ANGGARAN RUMAH TANGGA PRIMER KOPERASI IKATAN DOKTER INDONESIA (PRIMKOP – IDI) BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 (1). Permohonan untuk menjadi anggota Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesia (Primkop-IDI) diajukan oleh calon anggota kepada Badan Pengurus Primkop-IDI secara tertulis dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Badan Pengurus harus sudah memberi jawaban penerimaan atau penolakan permohonan tersebut. (2). Sesuai Anggaran Dasar Primkop-IDI, yang dapat memohon menjadi Anggota Primkop-IDI adalah Anggota IDI. (3). Seorang calon anggota, resmi menjadi anggota dengan segala hak dan kewajibannya, apabila ia telah memperoleh persetujuan Badan Pengurus, melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai Anggaran Dasar Primkop-IDI, memperoleh kwitansi yang sah dan dicatat didalam buku daftar anggota Primkop-IDI mengenai setoran tersebut serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Badan Pengurus diluar ART ini. (4). Anggota Luar Biasa adalah seseorang WNI yang bukan Anggota IDI atau warga Negara asing yang telah berjasa pada pengembangan Primkop IDI baik langsung maupun tidak langsung serta telah memenuhi ketentuan sesuai pasal (4) ayat (3.a), (3.b), (3.c) dan (3.d) Anggaran Dasar PrimkopIDI. (5). Anggota Luar Biasa dapat diterima bilamana Badan Pengurus menganggap perlu dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (3) di atas melalui mekanisme pengusulan secara tertulis kepada Badan Pengurus Primkop-IDI dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan pengesahannya sebagai anggota luar biasa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). (6). Anggota Luar Biasa yang telah disahkan oleh RAT, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Anggota Biasa.
BAB II BADAN PENGURUS Pasal 2 Yang dimaksud dengan Badan Pengurus di dalam Anggaran Dasar Primkop-IDI BAB VI pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 adalah: (1). Badan Pengurus yang sudah diangkat dan disahkan oleh Rapat Anggota sesuai Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar Primkop-IDI. (2). Badan Pengurus yang secara aktif menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan jabatannya. 1
Pasal 3 (1). Sebelum diangkat dan disahkan di dalam Rapat Anggota, calon Badan Pengurus sudah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Sudah menjadi anggota aktif selama lebih dari 3 (tiga) tahun, kecuali Badan Pengurus pada saat pendirian Primkop-IDI. b. Telah menunjukkan kepeduliannya terhadap Koperasi. c. Memahami Visi, Misi dan Tujuan atas kemajuan Koperasi. d. Dapat diharapkan mampu bekerjasama dengan Badan Pengurus lain. (2). Setiap anggota Badan Pengurus yang secara berturut-turut tidak hadir dalam 3 (tiga) kali rapat rutin Badan Pengurus tanpa memberi alasan yang dapat diterima Badan Pengurus, dapat dianggap telah meninggalkan jabatannya. (3). Setiap lowongan di dalam Badan Pengurus akan diisi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, dengan jumlah suara lebih dari separuh anggota Badan Pengurus yang hadir. Apabila suatu pengangkatan dilakukan untuk tujuan lain dari pada pengisian sementara, maka anggota Badan Pengurus yang baru itu berhenti pada saat jabatan anggota Badan Pengurus yang digantikannya itu selesai.
