BAB II PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

BAB II PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

A. PERUSAHAAN DAGANG (PD) Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. 30 Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang. Pengusahanya langsung bertindak sebagai pengelola yang kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pekerja tersebut bukan termasuk pemilik tetapi berstatus sebagai pembantu pengusaha dalam mengelola perusahaannya berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Perusahaan perseorangan ini biasa disebut dengan one man corporation atau een manszaak. Dalam perusahaan perseorangan kadang-kadang tampak banyak orang yang bekerja, tetapi mereka itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan, yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa. Modal dalam perusahaan perseorangan milik satu orang, yaitu milik si pengusaha. Karena modal ini milik satu orang, maka biasanya modal itu tidak besar. Sebagian besar perusahaan perseorangan ini modalnya termasuk modal kecil atau modal lemah. Kedudukan hukum dari Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) tidaklah tegas karena tidak dapat dikategorikan dengan Maatschap, Firma, dan CV yang diatur dalam KUHD. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seakan-akan cendrung mempersamakan bentuk perusahaan perseorangan ini dengan “Handelsvennootschap” yang dapat mendekati pengertian “vennootschap” pada umumnya seperti Maatschap, Firma, dan CV. Padahal pengertian vennootschap (menurut BW baru Belanda) adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih yang mana mengikatkan diri untuk bersama-sama membiayai, mengerjakan atau menjalankan suatu perusahaan. 31

30 31

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal.18 M. Natzir Said, Op.Cit., hal.51

Universitas Sumatera Utara

Jelaslah bahwa pengertian Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) berbeda dengan vennootschap (persekutuan) pada umumnya. Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) terlihat lahir dari hukum kebiasaan. 32 KUHD sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, akan tetapi dalam praktek (hukum kebiasaan) diakui sebagai pelaku usaha. Di dalam dunia usaha, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) ini berbeda dengan vennootschap (persekutuan) yang terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perusahaan perseorangan seperti PD hanya seorang, sedangkan jumlah pengusaha dalam persekutuan dua orang atau lebih. Pada Perseroan Terbatas (salah satu contoh persekutuan), jumlah pengusahanya sama dengan jumlah pemegang saham, yang berarti bahwa keseluruhan pemegang saham pada PT adalah pengusaha. Walaupun KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai Perusahaan perdagangan (PD), karena eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat di lihat dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembega Usaha Perdagangan. Pasal 1 butir 3 KEP MPP ini disebutkan : “Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha…” Tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktek pada umumnya pendirian PD ini dibuat dengan akta notaris . kemudian diikuti dengan permohonan “izin usaha” kepada kepala Kantor Perdagangan dan permohonan “izin tempat usaha” kapada Pemerintah Daerah setempat. Perlu diketahui bahwa ada atau tidak ada akta notaris, PD (usaha dagang) ini tetap bisa didirikan. Keberadaan akta hanya sebagai alat bukti semata, bukan sebagai syarat bahwa ia adalah badan hukum. Sudah tentu akta pendirian itu sangat sederhana sebab tidak

32

Ibid.


memerlukan anggaran dasar. Dengan adanya akta pendirian yang notariil ini, orang berpendapat bahwa kedudukan hukum perusahaannya lebih kuat. Tetapi sebenarnya akta pendirian yang notariil ini tidak diharuskan. Akta ini juga tidak perlu didaftarkann kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pula tidak perlu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Di Inggris, bentuk perusahaan yang berwujud PD ini dikenal sebagai Sole Traders. Di Amerika dikenal sebagai Proprietorships. Perusahaan demikian merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana. Perusahaan berbentuk PD atau UD ini memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu: Kelebihan : a) Aktivitas relatif lebih sedikit dan sederhana sehingga organisasinya mudah b) Biaya organisasi rendah c) Pemilik bebas mengambil keputusan d) Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan e) Rahasia perusahaan terjamin f) Pemilik lebih giat berusaha g) Pendirian dan pembubarannya mudah karena tidak memerlukan formalitas Kelemahan : a) Tanggungjawab pemilik tidak terbatas b) Sumber keuangan perusahaan terbatas sehingga kemampuan investasi pun terbatas c) Status hukum perusahaan bukan badan badan hukum d) Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin e) Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks f) Kemampuan manajerial biasanya terbatas g) Bila pemilik perusahaan meninggal dunia atau sakit dalam waktu yang lama maka aktivitas perusahaan juga ikut terhenti


B. PERSEKUTUAN PERDATA (BURGELIJKE MAATSCHAP) 1. Pengertian Menurut pandangan klasik, Burgelijke Maatschap atau lebih popular disebut Maatschap merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan Persekutuan Komanditer (CV). Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya Maatschap tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari Maatschap. 33 Bila Firma dan CV sebagai bentuk Maatschap, maka ia akan mengandung pula kharakteristik-kharakteristik dari Maatschap, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. Jelasnya, apa yang diatur dalam KUHPerdata mengenai Maatschap berlaku pula terhadap Firma dan CV. Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa persekutuanpersekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjianperjanjian antara para pihak dan oleh KUHPerdata. Sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 15 KUHD sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 KUHD. Sebab KUHD itu sendiri merupakan species dari KUHPerdata yang merupakan genusnya. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering

digunakan

untuk

menerjemahkan

istilah

bahasa

Belanda

“maatschap”;

“vennootschap”. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. H.Van der Tas, dalam Kamus Hukum menerjemahkan Maatschap sebagai perseroan, perserikatan, persekutuan. Fockema Andreae, menerjemahkannya sebagai perseroan, perseroan perdata. R. Subekti dalam terjemahan BW menyebut istilah Maatschap sebagai persekutuan. Penulis lain menerjemahkannya sebagai persekutuan perdata atau perserikatan perdata (burgelijke maatschap).

33

Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2


“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan.Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orangorang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hokum dagang), sebab menjalankan perusahaan. Menurut Purwosutjipto, persekutuan perdata (burgelijke maatschap) sebagaimana diatur dalam Buku III, Bab VIII KUHPerdata adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut “burgelijke maatschap” itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Tetapi dalam praktek, persekutuan perdata juga sering menjalankan perusahaan. Namun persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan perdata khusus. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1623 KUHPerdata jo Pasal 16 KUHD. Pasal 1623 KUHPerdata berbunyi:”Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau hasil yang didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan pekerjaan”. Sedangkan Pasal 16 KUHD berbunyi: “Yang dinamakan persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)”. Batasan yuridis Maatschap dimuat di dalam Pasal 1618 KUHPerdata yang dirumuskan sebagai berikut:


