TUGAS AKHIR PANCASILA
Nama: Mohkamad Dony Hariansah NIM: 11.11.5599 Kelompok: F Jurusan: S1Teknik Informatika Dosen:Dr. Abidarin Rosidi, M.Ma.
SEKOLAH TINGGIMANAJEMENINFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
MAKNA PANCASILA
Abstrak Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kitamempunyai arti “Berbatu sendi yang lima”(dari bahasa Sangsekerta) dan jugamempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu: tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuan keras / obat-obatan terlarang. Disinikitajugabisamelihatbahwa: Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia yang disebut juga way of life, weltanschaung, wereldbeschouwing, wereld en levens beschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.Kedua, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang disebutsebagai falsafah negara (philosohische gronslag) dari negara, ideologi negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…..”. Ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum Republik Indonesia adalah negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.
A.Latar BelakangMasalah Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan
hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.
B. Rumusan Masalah Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya: a. Apa arti Pancsila? b. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia? c. Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia? d. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai Sumber Hukum Republik Indonesia? e. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?
C. Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 1. Penulis ingin mengetahui arti Pancasila sebenarnya
2. Pada hakikatnya, Pancasila mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara oleh sebab itu penulis ingin mengetehui keduanya. 3. Penulis ingin mengetahui maksud dari Pancasila Sebagai Sumber Hukum. 4. Penulis ingin mendalami / menggali arti dari sila – sila Pancasila
PENDEKATAN
A. Historis Pancasila Pembahasan
historis
Pancasila
dibatasi
pada
tinjauan
terhadap
perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni: 1. Telaah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 2. Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih 'alamiah'. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel. Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.
Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: "… saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …" (Anjar Any, 1982:26).
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh "Panitia 9" yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh "Panitia 9" itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta", yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban
menjalankan
syariat
Islam
bagi
pemeluk-pemelukknya;
2)Menurutdasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3)Persatuan Indonesia;
4)Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5)Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, "Piagam Jakarta" diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950) Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara 'lebih singkat' menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial. Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu
mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia,
juga
memungkinkan
terjadinya
penafsiran
individual
yang
membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
B. Sosiologis Pancasila Salah satu fungsi utama pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pedoman dalam menilai
dan
mengatasi
permasalahan
yang
muncul
dalam
kehidupan
masyarakat,berbangsa dan befnegara. Dengan menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup,bangsa Indonesia memiliki pegangan yang kokoh dan tidak terombang-ambing oleh jaman. Penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup akan melahirkan manusia Pancasila. Manusia Pancasilamengamalkan Pancasila secara utuh dan satu kesatuan,tidak boleh hanya mengamalkan satu sila dari pancasila dan mengabaikan empat sila lainnya,dan juga tidak boleh mengamalkan empat sila
dari pancasila dan mengabaikan satu sila lainnya. Manusia pancasila mengamalkan ke lima sila dari Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Setiap sila dari Pancasila merupakan sebuah pedoman dan melahirkan prinsip-prinsip kehidupan. 1.Sila ketuhanan Yang Maha Esa Sila ketuhanan Yang Maha Esa melahirkan pedoman kehidupan untuk hidup sesuai dengan hakikat Tuhan Yang maha Esa.Pedoman ini melahirkan prinsip-prinsip kehidupan: a. Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. c. Saling hormat menghormati antar umat beragama. d. Menjaga kerukunan antar umat beragama. e. Tidak memaksakan agama kepada orang lain.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Sila kemanusiaan yang adil dan beradab melahirkan pedoman kehidupan untuk hidup bersesuaian dengan hakekat manusia.Pedoman ini melahirkan prinsip-prinsip kehidupan: a. Tidak membeda-bedakan suku dan keturunan dalam pergaulan,agama dan tingkat sosial ekonomi. b. Tidak melakukan diskriminatif. c. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. d. Membela kebenaran dan keadilan.
e. Menjauhi sikap politik apartheid.
3.Sila Persatuan Indonesia Sila Persatuan Indonesia melahirkan pedoman kehidupan untuk hidup bersesuaian dengan hakekat satu.Pedoman ini melahirakan prinsip-prinsip kehidupan: a. Mencintaitanah air dan bangsa. b. Menjaga nama baik negara dan bangsa. c. Merasa bangga bertanah air Indonesia. d. Menjunjung persatuan dan kesatuan. e. Turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial.
4.
Sila
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
kebijaksanaandalampermusyawaratan perwakilan. Sila
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
permusyawaratan perwakilan melahirkan pedoman kehidupan untuk hidup bersesuaian dengan hakekat rakyat.Pedoman ini melahirakan prinsip-prinsip kehidupan: a. Ikut serta dalam pemilihan umum. b. Selalu menggunakan akal sehat dalam musyawarah. c. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah. d. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama. e. Mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melahirkan pedoman kehidupan untuk hidup bersesuaian dengan hakekat adil.Pedoman ini melahirakan prinsip-prinsip kehidupan: a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. b. Selalu berusaha untuk mencapai kemajuan. c. Selalu mengusahakan kesejahteraan bersama. d. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. e. Secara aktif ikut serta mewujudkan keadilan sosial. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan,terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Ini berarti,bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila di dalam Pancasila.
C. Yuridis Pancasila Meskipun nama "Pancasila" tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.
Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional, "Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia." Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia 'tunduk' kepada Pancasila sebagai 'kekuasaan' tertinggi. Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): "… tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …" sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila.
Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemkian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa
PEMBAHASAN
A.PengertianPancasila Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut: 1. Tidak boleh melakukan kekerasan 2. Tidak boleh mencuri 3. Tidak boleh berjiwa dengki 4. Tidak boleh berbohong 5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) = untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu: 1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh. 2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencurri. 3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah 4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta. 5. Jangan minum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras. Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri, Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.
B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, weltanschaung, wereldbeschouwing, wereld en levens beschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakn pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu: 1. Pancsila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan 2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis) 3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis.
C. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila sebagai falsafah negara (philosohische gronslag) dari negara, ideologi negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…..” Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu: 1. Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan. 2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis). 3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis).
D.Pancasila sebagai Sumber Hukum Republik Indonesia Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai
norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukumdiIndonesia. Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundangundangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia c. Undang-undang d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) e. Peraturan Pemerintah f.Keputusan Presiden g. PeraturanDaerah
E. Sila – Sila Pancasila Sila Katuhanan Yang Maha Esa 1. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemelukagama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 4. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Sila Persatuan Indonesia 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
PENUTUP A.Kesimpulan
Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia, ideologi Negara Indonesia, sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang kesemuanya itu merupakan penjelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya. Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu ditanamkan dan atau perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan pancasila.
B. Saran-Saran Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.
Daftar Pustaka Kansil C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT pradnya paramita Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata Negara Sekolah Menengah Umum. Surakarta; PT. Pabelan. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.
