Bahan Internet : Niken Saraswati, 2011, Standar Kontrak Dalam Hukum Perjanjian Another
Wordpress.
Com
Site
(11/06/2013),
http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/07/ standar kontrak dalam hukum perjanjian W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta *****
PENGATURAN PENCEGAHAN KEPAILITAN MELALUI KOMBINASI INSOLVENCY TEST, REORGANISASI PERUSAHAAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Oleh Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra*, R.A. Retno Murni**, I Made Pria Dharsana*** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana Email:
[email protected] ABSTRACT Bankruptcy law in Indonesia is obliged to observe and comply with the regulations set out in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Obligation Payment (PKPU). The requirements of bankruptcy decision are stipulated in Article 2 paragraph (1). These regulations cause problems due to the vagueness of norms; that the bankruptcy terms are too simple, so it would cause the debtor who actually still in good financial state sentenced into the bankruptcy state. A mechanism of protection for both debtors and creditors is needed so they are not harmed in the bankruptcy process. Therefore a regulation of bankruptcy prevention through a combination of Insolvency Test, Corporate Reorganization and PKPU is needed, so that bankruptcy law can be applied in line with the objectives of national economic development. Based on this, the problems those can be formulated are about what the major on regulation of combination system of Insolvency Test, Corporate Reorganization and PKPU and how the prevention regulation of a company tangled on bankruptcy by using combination system of Insolvency Test, Corporate Reorganization and PKPU. Keywords : Regulation, Prevention, Bankruptcy, Insolvency Test, Reorganization, PKPU *Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2012 **Pembimbing I ***Pembimbing II
I.
meningkatnya
PENDAHULUAN Pailitnya suatu perusahaan seringkali bukan merupakan keinginan dari berbagai pihak. Hal ini
kasus
kepailitan
ini
akan
menimbulkan efek buruk bagi perekonomian nasional.
disebabkan oleh banyaknya dampak negatif yang
Apabila kondisi perusahaan sedang ada
dapat ditimbulkan oleh karena kepailitan ini, yang
dalam kondisi ekonomi tidak baik, akan lebih
tentunya dapat berdampak buruk, tidak hanya
menguntungkan apabila dilakukan reorganisasi
bagi debitur dan kreditur, namun juga distributor,
terlebih
pembeli, perusahaan retail, juga Negara dapat
Pencegahan kepailitan dengan cara reorganisasi
kehilangan sumber pendapatannya dari sektor
perusahaan dapat menghindarkan perusahaan dari
pajak, konsumen, dan pada tingkat tertentu dapat
status dilikuidasi.
menyebabkan pengangguran Hubungan
meningkatnya karena
Kerja
terjadinya
(PHK).
dahulu
untuk
menghindari
pailit.
tingkat
Selain dengan menerapkan reorganisasi
Pemutusan
perusahaan, perlu juga dilakukan suatu proses
Secara
umum,
yang disebut dengan Insolvency Test. Menurut
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 65
James
Purba,
Insolvency
test adalah
suatu
utang asalkan terpenuhi syarat permohonan
keadaan untuk menguji kemampuan debitor
kepailitan. Indonesia menganut konsep yang
dalam
kedua.2
membayar
kewajiban.
Merujuk
ke insolvency test yang diatur dalam mekanisme
Undang-Undang
Kepailitan
dan
PKPU
kepailitan Amerika Serikat serta negara penganut
sekarang ini memiliki kelemahan, yaitu membuka
common law system lainnya seperti Inggris,
peluang bagi perusahaan yang masih berpotensi
sebuah perusahaan yang dimohonkan pailit harus
untuk berkembang untuk dijatuhi putusan pailit.
melewati mekanisme ini lebih dulu. Artinya,
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya
perusahaan baru bisa dimohonkan pailit jika
memberikan pranata hukum dalam kerangka
perusahaan benar-benar sudah dalam keadaan
prinsip debt forgiveness yang berupa moratorium
bangkrut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor
utang debitor atau yang dikenal dalam Undang-
37 tahun 2004 tentang Kepailitan (selanjutnya
undang Kepailitan dengan nama Penundaan
disebut UU Kepailitan) membuka kesempatan
Kewajiban
yang
untuk
Sedangkan rehabilitasi dalam Undang-Undang
mempailitkan suatu debitor. Asalkan permohonan
Kepailitan adalah rehabilitasi setelah seluruh
kepailitan memenuhi Pasal 2 ayat (1) junctoPasal
utang-utang debitor terselesaikan, dan bukan
8 ayat (4) UU Kepailitan. Keadaan ini merupakan
rehabilitasi yang berbentuk fresh-starting..
cukup
luas
kepada
kreditor
Pembayaran
Utang
(PKPU).
keadaan Norma Kabur. Alhasil, debitor dapat
Permasalahan kepailitan di Indonesia terkait
diputus pailit tanpa melihat kemampuan untuk
dengan pelaksanaan undang-undang kepailitan
menyelesaikan utang. Jamesmenilai membangun
masih
perusahaan itu tidak cepat dan gampang. Selain
permasalahan kepailitan timbul oleh karena
itu,
lemahnya
demi
insolvency
kesehatan test perlu
revisi UU Kepailitan.
bisnis
dan
investasi,
dipertimbangkan
dalam
1
jauh
dari
formulasi
harapan.
aturan
Justru
banyak
hukum,
secara
khususnya undang-undang kepailitan, karena terdapat kekaburan norma mengenai syarat-syarat
Apabila Indonesia mengadopsi konsep ini,
kepailitan, serta keksosongan norma karena tidak
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu
adanya mekanisme filter penghidaran kepailitan
perlu metode untuk menentukan tingkat kesehatan
seperti
suatu perusahaan. Selain itu, syarat permohonan
Perusahaan.
