TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA PENERAPAN NILAI PANCASILA SEBAGAI ETIKA DALAM PENDIDIKAN POLITIK
Diajukan Oleh Nama : Lulus Arga Kustyarso Kelas : 11-S1TI-01 NIM : 11.11.4662 Kelompok : C Jurusan : S1-TI Dosen : Drs. Tahajudin Sudibyo
SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012
STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA
Abstract Political life in the State which adopts a liberal, of course, different from those living in socialist or communist country. Political life of the people of Indonesia are always based on the values of Pancasila. Pancasila is the foundation and goal of our nation's political life. An increasingly democratic political life was marked by the opening of the channel with the political aspirations of society, such as the freedom to establish political parties, freedom of speech, presidential election, vice president, members of the legislative as well as regional head directly, should always be based on the values of Pancasila. When associated with political education, the understanding of Pancasila as political ethics is one part of the political education given purpose. Education in Indonesia is an effort to create quality human resources and based on the philosophy of the nation and the nation's outlook on life that is Pancasila. Citizens are expected to have the political skills that have a critical attitude and able to take an alternative solution of political problems that exist around it. Political education is a systematic educational efforts and thorough for every citizen in order to form citizens who have the political awareness and participation in political life intelligently and responsibly. The basic principle of political ethics in a practical realization in life is always carried out correlative state. Political ethics should also be realized by each individual concretely involved in the implementation of the State government.
Latar Belakang Masalah Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari dimensi kehidupan politik. Akan tetapi, kehidupan politik di setiap Negara tentu saja berbeda. Salah satu penyebabnya adalah faktor perbedaan ideologi. Kehidupan politik di Negara yang menganut paham liberal, tentu saja berbeda dengan yang hidup di Negara sosialis atau komunis. Begitu juga dengan kehidupan politik rakyat Indonesia, pasti berbeda dengan rakyat bangsa lainnya. Kehidupan politik rakyat Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai pancasila. Pancasila merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di Negara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses implementasi system politik demokrasi pancasila yang handal, yaitu system politik yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kualitas kemandirian yamg tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakatnya dan perubahan zaman. Dengan demikian, sistem politik demokrasi pancasila akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan jati dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara dan memperkuat relevansinya dalam kehidupan politik. Nilai-nilainya bukan saja dihayati dan dibudayakan, tetapi diamalkan dalam kehidupan politik bangsa dan Negara kita yang terus berkembang. Oleh karena, secara langsung pancasila telah dijadikan etika politik seluruh komponen bangsa dan Negara Indonesia. Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia merupakan bukti kedinamisan kehidupan politik masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kedinamisan itu jangan sampai menanggalkan nilai-nilai pancasila. Kehidupan politik yang semakin demokratis dengan ditandai oleh terbukanya saluran aspirasi politik masyarakat, seperti adanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berpendapat, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislative serta kepala daerah secara langsung, harus selalu didasari oleh nilai-nilai pancasila. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut selalu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang ber-Pancasila. Apabila dikaitkan dengan pendidikan politik, pemahaman terhadap pancasila sebagai etika politik merupakan salah satu bagian dari tujuan diberikannya pendidikan politik. Oleh karena pendidikan politik yang diberikan kepada warga Negara harus mengimplementasikan
nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai etika politik, sehingga nilai-nilai pancasila akan selalu hidup dalam berbagai dimensi kehidupan setiap warga Negara. Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdasarkan falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa yaitu pancasila. Selain itu, fungsi pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan warga Negara atau individu-individu untuk mendapatkan informasi, wawasan serta memahami sistem politik yang berimplikasi pada persepsi mengenai politik dan peka terhadap gejala-gejala politik yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, warga Negara diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap yang kritis dan mampu mengambil alternatif pemecahan masalah-masalah politik yang ada disekitarnya. Dengan demikian pendidikan politik memberikan landasan yang kuat bagi proses demokratisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh bagi setiap warganegara dalam rangka membentuk warganegara yang baik, yaitu warganegara yang memiliki kesadaran politik dan berpartisipasi dalam kehidupan politik secara cerdas dan bertanggung jawab. Rumusan Masalah Eksistensi sebuah Negara salah satunya tergantung pada keberadaan ideologinya. Eksistensi Negara dalam berbagai urusan baik urusan ke dalam maupun ke luar sangat dipengaruhi oleh ideologi nasional Negara yang bersangkutan. Tidak hanya itu, ideologi Negara menjadi pandangan dan pedoman hidup aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangga dan bernegara dari setiap warga negaranya. Dalam konteks kehidupan politik, pancasila harus dijadikan sebagai etika politik oleh setiap warga Negara Indonesia. Kebebasan yang diperoleh setiap warga Negara dalam aspek,
