belakang Masalah Keadilan sosial adalah suatu konsep dan praktek yang berkembang, serta menjangkau hampir semua sisi kehidupan manusia. Krisis finansial dunia, misalnya, mendorong orang untuk bertanya ‘dimana keadilan sosial’. Lebih jauh dari itu, keadilan sosial adalah bagian dari klaim banyak pemerintah, dan warga negara seringkali tidak merasakan klaim itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, merupakan bunyi sila kelima dari pancasila. Keadilan yang dimaksud dalam sila ini bukanlah pemerataan tetapi kesesuaian. Persamaan dalam mendapatkan hak-hak kehidupannya. Bangsa indonesia yang merdeka menjamin kemerdekaan hak setiap rakyatnya. Penguasaan terhadap hak rakyat dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Persamaan mendapatkan keadilan di negeri ini di jamin oleh pancasila. Pancasila merupakan idiologi bangsa indonesia. Pancasila adalah pedoman pelaksanaan

pemerintahan

indonesia.

Setiap

warga

indonesia

wajib

melaksanakan konstitusi ini. Dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara saat ini sudah mulai dilupakan. Pancasila hanya dipandang sebagai sejarah, sehingga nilai-nilai terkandung didalamnya sudah banyak yang tidak diterapkan. Keadilan adalah harapan manusia. Rasa tentram, aman, damai merupakan kondisi yang menjadi idaman setiap rakyat dalam menjalankan aktifitasnya. keadilan menjadi kebutuhan pokok manusia. Walupun keadilan dimuka bumi merupakan keadilan yang mendekati kebenaran. Membicarakan keadilan tidak akan terlepas dengan kata kebenaran. Adil dan benar merupakan kata yang saling 4 PENDIDIKAN PANCASILA | Penerapan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

berkaitan. Dengan adil maka menjadi benar, dan dengan berbuat benar maka rasa keadilan terjaga. Indonesia yang didirikan dengan menggunakan dasar pancasila tidak mengesampingkan rasa kebenaran dan keadilan. Berdirinya bangsa Indonesia adalah wujud untuk mewujudkan rasa keadilan dengan sebenar-benarnya melalui nilai-nilai kebenaran. Dengan tetap tegaknya kebenaran yang dijaga oleh semua kalangan maka rasa keadilan akan dirasakan oleh semua rakyat. Penegakkan keadilan yang sesuai nilai kebenaran akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Namun keadilan dan kebenaran bukanlah sesuatu yang murah dimuka bumi nusantara. Keadilan dan kebenaran dibutuhkan usaha yang keras dalam mewujudkannya. Sebab perwujudan keadilan yang sebenarnya akan bertabrakan dengan egoisme yang ada dalam diri manusia. Kemurkaan, kerakusan, kebencian akan menyertai dan mengganggu orang-orang yang lalai apa hakekat sesungguhnya. Bentuk kesungguh-sungguhan pemerintah Indonesia untuk mencapai cita-cita, yaitu menjadi Negara yang nyaman dan damai untuk ditempati, Negara yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, Negara yang makmur dan sejahtera dan Negara yang tunduk terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan amanah kehidupan bagi manusia.


B. Rumusan Masalah  Dimanakah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia?

 Kenapa keadilan jarang sekali berpihak pada rakyat kecil?

 Sering kali keadilan dijadikan sebagai politik yang tidak benar?

 Hukum di Negeri ini sangat lucu karena hukum dapat di perjual belikan, kebenaran disalahkan dan yang salah dapat dibenarkan. Mengapa?


C. Pendekatan : a) Historis Sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalam sidang tersebut muncul tiga pembicara yaitu M. Yamin, Soepomo dan Ir.Soekarno yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 termasuk Pembukaannya yang didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai dasar negara. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah / kata Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebut dengan Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang BPUPKI secara bulat. Secara historis proses perumusan Pancasila adalah : 1. Mr. Muhammad Yamin Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin berpidato mengusulkan lima asas dasar negara sebagai berikut : a. Peri Kebangsaan b. Peri Kemanusiaan c. Peri Ketuhanan d. Peri Kerakyatan e. Kesejahteraan Rakyat


Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul secara tertulis mengenai rancangan UUD RI yang di dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut : a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Kebangsaan persatuan Indonesia c. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab d. Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Mr. Soepomo Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut : a. Persatuan b. Kekeluargaan c. Keseimbangan lahir dan batin d. Musyawarah e. Keadilan rakyat

