TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA
PENYIMPANGAN KEADILAN DI DALAM HUKUM NEGARA INDONESIA DILIHAT DARI PANCASILA SILA KELIMA, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Pendidikan Pancasila Program S1 TI STMIK AMIKOM Yogyakarta
Disusun oleh:
ICHSAN SETYA BUDI 11.11.4678 Kelompok C Dosen : Tahajudin Sudibyo, Drs
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMATIKA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
ABSTRAK
Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaaan UUD 1945. Namun tahukah sejarah perumusan Pancasila dan bagaimana pengamalan keadilan di dalam hukum negara Indonesia dilihat dari pancasila sila kelima? Penegakan hukum di Indonesia banyak yang sudah bergeser dari nilai keadilan. Ketika rakyat kecil harus menderita karena terpaksa melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan pokoknya, namun para koruptor yang melakukan kejahatan lebih besar banyak yang masih bebas beraksi. Keadilan di negara ini harus ditegakkan untuk seluruh elemen masyarakat. Para penegak hukum pun harus lebih tegas dalam menindak para pelanggar, dan tidak terkesan pilih kasih, apalagi sampai ada kata “Hukum bisa dibeli”.
A. LATAR BELAKANG MASALAH Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik secara resmi disahkan oleh PPKI
Indonesia yang
pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
tercantum dalam pembukaaan UUD 1945, diundangkan dalam berita republic Indonesia tahun 11 No.7 bersama – sama dengan batang tubuh UUD 1945. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang dasar 1945.
B. RUMUSAN MASALAH Masalah-masalah yang akan di bahas antara lain: 1. Bagaimana Pancasila dilihat dari pendekatan historis? 2. Bagaimana penyimpangan keadilan di dalam hukum negara Indonesia dilihat dari pancasila sila kelima?
C. Pendekatan Pancasila Secara Historis Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUKI pertama dr.Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah ,khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad. Pada tanggal 1 juni 1945 didalam sidang tersebut Ir,Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia. Kemudian untuk member nama istilah dasar Negara tersebut Soekarno memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada
tanggal
17
agustus
1945
indonesia
memproklamirkan
kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 agustus 1945 disahkan undang – undang dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 dimana dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak termuat “Pancasila”, hal ini didasarkan atas imterprestasi historis terutama dalam rangka pembentukkan calon rumusan dasar Negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Demikianlah riwayat singkat Pancasila baik dari segi istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar Negara yang sah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Adapu secara terminology historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) 2. Ir. Soekarno (1 juni 1945) 3. Piagam Jakarta (22 juni 1945)
a. Pengertian Pancasila Secara Terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 itu telah melahirkan Negara republik Indonesia. Untuk melengkapi alat – alat perlengkapan Negara sebagaimana lazimnya Negara – Negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945 tersebut atas dua bagian yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal – pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan pasal 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945
yang terdiri atas empat
alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi dan eksistensi Negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan – rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)
Tanggal 29
Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 2. Dalam UUD (Undang –Undang Dasar Sementara !950) berlaku mulai tanggal 17 agustus 1950 samapai tanggal 5juli 1959 3. Rumusan Pancasila Dikalangan Masyarakat
b. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Pancasila sebagai dasar Negara republik Indonesia sebelum disyahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI, nilai – nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai – nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai – nilai religius.nilai – nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari – hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai – nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai – nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara format oleh para pendiri Negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Proses sidang BPUPKI pertama, sidang panitia “9”, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat Negara republik Indonesia. Nilai – nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, dalam kenyataannya secara objectif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan – kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar – dasar kebangsaan Indonesia telah mulai Nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan sriwijaya dibawah wangsa syailendra dipalembang, kemudian kerajaan airlangga dan majapahit jawa timur serta kerajaan - kerajaan lainnya. Dasar – dasar pembentukkan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaaan bangsa antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928, akhirnya titik Negara
tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 19445 c. Proses terbentuknya bangsa Indonesia antara lain: 1. ZAMAN KUTAI Zaman sejarah pada tahun 400 M dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu). 2. ZAMAN SRIWIJAYA Menurut Mr.Yamin bahwa berdirinya Negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkandengan kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. 3. ZAMAN KERAJAAN – KERAJAAN SEBELUM MAJAPAHIT Sebelum kerajaan majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai – nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan – kerajaan dijawa tengah dan jawa timur secara silih berganti. 4. KERAJAAN MAJAPAHIT Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja hayam wuruk dengan majapahit gajah mada yang dibantu oleh laksamana nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara. 5. ZAMAN PENJAJAHAN Setelah majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama islam dengan pesatnya diindonesia.bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan – kerajaan seperti kerajaan demak, dan mulailah berdatangan orang – orang eropa dinusantara. Mereka itu antara lain orang purtugis yang kemudian diikuti oleh orang- orang spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah – rempah. 6. KEBANGKITAN NASIONAL Pada abad XX dipanggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri.
7. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG Setelah Nederland diserbu oleh tentara nazi jerman pada tanggal 5 mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 mei 1940, maka ratu wihelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke inggris, sehingga pemerintahan belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan diindonesia. 8. SIDANG BPUPKI PERTAMA Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari, berturut turut yang tampil berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut : a. Tanggal 29 mei 1945 Mr.Muh.Yamin b. Tanggal 31 mei 1945 Prof. Soepono c. Tanggal 1 juni 1945 Ir Soekarno
9. SIDANG BPUKI KEDUA (10-16 JULI 1945) Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua penambahan 6 anggota baru badan penyelidik yaitu : a. Abdul fatah hasan b. Asikin natanegara c. Soerjo hamidjojo d. Muhammad noer e. Besar f. Abdul kafar Selain itu ada anggota panitia 9 yaitu diantaranya : a. Ir. Soekarno b. Wachid hasyim c. Mr.muh.yamin d. Mr.maramis e. Drs. Moh.hatta f. Mr. soebardjo
g. Kyai abdul kahar moezakir h. Abikoesno tjokrosoejoso i.
Haji agus salim
10. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SIDANG PPKI Kemenangan sekutu dalam perang dunia membawa hikmah bagi
bangsa
Indonesia.
Menurut
pengumuman
nanpoo
gun
(pemerintahan tentara jepang untuk seluruh daerah selatan). Tanggal 7 agustus 1945 (kan poo no 72 / 2605 k.11). pada pertengahan bulan agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau „dokuritu zyunbi linkai‟. 11. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN Akibat penerapan sistem kabinet parlementer tersebut maka pemerintahan Negara Indonesia mengalami jatuh bangunnya kabinet sehingga membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap kedaulatan Negara Indonesia saat ini. a. Adanya pembentukkan Negara republik Indonesia serikat (RIS) b. Adanya terbentuknya Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1950 c. Adanya dekrit presiden 5 juli 1959 d. Adanya masa orde baru
D. PEMBAHASAN Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu kajian ilmiah, harus
memenuhi
syarat
–
syarat
ilmiah
sebagai
dikemukakan
oleh
J.R.Poedjowijatno dalam bukunya „tahu dan pengetahuan‟ yang merinci syarat – syarat ilmiah sebagai berikut : 1.berobjek 2.bermetode 3.bersistem 4. bersifat universal
1. BEROBJEK Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. Oleh karena itu pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek,yang didalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam yaitu „objek formal‟ dan „objel material‟. „objek formal‟ Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang „moral‟ maka terdapat bidang pembahasan „ekonomi Pancasila‟, dari sudut pandang ,‟pers‟ maka terdapat bidang pembahsan „pers Pancasila‟,dari sudut pandang „hukum kenegaraan‟ maka terdapat bidang pembahsan „Pancasila yuridis kenegaraan‟, dari sudut pandang „filsafat‟,maka terdapat bidang pembahsan „filsafat Pancasila‟ dan lain sebagainya. „objek materia‟ Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun nonempiris. Pancasila adalah merupakan hasil budaya bangsa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila atau sebagai asal mula nilai – nilai Pancasila. Oleh karena itu objek material pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.oleh karena itu objek material pembahasan Pancasila adalah dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia yang berupa, lembaran sejarah, bukti –