hendaknya selalu diimplementasikan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap tindakan politik warga Negara selalu mencerminkan tindakan politik yang pancasilais, yaitu tindakan politik yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial. Berdasarkan
uraian
diatas,
maka
permasalahan
utamanya
adalah
bagaimana
implementasi nilai pancasila sebagai etika politik dalam pendidikan politik? Untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka penulis merumuskan beberapa sub permasalahan yaitu: 1. Bagaimana materi muatan pancasila dalam kajian pendidikan politik? 2. Bagaimana proses implementasi pendidikan politik yang mencerminkan implementasi nilai pancasila sebagai dasar Negara? 3. Bagaimana penerapan nilai pancasila sebagai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pendekatan Yuridis Sebagai dasar filsafat Negara pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan,
melainkan
juga
merupakan
sumber
moralitas
terutama
dalam
hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hokum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukanlah Negara “Teokrasi” yang mendasarkan kekuasaan Negara dan penyelenggara Negara pada legitimasi religious. Kekuasaan kepala Negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religious, melainkan berdasarkan legitimasi hokum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan Negara teokrasi. Walaupun dalam Negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religious, namun secara moralitas
kehidupan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan Negara. Selain sila pertama, sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan Negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila ketiga). Oleh karena itu manusia pada hakekatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan Negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan Negara dan hukum. Dalam kehidupan Negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang di istilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara di jalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila pertama) serta moral kemanusiaan (sila kedua). Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip “legalitas”. Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu “keadilan” dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila kelima, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan Negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan Negara.
Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila keempat). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan Negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok Negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislative serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki “legitimasi demokratis”. Prinsip-prinsip dasar etika politik itu dalam realisasi praksis dalam kehidupan kenegaraan senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiganya. Kebijaksanaan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi baik nasional maupun global, yang menyangkut rakyat, dan lainnya selain berdasarkan hukum yang berlaku (legitimasi hukum), harus mendapat legitimasi rakyat (legitimasi demokratis) dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral). Misalnya kebijaksanaan harga BBM, tarif dasar listrik, tarif telfon, kebijaksanaan ekonomi mikro ataupun makro, reformasi infra struktur politik serta kebijaksanaan politik dalam maupun luar negeri harus didasarkan atas tiga prinsip tersebut. Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan Negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat Negara, anggota DPR maupun MPR, aparat pelaksana dan penegak hukum, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral. Misalnya suatu kebijaksanaan itu sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan moral. Misalnya gaji para pejabat dan anggota DPR, MPR itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum layak secara moral (legitimasi moral).
Pembahasan A. Materi Muatan Pancasila dalam Kajian Pendidikan Politik Tantangan era the end of postcolonial society Indonesia adalah bagaimana mendudukkan kembali pancasila sebagai dasar Negara dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam dimensi kehidupan politik. Dalam kerangka itu pengkajian tentang implementasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya mendudukkan kembali pancasila pada peran dan fungsinya semula. Upaya untuk mengimplementasikan pancasila dalam kehidupan bernegara, pertama-tama harus dipahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam pancasila, yang menjadi landasan, pendekatan, paradigma, serta tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi pancasila. Berdasarkan pendapat diatas, kiranya dapat kita gambarkan materi muatan pancasila sebagai konten kajian pendidikan politik dalam kedudukannya sebagai etika politik, terdiri dari (1) konsep, (2) prinsip dan (3) nilai yang terkandung dalam pancasila. Konsep yang terdapat dalam pancasila adalah konsep tentang hakikat eksistensi manusia, konsep pluralistic, konsep harmoni atau keselarasan, konsep gotong royong dan kekeluargaan, konsep integralistik, konsep kerakyatan, konsep kebangsaan. Konsep-konsep itu merupakan penjabaran dari konsep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas. Sedangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pancasila adalah prinsip ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, nilai yang terdapat dalam pancasila adalah nilai-nilai keimanan, ketakwaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, loyalitas, tenggang rasa, inklusif, persatuan, kesatuan, kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui perilaku yang mencerminkan sikap: 1. Mengakui hakekat Tuhan Hakekat Tuhan Yang Maha Esa adalah: a. Causa Prima, sebab yang pertama dari segala sesuatu b.
