Tugas Akhir Pendidikan Pancasila Korupsi di Indonesia
Dosen Pembimbing: Drs. Muhammad Idris P, MM
Disusun Oleh : Nama NPM Kelompok Prgram Studi
: Julian Edy Nugroho : 11.12.5778 : Sosial : S1-SI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA 2011
Abstrak
Pemerintahan di Indonesia sudah seperti ladang uang yang di serbu oleh banyak orang setiap diadakannya pemilu. Semua orang berlomba – lomba mencari dukungan masyarakat dari ujung ke ujung agar bisa terpilih dan bekerja di Pemerintahan. Bekerja di bidang Pemerintahan semestinya menjadi amanah bagi mereka yang terpilih untuk mensejahterakan rakyat yang telah memilih mereka, namun pada saat ini hal itu justru berbanding terbalik. Para pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat itu sendiri malah membuat sengsara para rakyat yang telah menaruh harapan tinggi pada pemerintah yang mereka pilih. Hal pertama yang semestinya dilakukan oleh pemerintah setelah mereka resmi menyandang gelar sebagai pejabat adalah memikirkan bagaimana cara mensejahterkan rakyat, namun sebaliknya, para pejabat yang baru terpilih malah memikirkan bagaimana cara mereka mendapatkan uang yang banyak untuk menutupi kerugian atas pengeluaran besar – besaran saat masa kampanye. Tidak cukup dengan gaji mereka berpikir hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, menyalahgunakan kewenangan mereka dengan melakukan korupsi uang rakyat.
1. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih tergolong sebagai Negara berkembang di kawasan di Asia Tenggara. Pendapatan perkapita Indonesia dari tahun k e tahun pun semakin meningkat, walaupun tidak terlalu signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2010 pendapatan perkapita Indonesia naik sebesar US$ 3.000 atau 27 Juta per tahun. Namun dibalik terus naiknya pendapatan perkapita Indonesia dari tahun ke tahun, angka kemiskinan di Indonesia masih saja tinggi, walaupun pemerintah menyatkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan. Tingginya angka kemiskninan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang paling mempengaruhi dan yang paling mencolok di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya pejabat – pejabat tinggi Indonesia yang melakukan tindakan korupsi di berbagai bidang. Pejabat yang seharusnya menjadi wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat malah merugikan rakyat itu sendiri dengan korupsi besarbesaran. Hal ini yang akan saya coba ulas di kesempatan kali ini.
2. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan korupsi itu? 2. Hal apa yang mendorong terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat? 3. Apa saja dampak – dampak yang disebabkan oleh korupsi? 4. Faktor apa yang menyebabkan lamban nya pengananan kasus korupsi di Indonesia dan mengapa masih banyak ditemukan kasus - kasus korupsi baru? 5. Bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus –kasus korupsi yang ada dan mencegah muncul nya kasus – kasus korupsi baru?
3. Historis
Pandangan tentang korupsi mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Debat tentang apakah korupsi mampu meningkatkan efisiensi ekonomi cukup mendominasi diskursus tentang korupsi pada periode 1970-an dan awal 1980-an. Salah satu prinsip yang dianut oleh sebagian kalangan saat itu adalah “grease –the – wheel”. Korupsi dipandang oleh para “corruption apologist” sebagai minyak pelumas sistem ekonomi yang tidak berjalan secara efisien akibat tidak berfungsinya birokrasi dikombinasikan dengan peraturan pemerintah yang tumpang tindih. Dalam kondisi ini, suap dipandang sebagai insentif bagi pegawai publik untuk melayani klien dengan sebaik-baiknya. Ari Perdana, pada bagian lain dari buku ini mengulas bahwa korupsi baru bermanfaat ketika birokrasi benar-benar tidak berfungsi sehingga perlu pelumas. Hal ini bukanlah kondisi ideal bagi mesin ekonomi untuk bekerja, tetapi merupakan second best saja. Dalam kata lain, kondisi ini lebih baik daripada mesin ekonomi tidak berjalan sama sekali. Grease perlu diberikan supaya “roda” (baca: mesin ekonomi) yang macet karena “karatan” bisa berputar. Idealnya, kita menjaga agar “roda” tersebut tidak “karatan”, sehingga tanpa minyak pun bisa berputar tanpa hambatan. Dalam dua puluh tahun terakhir, cara pandang dunia terhadap masalah korupsi mengalami perubahan drastis. Korupsi dipandang sebagai masalah, dan penanganan korupsi mulai menjadi perhatian dunia. Berbagai faktor yang mendorong perubahan paradigma tersebut adalah: Pertama, berakhirnya perang dingin. Pada masa perang dingin, bantuan luar negeri lebih bersifat ideologis daripada ekonomis dan ditujukan untuk mengikat negara berkembang supaya tidak beralih kepada blok lawan. Dalam kata lain, donor asing cenderung tidak menempatkan kualitas program, alokasi dana dan tata kelola yang baik pada saat implementasi sebagai faktor pertimbangan utama diberikannya dana, sehingga kebocoran merupakan efek yang tidak bisa dihindari. Keruntuhan Uni Soviet yang mengakhiri perang dingin merubah
