BAB II PENGATURAN INDEPENDENSI KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

BAB II PENGATURAN INDEPENDENSI KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam ilmu hukum dagang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dikenal juga dengan Surseance Van Betaling atau Suspension Of Payment. 45 Ada dua cara yang disediakan oleh UUK_PKPU agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban pembayaran utang disingkat PKPU. PKPU diatur dalam bab III, pasal 222 sampai dengan pasal 294

46

UU NO. 37 tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU). Tujuan pengajuan PKPU, menurut pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan pasal 222 ayat (2)UUKPKPU, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Cara yang kedua yang dapat ditempuh oleh debitor agar harta kekayaan terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya

45 46

Sunarmi, Op.cit., hal 200. Sutan Remi Syahdeini, Op. cit., hal, 327.

Universitas Sumatera Utara

setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan

debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan iitu menjadi

berakhir. 47 Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo. 48 PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya. PKPU terbagi dalam dua (2) tahap, yaitu tahap PKPU Sementara dan tahap PKPU Tetap. Berdasarkan pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan PKPU sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditor untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. Sedangkan PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke-45 atau rapat

47 48

Ibid., hal. 327. Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal 37.


kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut (pasal 228 (6) UUK-PKPU). PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitur untuk menunda pembayaran utangnya, si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. 49 Berbagai asas hukum yang dapat digunakan dalam keadaan PKPU, adalah: 1. Asas good Faith (itikad baik), yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik. Asas ini berkaitan dengan asas equity / reasonableness (kepatutan) dalam arti, jika asas itikad baik merupakan keinginan secara pribadi yang subjektif, maka asas kepatuhan mengandung unsure objektif, sehingga suatu keadaan wanprestasi harus dilihat dari keadaan perjanjian itu dibuat. R. Subekti mendefinisikan itikad baik dengan uraian, sebagai berikut: “Dalam melaksanakan hak-haknya seorang kreditur di dalam keadaan tertentu harus memperhatikan kepentingan debitornya. Kreditor yang mengklaim hakhaknya pada saat-saat yang tidak menguntungkan bagi debitor, harus dipertimbangkan sebagai perbuatan yang beritikad buruk”. 2. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Harus Ditaati).

49

Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, Lebih Jauh Tentang Kepailitn, (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit), (Karawaci: Pusat study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitaas Pelita Harapan, 2000), hal 32.


Perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor pada proses PKPU, didalamnya terdapat rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor, maka harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Kewajiban seseorang terhalang dengan adanya keadaan memaksa. Kriteria tentang kaadaan memaksa tersebut, antara lain: a. Keadaan itu terjadi setelah dibuatkannya persetujuan; b. Keadaan yang menghalangi itu harus mengenai prestasinya sendiri. c. Debitur telah cukup berusaha menghindari peristiwa yang menghalangi tersebut. d. Debitur tidak harus menanggung resiko. e. Debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. PKPU diberikan hanya pada saat-saat debitur benar-benar sudah tidak mampu yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menyatakan penerimaan PKPU sementara. Selain itu, dikenal pula empat (4) kualifikasi suatu perusahaan berdasarkan ukuran solvabilitas dengan likuiditas, yaitu: 1. Solvabel Likuid, jika jumlah seluruh harta kekayaan perusahaan itu lebih besar dari jumlah utangnya dan perusahaan itu mampu melunasi utang-utang dan kewajibankewajibannya yang lain tepat pada waktunya


2. Solvabel Illikuid, jika seluruh harta kekayaan perusahaan (berikut utangnya) lebih besar dari utang-utangnya, tetapi perusahaan itu tidak dapat melunasi utangutangnya tepat pada waktunya. 3. Insolvabel Likuid, jika seluruh harta kekayaan perusahaan (berikut utangnya) lebih kecil dari utang-utangnya, tetapi perusahaan tersebut masih dapat melunasi utangutangnya tepat pada waktunya. 4. Iinsolvable Illikuid, jika seluruh harta kekayaan perusahaan termasuk piutang, lebih kecil dari jumlah seluruh utang-utangnya dan perusahaan itu tidak mampu dan berada dalam keadaan berhenti membayar/ paailit (disebut insolvensi). Sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut PKPU. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersaamaan. Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, maka menurut pasal 229 ayat (4) wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit. 50 Dalam penjelasan UUK-PKPU tidak secara tegas menyatakan tentang hal itu namun memerlukan