“Persekutuan perdata (Maatschap) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Menurut Soenawar Soekowati, Maatschap adalah suatu organisasi kerjasama dalam bentuk taraf permulaan dalam suatu usaha. Yang dimaksudkan dalam taraf permulaan disini adalah bahwa Maatschap merupakan suatu badan yang pra atau sebelum menjadi perkumpulan berbadan hukum. Ia merupakan bentuk badan yang paling sederhana, sebagai dasar dari bentuk-bentuk badan usaha yang telah mencapai taraf yang sempurna (berbelitbelit) pengaturannya. Jadi, maatschap bentuknya belum sempurna, artinya belum memiliki pengaturan yang rumit atau belum memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum. Menurut kepustakaan, Maatschap itu bersifat 2 (dua) muka, yaitu bisa untuk kegiatan yang bersifat komersial atau bisa pula untuk kegiatan non komersial termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-persekutuan menjalankan profesi. Dalam praktek dewasa ini, yang paling banyak dipakai justru untuk non profit kegiatan profesi itu, misalnya persekutuan diantara para lawyer yang biasa dikenal sebagai “associated” atau “partner” (rekan) atau “compagnon” yang disingkat “Co”. 34 Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah “pemasukan” (inbreng). Yang dimaksud dengan “pemasukan” (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”, misalnya: Empat orang bersahabat (A,B, C dan D) masing-masing memasukkan uang sebesar Rp. 200.000,untuk melakukan sebuah perjalanan wisata ke Sibolangit dengan mencarter sebuah taksi mulai pagi hingga sore dengan membawa makanan dan minuman, maka pada sore hari ketika mereka sampai dirumah, sedikitpun tidak mendapat keuntungan, tetapi hanya kemanfaatan yang berwujud kepuasan hati. Kenyataan hukum ini disebut “perserikatan perdata”.

34

Rudhi Prasetya, Ibid., hal. 4-5


2. Jenis-jenis Maatschap 1) Maatschap Umum (Pasal 1622 KUHPerdata) Maatschap umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama maatchap berdiri.

Maatschap jenis ini usahanya bisa

bermacam-macam (tidak terbatas) yang penting inbrengnya ditentukan secara jelas/terperinci. 2) Maatschap Khusus (Pasal 1623 KUHPerdata) Maatschap khusus (bijzondere maatschap) adalah maatschap yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh maatshap (umum atau khusus), bukan pada inbrengnya. Mengenai inbreng, baik pada maatschap

umum

maupun

maatschap

khusus

harus

ditentukan

secara

jelas/terperinci. Kedua maatschap ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah maatschap yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 KUHPerdata. Maatschap termasuk salah satu jenis permitraan (partnership) yang dikenal dalam hukum Perusahaan di Indonesia disamping bentuk lainnya seperti Vennootschap Onder Firma (Fa) dan Commanditaire Vennooschap (CV). Maatschap merupakan bentuk usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan, Ahli Hukum, Notaris, Dokter, Arsitek dan profesi-profesi sejenis lainnya. Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena: 35 a. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);

35

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hal.36-37


b. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau brang, boleh menyumbangkan tenaga saja; c. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan; d. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma

3. Sifat Pendirian Maatschap Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian

konsensual

(concensuelle

overeenkomst)

dan

perjanjian

riil

(reele

overeenkomst). Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada maatschap, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian maatschap, sehingga perjanjian maatschap bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangkan). Perjanjian untuk mendirikan maatschap,disamping harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. tidak dilarang oleh hukum; b. tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum; dan c. harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan. 4. Keanggotaan Maatschap Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke capaciteit) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada asasnya


maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib. KUHPerdata (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suami-istri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (huwelijk gemeenschap van goederen), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan. 5. Hubungan Intern Para Peserta Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh ke luar (terhadap pihak ketiga), dan pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama itu berlangsung, demikian juga pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian maatschapnya. Hanya undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan: a. para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 ayat 1 KUHPerdata). b. para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 ayat 1 KUHPerdata)

6. Pengurusan Maatschap Pengangkatan pengurus Maatschap dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu: a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” (gerant statutaire);


b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” (gerant mandataire). Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater: a) Menurut Pasal 1636 (2) KUHPerdata, selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik. b) Yang memberhentikan sekutu statuter ialah maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan. c) Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri. Kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus. 7. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Para mitra bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan dibagikan diantara mereka. Menurut Pasal 1633 KUHPerdata cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian maatschap. Bila dalam perjanjian pendirian tidak diatur maka bagian tiap sekutu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Sekutu yang inbreng-nya hanya berupa tenaga, maka bagian keuntungan/rugi yang diperolehnya sama dengan bagian sekutu yang memasukkan inbreng berupa uang atau barang yang paling


sedikit. Menurut pasal 1634 KUHPerdata, para sekutu tidak boleh berjanji bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam maatschap ditetapkan oleh salah seorang sekutu dari mereka atau orang lain. Perjanjian yang demikian harus dianggap tidak ada/tidak tertulis. Disamping itu, menurut Pasal 1635 KUHPerdata, para sekutu dilarang memperjanjian akan memberikan keuntungan saja kepada salah seorang sekutu, tetapi harus mencakup duaduanya, yakni keuntungan (laba) dan kerugian. Bila hal itu diperjanjikan juga maka hal itu dianggap batal. Namun sebaliknya, para sekutu diperbolehkan memperjanjikan bahwa semua kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu saja. 8. Tanggungjawab Intern antara Sekutu Para sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus Maatschap (gerant mandataire). Menurut Pasal 1637 KUHPerdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Maaschap dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga. Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.


9. Tanggungjawab Sekutu Maatschap dengan Pihak Ketiga Menurut Pasal 1642 s/d 1645 KUHPerdata, pertanggungjawaban sekutu maatschap adalah sebagai berikut: a. Pada asasnya, bila seorang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan. b. Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila : -

sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara gerant statutaire

-

nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain;

-

hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan

c. Bila beberapa orang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungjawaban masingmasing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu. d. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan (Pasal 1645 KUHPerdata), maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain. 10. Maatschap Bukan Badan Hukum Setiap kerjasama selalu menimbulkan hasil yang dualistis, oleh karena tiap kerjasama itu: a). mesti menimbukan kesatuan (rechtspersoonlijkheid), yakni yang berwujud suatu badan atau corporatie; b). disamping itu juga menimbulkan akibat yang bersifat verbintenisrechtelijk yang individual. Kalau suatu kerjasama itu dimana unsur corporatienya merupakan hal yang lebih menonjol, misalnya pada suatu PT, maka orang tidak akan ragu lagi untuk mengatakan