pailit
sebagaimana
diatur
dalam
Pasal
2
Insolvency
Test
dan
Reorganisasi
Hal-hal tersebut di atas-lah yang semakin
UUKepailitan juga perlu diubah, menjadi debitor
memberikan
yang tidak lagi mampu membayar utang.
perlunya perubahan terhadap Undang-undang
Negara-negara di dunia mengenal dua konsep
kepailitan
betapa
penting
dan
Kepailitan Indonesia. Menjadi penting dan perlu
test dan
oleh karena perkembangan ekonomi Indonesia
. Konsep insolvency test dalam
yang cenderung cepat memerlukan dukungan
kepailitan,
lebih
yaitu insolvency
gambaran
menekankan
kepada
ketidakmampuan perusahaan dalam membayar
memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.
doesnt
Sehubungan dengan latar belakang di atas
pay, suatu proses atau cara lain dalam menagih
maka menarik untuk dilakukan penelitian serta
utang-utangnya.
Sedangkan simply
perangkat hukum memadai serta sekaligus dapat
kemudian serta menuangkan dalam bentuk artikel 1
James Purba, sebagaimana dikutip dari Hukumonline.com (diakses pada tanggal 15 Januari 2013), available from: URL: http://www.hukumonline.com/be-rita/baca /lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan-untuklindungi-debitor
Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, 2
ibid
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 66
Reorganisasi
Perusahaan
dan
Penundaan
jerat kepailitan oleh karena ketiadaan suatu sarana pengujian
terlebih
dahulu
untuk
dapat
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
menentukan apakah suatu perusahaan itu layak
maka dapat dikemukakan rumusan masalah
untuk digugat pailit ataukah tidak layak. Salah
sebagai berikut:
satu caranya adalah denga melakukan insolvency
1.
Apa yang menjadi pokok utama dalam
test
pengaturan
sistem
Reorganisasi perusahaan.
Insolvency
Test,
kombinasi Reorganisasi II.
Perusahaan dan PKPU? 2.
Bagaimana
pengaturan
III. pencegahan
dengan
dikombinasikan
PKPU
dan
KERANGKA TEORI Teori Kepailitan: Teori Berdasarkan Nilai (Value-based Theory)
suatu perusahaan terjerat kepailitan
Donald R. Korobkin 3 mengusulkan teori
dengan sistem kombinasi Insolvency
berbasis nilai ini. Teori berbasis nilai objek
Test,
menolak anggapan bahwa debitur hanya sebagai
Reorganisasi
Perusahaan
dan
PKPU?
kolam aset
, yaitu properti atau benda
Tujuan umum penelitian atas permasalahan
mati. Teori ini menekankan bahwa debitur
di atas adalah untuk pengembangan ilmu hukum
memiliki kepribadian dan potensi yang dinamis.4
khususnya di bidang Hukum Kepailitan yang
Menurut teori ini, hukum kepailitan merupakan
berkaitan dengan usaha penyelamatan perusahaan
respon penuh untuk semua masalah yang timbul
dari jerat kepailitan. Adapun tujuan khusus yang
dari kesulitan keuangan , tidak hanya ekonomi
ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang
tetapi juga moral, politik, pribadi dan sosial.5
dibahas dalam penelitian ini, yakni:
Masalah yang timbul dari kesulitan keuangan
a.
Untuk
mengetahui
pengaturan
pencegahan
yang begitu rumit sehingga jawabannya harus
suatu
diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk
perusahaan terjerat kepailitan dengan
menentukan secara bersama jalan keluar dari
sistem
b.
mekanisme
kombinasi
Insolvency
Test,
permasalahan
tersebut.
Teori
berbasis
nilai
Reorganisasi Perusahaan dan PKPU
menyimpulkan bahwa hukum kepailitan tidak
dalam
hanya respon terhadap masalah mengumpulkan
upaya
penyelamatan
suatu
perusahaan dari jerat kepailitan;
utang , dan tujuan dari hukum kepailitan adalah
Untuk
untuk mengatasi masalah kesulitan keuangan dan
memberikan
mengenai
revisi
menciptakan kondisi ideal di mana kondisi
Kepailitan
keuangan para pihak mungkin direhabilitasi
Indonesia dengan menerapkan sistem
menjadi suatu visi yang koheren dan informatif
gabungan PKPU dengan insolvency
tentang
Test dan Reorganisasi Perusahaan;
perusahaan.
terhadap
alasan
pandangan
perlunya
Undang-undang
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah
dalam
apa
yang
mesti
dilakukan
oleh
Sejalan dengan itu, reorganisasi
hukum
kepailitan
adalah
untuk
penelitian hukum normatif (yuridis normatif)
merehabilitasi dan membentuk kembali kembali
dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian
nilai-nilai dari debitur untuk mencapai suatu
adalah analisis dari adanya norma kabur dalam
keadaan perusahaan yang lebih baik.
hal sumirnya syarat untuk dapat mengajukan
3
gugatan kepailitan, serta kekosongan norma oleh karena
tidak
adanya
perlindungan
bagi
perusahaan yang secara finansial masih sehat dari
Columbia Law Review, Vol.91, Mai 1991, No.4, hal.717 4 Ibid, hal.744 5 Ibid, hal. 789
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 67
IV.