50

Sutan Remi Syahdeini, Op. cit., hal 329


analogi atau penafsiran yang lebih luas yaitu sebelum ada keputusan pernyataan pailit oleh hakim maka pemohonan PKPU masih bisa diajukan ke pengadilan yang sama, dan dalam hal ini hakim tetap harus mendahulukan permohonan PKPU. Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga. 51 Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya. Kartini Muljadi, menambahkan bahwa debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (beheer en beschikking) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. 52 Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU). Selanjutnya Pasal 240 51 52

Ibid, hal 329. Ibid, hal 330.


ayat (4) UUK-PKPU menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijaminkan adalah terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan prose PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator. Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utangn debitor. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian. 53 PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditor lain diluar PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut direcoki oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. Selain itu, kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat

53

Adrian Sutedi, Op. Cit., hal. 37.


mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitor otomatis dinyatakan pailit. Hal ini juga berbeda dengan proses restructuring biasa, yang apabila terjadi breach perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku dan waktunya panjang. Proses restructuring hanya mengikat kreditor tertentu saja namun dalam PKPU mengikat semua kreditor. Sedangkan dalam kepailitan, walaupun juga ada mengenal perdamaian, namun pada dasarnya

kepailitan itu ditujukan pada

pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh boedel pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam Undan-Undang.

B. Permohonan PKPU Dan Putusan Hakim 1. Permohonan PKPU UUK-PKPU memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun oleh kreditor (pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU). Syarat bagi kreditor untuk dapat mengajukan PKPU apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan bagi debitor sendiri untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika utang-utangnya itu jatuh waktu dan dapat ditagih.


Sebaiknya dalam hal ini dimungkinkan pula bagi kreditor apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitor kepada kreditor seperti dalam perjanjian kredit yang diberikan oleh bank ditentukan bahwa dalam waktu-waktu tertentu wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada bank (kreditor), maka kreditor dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU, sama halnya seperti debitor. Maka dalam hal ini tidak menolak permohonan PKPU oleh kreditor apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya ketika utang-utang itu sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. 54 Menurut pasal 222 ayat (1), debitor dapat mengajukan PKPU hanya apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. Selain itu menurut pasal 222 ayat (2) debitor juga sudah dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah a. Mempunyai lebih dari satu kreditor, dan b.

Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau

c. Memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jatuh waktu dan dapat ditagih artinya adalah debitor telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Seorang debitor dapat mengajukan PKPU apabila: 54

Sutan Remi Syahdeini, Op. Cit., hal 333.


Menurut pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU, dapat diketahui juga bahwa selain debitor maka kreditor juga dapat mengajukan PKPU. Untuk jelasnya isi pasal 222 ayat (3) adalah sebagai berikut: “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”. Dari ketentuan pasal 222 ayat (3) diatas, maka pengajuan PKPU dapat saja diajukan oleh kreditor namun rencana perdamaian tetap diajukan oleh debitor dan kreditor tinggal menyetujui atau tidak rencana perdamaian tersebut. Seorang debitor yang diperkirakan tidak akan dapar melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam UUK-PKPU tidak ditentukan mengenai tolak ukurnya, maka dalam hal ini menurut Sutan Remi Syahdeini haruslah berdasarkan financial audit dan analisis keuangan yang dilakukan oleh suatu akuntan public. Jadi dalam hal ini bukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari kreditor semata. Dalam hal debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas, penyerahan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tidak merupakan masalah karena menurut Undand-undang tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa perseroan terbatas harus menunjuk akuntan publik guna melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. Dan bagi perusahaan yang sudah tercatat sahamnya di bursa efek, undang-undang pasar modal juga menentukan hal yang sama guna kepentingan para pemegang saham.