bahwa PT itu sudah rechtspersoon, (artinya badan hukum itu bisa bertindak sebagai subyek hukum seperti halnya natuurlijke persoon). Sebaliknya, manakala dalam kerjasama itu unsur corporatienya lebih sedikit, maka disitu akan timbul keraguan, baik pada peradilan maupun para sarjana, yakni tentang apakah kerjasama itu dilakukan oleh badan hukum atau bukan. Ajaran yang umum (de heersen de leer) yang dianut tidak mengakui bahwa maatschap itu merupakan badan hukum, karena maatschap tidak mempunyai harta kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para sekutunya. Tapi karena hukum itu berkembang, muncul pendirian baru yang mengatakan bahwa pada maatschap itu dalam praktik sudah ada kekayaannya yang terpisah, akan tetapi belum dianggap sebagai badan hukum. Pada firma terlihat bahwa undang-undang mengakui adanya harta kekayaan yang terpisah (Pasal 32 KUHD), tetapi oleh undang-undang, firma juga belum diakui sebagai badan hukum. Diisamping itu, walaupun maatschap dapat mengguggat langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Pasal 1645 KUHPerdata, namun bukan berarti maatschap adalah badan hukum. Perbuatan maatschap (persekutuan perdata) untuk menggugat langsung kepada pihak ketiga adalah perbuatan bersama semua para sekutu, karena mereka masing-masing mempunyai bagiannya sendiri dalam harta kekayaan persekutuan, sehingga tiap-tiap sekutu berhak menagih sesuai dengan bagiannya itu. Dari sudut pertanggung jawaban, bisa juga disimpulkan bahwa Persekutuan Perdata (maatschap) bukanlah badan hukum, karena bila ia disebut badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1644 KUHPerdata. Bila maatschap ingin dipaksakan menjadi badan hukum, maka tentu ada keharusan bagi maatschap untuk memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, seperti a). Pengesahan dari Mentri Kehakiman, sekarang Mentri Hukum dan HAM; b).Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan; dan c). Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI.


Sedangkan maatschap tidak memerlukan prosedur pendirian sebagaimana disebut di atas, tetapi cukup dilakukan secara konsensuil atau dengan akta (otentik/dibawah tangan). 11. Bubarnya Maatschap Mengenai bubarnya Maatschap, diatur dalam Buku III Pasal 1646 s/d 1652 KUHPerdata. Adapun beberapa sebab sebuah maatschap bisa dinyatakan bubar (Pasal 1646 KUHPerdata) adalah : a. Lampaunya waktu untuk mana maatschap itu didirikan; b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok maatschap itu; c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; dan d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Berkenaan dengan huruf a), bila Maatschap sejak semula didirikan untuk waktu tertentu namun diteruskan oleh para mitra melewati waktu tersebut, maka kemudian secara hokum Maatschap itu didirikan untuk waktu yang tidak tertentu. Berkenaan dengan huruf c), terdapat perbedaan antara Maatschap yang didirikan untuk waktu tertentu dan yang didirikan untuk waktu yang tidak tertentu. Dalam kasus pengunduran diri tidak dapat terjadi sebelum waktu yang ditunjuk kecuali semua mitra setuju atau ada perintah pengadilan (yang diberikan untuk alasan demikian, seperti misalnya tidak berprestasi atau sakit berat). Manurut Pasal 1649 KUHPerdata pengunduran diri harus pada waktunya dan dengan itikad baik. 36

36

I.G. Rai Widjaya, Ibid., hal. 43


C. PERSEKUTUAN FIRMA (VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA) 1. Pengertian Apa yang dimaksud dengan Firma dijelaskan dalam pasal 16 KUHD, “Persekutuan Firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”. Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Firma merupakan persekutuan khusus. Kekhususan itu terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan pada Persekutuan Perdata (Maatschap), yaitu: a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD) b. Dengan nama bersama atau Firma (Pasal 16 KUHD); dan c. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD) Dengan demikian, Persekutuan Perdata yang unsur tambahannya kurang dari apa yang disebutkan diatas, maka Persekutuan Perdata itu belum menjadi Persekutuan Firma. Molengraaff memberikan pengertian Firma dengan menggabungkan Pasal 16 dan Pasal 18 WvK, yaitu suatu perkumpulan (vereniging) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan Firma dengan pihak ketiga.37 Schilfgaarde mengatakan Persekutuan Firma sebagai persekutuan terbuka terangterangan (openbare vennootschap) yang menjalankan perusahaan dan tidak mempunyai pesero komanditer. 38 Menurut Slagter, Firma adalah suatu perjanjian (een overeenkomst) yang ditujukan kearah kerja sama di antara dua orang atau lebih secara terus menerus untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah suatu nama bersama, agar supaya memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama (gemeenschappleijk vermogensrechtelijk voordeel) guna mencapai

37 38

M. Natzir Said, Op.Cit., hal. 117 Ibid.


tujuan pihak-pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, kerja, nama baik atau kombinasi dari padanya ke dalam perusahaan. 39 Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan. Misalnya: salah seorang sekutu bernama “Hermawan”, lalu Persekutuan Firma yang mereka dirikan diberi nama “Persekutuan Firma Hermawan”, atau “Firma Hermawan Bersaudara”. Disini kelihatan bahwa nama salah seorang sekutu dijadikan sebagai nama Firma. Mengacu pada Pasal 16 KUHD dan yursprudensi, ditentukan bahwa nama bersama atau Firma dapat diambil dari: a. Nama dari salah seorang sekutu. Misalnya: “Firma Hermawan”. b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan. Misalnya: “Firma Hermawan Bersaudara”, “Sutanto & Brothers”, “Marriot & Sons”, dan lain-lain. c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian sekutu. Misalnya: “Firma Hukum ANEK”. ANEK merupakan singkatan nama beberapa sekutu yakni Andika, Nelson, Elias dan Kurniawan. d. Nama lain yang bukan nama keluarga, yang menyebutkan tujuan perusahaannya. Misalnya: “Firma Perdagangan Cengkeh” Menurut Polak, para sekutu bebas untuk menetapkan nama dari persekutuan Firma. Tetapi kebebasan itu tidak sedemikian rupa sehingga nama yang ditetapkan itu menyamai atau hampir menyamai nama Firma lain yang sudah ada, sehingga menimbulkan kebingungan di pihak ketiga. 2. Sifat Kepribadian Sebagaimana yang berlaku dan menjadi ciri sebuah Maatschap, maka kapasitas/sifat kepribadian yang tebal juga menjadi ciri sebuah Firma, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHD yang menyebutkan Firma sebagai persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. 39

Ibid., hal 119


Persekutuan Perdata (Maatschap) dan Persekutuan Firma sifat kepribadian para sekutu masih sangat diutamakan. Lingkungan sekutu-sekutu tidak luas, hanya terbatas pada keluarga, teman dan sahabat karib yang bekerja sama untuk mencari laba, “oleh kita untuk kita”. Berbeda halnya dengan Perseroan Terbatas (PT), yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka sifat kepribadian tidak kelihatan lagi bahkan tidak dipedulikan. Bagi PT yang paling penting adalah bagaimana meraup modal sebanyak mungkin dari pemegang saham, tidak peduli siapa orangnya. Banyaknya jumlah pemegang saham menyebabkan mereka tidak saling mengenal satu sama lain. 3. Pendirian Firma Menurut Pasal 16 KUHD jo 1618 KUHPerdata, pendirian Firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian Firma itu dengan akta otentik. Namun demikian, ketentuan Pasal 22 KUHD tidak diikuti dengan sanksi bila pendirian Firma itu dibuat tanpa akta otentik. Bahkan menurut pasal ini, dibolehkan juga Firma didirikan tanpa akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak bisa dijadikan argumen untuk merugikan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa akta otentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian Firma, sehingga menurut hukum suatu Firma tanpa akta juga dapat berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses. Di sini kedudukan akta itu lain dari pada akta dalam pendirian suatu PT. Pada PT, akta otentik merupakan salah satu syarat pengesahan berdirinya PT, karena tanpa akta otentik PT dianggap tidak pernah ada. 40 Setelah akta pendirian diabuat, akta tersebut kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Baru setelah itu diumumkan dalam Berita Negara RI. Disamping itu, untuk memulai berusaha sekutu pendiri harus mengantongi Surat Izin Usaha, Surat Izin Tempat Berusaha dan Surat Izin berhubungan dengan UU Gangguan (Hinder Ordonatie, S.1926/226) bila diperlukan. Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan itu suatu keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, pihak ketiga dapat menganggap Firma tersebut sebagai Persekutuan umum, yakni Firma yang: 40