BAB III KEBIJAKAN BADAN PENGURUS Pasal 4 (1). Badan Pengurus berkewajiban untuk menyusun dan menggariskan pola-pola kebijakan umum Koperasi. Badan Pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada anggota atas pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya meliputi: a. Kebijakan perihal cara-cara permohonan dan penerimaan anggota. b. Kebijakan mengenai usaha dan mekanisme permodalan unit-unit usaha yang sedang dan akan dijalankan sebagaimana termaktub di dalam BAB XI pasal 17 Anggaran Rumah Tangga Primkop-IDI. c. Kebijakan mengenai keikutsertaan anggota dan atau pihak ketiga didalam usaha-usaha yang dikelola oleh Primkop-IDI. Keikutsertaan anggota dan atau pihak ketiga tersebut didalam usaha-usaha Primkop-IDI disampaikan melalui usulan tertulis/proposal bisnis. d. Kebijakan dan usul mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dan saran-saran amandemen terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada Rapat Anggota Tahunan/Khusus. e. Kebijakan mengenai penerimaan pegawai. f. Kebijakan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi termasuk jumlah balas jasa yang dapat diterima oleh Badan Pengurus. g. Kebijakan-kebijakan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh Rapat Anggota untuk disusun dan digariskan oleh Badan Pengurus. (2). Ketua Badan Pengurus agar memberikan tugas kepada Manager untuk membuat laporan manajemen yang mencakup laporan keuangan, pelaksanaan anggaran dan analisnya setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2
BAB IV PEMILIHAN BADAN PENGURUS Pasal 5 (1). Badan Pengurus membentuk sebuah Panitia Pencalonan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Anggota sesuai dengan Pasal 6 ayat (3.b) Anggaran Dasar Primkop-IDI diadakan. Panitia pencalonan terdiri dari dari 3 (tiga) orang anggota, dalam mana tidak boleh duduk lebih dari 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus. (2). Tugas Panitia Pencalonan adalah mengajukan calon-calon untuk menjadi team formatur. (3). Rapat Anggota melakukan pemilihan 3 (tiga) orang dari calon-calon yang sudah disahkan oleh Panitia Pencalonan untuk menjadi team formatur. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara dengan sistem perwakilan berdasarkan cabang/unit-unit usaha Primkop-IDI. (4). Hanya anggota yang mempunyai hak suara yang dapat memilih secara bebas dan rahasia. (5). Banyaknya suara berdasarkan jumlah anggota Primkop-IDI dalam cabang/unit-unit usaha yang ada menggunakan kerangka acuan sebagai berikut: a. sampai dengan 50 anggota Primkop IDI 1 suara. b. 51 sampai dengan 100 anggota Primkop IDI 2 suara. c. 101 sampai dengan 300 anggota Primkop IDI 3 suara. d. 301 sampai dengan 500 anggota Primkop IDI 4 suara. e. 501 sampai dengan 700 anggota Primkop IDI 5 suara. f. Dan seterusnya, dengan jumlah maksimal sebanyak 10 suara. (6). Badan Pengawas, sesuai dengan semangat pembentukan Primkop-IDI, secara ex-officio langsung diketuai oleh Immediate Past President PB IDI, dengan sekretaris adalah ex-officio Ketua Bidang Pengawas PB IDI periode terakhir, ditambah anggota 1 (satu) orang yang diwakili unsur Bendahara PB IDI periode terakhir. (7). Dewan Penasehat, sesuai dengan semangat pembentukan Primkop-IDI, secara ex-officio langsung diketuai oleh Immediate Elect President PB IDI, dengan anggota adalah seluruh mantan Ketua Umum PB IDI pada periode-periode sebelumnya. (8). Pemilihan team formatur Badan Pengurus sebagaimana dimaksud point (6) diatas diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
BAB V JABATAN DALAM BADAN PENGURUS Pasal 6 Jabatan Badan Pengurus Primkop-IDI yang terdiri atas Ketua, Wakir Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara merupakan satu kesatuan yang dipimpin oleh Ketua. Jabatan di dalam Badan Pengurusan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan tetap mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi. Secara garis besar Badan Pengurus sesuai dengan jabatannya menjalankan tugas-tugas Koperasi sebagai berikut:
3
(1). Menentukan struktur organisasi, dan mengesahkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. (2). Merumuskan kebijaksanaan operasional Koperasi. (3). Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap operasional Koperasi. (4). Melakukan konsolidasi terhadap laporan keuangan bulanan. (5). Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban manajemen. (6). Bertanggungjawab kepada anggota di dalam Rapat Anggota.
Pasal 7 Badan Pengurus Koperasi bertanggung jawab atas jabatan serta seluruh kewajiban yang melekat didalamnya. Dalam pelaksanaan operasionalnya dapat dibantu atau didelegasikan kepada Manager. Secara umum tugas masing-masing Badan Pengurus adalah: (1). KETUA, bertugas mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis dalam rangka pengembangan Primkop-IDI dan bertanggung jawab atas seluruh aktifitas Primkop-IDI baik secara administratif maupun operasional termasuk memimpin rapat-rapat anggota dan rapat Badan Pengurus, menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan, menjalankan tugas-tugas lainnya yang lazim dikerjakan oleh seorang Ketua, atau yang dibebankan kepadanya oleh Rapat Badan Pengurus tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkop-IDI dan tugas-tugas lain yang diputuskan didalam Rapat Anggota Tahunan. (2). WAKIL KETUA, membantu dan atau mewakili tugas-tugas Ketua bila berhalangan dan jika dipandang perlu Ketua dapat memberi wewenang secara tertulis dalam suatu tugas yang tidak dapat secara langsung dikerjakan oleh Wakil Ketua. (3). SEKRETARIS, bertanggungjawab terhadap pengembangan kelembagaan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan administratif serta kesekretariatan Primkop IDI. Dalam menjalankan tugas kesekretariatan, khususnya yang menyangkut lalu lintas surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris. Dalam menjalankan tugas administratif, khususnya menyangkut rapat-rapat harus membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota dan rapat Badan Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab memberitahukan kepada para anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sekretaris menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh keputusan Badan Pengurus dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini. (4). WAKIL SEKRETARIS, membantu dan atau mewakili tugas-tugas Sekretaris bila berhalangan dan jika dipandang perlu Sekretaris dapat memberi wewenang secara tertulis dalam suatu tugas yang tidak dapat secara langsung dikerjakan oleh Wakil Sekretaris. (5). BENDAHARA, bertugas sebagai pelaksana keuangan di dalam Koperasi dibawah bimbingan dan pengawasan Badan Pengurus. Bendahara bersama Manager berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas seperti yang sudah ditentukan didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Primkop IDI.