bukti sejarah , benda – benda sejarah, benda – benda budaya, lembaran Negara, lembaran hokum maupun naskah – naskah kenegaraan lainnya, maupun adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Adapun objek yang bersifat nonempiris anatara lain meliputi nilai – nilai budaya, nilai moral, serta nilai nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola – pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. BERMETODE Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau system pendekatan dalam rangka pembahsan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif. Objek forma maupun objek material Pancasila. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode „analitico syntetic‟ yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintedan objek sejarah oleh karena itu lazim digunakan metode „hermeneutika‟ yaitu suatu metode untuk menemukan makna dibalik objek, demikian juga metode „koherensi historis‟, dan metode- metode tersebut senantiasa didasarkan atas hokum – hokum logika suatu penarikan kesimpulan. 3. BERSISTEM Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh. Bagian – bagian dari pengetahuan ilmiah yang harus merupakan suatu kesatuan, antara bagian – bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi (saling berhubungan), maupun interpendansi (saling ketergantungan). Pembahsan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya sendiri adalah merupakan suatu keasatuan dan keutuhan „majemuk tunggal‟, yaitu kelima sila itu baik rumusannya, inti dan isi dari sila – sila Pancasila itu adalah merupaka suatu kesatuan dan kebulatan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai suatu system dalam dirinya sendiri yaitu pada Pancasila itu sendiri sebagai objekpembahasan ilmiah senantiasa bersifat
koheren (tuntut), tanpa adanya suatu
pertentangan didalamnya, sehingga sila – sila Pancasila itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan yang sistematik.
4.BERSIFAT UNIVERSAL Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenrrannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila hakikat ontologism nilai – nilai Pancasila adalah bersifat universal, atau degan lain perkataan inti sari, essensi atau makna yang terdalam dari sils – sila Pancasila pada haikaktnya bersifat universal.
E. Penyimpangan Keadilan Deadilan di dalam Hukum Negara Indonesia Di lihat dari kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat, kita sering melihat berita-berita jika di negara kita ini masih kurangnya keadilan di dalam hukum negara kita ini. Contoh yang bisa kita lihat adalah jika rakyat biasa melakukan tindakan yang melawan hukum seperti bermain sabung ayam, mencopet dan sebagainya. Kenapa di dalam pengadilan bisa memberikan hukuman yang berat, bahkan sampai hukuman seumur hidup. Tetapi kenapa jika orang yang melanggar hukum adalah seorang pejabat, menteri atau orang yang mempunyai kuasa di dalam pemerintahan negara kita ini. Mengapa mereka bisa lebih enak mendapatkan hukuman dan mengapa mereka juga bisa mendapatkan keringanan hukum. Mereka juga bisa memilih tempat di dalam kawasan napi, seperti kamar tahanan napi yang exsekutif atau vvip. Tapi jika rakyat biasa bahkan orang yang tidak mampu sekalipun bisa di hukum degan seberat-beratnya, dan mendapatkan tempat yang biasa. Itu bukti bahwa negara kita ini kurang menerapkan keadilan dalam hukum negara ini.
Pemerintah seharusnya berwenang dalam menggalangkan dan membasmi jual beli hukum di negara kita ini. Mungkin dengan cara itulah rakyat kita besuk bisa aman, tenteram dan jarang terjadi kerusuhan.
G. KESIMPULAN DAN SARAN O) KESIMPULAN 1. Pancaslia adalah sebagai dasar Negara Indonesia. 2. Dari sila kelima Pancasila tersebut memiliki syarat-syarat yang harus di patuhi.. 3. Pancasila memiliki bagian – bagian atau fungsi – fungsi sendiri. 4.Keadilan di negara kita belum di terapkan oleh pemerintah kita. O) SARAN 1. Bangsa indonesia harus mengkokohkan adanya Pancasila 2. Adanya UUD 1945 yang harus ditaati 3. Menyimbolkan akan kesatuan bangsa Indonesia 4. Keadilan di negara kita harus wujudkan tanpa memandang pangat dan derajat. H. REFERENSI 1. Abdulghani, Ruslan. 1998, Pancasila dan Reformasi, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 juli 1998 Yogyakarta. 2. Sumadio, Bambang dan Sartono kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia 111 dan 1V, departemen pendidikan dan kebudayaan Jakarta, 1997.