Achmad Ichsan, Hukum Dagang: Lambaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hal. 124


a. menjalankan segala macam urusan; b. didirikan untuk waktu tidak terbatas; dan c. tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatngani surat bagi persekutuan Firma (Pasal 29 KUHD). Sebenarnya, berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 29 KUHD, dikenal dua jenis Firma, yaitu: a. Firma umum, yakni Firma yang didirikan tetapi tidak didaftarkan serta tidak diumumkan. Firma ini menjalankan segala urusan, didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan masing-masing pihak (sekutu) tanpa dikecualikan berhak bertindak untuk dan atas nama Firma. b. Firma khusus, yakni Firma yang didirikan, didaftarkan serta diumumkan, dan memiliki sifat-sifat yang bertolak belakang dengan Firma umum seperti disebutkan di atas. Kedudukan akta pendirian (akta notaris) Firma merupakan alat pembuktian utama terhadap pihak ketiga mengenai adanya persekutuan Firma itu. Namun demikian, ketiadaan akta sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk lepas dari tanggung jawab atau dengan maksud merugikan pihak ketiga. Dalam keadaan ini, pihak ketiga dapat membuktikan adanya persekutuan Firma dengan segala macam alat pembuktian biasa, seperti surat-surat, saksi dan lain-lain. 4. Hubungan Antara Sekutu Pada prinsipnya, para sekutu Firma memiliki hubungan yang setara (sederajat) satu sama lain. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama atas Firma. Dengan kata lain, semua sekutu Firma merupakan pengurus Firma dan bisa melakukan hubungan hukum keluar untuk dan atas nama Firma. Hal ini disebabkan Firma memiliki sifat kebersamaan (nama bersama). Perbuatan hukum salah seorang sekutu Firma dengan pihak ketiga akan mengikat sekutu-sekutu lainnya. Oleh sebab itulah tanggung jawab para sekutu dalam Firma bersifat pribadi untuk keseluruhan (tanggung renteng; solider; tidak terbatas).


Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan para sekutu menyepakati dalam akta pendirian mengenai sekutu tertentu yang menjadi pengurus dan menetapkan sekutu tertentu yang menjadi pemegang kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga termasuk mewakili Firma di forum pengadilan. Pengaturan mengenai hubungan antar sekutu Firma (khususnya mengenai pembagian laba dan rugi) tidak ditemukan dalam KUHD, oleh karenanya hal ini kembali merujuk pada ketentuan Maatschap Pasal 1624 s/d 1641 KUHPerdata. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pelengkap, dan diantara pasal-pasal itu terdapat Pasal 1634 dan 1635 yang merupakan ketentuan memaksa menyangkut pembagian laba rugi. Mengenai laba rugi merupakan hal penting untuk diatur dalam perjanjian pendirian Firma. Bila hal itu tidak diatur maka berlakulah asas keseimbangan dari pemasukan (inbreng) sebagaimana diatur dalam Pasal 1633 KUHPerdata. Sesuai dengan asas kebersamaan dalam Pasal 1618 KUHPerdata, pada hakekatnya antara para sekutu tidak boleh saling menyaingi. Namun bila hal itu terjadi berlakulah pasal 1630 KUHPerdata, yakni kewajiban memberikan ganti kerugian. 5. Pengurusan Firma Pengurus Persekutuan Firma harus ditentukan dalam perjanjian pendirian Firma (gerant statutaire). Bila hal itu tidak diatur, maka harus diatur secara tersendiri dalam suatu akta (gerant mandataire), yang juga harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Pendaftran dan pengumuman penting agar pihak ketiga dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi pengurus Firma, dengan siapa pihak ketiga itu akan mengadakan hubungan hukum. Keberadaan pengurus dalam Firma semata-mata untuk memudahkan pihak ketiga berhubungan dengan Firma. Penunjukan/penetapan pengurus tidak membawa konsekuensi pada tanggung jawab seperti yang berlaku dalam CV. Tanggung jawab diantara sekutu Firma adalah sama, baik secara internal maupun eksternal dengan pihak ketiga. Dalam Firma, kemungkinan ada pemisahan antara pihak pengurus dan pihak yang mewakili Firma untuk bertindak keluar (pemegang kuasa). Seorang sekutu Firma (Pasal 17


KUHD) dapat dilarang bertindak keluar. Kalau larangan itu tidak ada, maka tiap sekutu dapat mewakili Firma, yang mengikat sekutu-sekutu lainnya (Pasal 18 KUHD) asal tindakan sekutu yang bersangkutan ditujukan untuk kepentingan Firma. Sedangkan tindakan yang bersifat penguasaan harus ada kata sepakat dari semua sekutu. Menurut beberapa yurisprudensi, tindakan pengurusan sebenarnya juga mencakup didalamnya tindakan dimuka Hakim bagi kepentingan Firma sepanjang hal itu ada kaitannya dengan pekerjaan pengurus sehari-hari. Kecuali bila ada pembatasan dalam perjanjian pendirian Firma bahwa tindakan dimuka Hakim termasuk tindakan yang patut dikuasakan. 6. Tanggungjawab Sekutu Baru Persekutuan Firma dimungkinkan menambah sekutu baru. Tetapi semua itu harus berdasarkan persetujuan bulat semua sekutu lama (Pasal 1641 KUHPerdata). Sedapat mungkin, ketentuan mengenai keluar-masuknya sekutu diatur dalam perjanjian pendirian (akta otentik) Firma. Lain lagi halnya dengan sekutu pengganti, penggantian kedudukan sekutu selama sekutu tersebut masih hidup, pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali hal itu diatur lain dalam perjanjian pendirian Firma. UU hanya membolehkan sekutu Firma untuk menarik orang lain (teman) untuk menerima bagian yang menjadi haknya dari Firma itu walaupun tanpa izin sekutu-sekutu lainnya (Pasal 1641 KUHPerdata). Pertanyaannya, apakah sekutu baru dalam Firma juga tunduk pada Pasal 18 KUHD? Dengan kata lain, apakah sekutu baru juga ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang-utang Firma yang sudah ada? Mengenai hal ini ada beberapa pendapat: a. Polak: sekutu baru tidak boleh diminta untuk membayar utang-utang Firma yang telah ada pada saat dia diterima menjadi sekutu, sebab dia tidak pernah memberi kuasa kepada sekutu-sekutu lama untuk mewakilinya dalam hubungan hukum yang telah dibuat tersebut, kecuali apabila sekutu baru itu (sebagai syarat penerimaannya) telah menyetujui sendiri tentang tanggung jawab terhadap utangutang Firma yang telah ada sebelum dia bergabung.