praktek tersebut. Donor asing lebih pragmatis dan menuntut agar dana dipergunakan secara efisien dan akuntable. Isu pemberantasan korupsi mulai mengemuka di kalangan donor asing. Kedua , kejatuhan presiden Filipina, Ferdinand Marcos oleh people power pada tahuntahun terakhir kekuasaannya, 1986. Dunia tidak pernah menduga bahwa kejatuhan Marcos akan terjadi demikian cepat. Korupsi yang sangat kronis membuat rakyat Filipina mulai gerah hingga mendorong munculnya berbagai protes. Awalnya protes kecil, tetapi menjadi masal berkat peran gereja-gereja sebagai simpul mobilisasi masa (saat itu SMS, e-mail dan Facebook belum populer). Ketika kardinal Sin merestui demo tersebut, protes menjadi semakin masif dan berskala nasional. Pemberitaan oleh berbagai media, seperti BBC dan CNN, membuat dunia turut memberikan tekanan kepada Marcos untuk mundur. Kejadian ini merupakan momentum penting bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia karena dianggap sebagai gerakan murni yang berasal dari, dilakukan oleh dan untuk rakyat – dalam banyak kasus rakyat sering dijadikan sebagai “kendaraan” aktor politik tertentu. Kejadian ini juga mengirimkan pesan yang kuat bagi para penguasa korup di seluruh dunia tentang resiko atas tindakan mereka. Secara tidak langsung, peristiwa tersebut juga menginspirasi masyrakat dunia agar lebih berani bertindak. Kejadian di Filipina, secara tidak disadari, diikuti oleh upaya pemberantasan korupsi di berbagai belahan dunia, termasuk Spanyol, Itali, Perancis, Jepang, Meksiko dan beberapa negara Amerika Latin lainnya. Ketiga, kegagalan konsep pembangunan di banyak negara berkembang, terutama di Afrika. Terlepas dari konsep pembangunan yang disusun secara komprehensif dengan nilai program miliaran dollar, hasil pembangunan ternyata jauh dari harapan. Bahkan, indikator makroekonomi, dan kualitas hidup penduduk Afrika justru semakin terpuruk dari waktu ke waktu. Paul Collier dalam “The Bottom One Billion” menyebutkan bahwa 80 persen dari satu miliar penduduk termiskin dunia berada di 50 failing states yang kebanyakan berada di Afrika. Masih menurut Collier, kemiskinan tersebut disebabkan oleh empat jebakan yang bersifat fundamental, yaitu: (1) konflik horizontal, (2) land-lock countries dengan tetangga yang kurang kondusif – negara-negara korup dan penuh konflik, (3) kekayaan alam berlimpah – yang dikelola secara korup dan tidak untuk kepentingan rakyat, dan (4) pemerintahan yang tidak menerapkan
good governance. Korupsi sangat erat terkait dengan dua faktor penyebab kemiskinan yang disebutkan terakhir, dan kesimpulan ini sejalan dengan berbagai riset yang menyatakan bahwa korupsi menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Keempat, munculnya berbagai NGO anti-korupsi di dunia, terutama pada periode 1990an. Institusi seperti, Transparency International dan lain-lain mengeluarkan berbagai peringkat dan skor persepsi korupsi serta integrity index di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan kita untuk membandingkan secara apple to apple tingkat korupsi di berbagai negara. Terlepas dari berbagai kelemahan sistem pengukuran yang ada, ranking dan skor yang dipublikasikan telah berhasil menggugah berbagai negara untuk meningkatkan upaya pencegahan dan perang melawan korupsi. Mereka ingin “naik kasta” menjadi negara bersih. Hal ini ditujukan untuk menarik investor asing dan untuk menaikkan gengsi pemerintah. Mengingat mayoritas ranking dan skor tersebut merupakan index persepsi, beberapa negara lebih fokus pada kegiatan pembangunan —citra dari pada pemberantasan korupsi yang sesungguhnya karena dinilai lebih efektif dalam memperbaiki skor mereka. Kelima, runtuhnya ekonomi negara-negara Asia pada ekonomi krisis 1997. Para corruption apologist sering menggunakan solidnya kinerja ekonomi “Macan Asia” (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura), Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina – negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tetapi mempunyai kinerja ekonomi yang menakjubkan – sebagai justifikasi pandangan mereka. Krisis ekonomi tahun 1997 telah meruntuhkan perekonomian negara-negara tersebut, korupsi yang akut makin memperparah keadaan serta mempersulit proses kebangkitan mereka. Hal ini memutar balikkan pandangan para corruption apologist. Korupsi bukanlah pelumas bagi mesin ekonomi, tetapi sebaliknya merupakan pasir (sand in the economic engine) yang menghambat mesin ekonomi bekerja dengan baik, akibat inefisiensi serta kesalahan alokasi sumberdaya yang ditimbulkannya. Kalaupun tumbuh, pertumbuhan tersebut tidaklah berkelanjutan.
