LAPORAN TUGAS AKHIR PANCASILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Disusun oleh :
Kelompok C
Nama : Eko Arifianto (11.11.4812) Hari/ Tgl : Jum’at-minggu, Oktober 2011 Dosen : Drs. Tahajudin Sudibyo
JURUSAN S1 TEKNIK INFORMATIKA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
A. Abstrak Menurut (Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., Santiaji Pancasila, 1978, hal. 16) Pancasila sebagai fungsi utama sebagai dasar negara replubik imdonesia.
Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut: 1. Prikebangsaan. 2. Prikemanusiaan. 3. Priketuhanan. 4. Prikerakyatan. 5. Kesejahteraan Rakyat. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut: 1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme/Prikemanusiaan. 3. Mufakat/Demokrasi. 4. Kesejahteraan Sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu: 1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme. 2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. 3. Ketuhanan YME, Dst.
B. Latar Belakang Masalah Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundemental dan universal bagi masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan nyata. Namun banyak yang melanggar norma-norma pancasila dan hukum, terutama norma moral dan norma hukum. Mereka seakan tidak memperhatikan yang mereka lakukan melainkan melakukan dengan keinginan atau pun dengan hawa nafsu. Dalam Filsafat Pancasila terkandung suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematik dan kompheretif.
C. Rumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah: 1. Apakah dasar filosofis Pancasila? 2. Apakah itu Nilai, Norma dan Moral? 3. Apakah Hubungan Nilai, Norma dan Moral? 4.
D. Tujuan 1. Tugas Matakuliah. 2. Menambah pengetahuan. 3. Mengetahui makna tentang norma dan moral.
E. Pengertian Pancasila Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu : 1. Dilarang membunuh. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang berjinah. 4. Dilarang berbohong/berdusta. 5. Dilarang minuman keras.
F. Pengertian Pancasila Secara Etimologis Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila.
G. Pengertian secara Historis Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara pada tanggal 17 Agustus 1945 indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 termasuk pembukaannya dimana di dalam terdapat 5 Prinsip sebagai Negaran yang bernama Pancasila.
H. Pengertian Pancasila Secara Termitologis Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapai alat2 Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah.
I. Dasar Filosofi Dasar pemikiran filosifi dari Pancasila sebagai dasar fisafat adalah sebagai berikut, Pancasila mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan bangsa, kemasyarakatan serta kenegaraan harus didasari oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. 1. Hakikat Sila Pertama : Manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha ESA. 2. Hakikat Sila Kedua : Manusia mewujudkan harkat dan martabat sebgai makhluk yang berbudaya atau beadab. 3. Hakikat Sila Ketiga : Manusia sebagai pembentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa. 4. Hakikat Sila Keempat : Manusia sebagai hidup bernegara harus mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal-mula kekuasaan negara. 5. Hakikat Sila Kelima : Manusia sebagai mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan seluruh warga indonesia. Nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakaatan.
J. Nilai Dasar Nilai dasar memiliki sifat abstrak yaitu tidak dapat di lhat dengan panca indra namun berkaitan dengan kehidupan manusia yang nyata. Setiap nilai mempunyai dasar yaiuty merupakan makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut segala kenyataan sesuatu misalnya Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya.
Tuhan masuk dalam nilai dasar mutlak karena Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu berasal dari Tuhan. Maka manusia masuk dalam nilai dasar kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma dan hakikat pada suatu benda, kuantitas kualitas, aksi, relasi, ruang maupun waktu. Sehingga nilai dasar di sebut juga sumber norma dalam suatu kehidupan yang nyata, secara sistematis nilai dasar berbeda-beda namun merupakan sumber penjabaran norma.
K. Nilai Istrumental Nilai istrumental memiliki ukuran yang jelas, yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Bila nilai ini berkaitan dengan tingkah langku manusia sehari-hari maka hal itu merupakan suatu norma moral. Namu jika nin ini berkaitan dengan organisasi atau negara maka nilai tersebut merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga dikatakan bahawa nilai ini suatu eksplisitasi dari nilai dasar.
L. Nilai Praskis Nilai praskis merupakan pernjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalah kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praskis ini perwujudan dari nilai instrumental itu. Dapat dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun tidak bisa menyimpang atau tidak dapat bertentangan. Artinya nilai dasa, nilai instrumental dan nilsai praskis merupakan suatu sistem perwujudan, tidak boleh menyimpang dari sistem itu.
M. Hubungan Nilai, Norma dan Moral Nilai berebeda debgab fakta di mana fakta dpat di observasi melalui suatu verivikasi empiris, sedangkan nilai bersift abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu nilai batiniah manusia, dengan demikian tidak bersifat kongkrit yang dapat ditanggap oleh panca indra manusia.
Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat dan disamakan begitu saja. Namun kedua hal tersebut memiliki perbedaan, Moral merupakan ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan peraturang lisan dan tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak layaknya manusia.
Menurut Krammer, 1988 dalam Darmodiharjo, 1996 : Pihak etika adalah suatu cabang filsafat yaitu pemikiran dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan kritis moral tersebut.
Menurut De Vos 1987 : Etika dapat diartikan sebagai ilmu pngetahuan tentang kesusilaan.
Setiap orang memiliki moralitasnya sendri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Seseorang kebanyakan mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yag ada dalam masyarakat. Etika tidak dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang di tangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika bila dibandingkan dengan ajaran moral. Dalam etika seseorang dapat mengerti mengapa, dan atas dasar ap manusia harus hidup mengikuti norma-norma dalam masyarakat. Dan hal inilah merupakan kelebihan etika bila di bandingkan dengan norma.
N. Kesimpulan Ajaran moral merupakan sebagai buku petunjuk tentang bagai mana kita memperlakukan sebuah mobil dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang strukstur dan teknologi dari mobil itu sendiri. Di masyarakat banyak norma-norma dan peraturan-peraturan yang hrus dilaksanankan dengan sebaik-baiknya.
O. Saran Bagi bangsa Indonesia dalam masa reformasi dewasa ini kita sebaiknya bersikap rendah diri untuk mawas diri dalam upaya untuk memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini, hendaklah didasarkan pada moralitas yang tertuang dalam pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan dan kemanusiaan agar kesengsaraan rakyat tidak semakin betambah.
P. Referensi Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., Santiaji Pancasila, 1978, hal. 16 Krammer, 1988 dalam Darmodiharjo, 1996 De Vos, 1987 Drs. Kaelan, M.S., Pendidikan Pancasila, 2002. Suseno Von Magnis, 1986, Kuasa dan Moral, PT . Gramedia, Jakarta. Toyibin Aziz, M., 1997, Pendidikan Pancasila, Rineka Cipta, Jakarta.