Perbedaan antara PKPU dengan kepailitan juga terdapat dalam bidang prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur pada PKPU kurang luas dibandingkan dengan peraturan prosedur dalam kepailitan. 55 PKPU diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit, sebab apabila PKPU diajukan setelah debitor dinyatakan pailit, maka hal ini tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, PKPU harus diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan sebagimana ketentuan pasal 222 jo pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU, yang penting sebelum adanya keputusan hakim yang tetap menyatakan debitor pailit. Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah pengadilan niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut: 56 a. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh pengadilan niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit belum diperiksa, pengadilan niaga menerima pula permohonan PKPU dari debitor atau dari kreditor yang bukan pemohon kepailitan. b. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh pengadilan niaga, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu sedang diperiksa oleh pengadilan niaga, debitor atau kreditor yang bukan pemohon kepailtan juga mengajukan PKPU.

55 56

Sunarmi, Op.Cit., hal 202. Sutan Remi Syahdeini, Op. Cit., hal 338.


Sehubungan dengan kemungkinan-kemungkinan diatas, maka berdasarkan pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU menentukan bahwa” apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu”. Dengan demikian, asas hukum yang berlaku ialah permohonan PKPU harus diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan niaga mendahului pemeriksaan terhadap permohonan peryataan pailit. Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan pasal 224 UUK-PKPU yang berbunyi sebagai berikut: 1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokadnya. 2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. 3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7(tujuh) hari sebelum sidang. 4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada Rencana Perdamaian. 5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222.


6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4) dan

ayat

(5)

berlaku

mutatis

mutandis

sebagai

tata

cara

pengajuan

PKPUsebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan ketentuan pasal 224 UUK-PKPU tersebut, maka permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga disertai dengan daftar uraian mengenai harta pailit (lihat pasal 102 UUK-PKPU) beserta surat-surat bukti selayaknya. Surat permohonan itu harus ditandatangani baik oleh debitor maupun penasehat hukumnya. 57 Dengan demikian, debitur harus menunjuk penasehat hukum bila ingin mengajukan permohonan PKPU. Permohonan tersebut juga tidak dapat diajukan sendiri oleh penasehat hukum tetapi juga harus bersama-sama dengan debitor. Pada surat permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222. Pada dasarnya PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitor dan para kreditornya, maka apabila pengajuan permohonan PKPU sekaligus dilampiri juga dengan Rencana Perdamaian, agar para kreditor dapat mengambil sikap untuk menerima atau menolak permohonan PKPU tersebut. Tetapi sebaliknya apabila permohonan PKPU tidak disertai rencana perdamaian maka para kreditor akan mengalami kesulitan dalam pengambilan sikap, dan sebaiknya hakim memintakan rencana perdamaian tersebut pada debitor. Sehubungan dengan kesepakatan mengenai Rencana Perdamaian hanya akan mempunyai arti apabila setiap kreditor terikat yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor

57

Sutan Remi Syahdeini, Op. Cit., hal 341.


preferen. Apabila tidak setiap kreditor terikat dengan perdamaian yang tercapai, maka kedudukan debitor dan kepentingan para kreditor dapat dibahayakan oleh kreditor yang tidak terikat. 58 Kreditor yang tidak terikat

dengan perdamaian itu, misalnya apabila

ditentukan perdamaian itu hanya berlaku bagi kreditor konkuren, tetapi tiba-tiba kreditor yang tidak terikat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa mempedulikan sedang berlangsungya PKPU. Dan apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim maka sia-sia saja perdamaian yang telah disepakati antara debitor dan kreditor konkuren. Oleh karena itu adalah tepat pemberlakuan UUK-PKPU yang menentukan bahwa pengajuan rencana perdamaian dalam rangka PKPU harus diajukan kepada semua kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen.

2. Putusan Hakim Pengadilan niaga tidak berwenang menolak permohonan PKPU dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan dimaksud. 59 Dengan demikian pengadilan niaga dapat menyatakan bahwa permohonan PKPU tidak dapat diterima, dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224ayat (1) UUK-PKPU. Oleh sebab itu sudah semestinya pihak pengadilan niaga menyediakan surat permohonan PKPU berikut lampiran-lampirannya, agar dapat diperiksa dengan cuma-cuma oleh pihak yang berkepentingan.