4
BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal 8 (1). Yang diartikan dengan Badan Pengawas disini adalah: Satu atau lebih Pengawas, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala aktifitas usaha yang dijalankan Primkop-IDI. (2). Setiap anggota Badan Pengawas diangkat sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (6) ART Primkop-IDI. (3). Pada setiap Rapat Anggota Tahunan, terhadap seorang anggota Badan Pengawas yang mengundurkan diri dari jabatannya akan dilakukan pengangkatan penggantinya sesuai dengan aturan khusus. (4). Badan Pengawas mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan memeriksa laporan keuangan dan atau surat-surat berharga, uang tunai dan arsip-arsip Koperasi. b. Mengadakan analisis atas usaha-usaha yang dijalankan dan atas laporan keuangan bulanan, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. c. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan tahun buku, mengadakan pemeriksaan terhadap buku-buku Koperasi dan menyampaikan hasil pemeriksaan itu dalam sebuah laporan lengkap kepada Rapat Anggota Tahunan. d. Sekurang-kurangnya satu tahun sekali memeriksa buku-buku anggota guna dicocokkan dengan kartu simpanan dan pinjaman anggota yang tercatat dalam laporan keuangan Koperasi. e. Paling tidak setiap akhir tahun buku melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap laporan keuangan sekaligus mendampingi eksternal auditor dan Kantor Auditor yang sudah ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya. f. Menanggapi dan meneliti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota-anggota mengenai penyelenggaraan usaha-usaha Koperasi. g. Memeriksa surat-surat permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota dalam waktu tertentu, guna meyakinkan bahwa setiap pinjaman yang dikabulkan ataupun ditolak diperkuat dengan alasan-alasan yang dicantumkan Badan Pengurus Koperasi diatas suratsurat permohonan pinjaman tersebut. h. Dengan suara bulat dapat melakukan skorsing (memberhentikan sementara) dari jabatannya terhadap seorang anggota Badan Pengurus bila hal ini dianggap perlu demi kepentingan usaha-usaha Koperasi, serta memanggil rapat anggota khusus dalam waktu selambatlambatnya 14 hari setelah skorsing dilakukan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tindakan yang perlu diambil berdasarkan laporan lengkap Badan Pengawas. i. Bila diminta tiap-tiap bulan Badan Pengawas akan mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas operasional manajemen Koperasi kepada Badan Pengurus. (7). Jabatan, hak dan kewajiban para anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut: a. Ketua Badan Pengawas memimpin rapat-rapat Badan Pengawas dan pelaksanaan kerjanya, memanggil suatu rapat anggota khusus setiap waktu bila dianggap perlu.
5
b. Sekretaris Badan Pengawas membuat dan menyimpan berita-berita acara asli dan lengkap mengenai segala tindakan yang diambil oleh Badan Pengawas. c. Anggota Badan Pengawas membantu terlaksananya pekerjaan Badan Pengawas.
BAB VII DEWAN PENASEHAT Pasal 9 (1). Penunjukan Dewan Penasehat serta anggotanya sesuai dengan pasal 5 ayat (7) ART Primkop-IDI dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Pengesahan Dewan Penasehat secara resmi disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas Koperasi. (2). Dewan Penasehat secara khusus membantu kelancaran kegiatan usaha Primkop-IDI dengan memberikan bimbingan dan pengarahan secara langsung atau tidak langsung yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemajuan usaha yang dijalankan oleh Primkop-IDI.