b. Eggens: pertanggungjawaban sekutu baru terhadap perikatan-perikatan atau utangutang Firma yang telah ada pada saat dia bergabung adalah sudah selayaknya atau sudah pada tempatnya. c. Soekardono: pertanggungjawaban itu sudah semestinya karena keuntungankeuntungan yang dapat diharapkan oleh sekutu baru. Selanjutnya, bagaimana pula halnya dengan tanggung jawab sekutu yang keluar terhadap utang-utang Firma yang belum sempurna dilunasi pada saat dia keluar? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini: a. Van Ophuijsen: sekutu yang sudah keluar tetap bertanggung jawab terhadap utangutang Firma yang belum sempurna dilunasi saat dia keluar sebagai sekutu, karena tanggung jawab itu tidak dapat ditiadakan dengan perbuatan sepihak dari sekutu bersangkutan dengan cara keluar dari Firma. b. Polak: sependapat dengan Van Ophuijsen Secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu-sekutu Firma, yaitu: 41 1. Tanggung jawab tidak terbatas, artinya apabila Firma bangkrut dan harta bendanya tidak memadai untuk membayar utang-utang Firma, maka harta benda pribadi para sekutu bisa disita untuk dilelang, dipakai untuk membayar utang-utang Firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam Firma, anggota Firma bisa juga kehilangan harta benda pribadi. Dengan kata lain, bila Firma jatuh pailit, ada kemungkinan anggotanya ada yang terseret pailit. Sebaliknya, bila sekutunya ada yang pailit, belum tentu Firma harus terseret pailit. Mungkin hanya harus dikeluarkan dari Firma dan kekayaannya yang di Firma (modal dan keuntungan) harus dibayarkan. 2. Tanggung jawab solider. Tanggung jawab ini khususnya terletak dalam hubungan keuangan dengan pihak luar. Sekutu Firma bertanggung jawab penuh atas perjanjianperjanjian yang ditutup oleh rekannya untuk dan atas nama Firma. Orang luar yang mengadakan perjanjian dengan sekutu itu boleh menuntut salah seorang sekutu, boleh pula menuntut semua anggota sekaligus sampai kepada harta benda pribadinya. 41

Iting Partadireja, Pengetahuan dan Hukum Dagang, (Jakarta: Erlangga,1978), hal. 48


7. Kewenangan Mewakili dan Bertindak Keluar Dalam menjalankan perusahaan, tiap-tiap sekutu mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan persekutuan, kecuali bila sekutu itu dikeluarkan dari kewenangan tersebut (Pasal 17 KUHD). Bila tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk mengadakan perbuatan hukum, maka dapat dianggap bahwa tiap-tiap sekutu saling memberikan kuasa umum bagi dan atas nama semua sekutu untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Hal ini mencakup semua perbuatan hukum, termasuk tindakan-tindakan di muka hakim. Dengan demikian, asas kewenangan mewakili berarti bahwa sekutu-sekutu lain turut terikat oleh perbuatan seorang sekutu terhadap pihak ketiga, sekedar perbuatan itu dilakukan atas nama dan bagi kepentingan Firma. Dengan ini timbul asas pertanggungjawaban sekutu adalah pribadi untuk keseluruhan (solider/renteng). Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Kepada sekutu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut mengganti kerugian oleh Firma berdasarkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Mengenai pertanggungjawaban anggota/sekutu/pemegang saham terhadap pihak ketiga dapat diurutkan sebagai berikut: a. bagi sekutu Persekutuan Perdata (Maatschap), tanggung jawab secara pribadi terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri, kecuali bila sekutu bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu lain atau keuntungan dari adanya perikatan itu telah dinikmati oleh persekutuan (Pasal 1642 dan

1644

KUHPerdata) b. bagi sekutu Persekutuan Firma (Fa.) bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, artinya untuk seluruh perikatan yang telah dibuat oleh dia sendiri dan para sekutu lainnya bagi kepentingan persekutuan (Pasal 18 KUHD)


c. bagi seorang persero atau pemegang saham pada Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawabnya terbatas pada jumlah penuh dari saham-sahamnya (Pasal 10 ayat 2 KUHD). 8. Firma Bukan Badan Hukum Pendapat umum di Indonesia, bahwa Persekutuan Firma belum/bukan badan hukum. Ada beberapa syarat/unsur materil agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum, ialah: (1)

Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan para sekutu badan itu;

(2)

Ada kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil,yakni dalam rangka mencari laba/keuntungan.

(3)

Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu. Berdasarkan beberapa syarat/unsur materil diatas, sebenarnya Persekutuan Firma

sudah mencukupi untuk menjadi badan hukum.Tetapi bila menilik dari syarat/unsur formil, jelas Persekutuan Firma belum bisa dikatakan sebagai badan hukum. Unsur formil yang dimaksud adalah “pengakuan undang-undang dan pengesahan dari Pemerintah (Mentri Kehakiman, sekarang Mentri Hukum dan HAM)”. Kalau syarat/unsur formil ini dipenuhi maka Firma sudah bisa disebut badan hukum. Walaupun Firma mempunyai modal yang terpisah dengan harta para sekutunya, namun karena Firma bukan merupakan badan hukum, maka Firma tidak dapat mengambil bagian dalam lalu lintas hukum; Firma an sich tidak dapat mengadakan tidakan hukum dan tidak memiliki hak dan kewajiban seperti badan hukum padaumumnya. Karena bukan badan hukum, maka Firma tidak mempunyai alat-alat seperti pengurus yang dapat melakukan tindakan hukum. 42

42

Achmad Ichsan, Op.Cit., hal. 122


Berbeda dengan pandangan umum yang dianut di Indonesia, di Belgia, dianut ketentuan bahwa Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer adalah badan hukum. Di Perancis, juga menganggap Persekutuan Firma sebagai badan hukum. 9. Bubarnya Persekutuan Firma Mengenai bubarnya Persekutuan Firma berlaku ketentuan yang sama dengan Persekutuan Perdata (Maatschap). Ini disebabkan karena Firma sesungguhnya juga merupakan Persekutuan Perdata (Pasal 16 KUHD). Ketentuan tersebut adalah Pasal 1646 s/d 1652, Buku III KUHPerdata, ditambah dengan Pasal 31 s/d 35 KUHD. Menurut Pasal 1646 KUHPerdata, beberapa sebab bubarnya Persekutuan Firma adalah : a. Lampaunya waktu untuk mana maatschap itu didirikan; b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok maatschap itu; c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; dan d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Pasal 31 KUHD mengatur syarat pembubaran Firma khusus untuk kepentingan pihak ketiga, dengan bunyi sebagai berikut: Ayat (1): Membubarkan Firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang telah ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan seperti tersebut di atas dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Ayat (2): Kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga Ayat (3): Bila kelalaian itu mengenai “perpanjangan waktu”, maka berlakulah ketentuanketentuan Pasal 29 KUHD, yakni pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:


a) berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; b) mengenai semua jenis usaha perniagaan; c) tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar Menurut hukum, sebuah Firma dapat berakhir karena: 43 a. b. c. d. e.