58 59

Sutan Remi Syahdeini, Op. Cit., hal. 334. Fred B.G. Tumbuan, Op. Cit., hal 133.


Penjelasan pasal 224 menyebutkan bahwa:” dalam hal debitor adalah termohon pailit maka debitor tersebut dapat mengajukan PKPU, dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS dengan quorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit. 60 Sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU tetap, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU sementara. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU. 61 Menyimak isi pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), ternyata terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh debitor dan kreditor. Bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangutangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara itu, bagi kreditor, menurut pasal 222 ayat (3), hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan

60 61

Sunarmi, Op.Ccit., hal, 203. Sutan Remi Syahdeini, Op. Cit., hal 342.


PKPU sementara, 62 bila semua persyaratan telah dipenuhi oleh debitor dan pengadilan niaga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Tetapi bila permohonan diajukan oleh kreditor, maka pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan mengangkat hakim pengawas serta I (satu) atau lebih pengurus, sama halnya dengan permohonan yang diajukan oleh debitur. Segera setelah PKPU sementara diucapkan, maka pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila debitor tidak hadir dan sidang PKPU sementara berakhir maka pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama (pasal 225 UUK-PKPU). 63 Selanjutnya dalam sidang pengadilan, hakim harus mendengar debitor, hakim pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir, maupun wakilnya atau kuasanya yang di tunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang tersebut,setiap kreditor berhak hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan dari pengadilan untuk itu. 64 Oleh sebab itu setiap kreditur berhak hadir dalam sidang PKPU tersebut. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara itu telah disampaikan oleh

62

Sunarmi, Op,Cit., 203. Sunarmi, Op. Cit., hal. 203. 64 Ibid., hal. 205. 63


debitor sebelum sidang, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 telah dipenuhi. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi

atau bila kreditor belum dapat

memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor maka kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang diadakan selanjutnya. Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan maka dalam jangka waktu tersebut, debitor dinyatakan pailit. Apabila PKPU Tetap disetujui, maka PKPU tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan (pasal 228 UUK-PKPU). Menurut penjelasan pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor dapat diberikan PKPU Tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkan berdasarkan persetujuan para kreditor konkuren. 65 Keputusan PKPU tetap tersebut walaupun diberikan berdasarkan persetujuan kreditor konkuren saja tetapi tetap mengikat bagi semua kreditor yang lainnya baik kreditor separatis maupun kreditor lainnya yang didahulukan (pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU). PKPU Tetap yang diberikan selama jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut, adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditornya untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus dicapai dalam jangka waktu itu, dapat saja akan menghasilkan perdamaian untuk memberikan rescheduling bagi

65

Sutan Remi Syahdeini, Op.Cit., hal 352.


utang debitor untuk jangka waktu yang panjang, misalnya sampai waktu lima atau delapan tahun 66. Jadi masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari itu adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila dalam jangka waktu PKPU tersebut, maka yang tidak boleh diberikan oleh pengadilan adalah lebih dari 270 hari, sedangkan bila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor untuk memberikan masa rescheduling misalnya selama delapan tahun, maka artinya masa pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor adalah delapan tahun bukan 270 hari. PKPU Tetap berikut perpanjangannya diberikan berdasarkan pasal 229 ayat (1) huruf (a) dan (b), ditetapkan oleh pengadilan niaga berdasarkan: a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren (dengan demikian, tidak termasuk kreditor preferen) yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui. b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, (kreditor preferen) yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

66

Ibid, hal. 352.