Pengatur tata tertib alam
c. Asal mula segala sesuatu d. Selama-lamanya ada, tidak pernah tidak ada, dan adanya ialah harus (tidak bisa tidak ada) e. Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Sempurna, Maha Baik f. Wajib disembah melalui kegiatan ibadah Pengakuan terhadap hakekat Tuhan ini dapat dikembangkan melalui sikap: a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing b. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup c. Saling
menghormati
kebebasan
beribadah
sesuai
dengan
agama
dan
kepercayaannya d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain 2. Mengakui hakekat manusia Manusia yang dimaksudkan di sini adalah manusia seutuhnya. Pada hakeketnya terdiri atas susunan kodrati yaitu raga dan jiwa/jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap hakekat manusia ini dapat dikembangkan melalui sikap: a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b. Saling mencintai sesama manusia c. Tenggang rasa kepada orang lain d. Tidak semena-mena kepada orang lain e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan f. Berani membela kebenaran dan keadilan g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain 3. Mengakui hakekat persatuan Kata persatuan berasal dari kata satu. Hakekat satu adalah: a. Utuh, tak dapat dibagi, mempunyai bentuk tersendiri, berdiri sendiri.
b. Terpisah dari sesuatu hal yang lain, tidak menjadi bagian dari sesuatu yang lain. Maknanya adalah prinsip untuk tetap utuh, pantang untuk terpecah belah, sebagai bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai Negara senantiasa menjadi Negara kesatuan yang utuh. Pengakuan terhadap hakekat persatuan ini dapat dikembangkan melalui sikap: a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara c. Cinta tanah air dan bangsa d. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika 4. Mengakui hakekat kerakyatan Perkataan kerakyatan berasal dari kata dasar rakyat. Hakekat rakyat adalah jumlah keseluruhan warga dalam lingkungan daerah/Negara. Diwujudkan dalam kehidupan Negara, maka Negara Republik Indonesia itu bukan Negara untuk satu orang, bukan Negara satu golongan. Negara didasarkan atas keseluruhan rakyat, tidak didasarkan atas golongan, dan tidak didasarkan atas perseorangan. Pengakuan terhadap hakekat kerakyatan ini dapat dikembangkan melalui sikap: a. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e. Mempertanggung jawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa 5. Mengakui hakekat keadilan Perkataan keadilan berasal dari kata dasar adil. Hakekat adil ialah telah dipenuhinya hak yang ada di dalam hubungan hidup, setelah memenuhi kewajiban. Kita masing-masing
mempunyai hubungan hidup yang kodrat sifatnya antara warga Negara dengan warga Negara dan warga Negara dengan pemerintah Negara. Pengakuan terhadap hakekat keadilan ini dapat dikembangkan melalui sikap: a. Kekeluargaan dan kegotongroyongan b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban c. Menghormati hak-hak orang lain d. Suka memberi pertolongan kepada orang lain e. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain f. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah g. Rela bekerja keras h. Menghargai hasil karya orang lain Demikianlah materi muatan pancasila yang seyogyanya menjadi bagian dari pendidikan politik bangsa dalam rangka meneguhkan kembali komitmen kebangsaan setiap warganegara untuk menjadikan pancasila sebagai etika dalam kehidupan politik setiap warga Negara. B. Metode Pembelajaran Pendidikan Politik yang Mencerminkan Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Etika Politik Materi muatan pancasila dalam kajian pendidikan politik yang disebutkan pada bagian sebelumnya mencerminkan visi dan misi dan pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai pancasila yang diberikan kepada setiap warga Negara. Selain itu, materi muatan tersebut mencerminkan pula kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga Negara. Oleh karena, pendidikan politik yang berbasis nilai pancasila harus disampaikan melalui suatu proses pembelajaran yang dapat mencapai visi, misi serta kompetensi pendidikan politik yang disebutkan tadi. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks kewarganegaraan, kritis, analitis dan dinamis. Dengan demikian, metodologi pembelajaran pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai pancasila harus meliputi: 1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan harus menempatkan setiap individu sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran dan sebagai umat beragama, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara.