Waktunya sudah habis. Diputuskan oleh para anggotanya untuk dibubarkan. Firma dan anggotanya jatuh pailit. Salah seorang anggota meninggal dunia, keluar atau berada di bawah pengampuan. Tujuan dari Firma telah tercapai. Dalam praktek hukum seringkali terjadi bahwa penggantian anggota dengan

penerusan Firma itu dimungkinkan. Untuk ini para sekutu pengadakan perjanjian bahwa Firma itu dapat terus berjalan apabila salah seorang sekutu meninggal dunia yang dapat diganti oleh ahliwarisnya atau apabila seorang sekutu mengundurkan diri dan diganti dengan orang lain atau dapat diteruskan tanpa penggantian sama sekali setelah terlebih dahulu diadakan perhitungan dengan ahliwaris atau anggota yang keluar itu. Dengan adanya perjanjian ini yang dalam hukum disebut verblijvensgeding menjamin tetap berlangsungnya persekutuan itu. Namun untuk ini perlu dipenuhi syarat pokok ialah adanya pengumuman mengenai perubahan itu bagi pihak ketiga. 44 Perusahaan dengan bentuk Firma ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagai berikut: Kelebihan: a) Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota b) Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Akta atau tidak memerlukan Akta Pendirian c) Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi

43 44

Ibid., hal. 127 Ibid.


Kekurangan: a) Tanggungjawab pemilik tidak terbatas b) Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditangung bersama anggota lainnya c) Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu PERBEDAAN BURGELIJKE MAATSCHAP DAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NO. MAATSCHAP NO. FIRMA 1.

Bertanggung jawab sendiri-sendiri

1.

Bertanggung jawan secara pribadi untuk keseluruhan (tanggung renteng atau seolider)

2.

Masing-masing sekutu tidak bisa mengikat sekutu lain,kecuali ada pemberian kuasa dari sekutu lain tersebut.

2.

Tiap sekutu bisa melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan mengikat sekutu lainnya.

3.

Tidak mempunyai kekayaan terpisah

3.

Mempunyai kekayaan terpisah

4.

Didirikan dengan perjanjian, baik dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Tetapi undangundang tidak ada menegaskan dengan akta otentik. Akta otentik sifatnya sebagai alat bukti semata.

4.

Didirikan dengan perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta otentik. Namun, ketiadaan akta otentik ditak menjadi alasan untuk merugikan pihak ketiga.Akta otentik menjadi salah satu alat bukti yang sempurna

5.

Tidak ada kewajiban pendaftaran dan pengumuman

5.

Ada kewajiban pengumuman.

pendaftaran

dan

D. PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) 1. Pengertian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Yang dimaksud sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat


disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut. Bila Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD, maka tiga pasal diantaranya yakni Pasal 19, 20 dan 21 merupakan aturan mengenai CV. Hal itulah sebabnya dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan Komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni firma yang lebih sempurna dan memiliki satu atau beberapa orang sekutu pelepas uang/komanditer. Dalam Firma biasa, sekutu komanditer ini tidak dikenal, tetapi masing-masing sekutu wajib memberikan pemasukan (inbreng) dalam jumlah yang sama, sehingga kedudukan mereka dari segi modal dan tanggung jawab juga sama. Dalam CV ada pembedaan antara sekutu komanditer (sekutu diam; mitra pasif; sleeping patners) dan sekutu komplementer (sekutu kerja; mitra aktif; mitra biasa; pengurus). Adanya pembedaan sekutu-sekutu itu membawa konsekuensi pada pembedaan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing sekutu yang berbeda itu. Dengan kata lain, terdapat dua macam sekutu dalam CV. Pertama, sekutu komanditer yakni sekutu yang tidak bertanggung jawab pada pengurusan persekutuan, sekutu ini hanya mempunyai hak mengambil bagian dalam aset persekutuan bila ada untung sebesar nilai kontribusinya. Demikian juga, dia akan menanggung kerugian sebesar nilai kontribusinya. Sedangkan kedua, sekutu komplementer yakni sekutu yang menjadi pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggung jawabannya sampai kepada harta pribadinya. Molengraaff melihat CV sebagai suatu perkumpulan (vereeniging) perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (handelsbedrijf). 45 Perumusan ini terlalu sederhana sehingga masih kurang mencakup unsur-unsur yang diperlukan oleh suatu CV seperti pencerminan adanya sekutu yang secara tanggung

45

M. Natzir Said, Op.Cit., hal. 188


menanggung sepenuhnya bertanggung jawab bersama, disamping adanya sekutu yang bertanggung jawab terbatas, sekutu pengurus dan sekutu komanditer serta unsur menjalankan perusahaan. 46 Rancangan BW Nederland Pasal 7.13.3.1 ayat (1) menetapkan bahwa CV adalah persekutuan terbuka terang-terangan yang menjalankan suatu perusahaan, dimana disamping satu orang atau lebih sekutu biasa (gewone vennoten), juga mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam (commanditaire vennoten).47 Dalam KUHD sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas uang (geldschieter). Diantara penulis ada yang tidak setuju dengan penggunaan istilah “pelepas uang” yang dipersamakan dengan istilah “sekutu komanditer”. Menurut Purwosujipto, pada “pelepas uang” (geldschieter), uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali bila persekutuan itu jatuh pailit. 2. Komanditer Bukanlah Meminjamkan Uang (Geldschieter) Istilah “geldschieter” dan “commanditaire” dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD dapat menimbulkan salah paham. Pada dasarnya kedua istilah itu tidak bisa disamakan, seperti apa yang dilakukan dalam bunyi undang-undang. Geldschieter memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu ia bisa berkedudukan sebagai penagih (schuldeiser). Padahal sekutu komanditer bukanlah peminjam uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal persekutuan dilikuider serta memikul kerugian menurut jumlah inbreng (saham) yang dimasukkan . Bila hal itu dimaksudkan sebagai kreditur penagih (schuldeiser), maka pembayaran tagihan dapat dilakukan selama masih ada uang di kas persekutuan,

46 47

Ibid. Ibid.