PEMBAHASAN A. Pengertian Insolvency Test Masalah Insolvency merupakan hal yang
esensial dalam hukum kepailitan. Pengadilan baru dapat menjatuhkan putusan pernyataan pailit apabila debitor berada dalam keadaan insolvensi. Pentingnya lnsolvensi dalam hukum kepailitan oleh
karena
pernyataan
merupakan pailit
di
salah
satu
syarat
Concursus
samping
Creditorum.
pihak; kurang dalam hal membayar utangutangnya. Suatu keadaan yang relatif dari asset-aset seseorang dan kewajibankewajiban dari yang awal, apabila keseluruhannya dibuat tersedia segera, tidak akan mampu untuk melunasi yang berikutnya. Atau suatu kondisi seseorang yang tidak dapat membayar utang-utang sebagaimana telah jatuh tempo, atau dalam tujuan yang biasa dalam perdagangan dan bisnis.) Berikutnya adalah indikasi dan faktor-faktor penyebab
yang
dapat
mengarahkan
suatu
Praktek yang umum dalam dunia bisnis
perusahaan untuk kemudian dikategorikan dalam
sering menghubungkan antara Insolvency dan
keadaan insolvent. Yang sudah jelas adalah
bankruptcy.
keadaan insolvent dapat menjadi indikasi terhadap
Praktisi
ekonomi
menghubungkan atau menganggap
sering Insolvency
perusahaan-perusahaan
yang
berada
dalam
sebagai suatu keadaan terbatasnya liability dari
kondisi berhenti membayar utang-utangnya dan
suatu perusahaan. Kata bankruptcy digunakan
utang-utang tersebut belum lunas. Namun apabila
6
meminjam teori dalam ilmu ekonomi, dapat
Business
ditemukan ada suatu keadaan perusahaan yang
untuk
mendiskripsikan
prosedur
Menurut Dictionary
Insolvency.
of
7
Term , Insolvency diartikan : 1.
2.
Ketidaksanggupan
kemudian untuk
memenuhi
sangat
memungkinkan
sebagai
penyebab perusahaan tersebut menjadi tidak dapat
kewajiban finansial ketika jatuh waktu
membayar
seperti layaknya dalam bisnis; atau
dimasukkan dalam kategori insolvent. Keadaan
Kelebihan
tersebut ditandai dengan penurunan tingkat
kewajiban
dibandingkan
utang-utangnya
dan
kemudian
dengan asetnya dalam waktu tertentu.
keuangan perusahaan dan dikenal dengan istilah
Pengertian insolvency juga dapat ditemukan
Financial Distress. Kondisi financial distress
dalam kamus hukum.
perusahaan didefinisikan sebagai kondisi di mana
mengartikan Insolvency sebagai:
hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk
The condition of a person who is insolvent; inability to pay one's debts; lack of means to pay one's debts. Such a relative condition of a man's assets and liabilities that the former, if all made immediately available, would not be sufficient to discharge the latter. Or the condition of a person who is unable to pay his debts as they fall due, or in the usual course of trade and business.8 (Terjemahan bebasnya: suatu kondisi dari seseorang yang insolvent; ketidak- mampuan untuk membayar utang-utang terhadap suatu
memenuhi (melunasi) kewajiban (utang-utang) perusahaan
(dalam
keadaan
Insolvency).9
Insolvency dapat dibedakan dalam kategori, yaitu 10: 1.
Technical Insolvency Jenis
ini
munculnya kekurangan
bersifat
sementara
karena kas
untuk
dan
perusahaan memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka pendek. 6
Barry Cahir et. al., 2003, Insolvency Law; Professional Practice Guide, Cavedish Publishing, Ireland, hal.1 7 Insolvency American Heritage Dictionary of Business Term, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, New York, hal. 1907 8 Henry Campbell Black, 1979, Publishing Co., St. Paul Minnasota, hal.
2.
Bankruptcy Insolvency Jenis ini bersifat lebih serius dan munculnya ketika total nilai hutang
9
David L. Scott, loc.cit.
10
Bankruptcy Reorganization for Closely Held Accounting Horizons, Vol 10, 3, hal.1225
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 68
melebihi nilai total aset perusahaan atau
memasukkan suatu perusahaan dalam kategori
nilai ekuitas perusahaan negatif.
Insolvent.13
Banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan menghadapi financial distress yaitu antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan,
ketinggalan
persaingan,
kondisi
teknologi, ekonomi,
kondisi
kelemahan
manajemen perusahaan dan penurunan aktifitas perdagangan industri. Dalam kondisi ekonomi yang tidak buruk, kebanyakan perusahaan yang mengalami financial distress adalah akibat dari kelemahan manajemen. 11 Pengertian Test dalam Oxford Dictionary of English
12
, apabila diartikan sebagai kata a procedure
benda, maka diartikan
intended to establish the quality, performance, or reliability of something, especially before it is taken
into
widespread
use.