2. Metode pembelajaran yang digunakan harus bersifat kritis, analitis, induktif, deduktif dan reflektif serta melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran subtansi dasar kajian. Metode pembelajaran jangan mengarahkan pada terjadinya proses pembelajaran indokrinatif yang dapat “mengerdilkan” pemahaman warga Negara terhadap nilai-nilai pancasila. 3. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah, dialog interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, seminar kecil dan evaluasi belajar. 4. Proses pembelajaran dilandasi motivasi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar mengembangkan kepribadian merupakan kebutuhan hidup. C. Penerapan Nilai Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi), dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, baik itu yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila. Dengan demikian, pancasila merupakan sumber moralitas dalam proses penyelenggaraan Negara, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan dan hukum. Pelaksanaan kekuasaan dan penegakan
hukum dinilai bermoral jika selalu berdasarkan pancasila, bukan berdasarkan kepentingan penguasa belaka. Jadi pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut secara normative merupakan artikulasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi harus diingat, pernyataan tersebut bukan sebuah penegasan bahwa Indonesia adalah Negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara berdasarkan legitimasi religious, dimana kekuasaan kepala Negara bersifat absolute atau mutlak. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa lebih berkaitan legitimasi moral. Artinya, proses penyelenggaraan Negara dan kehidupan Negara tidak boleh diarahkan pada paham anti Tuhan dan anti agama, akan tetapi kehidupan dan penyelenggaraan Negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religious bagi bangsa Indonesia. Selain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara Indonesia juga harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan Negara. Negara pada prinsipnya adalah persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan mempunyai kedudukan mutlak dalam kehidupan Negara dan hukum, sehingga jaminan hak asasi manusia harus diberikan kepada setiap warga Negara. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral religius (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan legitimasi moral kemanusiaan (sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan Negara, sehingga Negara Indonesia terjerumus ke dalam Negara kekuasaan. Negara Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari unsur persatuan. Sila Persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Proses penyelenggaraan Negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh
penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit, tetapi paham kebangsaan yang selalu menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa Negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan Negara, segala kebijakan, kewenangan dan kekuasaan harus dikembalikan kepada rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan ekseekutif, legislatif dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum (legalitas) dalam kehidupan dan penyelenggaraan Negara. Indonesia merupakan Negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan Negara, yang menunjukkan setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan Negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan Negara, yang bisa mengakibatkan hancurnya tatanan hidup kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara Negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula.
Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Materi muatan pancasila sebagai etika politik dalam kajian pendidikan politik, terdiri dari konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam pancasila. Konsep yang terdapat dalam pancasila adalah konsep tentang hakikat eksistensi manusia, konsep pluralistic, konsep harmoni atau keselarasan, konsep gotong royong dan kekeluargaan, konsep integralistik, konsep kerakyatan, konsep kebangsaan. Konsep-konsep itu merupakan penjabaran dari konsep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas. Sedangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pancasila adalah prinsip ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, nilai yang terdapat dalam pancasila adalah nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, loyalitas, tenggang rasa, inklusif, persatuan, kesatuan, kesejahteraan. 2. Pendidikan politik yang berbasis nilai pancasila sebagai etika politik harus disampaikan melalui suatu proses pembelajaran yang dapat mencapai visi, misi serta kompetensi warga Negara untuk bersikap dan berperilaku politik secara etis. Proses pembelajaran yang
dimaksud
adalah
proses
pembelajaran
yang
sesuai
dengan
konteks
kewarganegaraan, kritis, analitis dan dinamis. 3. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran atau rekomendasi adalah: 1. Implementasi nilai-nilai pancasila sebagai etika politik harus selalu menjadi prioritas dalam melaksanakan program pendidikan politik oleh setiap subjek pendidikan politik, seperti oleh lembaga pendidikan, pemerintah dan partai politik. 2. Pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai pancasila perlu diberikan kepada setiap warga Negara agar mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. 3. Model pembelajaran yang dikemukakan dalam pembahasan makalah ini dapat diterapkan sebagai salah satu alternative model pembelajaran pendidikan politik, khususnya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan bangsa yang kian hari semakin kompleks.
Referensi Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Kansil, C.S.T. (1986). Aku Pemuda Indonesia: Pendidikan Politik Generasi Muda. Jakarta: Balai Pustaka. Kantaprawira, Rusadi. (1987). Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Bunda Karya. Magnis-Suseno, Franz. (2001). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Pratama. Ridha, Abu. (2002). Pengantar Pendidikan Politik Dalam Islam. Bandung: Syaamil Cipta Media. Ruslan Somantri, Gumilar. (2006). Pancasila dalam Perubahan Sosial Politik Indonesia Modern. Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (eds). Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (PPD). Surbakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