sebaliknya bagi pemasukan uang yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidaklah dapat dilakukan penagihan selama persekutuan berlangsung. 48 Dalam ketentuan pinjam meminjam uang (Pasal 1759 dan 1760 KUHPerdata) ditetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang tidak dapat meminta uangnya kembali sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan hakim dapat memberikan kelonggaran kepada si peminjam dalam pengembalian uang bila keadaan tidak memungkinkan. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa sekutu komanditer dapat memikul resiko untung atau rugi, sedangkan peminjam uang atau penagih tidaklah dibebani dengan kerugian. Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para sekutu komplementer. Pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan Persekutuan Firma yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung bersama. Sehingga dengan demikian maka sekutu sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu pengurus, untuk secara penuh memasukkan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukkan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan. 49 Saat ini, dalam BW baru Belanda sudah tidak ditemukan/dikenal istilah “geldschieter” tetapi hanya menggunakan istilah “commanditaire vennoten” disatu pihak dan “gewone vennoten” di pihak lain. 3. Jenis-jenis CV Ada tiga jenis persekutuan komanditer (CV) yang dikenal: a. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi kedalam persekutuan ini sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer

48 49

Ibid., hal. 195 Ibid., hal. 196


b. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan “CV” (misalnya CV. Sejahtera). Bisa juga dalam punulisan kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga. c. CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD, ia hanya muncul dari praktek dikalangan pengusaha/dunia perniagaan. Pada hakekatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang sudah terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUHPerdata jo Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa). Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan sebagai persamaan dan perbedaan antara CV dengan Saham dan PT, yaitu: 1. Persamaannya: a. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi CV dengan saham berbentuk saham atas nama (op naam); sedangkan pada PT bisa berbentuk saham atas nama (op naam) ataupun saham atas pembawa (aan toonder) b. Ada pengawasan dari komisaris. Pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutunya sebagai komisaris, yang bertugas mengawasi pekerjaan sekutu kerja. Meskipun dia komisaris, tetapi karena dia adalah sekutu komanditer, tetap saja dia tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan.Dalam PT komisaris merupakan salah satu organ perseroan yang harus ada disamping RUPS dan Direksi. 2. Perbedaannya: a. Dalam CV dengan Saham dikenal adanya sekutu kerja (sekutu komplementer) yang bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan (tidak terbatas). Pertanggung jawaban seperti ini pada PT mirip dengan direksi (pengurus), tetapi direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (terbatas). b. Sekutu kerja pada CV dengan Saham boleh diangkat untuk selamanya, sedangkan direksi pada PT tidak dapat diangkat buat selamanya, ia bisa diberhentikan sekatuwaktu. c. Dalam CV dengan Saham tidak dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam PT (UUPT 2007) mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah.


4. Hubungan Intern antar Para Sekutu CV Hubungan intern diantara sekutu biasa/pengurus (gewone vennoot) dengan sekutu komanditer terdapat perbedaan, dimana sekutu biasa/pengurus (gewone vennoot) selain memasukkan uang atau benda ke dalam persekutuan juga memasukkan tenaga dalam rangka mengurus/menjalankan persekutuan. Disamping itu, sekutu biasa/pengurus juga memikul tangggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam usahanya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer, tidaklah dibebani kerugian yang lebih dari jumlah modal yang dimasukkannya. 50 Dasar hubungan hukum diantara para sesama sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerjasama untuk mencari/membagi keuntungan. Hal itu ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Seorang sekutu komanditer yang memasukkan uangnya dalam persekutuan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika perseroan menderita kerugian, maka sekutu komanditer juga ikut memikulnya, akan tetapi tidak boleh melebihi pemasukannya. Oleh undang-undang dan akta pendirian CV dalam hal-hal tertentu dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak intern daripada sekutu komanditer, seperti halnya sejauhmana para sekutu komanditer dapat ikut serta dalam memberikan persetujuan,dan kemungkinan para sekutu komanditer dapat melihat pembukuan berkaitan dengan kepentingannya.Demikian pula halnya dengan pemberian kewenangan kepada satu atau lebih sekutu komanditer untuk diangkat menjadi komisaris. Rancangan BW Nederland mengatur hak-hak dan kewenangan para sekutu tersebut seperti kewenangaan melihat pembukuan dan surat-surat persekutuan/perusahaan, pengesahan neraca tahunan dan sebagainya yang diatur dalam Pasal 7.13.1.9. 50

Ibid., hal.198


Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kedudukan sekutu komanditer sama dengan pesero dari suatu perseroan terbatas (PT), dimana tidak boleh dibebani kerugian yang melebihi jumlah modal atau saham yang dimasukkannya dalam persekutuan.Demikian juga halnya bila ternyata sekutu komanditer telah menerima keuntungan dari persekutuan, maka tidak boleh diminta kembali jumlah keuntungan yang telah ia terima sebagaimana diatur dalam Pasal 1625 KUHPerdata dan Pasal 20 ayat (3) KUHD. Sekutu komanditer tidak diperkenankan menjadi sekutu pengurus atau bekerja dalam perusahaan termasuk dengan surat kuasa (Pasal 20 ayat 2 KUHD), dan bahkan penggunaan namanya pun dilarang menurut undang-undang.Hal ini dapat dimengerti karena para sekutu komanditer tidak bertanggung jawab dalam pengurusan CV dan mereka hanya bertanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Keadaan ini sama sekali tidak diketahui oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga hanya tahu bahwa yang melakukan pengurusan CV adalah sekutu komplementer yang bertanggung jawab tidak terbatas. Sekutu komanditer dapat melakukan pengawasan atas pengurusan CV apabila hal itu ditetapkan dalam perjanjian pendirian CV, akan tetapi pengawasan tersebut hanya bersifat intern dan tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan suatu kesan keluar seakan-akan ia sebagai sekutu pengurus.Dalam perjanjian pendirian CV dapat ditetapkan bahwa terhadap hal-hal tertentu yang sangat penting dalam pengurusan persekutuan maka diharuskan adanya persetujuan dari para sekutu komanditer. Rancangan BW Nederland (Pasal 7.13.3.2 ayat 3) menetapkan seorang sekutu komanditer yang berbuat atas nama persekutuan sebagai sekutu pengurus, maka terhadap pihak ketiga bertanggung jawab sepenuhnya untuk perikatan yang sudah dilakukan seperti yang diberlakukan dan menjadi sifat utama pada sekutu pengurus (komplementer). Menurut Pasal 21 KUHD, sanksi terhadap pelanggaran Pasal 20 ayat 1 dan 2, terikat oleh semua utang dan perikatan dari persekutuan secara perorangan untuk semuanya. Ketentuan ini mempunyai makna yang sama dengan Pasal 7.13.3.2 ayat 3


Rancangan BW Nederland yang pada dasarnya cukup memberikan perlindungan kepada pihak ketiga. 5. Hubungan Hukum Ektern dengan Pihak Ketiga Hanya sekutu pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekedar melakukan pengurusan terhadap jalannya CV tetapi juga melakukan perbuatan/hubungan hukum atas nama CV dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki hubungan intern saja dengan sekutu komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada persekutuan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam persekutuan. Perihal kewenangan meweakili CV haruslah dilihat lebih dahulu apakah CV tersebut berstatus diam-diam atau terang-terangan (terbuka). CV diam-diam, hubungan keluar dengan pihak ketiga tidak dilakukan secara terbuka/terang-terangan.sehingga yang menjalankan persekutuan itulah yang dipandang sebagai satu-satunya sekutu pengurus dan yang menggunakan namanya sendiri untuk dan atas nama persekutuan atau seorang sekutu pengurus (dari beberapa sekutu pengurus) menjalankan persekutuan dengan menggunakan namanya. Menurut