BAB VIII PERWAKILAN PRIMKOP IDI DI DAERAH Pasal 10 (1). Untuk mengkoordinir kegiatan unit-unit usaha pusat di daerah (Wilayah dan atau Cabang), maka Badan Pengurus Primkop-IDI menunjuk perwakilan ditingkat Wilayah dan atau Cabang sebagai perpanjangan tangan Primkop-IDI. (2). Penunjukan Perwakilan Primkop-IDI di Daerah akan diputuskan melalui rapat Badan Pengurus yang mekanismenya diatur dalam kebijakan khusus Badan Pengurus Primkop-IDI. (3). Penunjukan Perwakilan Primkop-IDI di Daerah disampaikan kepada yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Primkop IDI.
BAB IX TAHUN BUKU Pasal 11 (1). Tahun Buku Koperasi berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Koperasi ditutup. (2). Dari penutupan buku-buku tersebut oleh manajemen dibuatkan neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah diperiksa oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Koperasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Anggota Tahunan agar dapat diperiksa oleh anggota. 6
BAB X RAPAT ANGGOTA Pasal 12 Rapat Anggota Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesia adalah: (1). Rapat Anggota Tahunan yaitu rapat anggota yang dimaksud dalam pasal 13 ART Primkop- IDI. (2). Rapat Anggota Luar Biasa yaitu rapat anggota diluar Rapat Anggota Tahunan. Istilah Rapat Anggota di dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN Pasal 13 (1). Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan tiap selambat-lambatnya bulan Juni. (2). Dalam Rapat Anggota Tahunan: a. Badan Pengurus wajib memberikan laporan tentang jalannya usaha Koperasi dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu. b. Neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) diajukan untuk disahkan oleh rapat. c. Diputuskan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). d. Dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar. (3). Pengesahan Neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) oleh Rapat Anggota Tahunan, memberi pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Pengurus dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam Neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU).
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA Pasal 14 (1). Rapat Anggota Luar Biasa sewaktu-waktu dapat diadakan jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus. (2). Badan Pengurus wajib memanggil dan mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan tertulis dari salah seorang Badan Pengurus atau lebih yang mewakili sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota yang diperhitungkan dari perwakilannya dalam hal mana harus disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. (3). Jikalau Badan Pengurus lalai menyelenggarakan rapat ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Koperasi, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaksud di dalam Anggaran Dasar, di dalam rapat itu Ketua rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil di dalam rapat itu mengikat asal saja tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
7
TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT Pasal 15 (1). Rapat Anggota diadakan di tempat kedudukan Koperasi. (2). Panggilan untuk Rapat Anggota melalui undangan tertulis. Bila dianggap yang akan dibicarakan sangat mendesak dan harus cepat diselesaikan, undangan dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat. (3). Undangan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda acara rapat. Undangan untuk Rapat Anggota Tahunan harus juga mencantumkan bahwa laporan keuangan audited sudah diselesaikan dan tersedia di kantor Koperasi.
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA Pasal 16 (1). Jika didalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus berhalangan hadir oleh sebab apapun, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Badan Pengurus. Dalam hal seluruh anggota Badan Pengurus tidak dapat hadir oleh sebab apapun, rapat dipimpin oleh Badan Pengawas. Dalam hal seluruh Badan Pengawas tidak hadir oleh sebab apapun, rapat dipimpin oleh Manager. Dan dalam hal Manager tidak hadir oleh sebab apapun, rapat dipimpin oleh salah seorang diantara mereka yang hadir. (2). Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat berita acara, untuk sahnya ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota yang hadir yang ditunjuk untuk itu oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isi berita tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua anggota dan pihak ketiga tentang hasil-hasil dan keputusan yang terjadi dalam rapat. (3). Penandatanganan tidak diperlukan jika berita acara rapat dibuat dalam bentuk Akta Departemen Koperasi.
BAB XI SIMPANAN ANGGOTA Pasal 17 (1). Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela maupun Simpanan Khusus dari anggota dicatat di dalam pembukuan Koperasi. (2). Simpanan Pokok sebesar Rp.100.000,- adalah jumlah minimum yang masih harus ada didalam Koperasi untuk seorang anggota mempertahankan statusnya sebagai anggota. (3). Simpanan Wajib sebesar Rp.10.000,- harus disetorkan oleh setiap anggota dengan secara proaktif setiap satu bulan yang dilakukan melalui bagian keuangan Koperasi. (4). Simpanan di atas jumlah Simpanan Wajib dalam setahun dianggap sebagai Simpanan Sukarela. (5). Simpanan Sukarela hanya dari anggota. Simpanan Sukarela disetor melalui kesepakatan bersama masing-masing pihak dan tidak diberikan jasa bunga atau dapat diberikan jasa yang
8
besarnya ditentukan kemudian. Simpanan ini selanjutnya diberi status sebagai Simpanan Khusus di dalam pembukuan Koperasi. (6). Selain dari anggota, Primkop-IDI dapat menerima Modal penyertaan dari bukan anggota sebagaimana BAB XI Pasal 18 ayat (4) ART Primkop-IDI.
