TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia Sesuai Pancasila Sila ke-4
NAMA
: RIZAL ANDIANTO
NIM
: 11.11.4752
JURUSAN
: S1 – Teknik Informatika
KELOMPOK
: C
DOSEN
: Tahajudin Sudibyo
STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA 2011/2012
Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia Sesuai Pancasila Sila ke-4
Seperti kita ketahui bersama sekarang ini setiap manusia wajib memiliki status warga Negara yang sah agar kedudukannya sebagai warga Negara diakui oleh semua pihak sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagi warga Negara juga dapat menjalankan kewajibannya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam segala aspek kehidupan, yaitu persamaan kedudukan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.Ketika kita membicarakan masalah saling menghargai persamaan kedudukan warga Negara tentunya tidak lepas dari warga negara itu sendiri. Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. Kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya Negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia.
Namun, persamaan kedudukan di Indonesia ini belum dapat terealisasi secara menyeluruh, dalam hal-hal tertentu kata persamaan kedudukan ini masih perlu dipertanyakan. Misalnya dalam masalah hukum, hukum di Indonesia ini ketika berhadapan dengan mereka-mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan seolah-olah hanya seperti macam ompong, akan tetapi hukum akan sangat mengerikan bagi masyarakat kecil. Untuk yang terakhir, Jika kita melihat banyak sekali contoh-contoh kasus yang belum sesuai dengan apa yang dinamakan persamaan kedudukan maka seharusnya tugas dari pemerintah yang utama untuk menangani masalah-masalah tersebut, selain itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan demi tercapainya persamaan kedudukan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila sila ke-4.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya kami dapat menyusun tugas akhir pendidikan Pancasila ini. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa baru. Selanjutnya, setiap mahasiswa baru dituntut untuk membuat tugas akhir sebagai syarat bahwa mereka sudah menguasai materi yang diberikan. Dalam tugas akhir ini, kami mengangkat masalah tentang “Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia Sesuai Pancasila Sila Ke-4” yang menurut kami perlu untuk kami bahas lebih lanjut dalam tugas akhir ini. Untuk selanjutnya, semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi semua pihak. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyajian tugas akhir ini masih banyak kesalahan. Untuk itu kami juga berharap agar kedepannya dapat membuat lebih baik lagi.
Penulis
Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia Sesuai Pancasila Sila ke-4
A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusa (HAM). Konsekwensinya,setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan kedudukan dalam segala macam aspek kehidupan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam segala aspek kehidupan, yaitu persamaan kedudukan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. 1. Persamaan Kedudukan dalam Bidang Politik Dalam kehidupan bernegara, persamaan kedudukan dalam bidang politik ini maksudnya adalah bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak-haknya untuk : a. Mendirikan partai politik b. Memilih wakil-wakil rakyat (DPR, DPRD, DPD) c. Dipilih menjadi wakil rakyat d. Memilih presiden dan wakil presiden e. Dipilih menjadi presiden dan wakil presiden f. Mengemukakan pendapat secara lisan atau tertulis g. Memilih dan menolak kewarganegaraan h. Membela negara Menurut ilmuwan politik dari Universtas George Mason, Amerika Serikat, Robert P Clark (1986:73) partisipasi politik selain melalui aktivitas elektoral (pemilu) juga bisa melalui lobi, aktivitas organisasional (nonparpol), kontak individual dengan pejabat publik, dan (bahkan) kekerasan – dalam arti upaya mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara melukai fisik seseorang atau merusak properti milik pemerintah. 2. Persamaan Kedudukan dalam Bidang Hukum Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sehingga menjamin menjamin dan mengayomi seluruh warga negaranya. Hal tersebut berarti bahwa segala
keweangan dan tindakan alat perlengkapan negra atau penguasa atau rakyat harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku. 3. Persamaan Kedudukan dalam Bidang Ekonomi Dalam bidang ekonomi setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian nasional. Masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan. Disamping itu pemerintah juga harus mempunyai kewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi dunia usaha. Persamaan kedudukan warga Negara dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat dalam perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 4. Persamaan Kedudukan dalam Bidang Sosial dan Budaya Dalam UUD 1945 dinyatakan secara tersirat dan tersurat persamaan kedudukan warga Negara dalam bidang Sosial dan Budaya, misalnya : a. Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya b. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. c. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja d. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia e. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
f. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat g. Setiap orang berhak dihormati identitas budayanya, dan hak masyarakat tradisionalnya selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban h. Setiaporang berhak mendapatkan pendidikan
B. Rumusan Masalah Didalam sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung arti bahwa sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Lalu apakah pernyataan tersebut sudah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ?