3. Ir. Soekarno Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara yang disebut dengan nama Pancasila secara lisan / tanpa teks sebagai berikut : 8 PENDIDIKAN PANCASILA | Penerapan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia b. Internasionalisme atau Perikemanusiaan c. Mufakat atau Demokrasi d. Kesejahteraan Sosial e. Ketuhanan yang berkebudayaan Selanjutnya beliau mengusulkan kelima sila dapat diperas menjadi Tri Sila yaitu Sosio Nasional (Nasionalisme dan Internasionalisme), Sosio Demokrasi (Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat), Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun Tri Sila masih diperas lagi menjadi Eka Sila yang intinya adalah “gotong royong”

4. Piagam Jakarta Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang oleh 9 anggota BPUPKI (Panitia Sembilan) yang menghasilkan “Piagam Jakarta” dan didalamnya termuat Pancasila dengan rumusan sebagai berikut : a. Ketuhanan yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


b) Yuridis Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah, benar dan otentik sebagai berikut : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan yang dipimpin olrh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut.


D. Pembahasan Sebelum kita masuk kedalam pembahasan, ada baiknya kita mengenal apa itu keadilan sosial? Keadilan Sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia secara materil dan bahagia secara spritual, lahir dan batin. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Sebenarnya istilah gotong royong yang berarti bekerja sama dan membagi hasil karya bersama tepat sekali untuk menerangkan apa arti Keadilan Sosial. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani dan demikian pula terdiri atas sifatnya sebagai individu dan makhluk sosial. Pada hakekatnya manusia menginginkan agar unsur-unsur tersebut mendapat perlakuan yang baik, agar ia dapat berfungsi sebagai makhluk social dan berperi kemanusiaan. Tidak mungkin jika orang hanya mementingkan diri pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat sama sekali. Sebaliknya karena orang hidup di dalam masyarakat juga tidak dapat melupakan kepentingan sendiri. Bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesame tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras dan budaya.


 Berikut adalah buktinya :  Bukti-bukti berupa bangunan misalnya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa.  Bukti-bukti berupa tulisan berisi karangan, cerita sejarah misalnya sejarah kerajaan Kalingga, sejarah Raja Air Langga, Sunan Kali Jaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Tiga Piatu, To Mampatawine To Kai Langi Mai, dan lain-lain.  Bukti-bukti berupa perbuatan misalnya menyediakan air kendi di muka rumah bagi orang yang membutuhkan, selamatan waktu mengetam padi, selamatan waktu mempunyai hajat tertentu, menolong fakir miskin, adat menerima tamu. Sila keadilan ini mengandung arti bahwa setiap gerak langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik yang menyangkut materil maupun spiritual mencerminkan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan kewajiban nilai-nilai yang berlaku menuju kepada kesempurnaan keadilan menurut kaca mata Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian penerapan sila ke 5 dalam kehidupan sehari-hari menuju pada perwujudan Negara Republik Indonesia yang adil dan makmur materil sprituil yang mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa.


 Nilai – nilai yang terkandung dalam Sila ke-5 sebagai berikut:  Mengembangkan perbuatan yang luhur, dan mencerminkan sikap dan suasana kekelurgaan dan kegotong royongan.  Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.  Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.  Menghormati hak orang lain.  Suka memberikan pertolongan kepada orng lain agar dapat berdiri sendiri.  Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.  Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat bertentangan dengan merugikan kepentingan umum.  Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kenegaraan dan kesejahteraan bersama.  Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.  Suka bekerja keras.


E. Kesimpulan dan saran Jadi untuk kesimpulan yang saya dapat dari Penerapan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bahwa sesunguhnya keadilan adalah hak semua masyarakat. Tetapi di balik hak itu masyarakat juga harus tahu kewajiban masyarakat untuk negaranya sendiri khusunya Negara Republik Indonesia. Keadilan tidak dapat terlaksana jika masyarakan, pemimpin negeri, dan pemerintah tidak saling bersosialisasi dan bermusyawarah dengan bijak serta saling menghargai pendapat yang tercipta di antara masyarakat, pemimpin negeri serta pemerintah negeri. Untuk itu Pemimpin dan pemerintah negeri ini harus memberikan apa yang jadi hak masyarakatnya, memikirkan masyarakatnya agar tercipta kesejahteraan dan berlaku adil untuk seluruh rakyatnya di Indonesia tanpa menyampingkan budaya yang sudah terlahir lebih lama dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebaliknya untuk seluruh rakyat juga harus mematuhi semua aturan yang dibuat oleh Negara ini. Jika rakyat tidak dapat menerima aturan-aturan yang dibuat Negara ini, rakyat dapat bersosialisasikan dengan damai tanpa ada pertumpahan darah antar manusia. Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan


berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila. Demikianlah manusia dan Bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negar Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh gelora membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

F. Referensi 1.

Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata Negara Sekolah Menngah Umum. Surakarta; PT. Pabelan.

2.

Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.

3.

NN. Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila. Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987.


TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA. Rakyat Indonesia

Recommend Documents