BAB XII KEBIJAKAN USAHA DAN PERMODALAN Pasal 18 (1). Primkop-IDI menyelenggarakan unit-unit usaha sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam BAB III pasal 3 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Primkop-IDI. (2). Unit-unit
usaha
yang
dijalankan
Primkop-IDI
dapat
dilaksanakan
di
tingkat
pusat,
wilayah/Propinsi ataupun di tingkat cabang/Kabupaten/Kotamadya yang dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan khusus Badan Pengurus. (3). Unit-unit usaha dapat dijalankan secara mandiri oleh Primkop-IDI, dan atau melibatkan anggota baik perorangan maupun kelompok dan atau melibatkan pihak-pihak lain yang dapat mendukung kelancaran usaha sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan khusus dan permodalan usaha. (4). Sumber permodalan Primkop IDI dapat berasal dari: a. Simpanan Anggota, terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. b. Modal Penyertaan yang berasal dari anggota dan bukan anggota. c. Untuk selanjutnya mekanisme investasi, pengelolaan usaha dan pembagian SHU dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan khusus Badan Pengurus.
BAB XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN Pasal 19 Kebijakan akuntansi Primkop-IDI disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan meliputi standar akuntansi keuangan Koperasi. (1). Laporan Keuangan Primkop-IDI meliputi Neraca, perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan serta Laporan Perubahan Kekayaan Bersih. (2). Perhitungan usaha harus dapat menunjukkan usaha dari unit-unit usaha yang sedang berjalan. (3). Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota maupun pendapatan IDI pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota yang akan diperhitungkan secara sistematis dan rasional. (4). Guna kelancaran operasional dan control manajemen, Badan Pengurus menyusun Kebijakan Anggaran dan Buku Pedoman Akuntansi yang ditata terus-menerus mengikuti perkembangan dan kebutuhan organisasi Primkop-IDI. 9
Pasal 20 Kebijakan keuangan Primkop-IDI dilaksanakan sebagaimana lazimnya pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga usaha. Informasi keuangan yang harus diungkap di dalam laporan keuangan adalah: (1). Sumber Daya Ekonomi yang dimiliki oleh Primkop-IDI. (2). Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Primkop-IDI (3). Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan Primkop-IDI sendiri. (4). Transaksi, kejadian dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih Primkop-IDI. (5). Sumber dan Penggunaan Dana serta informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas Primkop-IDI. (6). Fungsi dan Tugas Manajemen khususnya Bagian Keuangan Primkop-IDI adalah: a. Memelihara dengan aman semua keuangan, barang tanggungan, surat-surat berharga dan barang-barang lainnya milik Koperasi. b. Ikut bersama-sama dengan manager menandatangani surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan dalam usaha Koperasi. c. Menyimpan dan memelihara semua arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan Koperasi, menyimpan baik-baik semua buku-buku bon, surat berharga dan barang-barang tanggungan sedemikian rupa, sehingga setiap saat dapat diperiksa oleh Badan Pengawas. d. Membuat laporan Keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tiap-tiap bulan berakhir dan melaporkannya kepada Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Untuk laporan tahunan harus diaudit oleh kantor audit independen yang ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan. e. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan statistic dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tahun pembukuan berakhir. f. Menerima semua pembayaran atas nama Koperasi dan menyimpannya di tempat yang aman yang ditentukan oleh Badan Pengurus, selambat-lambatnya 48 jam setelah menerimanya. g. Melakukan tugas lainnya seperti membuat surat perjanjian pinjaman, membantu anggota dalam mengisi formulir permohonan pinjaman, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tugas-tugas bendahara. (7). Didalam menjalankan operasional yang sesuai dengan sistem dan prosedur keuangan PrimkopIDI, manajemen perlu menyusun Pedoman Kerja Keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan yang mengikuti perkembangan organisasi Primkop-IDI. (8). Dalam hal melakukan pinjaman dan atau melakukan jaminan atas pinjaman ataupun penggadaian atas kekayaan Primkop-IDI, Ketua Badan Pengurus dan Manager harus mendapat persetujuan secara tertulis dari seluruh Badan Pengurus dan diketahui oleh Badan Pengawas.