Selanjutnya pasal 229 ayat (2) UUK-PKPU tersebut menentukan, apabila timbul perselisihan antara pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor, maka penyelesaian atas perselisihan itu harus diputuskan oleh hakim pengawas. 67 Bila jangka waktu PKPU sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya. Kemudian pengurus wajib mengumumkan kepailitan tersebut dalam surat kabar harian dimana permohonan PKPU sementara diumumkan (pasal 230 UUK-PKPU). 68 Untuk pelaksanaan PKPU, menurut UUK-PKPU perlu ditunjuk hakim pengawas dan pengurus PKPU oleh pengadilan, dimana baik hakim pengawas dan pengurus mempunyai tugas dan fungsi masing-masing untuk melancarkan proses PKPU. Menurut pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU, bersamaan dengan pemberian putusan PKPU sementara, pengadilan niaga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Menurut pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada dibawah pengawasan pengurus PKPU. Sejak tanggal dimulainya PKPU sementara, maka debitor tidak berwenang lagi melakukan 67 68

Sutan Remi Syahdeini, Op.Ccit., hal 352. Sunarmi, Op. Cit., hal 206.


tindakan pengurusan atau pengalihan yang menyangkut kekayaannya tanpa persetujuan pengurus PKPU. Apabila diangkat lebih dari satu pengurus PKPU, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah pengurus PKPU yang ada. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan tersebut harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus PKPU, setelah memanggil dan mendengar pengurus PKPU, dan mengangkat pengurus PKPU lain dan atau mengangkat pengurus PKPU tambahan berdasarkan (pasal 236 UUK-PKPU) : 1. Usul hakim pengawas. 2. Permohonan kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor yang hadir dalam rapat kreditor. 3. Permohonan pengurus sendiri, atau 4. Permohonan pengurus lainnya jika ada. Terhadap putusan PKPU tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Putusan PKPU harus diumumkan (pasal 235 UUK-PKPU). 69 Jika PKPU telah dikabulkan, hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Laporan ahli tersebut harus

69

Sunarmi, Op. Cit., hal. 210.


memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, dan laporan

tersebut harus

sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang dapat diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor. 70

C. Akibat Hukum PKPU. Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. 71 Berdasarkan ketentuan pasal 240 ayat (1),

apabila debitor melakukan tindakan

kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengurus PKPU adalah: (1). Pengurus PKPU berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Dan ayat (3) menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor. Apabila tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan demi meningkatkan nilai

70 71

Ibid, hal. 211. Ibid, hal. 211.


harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank, maka UUK-PKPU memberikan kemungkinan untuk itu melalui pasal 240 ayat (4) yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitor. Dan ayat (5) menentukan bahkan apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) memerlukan diberikannya agunan, maka debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung (lihat pasal 240 ayat (5) UUK-PKPU). Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitor dengan hakhak jaminan tersebut bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas. Selama berlangsungnya PKPU, menurut pasal 242 ayat (1) UUK-PKPU debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap. 72 Pasal 242 ayat (2) UUK-PKPU menentukan: a. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasrkan permintaan pengurus, semua sita yang telah dipasang gugur (berakhir), dan

72

Sutan Remi Syahdeini,Op.Cit., hal. 357.


b. Dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera

setelah

diucapkannyaputusan PKPU Tetap, atau c. Setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor. Ketentuan pasal 242 ayat (1) dan (2) berlaku juga terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan UUK-PKPU pasal 242 ayat (3). 73 Selain hal-hal diatas, akibat-akibat hukum PKPU meliputi: 1. Terhadap Harta Persatuan. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala harta kekayaan debitor. Untuk itu UUK-PKPU membedakan antara debitor yang telah menikah dengan persatuan harta dan yang menikah tanpa persatuan harta. Apabila debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan passive persatuan (pasal 241 UUK-PKPU). Dan penjelasan pasal

73

Ibid, hal.358.


241 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aktiva adalah seluruh kekayaan debitor, sedangkan pasiva adalah seluruh utang debitor. 74 2. Terhadap Perkara Yang Sedang Berjalan. PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara-perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi diajukannya perkara baru (pasal 243 ayat (1)). Namun, jika perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut. Hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU. Dalam hal ini debitor tidak dapat menjadi penggugat ataupun tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus. 3. Kreditor pemegang jaminan dan biaya pemeliharaan. PKPU tidak berlaku terhadap: a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak atas kebendaan lainnya. b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diisteimewakan; dan

74

Sunarmi, Op. cit., hal. 213.


c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b pasal 242 UUK-PKPU. Dalam PKPU pelaksanaan hak kreditor pemegang jaminan dan kreditor yang diistimewakan ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU (pasal 246 UUKPKPU). 4. Terhadap Pembayaran Utang. Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya PKPU, selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan pasal 245 ayat (3) UUK-PKPU. Pembayaran yang dilakukan kepada debitor, setelah diucapkannya putusan PKPU sementara yang belum diumumkan untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan PKPU sementara, membebaskan pihakyang telah melakukan pembayaran terhadap debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya

putusan

PKPU

sementara.