(Terjemahan
bebasnya: suatu prosedur yang dimaksud untuk menentukan kualitas, kemampuan, atau ketahanan dari sesuatu, secara khusus sebelum hal tersebut atau sesuatu tersebut digunakan secara luas.), dan apabila diartikan dalam hubungannya sebagai suatu frase, seperti kedudukannya pada istilah Insolvency Test
find
out how useful, strong, or effective someone or something is. mengetahui
There are two tests for establishing insolvency: a) showing that the company is unable to pay its debt as they fall due for payment; and b) depends on showing that the value of meet its liabilities, including (for certain statutory purposes) contingent and prospective liabilities. (Terjemahan Bebasnya: Ada dua tes atau ujian untuk menentukan keadaan insolvent: a) mewajibkan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat membayar sebagaimana seharusnya pembayaran pada saat jatuh tempo; dan b) pada waktu menunjukkan bahwa nilai aset-aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi kewajibankewajibannya, termasuk (untuk tujuan hukum tertentu) kewajiban yang sifatnya merupakan kesatuan dan prospektif. Pelaksanaan dan penerapan insolvency test di berbagai Negara memiliki variasi istilah tersendiri. Salah satu istilah lain yang digunakan adalah solvency test. Tidak jauh dari tujuan insolvency test, pada hakekatnya solvency test merupakan suatu metode pengujian yang identik
seberapa
berguna,
kuat,
efektif
hanya saja masing-masing melihat dari sudut yang berbeda. Insolvency test melihat dari sudut
mengenai kata yang menjadi pasangannya dalam membentuk frasa), dalam hal Insolvency Test maka dapat diartikan sebagai suatu prosedur untuk menentukan apakah suatu (perusahaan) memenuhi unsur-unsur tertentu atau kualifikasi tertentu untuk dapat dikategorikan masuk dalam keadaan Insolvent. Michael Quinn dalam bukunya memberikan dua hal yang menjadi test atau ujian untuk dapat
pandang
ketidakmampuan
membayar
utang,
sedangkan solvency test melihat dari sudut pandang kemampuan membayar. Metode yang digunakan sama-sama bisa dipakai oleh keduanya hanya saja kesimpulan yang ingin dicapai berbeda secara sudut pandang. J.B. Heaton dalam tulisannya menjabarkan mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan
untuk
melakukan
solvency
test.
Menurutnya ada tiga bentuk pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan solvency test 11
I b id . ha l .3 6 12 Test of English, Oxford University Press, United Kingdom, hal.
yaitu: 13
Barry Cahir et. al., Op. Cit., hal.2
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 69
a test of whether a firm reasonably can be expected to pay its debts as they come due (the ability-to-pay solvency test, sometimes referred to as cash-flow solvency or equitable solvency), a test of whether the fair value of a
ditetapkan dalam perjanjian. Walaupun demikian, dalam prakteknya jenis pendekatan lainnya juga digunakan untuk dapat melengkapi hasil test dari the ability-to-pay solvency test atau bahkan digunakan untuk melemahkan kesimpulan hasil
liabilities (the balance-sheet solvency test, performed on either a goingconcern or liquidation basis), and a much less well defined test of whether a firm has adequate capital (the capitaladequacy solvency test)14 (Terjemahan bebasnya: tes apakah suatu perusahaan cukup dapat diharapkan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo (solvency test atau uji solvabilitas mengenai kemampuan untuk membayar, kadang-kadang disebut sebagai uji solvabilitas arus kas atau uji solvabilitas yang berimbang), tes apakah nilai wajar aset perusahaan melebihi nilai nominal kewajiban (uji solvabilitas neraca, dilakukan pada baik perusahaan yang masih going concern atau perusahaan yang pada dasarnya akan likuidasi), dan tes yang kurang lebih didefinisikan sebagai ujian apakah perusahaan memiliki modal yang memadai (uji solvabilitas kecukupan modal))
test tersebut. Contohnya, bisa saja dari hasil test kemampuan membayar dengan melihat jangka waktu pembayaran dengan keadaan utang yang sudah jatuh tempo dapat ditarik kesimpulan bahwa debitur ada dalam keadaan tidak mampu membayar, namun berdasarkan the balance-sheet solvency test ternyata debitur tidak mengalami masalah, malahan mendapatkan profit dalam usahanya. Berarti permasalahannya bukan pada kemampuan
membayar,
mungkin
ada
pertimbangan lain atau suatu kesalahan tertentu dalam manajemen yang memungkinkan hal ini terjadi. B. Reorganisasi Perusahaan Istilah Reorganisasi, dalam bahasa Inggris disebut Reorganization. Elisabeth Warren dalam a
Heaton menambahkan, dalam menerapkan pendekatan sebagai acuain solvency test tersebut di atas tidak selalu mudah. Lebih mudah untuk mendefinisikan daripada menerapkannya dalam kenyataan. Yang sering kali menjadi pertanyaan bagi para praktisi hukum adalah apakah ada metode yang terbaik di antara ketiga jenis
change in the debt obligation of the business
(Terjemahan bebasnya: suatu perubahan di dalam ketentuan utang di bidang bisnis). Tentunya beliau
mengartikan
reorganization
dalam
konteksnya pada Bankuptcy Law. Pengertian reorganisasi secara umum dapat ditemukan dalam kamus.
pendekatan tersebut ataupun di luar ketiganya yang mampu diterapkan, terutama bagi semua kasus?
Jika
secara
teoritis
disimpulkan,
jawabannya adalah tentu saja ada. Yang sering dianggap merupakan pendekatan yang optimal adalah pendekatan dengan menggunakan the ability-to-pay
solvency
test.
Pendekatan
ini
dianggap paling mampu menangkap apa yang menjadi
kehendak
atau
apa
yang
paling
diharapkan oleh kreditur; dalam hal ini kesesuaian mengenai piutang mereka yang sudah jatuh tempo dibandingkan
dengan
jangka
waktu
15
Act or process
of
(terjemahan
organizing bebasnya:
again usaha
or
anew.
