Penundaan kewajiban pembayaran utang
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor atau kreditor Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dan minimal 1 utang sudah jatoh tempo dan dapat ditagih. Dengan tujuan agar debitor mengajukan rencana perdamaian yg meliputi sebagian maupun seluruh utang2nya.
PKPU
Diajukan oleh kuasa hukum. Permohonan PKPU ditandatangani oleh Pemohon prisipal dan kuasa hukumnya. Jika Debitor adalah Bank, BUMN, Perusahaan Asuransi,reasuransi, perusahaan efek, berlaku pasal 2(3,4,&5) UU K-PKPU.
PROSES PENGAJUAN PKPU
PKPU diajukan oleh Debitor atau Kreditor harus menggunakan Kuasa Hukum Diajukan kepada Pengadilan Niaga yg mewilayahi tempat kedudukan hukum Debitor
Alasan Debitor mengajukan PKPU: 1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
Alasan Kreditor mengajukan PKPU 2. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
Alasan Kreditor mengajukan PKPU 3. Debitor mengajukan PKPU atas dirinya sendiri untuk melawan kepailitan yang diajukan terhadap dirinya.
ISI DAN SISTEMATIKA PERMOHONAN PKPU a. b. c. d. e.
Tempat dan tanggal pengajuan Pengadilan niaga yg berwenang Identitas pemohon dan kuasa hukumnya Posita/Uraian alasan permohonan PKPU Tuntutan :
Mengabulkan permohonan pemohon Mengangkat hakim pengawas dan pengurus
Proses sidang : PKPU diajukan oleh Debitor :
Paling lambat 3 hari sejak pengajuan PKPU, HARUS dikabulkan PKPU Sementara (PKPU-S) Harus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU yg diajukan oleh Debitor & kuasa hukumnya, dapat dilampiri rencana perdamaian PKPU yg diajukan oleh debitor HARUS memuat sifat, jumlah utang dan piutang debitor disertai bukti
Jika PKPU diajukan oleh Kreditor:
pengadilan WAJIB memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum hari sidang. Permohonan dan lampirannya ditempatkan di panitera pengadilan dan dapat dilihat oleh setiap orang Dlm waktu 20 hari sejak Pendaftaran PKPU HARUS mengabulkan PKPU-S Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus
Dlm tenggang waktu 45 hari sejak putusan PKPU-S, pengadilan melalui Pengurus WAJIB memanggil Debitor dan Kreditor yg dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk menghadiri sidang Jika Debitor tdk hadir, PKPU-S berakhir kemudian Debitor dinyatakan Pailit dlm sidang yg sama.
Putusan PKPU-S wajib diumumkan dalam berita negara & paling sedikit 2 surat kabar yg ditunjuk hakim Pengawas. Pengumuman tsb juga berisi undangan untuk mengadiri persidangan. Pengumuman paling lambat 21 hari sebelum hari sidang.
PKPU TETAP berlangsung selama 270 hari sejak Putusan PKPU-S ditetapkan
ALUR PKPU
PKPU S PKPU Tetap, jika :
Setelah pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengabulkan PKPU-S menjadi PKPU TETAP, jika disetujui oleh ½ kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yg hadir, dan mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yg diakui oleh kreditor atau kuasanya.
AKIBAT HUKUM PKPU
Debitor tidak dapat melakukan pengurusan dan pengalihan hak atas suatu bagian dari hartanya, kecuali dengan kewenangan yang diberikan oleh pengurus Debitor tidak dapat dipaksa membayar utangutangnya Semua eksekusi yg telah dimulai guna membayar utang-utang debitor PKPU harus ditangguhkan. Termasuk eksekusi terhadap harta yg dibebani hak tanggunan/gadai/fiducia. Semua sita yg telah dipasang wajib diangkat/berakhir. Dlm hal debitor disandera, harus dilepaskan
Perbedaan Rencana Perdamaian Setelah Debitur Pailit Dengan Debitur Dalam 1. Sejak awal Debitur PKPU. 1.