Pembayaran

yang

dilakukan

setelah

pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran tersebut, apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut Undang-undang, akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui


pengumuman yang dimaksud ditempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus PKPU untuk dapat membuktikan sebaliknya (pasal 253 UUK-PKPU). 4. Perjumpaan Utang. Perjumpaan utang dapat dilakukan bila baik utang maupun piutangnya telah dilahirkan sebelum dimulainya PKPU tersebut. Piutang terhadap debitor tersebut akan dihitung menurut ketentuan pasal 274 dan pasal 275 UUK-PKPU. Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga atas utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambialihan utang –piutang tersebut tidak beritikad baik. Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU tidak dapat diperjumpakan(pasal 248 UUK-PKPU). 5. Perjanjian Timbal Balik. Bila pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timabal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepaastian tentang kelanjutan pelaksanaan dari perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu, maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut. Bila dalam jangka waktu tersebut, pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melaksanakan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Bila pengurus


menyatakan

kesanggupannya,

maka

pengurus

memberikan

jaminan

atas

kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (pasal 249 UUK-PKPU) 6. Perjanjian Penyerahan Benda. Apabila telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU Sementara, maka akibatnya perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan tersebut, ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapat ganti rugi. Dalam hal harta kekayaan perusahaan yang dirugikan karena penghapusan tersebut, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut (pasal 250 UUK-PKPU). 7. Perjanjian Sewa Menyewa. Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adapt kebiasaan setempat. Jika dilakukannya penghentian maka harus diindahkan jangka waktu menurut perjanjian itu atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sebilan puluh) hari adalah cukup. Bila telah dibayar uang sewa dimuka (sebagai uang muka), maka sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang


tersebut. Sejak hari putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta debitor (pasal 251 UUK-PKPU). 8. Pemutusan Hubungan Kerja. Segera setelah diucapkannya putusan PKPU Sementara maka debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan pasal 240 dan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian pemutusan hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Sejak dimulainya PKPU Sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (pasal 252 UUK-PKPU). PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesame debitor dan penanggung (pasal 254 UUK-PKPU). Pengurus dalam PKPU harus mengetahui tingkatan para kreditor dalam PKPU yaitu mana yang memiliki hak untuk didahulukan dan mana yang digolongkan sebagai kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memegang hak agunan dan yang tidak mempunyai hak yang istimewa, dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat. 75 Dalam hukum Kepailitan terdapat dua macam perdamaian yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan dan perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU. 76 Dalam proses kepailitan, permohonan perdamaian diajukan pada saat verifikasi, sedangkan perdamaian dalam proses PKPU diajukan sebelum dinyatakan pailit, biasanya pada saat 75 76

Ibid, hal 213-217. Ibid, hal 219.


putusan PKPU Sementara. Dalam hal PKPU rencana perdamaian hanya dapat diajukan oleh debitor, bila perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dan ternyata ditolak oleh kreditor, maka perdamaian tersebut tidak dapat lagi ditawarkan lagi dalam proses PKPU. Itu artinya debitor tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan perdamaian yang bertujuan pada

rescedulling dan restrukturisasi utang-utangnya. Terhadap rencana perdamaian

tersebut maka pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para kreditor. Dari ketentuan

pasal

224 ayat (4), pasal 265 dan pasal 266 UUK-PKPU dapat

diketahui bahwa rencana perdamaian dalam PKPU dapat diajukan pada saat-saat sebagai berikut: a. Bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU (pasal 265). b. Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 UUK-PKPU. c. Setelah tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat (4) UUKPKPU, yaitu selama berlangsungnya PKPU Sementara itu, yang tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan termasuk masa perpanjangannya. Rencana perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) UUK-PKPU dapat disimpulkan, dapat disediakan oleh kepaniteraan pengadilan niaga untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa


salinan rencana perdamaian tersebut harus disampaikan kepada hakimpengawas, dan pengurus serta para ahli bila ada. Selanjutnya pasal 267 UUK-PKPU menentukan bahwa rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum putusan PKPU berkekuatan hukum tetap, dan ternyata kemudian datang keputusan yang berisikan penghentian PKPU tersebut. Menurut Sutan Remi Syahdeini, utang debitor dianggap layak untuk restrukturisasi apabila: a. Perusahaan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang-utang tersebut, apabila perusahaan debitor diberi PKPU dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru. Pada waktu yang lalu The Jakarta Inisiative (Prakarsa Jakarta) menentukan jangka waktu untuk restrukturisasi utang tidak lebih dari delapan tahun. b. Selain hal tersebut diatas, utang-utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada perusahaan debitor dinyatakan pailit, atau c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkana kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi utang dapat diikuti dengan atau tanpa restukturisasi atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan restreukturisasi utang debitor perlu dilakukan


upaya-upaya untuk penyehatan perusahaan debitor, maka hendaknya restrukturisasi utang juga dilengkapi dengan restrukturisasi perusahaan. 77 Restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitor dapat ditempuh dengan cara melakukan salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut ini: a. Perubahan visi perusahaan. b. Perubahan strategi perusahaan. c. Perubahan struktur organisasi perusahaan. d. Perubahan budaya kerja perusahaan (corporate culture). e. Pemasangan perangkat keras teknologi sepanjang perusahaan memang belum menggunakan perangkat teknologi, sepertikomputer, atau melakukan perubahan atau penggantian terhadap teknologi yang telah digunakan. f.

Penggantian anggota direksi dan komisaris perusahaan.

g. Pembuatan atau perubahan system dan prosedur perusahaan. h. Penggabungan (merger) dengan perusahaa lain. i.

Akuisisi sebagian saham (acquisition of stock) oleh pihak lain.

j.

Perubahan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam anggaran dasar perusahaan.

k. Peleburan (consolidation) dengan perusahaan lain. l.

Tindakan-tindakan lain yang bertujuan meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja bisnis perusahaan.

77

Sutan Remi Syahdeini, OP, Cit., hal 380.


Sesuai dengan ketentuan pasal 268 ayat (1) UUK-PKPU, apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan: a. Hari terakhir sebagai batasan untuk menyampaikan tagihan kepada pengurus. b. Tanggal dan waktu akan dibicarakan dan diputuskannya rencana perdamaian yang diusulkan itu dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas. Tenggang waktu antara hari tersebut paling singkat 14 (empat belas) hari, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 268 ayat (2) 78. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka tenggang waktu yang dimaksud adalah antara tanggal pemberitahuan tagihan-tagihan yang terkena PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 268 ayat (1) huruf (a) dan tanggal akan dibicarakan dan diputuskannya rencana perdamaian itu oleh majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf (b). 79 D. Independensi Kewenangan Pengurus dalam PKPU Pasal 234

ayat (1)

menentukan bahwa pengurus PKPU yang diangkat harus

independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pengurus PKPU yang diangkat harus independen dimana dia adalah seseorang atau badan yang tidak berada dibawah

salah satu pihak yang sedang bersengketa, sehingga

independensinya benar-benar terjaga.

78 79

Sunarmi, Op.Cit., hal 219. Sutan Remy syahdeini, Op. cit., hal 388.


Penunjukan pengurus PKPU oleh Pengadilan Niaga dapat berdasarkan usul dari debitur, kreditor atau atas kewenangannya sendiri, dengan memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut: 80 1. Sebelum menerima penunjukkan, pengurus PKPU harus memastikan dirinya memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan penugasan tersebut. Kompetensi dan kapasitas yang dimaksud adalah mengenai itikad baik pengurus PKPU dalam hal menilai dirinya mengenai kemampuan

dan

kapasitas/kualifikasi dari dirinya sendiri untuk melakukan proses pengurusan harta kekayaan debitor dalam PKPU. Oleh sebab itu pengurus PKPU harus mengikuti pendidikan keahlian khusus dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut AKPI) atau pihak lain yang diakreditasi oleh AKPI. Pendidikan keahlian khusus bagi kurator dan pengurus PKPU

terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan

lanjutan. Mengenai standart keahlian khusus tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan atau Standart Kurator dan Pengurus. 2.