atau
proses
pengorganisasian kembali atau dengan cara baru). Lebih jauh lagi Black memberi penjelasan: As applied to corporations. The carrying out, by proper agreements and legal proceedings, of a business plan for winding up the affairs of or foreclosing a mortgage or mortgages upon the property of, insolvent corporations, more frequently railroad companies. It is usually accomplished by the judicial sale of the corporate property and
yang 15
14
J. B. Heaton, 2007, The Bussines Lawyer Vol.62, Journal Press, London, hal.983
Elizabeth Warren, 2008, Essentials Chapter 11: Reorganizing American Business, Aspen Publisher, New York, hal.4
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 70
franchises, and the formation by the purchasers of a new corporation. The property and franchises are thereupon vested in the new corporation and its stock and bonds are divided among such of the parties interested in the old company as are parties to the reorganization plan.16 (Terjemahan bebasnya: Seperti diterapkan pada perusahaan. Pelaksanaan, oleh perjanjian yang tepat dan proses hukum, dari rencana bisnis untuk penutupan urusan atau penyitaan hipotek atau hipotek atas properti, perusahaan bangkrut, lebih sering perusahaan kereta api. Hal ini biasanya dilakukan dengan penjualan berdasarkan keputusan pengadilan terhadap properti perusahaan dan waralaba, dan pembentukan oleh pembeli sebuah perusahaan baru. Properti dan waralaba yang kemudian dipegang oleh perusahaan baru serta saham dan obligasinya dibagi antara para pihak yang berkepentingan dalam perusahaan lama sebagaimana kedudukannya sebagai para pihak dalam rencana reorganisasi.)
mengompensasikan
setiap
kesulitan
yang
dihadapi dalam bisnis terutama yang timbul akibat
ketidakmampuan
membayar
kembali
utang-utang melalui cara lain atau jalan lain. Reorganisasi di dalam tulisan ini bukan hanya sekedar reorganisasi dalam obligasi atau perjanjian utang saja, namun lebih luas lagi mencangkup reorganisasi perusahaan dan tetap dalam
konteks
upaya
menanggulangi
permasalahan kesulitan dalam pembayaran utang. Warren membedakan reorganisasi perusahaan dalam dua jenis yaitu Reorganisasi Finansial dan Reorganisasi Operasional. Reorganisasi Finansial berarti restrukturisasi yang terjadi adalah murni dalam hal keuangan That is, the business operations remain the same, while the debts are
Penggunaan istilah reorganisasi di Indonesia sering dipadankan dengan istilah restrukturisasi. Kedua istilah ini relatif memiliki makna yang sama. Secara umum, contoh reorganisasi yang sering
dijumpai
restrukturisasi
adalah utang.
reorganisasi Misalnya,
atau sebuah
perusahaan terikat pada suatu utang jangka panjang selama jangka waktu 5 tahun dengan bunga
20
persen
per
tahun,
kemudian
direstrukturisasi atau direorganisasikan menjadi menjadi utang dengan jangka lebih panjang, misalnya 8 tahun, namun dengan bunga yang lebih rendah, yaitu 15 persen per tahun, dengan nilai agunan yang telah diturunkan juga untuk lebih mendekati nilai asli dari jaminan tersebut. Secara
singkat,
reorganisasi
oleh
Warren
how to spread around the pain for a business that cannot repay its debt in full
secara merata kesulitan dari bisnis atau usaha yang tidak dapat membayar kembali utangutangnya secara penuh). Maksud dari pernyataan adalah 16
cara
Henry
yang Campbell
ditempuh
untuk
Black,
1979,
Publishing Co., St. Paul Minnasota, hal. 17 Elizabeth Warren, loc. cit.
business is distributed to unpaid creditors.
18
(Terjemahan bebasnya: bahwasanya, operasional bisnis perusahaan tersebut tetap sama, hanya saja utang-utangnya diperjanjikan kembali {diatur ulang} atau dihapuskan dan saham didistribusikan kepada kreditor yang piutangnya tidak dilunasi). Jadi, restrukturisasi utang termasuk di dalam reorganisasi finansial. Tidak hanya restrukturisasi utang saja yang terjadi, namun juga dapat dimungkinkan
terjadinya
kompensasi
dan
konversi terhadap utang baik sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat dilunasi menjadi saham dalam perusahaan tersebut. Hal ini dimungkinkan
pada suatu
perusahaan
yang
berpotensi untuk maju dan berkembang, namun margin keuntungan yang didapatkan masih tidak
17
(terjemahan bebasnya: bagaimana untuk membagi
itu
written down or eliminated and stock in the
mampu untuk menutupi kewajiban angsuran utang yang harus dibayarnya. Tentu akan menjadi pilihan atau langkah penyelamatan yang sangat baik apabila kreditur ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan perusahaan 18
daripada tersebut,
harus yang
mempailitkan dampak
jangka
Elizabeth Warren , loc. cit.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 71
panjangnya
malahan
tidak
baik
bagi
on the core competence of the business
20
perkembangan perusahan, dan juga bagi para
(terjemahan bebasnya: tipe reorganisasi usaha ini
pihak lainnya yang berkepentingan terhadap
biasanya menghasilkan suatu perusahaan yang
perusahaan tersebut. Dengan demikian kreditor
lebih kecil, lebih ramping dengan beban utang
bukan
terhadap
yang lebih rendah (beserta bunganya), sekaligus
piutangnya, melainkan pula dapat memperoleh
kemudian mampu untuk berkonsentrasi dalam
keuntungan terkait potensi perusahaan yang
kompetensi inti dari usahanya).
mampu
hanya
mendapat
meraih
pelunasan
profit
usahanya.
Berdasarkan kedua jenis reorganisasi ini,
Reorganisasi finansial ini sering disebut sebagai
dapat dimunculkan suatu bentuk reorganisasi
balance sheet reorganization, oleh karena pada
lainnya, yaitu Reorganisasi Menyeluruh. Dalam
hakekatnya reorganisasi atau restrukturisasi ini
bahasa inggris dapat diterjemahkan menjadi
hanya terjadi di atas kertas saja, dan tidak
General
mengubah operasional harian. Di atas kertas,
mengkombinasikan baik itu reorganisasi finansial,
hutang dihapus dan di anggaran dasar terjadi
maupun
perubahan kepemilikan saham.
sebenarnya yang sering kali akan dibutuhkan oleh
Selanjutnya
dalam
adalah
Reorganisasi
suatu
Reorganization.
reorganisasi
perusahaan.