10
BAB XIV KEBIJAKAN ANGGARAN Pasal 21 Kebijakan Anggaran Primkop-IDI mencakup fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang kerangkanya mengikuti kebijakan dan ketentuan akuntansi yang ada. Karenanya Anggaran Primkop-IDI harus dapat memenuhi fungsi utamanya yaitu: (1). Alat perencanaan Keuangan dan Akuntansi. (2). Alat Kontrol Keuangan dalam Pelaksanaan Kerja. (3). Alat Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja.
BENTUK ANGGARAN Pasal 22 Bentuk Anggaran Primkop-IDI yang disusun untuk dilaksanakan bersamaan dengan tahun buku terdiri atas: (1). Anggaran Operasional atau Anggaran Rugi-Laba (2). Anggaran Neraca atau Anggaran Kapital (3). Anggaran Kas atau Cash Flow.
BAB XV SISA HASIL USAHA (SHU) Pasal 23 (1). Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan usaha bersih dalam tahun buku berjalan sebagaimana termaktub didalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Primkop-IDI. (2). Pada Rapat Anggota Tahunan diputuskan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 dan Anggaran Dasar PrimkopIDI yaitu SHU yang sudah dikurangi dengan Cadangan Koperasi sebesar 25% dari pendapatan bersih. (3). Distribusi Pendapatan kepada Ikatan Dokter Indonesia sebagai konsekuensi logis keterikatan kelembagaan Primkop-IDI terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai berikut: a. Unit Usaha Pusat, mendistribusikan pendapatannya kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sebesar 10% dari pendapatan bersih dalam bulan berjalan. b. Lembaga Usaha Wilayah, mendistribusikan pendapatannya kepada IDI wilayah sebesar 10% dari pendapatan bersih dalam bulan berjalan. c. Lembaga Usaha Cabang, mendistribusikan pendapatannya kepada IDI Cabang sebesar 10% dari pendapatan bersih dalam bulan berjalan. d. Lembaga Usaha Bersama, yaitu lembaga usaha yang dibentuk dengan interest Group, mendistribusikan pendapatannya sebesar 10% dari pendapatan bersih kepada PB IDI, IDI Wilayah atau IDI Cabang sesuai kedudukan dan keterkaitan lembaga usaha tersebut secara administratif dengan organisasi dimaksud. 11
e. Aturan tambahan tentang Distribusi Pendapatan secara teknis akan dibuat dalam ketentuan tersendiri. (4). Komponen pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Primkop-IDI adalah: a. Anggota, sebanding dengan jasa simpanan yang diberikan
: 35%
b. Dana Badan Pengurus
: 10%
c. Dana Pegawai/Karyawan
: 10%
d. Dana Pendidikan Koperasi
: 10%
e. Dana Sosial
: 5%
f. Dana Pembangunan Usaha dan Daerah Kerja
: 30%
BAB XVI PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 24 (1). Anggaran Rumah Tangga yang menyangkut Susunan Badan Pengawas, Susunan Dewan Penasehat dan Distribusi Pendapatan kepada Ikatan Dokter Indonesia tidak dapat dirubah kecuali PrimkopIDI dibubarkan. (2). Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diadakan berdasarkan keputusan 2/3 (dua per tiga) anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Khusus yang diadakan untuk itu. (3). Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga dapat dibicarakan didalam Rapat Anggota atas usul Badan Pengurus atau sekurang-kurangnya 50% dari anggota Primkop-IDI yang mempunyai hak suara. (4). Koperasi menyimpan buku amandemen terhadap Anggaran Rumah Tangga yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh anggota dan siapa saja yang mendapat ijin dari Badan Pengurus. (5). Amandemen Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan: a. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. b. Anggaran Dasar Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesia (Primkop-IDI) yang sudah disahkan. c. Prinsip-prinsip Dasar dan Struktur Koperasi. d. Ketentuan dan Kebijakan Umum Badan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI). e. Ketertiban Umum dan atau Kesusilaan. ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH RAPAT ANGGOTA YANG DIADAKAN PADA TANGGAL: 17 MARET 2001 DI JAKARTA. DITANDATANGANI OLEH
Ketua
Sekretaris
Prof. DR. Dr. M. Ahmad Djojosugito, MHA
Dr. Fachmi Idris, M.Kes 12