Sebelum menerima penugasan pengurus PKPU harus memastikan dirinya tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor, yang dapat diketahuinya dari daftar kreditur yang tercantum dalam permohonan PKPU maupun dokumen lain yang diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU tersebut. Jika sewaktu melaksanakan penugasan Pengurus PKPU mengetahui

80

Standar profesi kurator dan pengurus Indonesia http://kreditur pailit.wordpress.com/standart-kurator-pengurus-indonesia/ diakses tanggal 24 juni 2011.


bahwa ia ternyata memiliki benturan dengan satu atau lebih kreditor, maka hakim pengawas atau dengan anggota majelis hakim pengadilan niaga yang menangani PKPU tersebut, meminta kepada pengurus PKPU untuk : a. Memberitahukan secara tertulis adanya benturan kepentingan tersebut kepada hakim pengawas, debitor, rapat kreditor dan komite kreditor, jika ada dengan tembusanpada Dewan kehormatan AKPI, serta wajib segera memanggil

rapat kreditor untuk diselengarakan secepatnya khusus untuk

memutuskan masalah benturan tersebut; atau b. segera mengundurkan diri. Jika pengurus PKPU mengundurkan diri maka pengurus PKPU wajib memanggil rapat kreditor untuk menunjuk pengurus PKPU lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU dan Standar Profesi Kurator dan Pengurus. 81 Dalam menjalankan kewenangannya pengurus PKPU wajib mempergunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pengurus PKPU harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang

diambil dalam rangka pelaksanaan tugasnya

memiliki dasar yang kuat sesuai dengan UUK-PKPU dan peraturan pelaksananya serta telah menempuh prosedur Standart Profesi Kurator dan Pengurus.

81

http;//endangshkurator.blogspot.com/ diakses tanggal 26 juni2011.


Pada dasarnya pengurus PKPU wajib bertindak secara transparan dihadapan para pihak yang terlibat dalam kewenangannya serta memberikan informasi material 82 secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses PKPU. Terlepas dari kewajiban tersebut pengurus PKPU tetap wajib menjaga rahasia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya kepada pihak ketiga manapun yang secara ekplisit tidak disebutkan oleh UUK-PKPU. Pasal 234 ayat (2) menentukan bahwa

pengurus PKPU yang terbukti tidak

independen dikenakan sanksi pidana dan atau perdata sesuai peraturan perundangundangan. Dalam penjelasan UUK-PKPU tidak disebutkan dengan jelas bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pengurus PKPU yang terbukti tidak independen, demikian juga halnya dalam peraturan-peraturan pelaksana UUK-PKPU tidak ada satu ketentuan yang menyinggung persoalan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan multi interpretasi bagi hakim dalam memutuskan perkara terhadap pengurus PKPU yang terbukti tidak independen. Pengurus PKPU yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan para pihak yang terlibat dalam proses PKPU hanya dapat dibuktikan dengan itikad baik dari pengurus PKPU sendiri dalam mengurus harta kekayaan perusahaan debitor. Dengan itikad baik yang dimiliki oleh para pihak proses PKPU juga dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab pengurus PKPU ditentukan dalam pasal 234 ayat (4) UUK-PKPU dimana pengurus PKPU bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. 82

Standar profesi kurator dan pengurus Indonesia http://kreditur pailit.wordpress.com/standart-kurator-pengurus-indonesia/ diakses tanggal 24 juni 2011.


Dalam UUK-PKPU selanjutnya tidak disebutkan dengan jelas bagaimana bentuk tanggung jawabnya, demikian juga halnya dalam peraturan pelaksanaannya.


BAB II PENGATURAN INDEPENDENSI KEWENANGAN PENGURUS DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Recommend Documents