Saat ini, hampir seluruh kalangan bersepakat tentang apa itu korupsi dan dampak korupsi bagi perekonomian negara. Diskursus tentang korupsi lebih banyak diorientasikan untuk membahas cara-cara penanggulangan korupsi serta upaya mempererat kerjasama internasional karena dalam era modern ini, korupsi sering merupakan aktivitas lintas negara dan benua.
4. Pembahasan
Definisi korupsi yang paling sering diacu termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “the abuse of public office for private gain”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti-korupsi. Walau demikian, definisi ini belum sempurna meski cukup membantu dalam membatasi pembicaraan tentang korupsi. Beberapa kelemahan definisi tersebut di antaranya bias yang cenderung memojokkan sektor publik, serta definisi yang tidak mencakup tindakan korupsi oleh privat walaupun sama-sama merugikan publik. Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu: (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) Adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, maka tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat menyebabkan bebrapa dampak buruk bagi masyarakat dan Negara, antara lain : 1. Korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun asing. 2. Memperlambat program pembangunan yang direncanakan pemerintah 3. Menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. 4. Penurunan kualitas Moral dan Akhlak Dan masih banyak lagi dampak lain nya. Dari beberapa damak korupsi diatas, yang paling memprihatinkan adalah terhambatnya upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Padahal pemerintah adalah orang yang dipercaya
oleh rakyat untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan mereka malah membuat rakyat sengsara dengan tindak korupsi.
Penanganan kasus korupsi di Indonesia sendiri berjalan dengan kurang memuaskan. Badan yang dibentuk untuk memberantas korupsi, yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak dapat seluruhnya menghapus korupsi dari Negara Indonesia. Bahkan beberapa anggota dari KPK sempat terlibat kasus pidana sehingga haru berurusan dengan kepolisian. Kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan hukuman bagi para koruptor merupakan salah satu faktor kenapa masih banyak korupsi di Indonesia. Pemerintah seharusnya mulai memberlakukan sanksi tegas pada para koruptor agar mereka jera dan menjadi peringatan bagi pejabat lainnya agar tidak melakukan tindak korupsi.
5. Kesimpulan dan Saran
Korupsi di Indonesia benar – benar harus di tangani dengan serius oleh Pemerintah, jika diteruskan dengan kondisi seperti ini, akan jadi Negara seperti apa Indonesia di 2 -3 tahun mendatang? Sanksi tegas bagi para koruptor harus mulai diberlakukan mulai dari sekarang, seperti yang dilakukan oleh Negara – Negara yang memiliki masalah korupsi di Negara nya. Kesadaran dari para pejabat juga seharusnya lebih ditingkatkan, mereka seharusnya sadar, tanpa rakyat, mereka tidak akan ada di posisi seperti sekarang ini. Mereka harus lebih memikirkan masyarakat. Jika korupsi di Indonesia berhasil sepenuhnya di berishkan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi Negara maju di suatu hari kelak.
6. Referensi
http://policy.paramadina.ac.id/v2/?p=459 diakses Tanggal 19 Oktober 2011 www.appsi-online.com/index.php diakses Tanggal 19 Oktober 2011 http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2010/12/09/dampak-korupsi-bagi-masyarakat/ diakses tanggal 20 Oktober 2011