Jenis
operasional.
Suatu
Jenis
perusahaan
yang
memerlukan
memberikan
yang
kelebihan
beban
terestrukturisasi adalah baik sebagian ataupun
utangnya,
seringkali
keseluruhan operasional dari suatu perusahaan.
kondisi operasional yang kurang optimal. Dengan
Warren
proses
demikian, mencermati kebutuhan tiap perusahaan
The debtor will use the breathing
sangatlah penting, dan ini merupakan kunci
menyatakan
bahwa
bahwa
dalam
oleh
selain
ini
Operasional. Dari istilahnya saja sudah dapat gambaran
reorganisasi,
ini
karena
juga
mengalami tanggungan
mengalami
suatu
room provided by the protection of bankruptcy to
keberhasilan reorganisasi yang akan dilakukan.
close or to sell money-losing division, trim excess
C. Penundaan Kewajiban Pembayaran
staff, refocusing product lines, cut back on the
Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran
akan
Utang (selanjutnya disingkat PKPU) di dalam
number of company cars, and so forth. (Terjemahan
bebasnya:
Debitur
Utang
19
sistematika Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 melalui perlindungan oleh Kebangkrutan {dalam
Tahun 1998, pengaturannya dimuat pada Bab II
leh
mulai pasal 212 sampai dengan pasal 279 sedangkan dalam sistematika Undang-Undang
menjual divisi yang hanya menghabiskan uang,
Kepailitan
dan
Penundaan
Kewajiban
mengurangi staf yang tidak perlu, memfokuskan
Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004
kembali lini produk, mengurangi jumlah mobil
pengaturannya dimuat pada Bab III mulai pasal
perusahaan, dan sebagainya).
222 sampai dengan pasal 264.
Mengenai Jenis Reorganisasi Operasional,
PKPU ini dalam bahasa Inggris disebut
This type of
dengan Suspension of Payment, atau dalam
business reorganization usually produces a
bahasa Belanda disebut dengan Sursence van
smaller, leaner company with a reduced debt (and
Betaling. Yang dimaksud dengan PKPU adalah
interest) burden, once again able to concentrate
suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh
Warre
undang-undang melalui putusan pengadilan niaga 19
Elizabeth Warren , op. cit., hal.5
20
Elizabeth Warren , op. cit., hal.15
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 72
di mana dalam periode waktu tersebut kepada
untuk menyelamatkan perusahaan yang mana
kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk
jangkauannya lebih luas dalam artian tidak hanya
memusyawarahkan
dalam restrukturisasi utang tapi juga dalam hal
hutangnya
cara-cara
dengan
pembayaran
memberikan
rencana
penyehatan manajemen.
pembayaran (composition plan) terhadap seluruh
Sedangkan
konteks
dari
Penundaan
atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanyalah
perlu
dalam
merestrukturisasikan hutangnya tersebut.
Dengan demikian, PKPU merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium.
21
hal
restrukturisasi
restrukturisasi
utang
finansial
saja.
Sesuai
atau dengan
namanya, maka dengan tundaan pembayaran,
Maksud PKPU pada umumnya adalah untuk
kewajiban membayar semua hutang tetap saja
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi
ada, tetapi untuk sementara ditunda. Ini sebabkan
tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang
adanya beberapa alasan sehingga untuk sementara
kepada kreditur konkuren. Tujuan PKPU adalah
pembayaran hutang tidak dapat dilaksanakan.
untuk
debitur
Tetapi, ada perhitungan yang reasonable, bahwa
meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran
suatu masa kelak hutang tersebut akan dapat
memungkinkan
seorang
pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.
22
Dengan adanya penundaan pembayaran, maka dapat terjadi beberapa kemungkinan. 23 a)
Piutang
dilunasi lagi. Misalnya terjadinya musibah berupa force majeure, yang menyebabkan debitur untuk sementara tidak sanggup membayar hutang.24
piutang para kreditur akan
Dalam hal ini dapat kita perbandingkan
dibayar / dapat dibayar seluruhnya oleh
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di
debitur.
Indonesia dengan Reorganisasi Perusahaan di
b) Pembayaran piutang kreditur itu dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi
Amerika Serikat : 1.
Jangka waktu yang realistis
tahap; c)
Jangka
waktu
yang diberikan
oleh
Suatu perdamaian di bawah tangan;
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
d) Pengesahan perdamaian apabila terjadi
Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
perdamaian
e)
yang
lazim
disebut
untuk
reorganisasi
perusahaan
debitur
gerechteljke accord atau dwang acoord;
(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /
Penyataan pailit, apabila tujuan yang
PKPU) adalah 270 hari dengan ketentuan
hendak dicapai dengan pengunduran
PKPU Sementara 45 hari dan PKPU tetap
pembayaran itu tidak tercapai.
270 hari. Bankruptcy
D. PKPU di Indonesia dibandingkan
Kepailitan
dengan Reorganisasi di Amerika Reorganisasi perusahaan berbeda dengan Penundaan
Kewajiban
Pembayaran
Utang
(PKPU), dimana tujuan dari reorganisasi adalah
Code
Amerika
(Undang-Undang Serikat
memberik
waktu 120 hari dan 180 hari bagi debitur hak ekslusif khusus untuk membuat rencana reorganisasi.