C. Pendekatan Historis Mungkin pada zaman dahulu manusia tidak tahu dengan apa itu status kewarganegaraan, terlebih-lebih ketika sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat yang belum berdiri suatu Negara. Namun seperti kita ketahui bersama sekarang ini setiap manusia wajib memiliki status warga Negara yang sah agar kedudukannya sebagai warga Negara diakui oleh semua pihak sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagi warga Negara juga dapat menjalankan kewajibannya. D. Pendekatan Sosiologis Ketika kita membicarakan masalah saling menghargai persamaan kedudukan warga Negara tentunya tidak lepas dari warga negara itu sendiri. Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula Negara. karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan
kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. E.
Pendekatan Yuridis Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, Kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya Negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia, pada dasarnya kedudukan warga negara bagi negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, yaitu : 1. UUD 1945 Dalam konteks UUD 1945, Kedudukan warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 yaitu : a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesai. c. Hal-hal mengenai warga negara penduduk di atur dengan UU. 2. UU No. 3 tahun 1946 Undang-undang No.3 ialah tentang warga negara dan penduduk negara adalah peraturan derivasi dibawah dibawah UU 1945 yang digunakan untuk menegakan kedudukan Negara RI dengan warga negaranya dan kedudukan penduduk negara RI. 3. UU No. 62 tahun 1958 UU No.62 tahun 1958 merupakan penyempurnaan dari UU tentang kewarga negaraan yang terdahulu. UU No. 62 tahun 1958 tenang kewarganegaraan RI merupakan produk hukum derivasi dari pasal 5 dan 144 UUD RI 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan tetap digunakan sebagai sumber hakum yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesai setelah kurang lebih 48 tahun berlaku, dan saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi. Pernasalahan kewarganegaraan yang semakin kompleks ternyata tidak mampu ditampung oleh undangundang ini. 4. UU No.12 tahun 2006 RUU Kewarganegaraan yang baru ini memuat beberapa subtansi dasar yang lebih revolusioner
dan aspiratif, seperti : a. Siapa yang mnjadi warga negara Indonesia b. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia c.Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia d.Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia e.Ketentuan pidana F. Pembahasan Didalam sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung arti bahwa sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Pernyataan tersebut sepertinya belum secara menyeluruh dapat diterapkan di Indonesia, misalnya kita ambil saja persamaan dalam bidang hukum. Dalam bidang ini persamaan kedudukan warga Indonesia perlu dipertanyakan, pasalnya hukum di Indonesia ini ketika berhadapan dengan mereka-mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan seolaholah hanya seperti macam ompong, akan tetapi hukum akan sangat mengerikan bagi masyarakat kecil. Contohnya, pada kasus seorang nenek tua yang mengambil kakao yang sebenarnya beliau tidak ada niat untuk mencuri tetapi justru dilaporkan ke Polisi hingga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara, akan tetapi sangat kontras sekali ketika seorang koruptor yang jelasjelas sudah bersalah tetapi masih bisa jalan-jalan sesukanya. Kemudian kita ambil contoh kasus lain persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Di Indonesia ini masyarakatnya beranekaragam dengan tingkat kesejahteraan yang bervariasi, mulai dari yang berpenghasilan ribuan rupiah perhari hingga jutaan rupiah. Dari keadaan seperti itu sehingga bisa memunculkan kesenjangan perekonomian social yang berlebihan. Banyak sekali kasus yang berkaitan dengan kesenjangan perekonomian ini dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akibatnya sering kali pihak-pihak tertentu akan lebih mementingkan kelompok-kelompok yang berpenghasilan tinggi.
G. Kesimpulan Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan kedudukan di Indonesia ini belum dapat terealisasi secara menyeluruh, banyak dalam hal-hal tertentu kata persamaan kedudukan ini masih perlu dipertanyakan. Akan tetapi tidak sedikit pula yang sudah dapat terwujud sesuai dengan tujuan bangsa ini.
H. Kritik dan Saran Masalah demi masalah yang berkaitan dengan persamaan kedudukan ini tidak akan terselesaikan jika pemerintah dan masyarakatnya sendiri seolah-olah membiarkannya begitu saja. Maka, saran kami Jika kita melihat banyak sekali contoh-contoh kasus yang belum sesuai dengan apa yang dinamakan persamaan kedudukan maka seharusnya tugas dari pemerintah yang utama untuk menangani masalah-masalah tersebut, selain itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan demi tercapainya persamaan kedudukan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila sila ke-4.
Daftar Pustaka
Sujiyanto, Muhlisin, Praktik Belajar Kewrganegaraan untuk SMA kelas X, Jakarta, Ganeca Exact, 2007.
Budiyanto, Drs. MM, Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI, Jakarta, Erlangga, 2005
