TUGAS AKHIR PANCASILA KORUPSI
ERICH ZULKIFLI 11.02.7991 A D III MANAJEMEN INFORMATIKA Khalis Purwanto.MM
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011/2012
DAFTAR ISI
BAB I 1. ABSTRAK 2. Latar Belakang Masalah 3. Rumusan Masalah 4. Pendekatan a. Historis
BAB II 5. Pembahasan
BAB III 6. Kesimpulan dan Saran 7. Referensi
BAB I A. Abstrak Untuk memahami tentang korupsi kita harus tahu apa itu korupsi dan bagaimana cara-cara memberantasan korupsi tersebut. Karena korupsi itu adalah musuh besar Negara sendiri, dalam teks pidato penjabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi tapi sekarang banyak penjabat Negara yang melakukannya. Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Dan hukum sekarang juga bisa di beli dengan uang juga kekuasaan. Namun tidak hanya itu sekarang perlawanan terhadap korupsi juga diwujudkan melalui lembaga Komisi Anti Korupsi atau sering juga disebut KPK.
B. Latar Belakang
Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir
ini.
Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga diwujudkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).
Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus yang paling anyar yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia.
B. Rumusan Masalah Apakah pengertian dari korupsi?
C. Pendektan Historis Secara
historis,
korupsi
sudah
mulai
terjadi
sejak
masa-masa
berkuasanya kerajaan yang ada di Indonesia. Faktor penyebab korupsi secara umumnya adalah feodalisme dan materialisme. Feodalisme adalah sistem kekuasaan yang didasarkan pada status. Akan tetapi, status bukan jaminan sebuah kekuasaan dan kekayaan. Hal tersebut sangat berbeda dengan golongan Borjuis di Eropa yang memang mereka terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki modal besar. Kaum feodal membutuhkan dukungan agar kekuasan bisa bertahan (survive). Di Indonesia, masih menganut pola-pola demikian, ini terbukti pada masa kepemimpinan
presiden
Soeharto.
Pada
masa
itu,
korupsi
sangat
merajarela baik dipusat hingga ke pelosok daerah sekalipun di tanah air kita.
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi Menurut Prof. Subekti, korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Sementara itu, Syed Hussen Alatas memberi batasan bahwa korupsi merupakan suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang,
waktu,
dan
tenaga
dari
pihak
lain.
Korupsi
dapat
berupa
penyuapan(bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Disitu ada istilah penyuapan,yaitu suatu tindakan melanggar hukum, melalui tindakan tersebut si penyuap berharap mendapat perlakuan khusus dari pihak yang disuap. Seseorang yang menyuap izin agar lebih mudah menyuap pejabat pembuat perizinan. Agar mudah mengurus KTP menyuap bagian tata pemerintahan. Menyuap dosen agar memperoleh nilai baik. Pemerasan, suatu tindakan yang menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan menggunakan sarana tertentu serta pihak lain dengan terpaksa memberikan apa yang diinginkan. Sarana pemerasan bisa berupa kekuasaan. Pejabat tinggi yang memeras bawahannya. Sedangkan nepotisme adalah bentuk kerjasama yang dilakukan atas dasar kekerabatan, yang bertujuan untuk kepentingan keluarga dalam bentuk kolaborasi dalam merugikan keuangan negara. Adapun ciri-ciri korupsi, antara lain: 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya sering kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan.
2. Serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan. 3. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh Negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan,dan lain-lain. 4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik kebenaran. 5. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya. Mengutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang diinginkan. 6. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan publik. 7. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaan kedudukan tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan. 8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang sering ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, di pihak lain dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya
BAB III A. Kesimpulan Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diridengan menggunakan
kedudukannya
dan
aspek
penggunaan
uang
negarauntuk
kepentingannya. Adapun
penyebabnya
antara
lain,
pemimpin,kelemahan
pengajaran
dan
rendahnyapendidikan,
kemiskinan,
tidak
ketiadaan
etika, adanya
dan
kelemahan
kolonialisme,
penjajahan
hukuman
yang
keras,
kelangkaanlingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber dayamanusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara.
B. Saran Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil.
Referensi
http://intl.feedfury.com/content/30095993-makalah-korupsi-di-indonesia.html http://www.unjabisnis.net/2011/01/contoh-makalah-korupsi.html http://www.scribd.com/doc/29350976/KORUPSI-MAKALAH http://lbhposmbo.org/cetak.php?id=2