Periode
ini
masih
bisa
diperpanjang oleh pengadilan berdasarkan 21
R. Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hal. 46 22 Rahayu Hartini, 2002, Hukum Kepailitan, Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, hal. 17 23 Zainal Asikin, 1994, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 97-98.
alasan-alasan
yang
logis
mengingat
kepentingan reorganisasi debitur. Adalah hal 24
Munir Fuandy, 2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 197.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 73
yang tidak realistis dan memberi kesan
perusahaan
terburu-buru karena debitur dipaksa oleh
diputar kembali. 27
undang-undang bahwa selama 270 hari
3.
roda
bisnis
dapat
Posisi relatif kreditur
harus telah ada kesepakatan antara debitur
UU
Kepailitan
Indonesia
dan kreditur mengenai PKPU sehingga
memprioritaskan dunia kreditur hanya pada
pengadilan dapat melegitimasi kesepakatan
kreditur terjamin dan kreditur tidak terjamin.
tersebut melalui putusan Pengadilan Niaga.
Dalam hubungan antara kreditur struktur
Sementara dalam Restrukturisasi Perbankan
komite
jumlah waktu yang cukup lama diperlukan
konkuren. Oleh karenanya proses PKPU di
oleh auditor dari luar untuk meneliti
Indonesia cenderung untuk menyamaratakan
portofolio sejumlah bak bermasalah yang
kepentingan
dipinjamkan
pertandingan, reorganisasi perusahaan di
kepada
kepentingan BPPN. 2.
sehingga
mereka
untuk
25
kreditur
terbatas
seluruh
pada
kreditur
kreditur.
Sebagai
Amerika Serikat justru diharuskan agar
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
kreditur
(PKPU) di Indonesia adalah organisasi yang
kepentingan dari kelas yang paling senior
26
minus refinancing.
dibagi
dalam
kelas-kelas
sampai pada kelas yang paling junior.
Reorganisasi perusahaan bertujuan agar
4.
Pengajuan rencana reorganisasi perusahaan
perusahaan yang berada dalam keadaan
Menurut UU Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya
seharusnya yang menjadi sentral adalah
bisa diajukan oleh debitur, atau tidak bisa
penyehatan struktural modal yang bertujuan
diajukan oleh kreditur. Ketentuan ini berbeda
untuk
perusahaan
dengan
Banruptcy
menyentuh
bahwa,
hak
menyehatkan
(refinancing). perolehan
tentang
perusahaan struktur
PKPU
bagaimana
debitur
modal,
Indonesia
hanya
tidak
untuk
rencana
Code
eksklusif
mengajukan
yang
memuat
debitur
rencana
untuk
reorganisasi
memperkuat
perusahaannya ke pengadilan selama perode
UU
Kepailitan
120 hari dan 180 hari. Akan tetapi apabila
membatasi
pengertian
tenggang waktu 120 hari dan 180 hari debitur
karena
reorganisasi
perusahaan
penjadwalan
kembali
sebagai
upaya
pembayran hutang
telah lewat, hak eksklusif debitur gugur maka kreditur
berhak
mengajukan
rencana
kepada kreditur. Reorganisasi perusahaan di
reorganisasi ke pengadilan.
Amerika
E. Pembaharuan Peraturan Kepailitan
Serikat
reorganisasi
justru
perusahaan
berbeda, memang
sebab efektif
Sebagai Usaha Peningkatan
diarahkan untuk menyehatkan permodalan
Perekonomian Indonesia
.
Berlakunya peraturan perundang-undangan
Uang tunai jelas mengubah struktur modal
di Indonesia dalam hal ini secara khusus UU Kepailitan dan PKPU memiliki tujuan. Pada awal peraturan kepailitan yang ada tentunya sudah tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi
25
Masyhud Ali, 2002, Restrukturisasi perbankan & Dunia Usaha. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 136. 26 Herbert, 2003, Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan. Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Perpustakaan Universitas Sumater Utara, Medan, hal 105.
masyarakat yang terus berkembang sehingga dilakukan perubahan. Contoh yang paling nyata 27
Thomas H. Jackson, 2005, The Logic and Limis of Bankrupcy Law, Harvard University Press, hal 243.
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 74
terlihat dalam pengaturan Undang-Undang No.4
Indonesia. Siatem kombinasi ini diharapkan
Tahun 1998 tentang Kepailitan yang mana tujuan
mampu memberikan iklim usaha yang lebih baik
pembuatannya adalah untuk mempercepat proses
di Indonesia yang berimbas pada kemajuan
penyelesaian utang perusahaan yang insolvent
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
terkait krisis moneter yang dialami Indonesia. Karena tujuannya adalah mempercepat karena banyak sekali perusahaan yang bangkrut pada waktu itu, maka pengaturannya pun menggunakan
V.
SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan 1.
Berdasarkan penelitian ini maka dapat
dua variabel sebagai acuan mempailitkan, yakni
disimpulkan bahwa hal yang menjadi
adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat
pokok utama dalam pengaturan sistem
ditagih, serta adanya lebih dari satu kreditur. Pada
kombinasi
waktu itu memang jenis pengaturan seperti ini
adalah
yang dibutuhkan, karena keadaan ekonomi dan
pencegahan
perusahaan-perusahaan pada waktu itu dapat
dipailitkan dengan melihat potensi
dikatakan sangat tidak stabil.
serta kemampuan perusahaan yang
Indonesia saat ini terus berkembang,
sebagaimana
pengaturan
dimaksud
sebagai
suatu
upaya
perusahaan
sedang mangalami kesulitan keuangan
terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Hanya
dan
saja dalam hal hukum kepailitan walaupun telah
untuk dapat bangkit lagi di masa
diundangkan
depan.