Molengraaff,

sekutu

pengurus

yang

satu-satunya

menjalankan

persekutuan itulah yang menaggung sepenuhnya dan bertanggungjawab, baik kedalam (internal) dengan para sekutu lainnya maupun dengan pihak ketiga. Dalam hal terdapat beberapa sekutu pengurus yang menjalankan persekutuan (CV diam-diam), biasanya dalam perjanjian persekutuan sudah ditetapkan tentang pemisahan kekayaan persekutuan dengan kekayaan para pengurusnya. CV terang-terangan (terbuka), biasanya dijalankan oleh beberapa sekutu pengurus dan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan.Hal ini


berarti bahwa para sekutu pengurus secara bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung menanggung kepada pihak ketiga. Molengraaff melihat bahwa tindakan mewakili persekutuan keluar kepada pihak ketiga dalam kenyataannya tidaklah benar-benar terjadi. Bila seorang sekutu pengurus menjalankan persekutuan maka dia sendirilah yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Demikian juga, bila beberapa sekutu pengurus bersama-sama bertindak mewakili

persekutuan

keluar

maka

bertanggungjawab kepada pihak ketiga

mereka

secara

tanggung

menanggung

seperti dalam Firma,dan harta bersama

persekutuan yang terpisah menjadi jaminan bagi pihak ketiga. Dengan kata lain, siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga. 6. Kedudukan Hukum CV Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu pada ketentuan-ketentuan Maatschap dalam KUHPerdata dan Persekutuan Firma, antara lain Pasal 19, 20, 21, 30 ayat (2) dan 32 KUHD. Ketentuan-ketentuan Maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas. Kedudukan hukum CV dikenal dalam keadaan statis – tunduk sepenuhnya pada hukum Perdata (KUHPerdata dan KUHD). Demikian juga dalam keadaan bergerak – tunduk sepenuhnya pada hukum Perdata (KUHPerdata dan KUHD). Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan perhubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan dihadapan Notaris (Pasal 22 ayat 1 KUHD). Demikian juga dengan perhubungan hukum intern CV dengan para sekutu pengurus maupun sekutu komanditer, dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan perhubungan hukum keluar (extern) dengan pihak ketiga.


Khusus terhadap CV Atas Saham, maka ketentuan tentang pengaturan kedudukan saham-saham dan pemegang saham mirip dengan ketentuan yang mengatur saham pada Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan perbedaannyaterletak antara lain

dalam hal-hal

sebagai berikut: 51 a. Anggota pesero dalam CV atas saham yang melakukan tindak pengurusan pengelolaan (daden van beheer) ialah para komplementaris yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas sampai dengan semua harta milik pribadinya. Sebaliknya anggota pengurus PT hanya bertanggung jawab terbatas terhadap tugas yang dibebankan kepadanya; mereka tidak terikat pada pihak ketiga dengan adanya perjanjian yang diadakan untuk kepentingan PT. b. Para komplementaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat berbeda dengan para pengurus PT. Di Belanda, dalam rancangan BW barunya, kedudukan CV telah diatur tersendiri dalam Buku ke 7, titel 13, afdeling 3. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), CV telah dinyatakan sebagai badan hukum. Di Indonesia, ada kecendrungan para sarjana melihat Firma dan CV sebagai badan hukum, tetapi undang-undang belum mengakuinya demikian, Sistem BW baru Belanda, memperlakukan CV Terang-terangan (Terbuka) dan CV Atas Saham sebagai badan hukum, akan tetapi CV Diam-diam tidak dianggap sebagai badan hukum. Pada abad ke 17, dikenal Persekutuan Komanditer sebagai suatu perusahaan yang memiliki kekayaan yang terpisah. Pada abad ke 18, kemudian meningkat statusnya sehingga dipandang sebagai perusahaan berbadan hukum. Dalam ketentuan hukum lama Belanda, sudah lama diketahui bahwa harta kekayaan CV terpisah dari kekayaan para sekutu pengurusnya. Dalam sebuah undangundang di Belgia, terhadap CV diam-diam maupun CV atas saham secara tegas dinyatakan sebagai badan hukum.Sedangkan di Perancis, baik Firma maupun CV dipandang sebagai badan hukum. Para ahli hukum dan jurisprudensi cendrung menganggap Firma dan CV

51

Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), hal. 311


sebagai badan hukum dan hal ini diperlakukan agar pihak ketiga lebih terjamin kepentingannya. 7. Bubarnya CV Persekutuan Komanditer pada hakikatnya adalah Firma, sehingga cara pembubaran Firma berlaku juga pada CV, yaitu dengan cara sebagai berikut (Pasal 31 KUHD): a. Berakhirnya jangka waktu CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar b. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu c. Akibat perubahan anggaran dasar Pembubaran CV sama dengan Firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaries, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga. 52 Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pemberesan keuntungan dan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, berlakulah ketentuan Pasal 1633 s/d 1635 KUHPerdata. Apabila pemberesan selesai dilakukan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan (inbreng) masing-masing. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), maka penyelesaian atas kerugian tersebut juga dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing. 53 Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh badan usaha berbentuk CV ini bila dijalankan, sebagai berikut:

52 53

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 98 Ibid.


Kelebihan: a) Kemampuan manajemen lebih besar b) Proses pendirianya relatif mudah c) Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar d) Mudah memperoleh kredit Kekurangan : a) Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatas b) Sulit menarik kembali modal c) Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

NO.

PERBEDAAN ANTARA VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA DAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP FIRMA NO. CV

1.

Tidak ada pembedaan kedudukan diantara para sekutu. Semua sekutu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

1.

Ada pembedaan kedudukan, hak & tanggung jawab diantara para sekutu.

2.

Jumlah inbreng diantara sekutu sama

2.

Disebabkan adanya sekutu komanditer & sekutu komplementer jumlah inbreng diantara sekutu tidak sama

3.

Pada dasarnya semua sekutu Firma boleh menjadi pengurus Firma, tetapi boleh ditunjuk satu/lebih sekutu tertentu dalam akta pendirian.

3.

Pengurus CV komplementer.

4.

Walaupun pada dasarnya sekutu pengurus bisa mewakili Firma keluar, tetapi boleh ditetapkan secara tegas satu atau lebih sekutu yang boleh melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga (pemegang kuasa)

4.

Pengurus CV (sekutu komplementer) juga berwenang melakukan perbuatan hukum keluar dengan pihak ketiga, tanpa surat kuasa.

5.

Tidak mengenal adanya komisaris

5.

Mengenal adanya komisaris.

mutlak

dari

sekutu


BAB II PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

Recommend Documents