Undang-undang
terbaru
yakni
terancam
dipailitkan
Sistem
ini
tersebut
memberikan
Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang
kesempatan baru pula bagi suatu
Kepailitan
perusahaan untuk dapat berbenah dan
dan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang, namun ternyata variabel yang
secara
digunakan
perekonomian
sebagai
acuan
untuk
dapat
tidak
langsung
membantu
Negara
karena
memailitkan suatu entitas masih tidak berubah
perusahaan adalah salah satu roda
dan hanya dua itu saja. Hal ini tentu tidak sesuai
penggerak perekonomian Negara.
dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini yang
2.
Pengaturan
pencegahan
suatu
sedang berkembang maju dengan pesat. Terlalu
perusahaan terjerat kepailitan dengan
sederhana
sebagai
sistem kombinasi Insolvency Test,
pertimbangan untuk dapat memailitkan suatu
Reorganisasi Perusahaan dan PKPU
entitas
bagi
dapat dilakukan dengan mekanisme
perkembangan ekonomi Indonesia. Ini sama saja
sebagai berikut. Tahap awal sebagai
dengan
proyeksi
penyaring setiap permohonan pailit
kemampuan dan potensi masa depan suatu entitas
yang masuk pengadilan niaga adalah
yang hendak dipailitkan. Entah ia mampu
dengan Insolvency Test; dilakukan
berkembang di kemudian hari ataupun tidak
dengan
seakan-akan oleh Undang-undang Kepailitan dan
ketentuan pailit menurut Undang-
PKPU tidak dianggap. Asalkan memenuhi syarat
undang kemudian menerapkan tiga
maka dapat dijatuhkan putusan pailit.
jenis test untuk menentukan status
dan
justru
sedikitnya
berakibat
menutup
mata
variabel
tidak
terhadap
baik
memeriksa
persyaratan
Sistem kombinasi yang ditawarkan dalam
keuangan perusahaan yaitu The Ability
penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi
to Pay Solvency Test yang merupakan
dari
ujian
permasalahan
pengaturan
perundang-
undangan kepailitan yang sekatrang berlaku di
mengenai
kemampuan
membayar Debitur, The Balance Sheet
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 75
test yaitu pengujian terhadap rasio perbandingan
antara
2.
total
melakukan
upaya
penyelamatan
utang/kewajiban dengan total aset
perusahaannya
Debitur, dan The Capital Adequacy
kesulitan keuangan terutama pemenuhan
test dengan melihat proyeksi nilai
kewajiban seperti pembayaran utang
saham perusahaan di masa depan.
agar tidak perlu mengalami proses
Selanjutnya
hasil
kepailitan yang dapat berakibat buruk
Insolvency Test maka ditentukanlah
bagi masa depan perusahaan ataupun
apakah
bisnisnya,
berdasarkan
suatu
dimohonkan
perusahasan pailit
yang
perlu
untuk
3.
apabila
me n g g u n a ka n
atau cukup dengan moratorium atau
d al a m
restrukturisasi utang yaitu dengan
K ep a i l it an
melalui PKPU.
ca r a
Bagi
mengalami
B ag i K r ed i t u r h e nd a k n ya t id a k
melakukan reorganisasi perusahaan
c e la h
Undang dan
hukum
-
Undang
PKPU
untuk
se b a ga i
me n d a p at ka n
ke u n t u n g an d ar i D e b it u r k ar e na
B. Saran 1.
Bagi Debitur hendaknya secara proaktif
pemerintah
melakukan
revisi
hendaknya terhadap
segera Undang-
seb e n a r n y a
ya n g
m en d a p a t
i mb a sn y a p a d a j a n g ka p a nj a n g
Undang Kepailitan dan PKPU karena
ad a la h
sudah tidak mampu lagi mengimbangi
ke mu d ia n
lebih
jauh
perkembangan ekonomi negara yang
b er i mb a s
p ad a
k e m u nd ur a n
terus
se k to e e ko no mi n e gar a .
maju;
Kepalitan
agar dapat
Undang-Undang menjadi
ma sy a sr a k a t
yang lagi
alat
mempermudah kemajuan ekonomi.
DAFTAR BACAAN Buku: Anonim, 2010, Oxford Dictionary of English, Oxford University Press, United Kingdom Ali, Masyhud, 2002, Restrukturisasi perbankan & Dunia Usaha. Elex Media Komputindo, Jakarta Black, Henry Campbell, 1979, , West Publishing Co., St. Paul Minnasota. Cahir, Barry et. al., 2003, Insolvency Law; Professional Practice Guide, Cavedish Publishing, Ireland Asikin, Zainal 1994, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta Scott, David L., 2009, The American Heritage Dictionary of Business Term, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, New York Heaton, J.B., 2007, The Bussines Lawyer Vol.62, Journal Press, London Warren, Elizabeth, 2008, Essentials Chapter 11: Reorganizing American Business, Aspen Publisher, New York Suyatno, R. Anton, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kencana Predana Media Group, Jakarta Hartini, Rahayu, 2002, Hukum Kepailitan, Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Fuady, Munir, 2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung. Herbert, 2003, Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan. Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Perpustakaan Universitas Sumater Utara, Medan Jackson, Thomas H., 2005, The Logic and Limis of Bankrupcy Law, Harvard University Press Majalah: Accounting Horizons, Vol 10, 3
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 76
Columbia Law Review, Vol.91, No.4 Internet: James Purba, sebagaimana dikutip dari Hukumonline.com, available from: URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailita n--untuk-lindungidebitor
*****
Jurna l Ilmia h P ro di Mag ister K eno ta riata n, 20 13 -201 4
Page 77