Pada Dasarnya Debitur Pailit tidak mengakui/menerima dirinya dipailitkan.
telah mengakui adanya sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar, tetapi Dia tidak mampu membayarnya sesuai jadwal
17
Perbedaan (lanjutan) 2
3
Jangka waktu memutuskan renc perdamaian lebh pendek (21 hari setelah rapat pencocokan utang) Voting hanya untuk Kreditur Konkuren (Psl 151)
2
Jangk waktu memutus renc perdamaian lbh penjang (maks 270 harisesuai jangka wkt PKPU tetap)
3
Voting berlaku bagi kreditur konkuren dan kreditur separatis (Pasal 281 ayat 1)
18
Perbedaan (lanjutan) 4. Kreditur Separatis dapat ikut dalam Voting dengan syarat kedudukannya menjadi kreditur konkuren (Psl 149)
4.Kreditur Separatis yang tidak setuju diberikan kompensasi sebesar jaminan yang terendah vs aktual pinjaman yang lsg dijaminan dengan kebendaan tertentu ( Psl 282 ayat 2)
19
Perbedaan (lanjutan) 5. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur konkuren (psl 162)
5. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur (konkuren dan separatis, kecuali separatis yang tidak setuju diberikan kompensasi.(Psl 286)
20
Perbedaan (lanjutan) 6. Jika Majelis Hakim menolak pengesahan Perdamaian, Kreditur dan Debitur yg setuju dapat mengajukan Kasasi (Psl 160) 7. Jika Majelis Hakim Mensahkan Perdamaian, Kreditur yang menolak atau kreditur yang setuju secara keliru dapat Kasasi (Psl 160 )
6. Putusan Mejelis yang mengesahkan Perdamaian atau menolak Perdamaian, pada prinsipnya tidak bisa di Kasasi (Psl 293). 7. Putusan Mejelis Yang menolak Perdamaian, maka Debitur, Pailit dan tidak dapat lagi mengajukan perdamaian. (Psl 292) 21
HASIL PERDAMAIAN DALAM PKPU
JIKA DIHOMOLOGASI OLEH MAJELIS HAKIM, MAKA PERJANJIAN PERDAMAIAN MENGIKAT BAIK KREDITUR KONKUREN DAN SEPARATIS BERAKHIR STATUS PKPU, MAKA BERAKHIR PULA TUGAS PENGURUS. Jika pengadilan menolak menghomologasi, maka debitur lgsg pailit, majelis hakim wajib menunjuk kurator. (pada umumnya pengurus dalam PKPU ditunjuk menjadi Kurator dalam hal debitur pailit).
22
BERAKHIRNYA PKPU
INISIATIF PKPU berakhir atas inisiatif : Permintaan Hakim Pengawas Permintaan satu/lebih kreditor Prakarsa Pengadilan niaga
Akibatnya Debitor dinyatakan Pailit
BERAKHIRNYA PKPU
ALASAN PENGAKHIRAN PKPU :
Debitor dlm masa PKPU bertindak dgn itikat tidak baik dlm pengurusan harta-hartanya Debitor telah merugikan ataumencoba merugikan kreditornya Debitor melakukan pengurusan tanpa seijin perngurus Debitor lalai melaksanakan syarat PKPU Keadaan harta Debitor tidak mungkin dilanjutkan penundaan Keadaan Debitor tidak memungkinkan/ tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap para kreditor.
UPAYA HUKUM PKPU TIDAK ada upaya Hukum.
PENGAKHIRAN KEPAILITAN
Kepalitan dapat berakhir dengan cara :
Pencabutan Kepalitan, dan Rehabilitasi
PENCABUTAN KEPALITAN
Kepailitan dapat dicabut (psl. 18&19 UUKPKPU) Alasan Pencabutan : Keadaan harta Debitor Pailit tidak memungkinkan untuk membayar biaya kepalitan, artinya harta pailit lebih kecil dari biaya untuk membereskannya. Kewenangan kurator juga ikut berakhir
REHABILITASI
Debitor atau Ahli warisnya (jika Debitor telah meninggal) dapat mengajukan permohonan rehabilitasi Permohonan harus dilampiri bukti yg menyatakan semua Kreditor telah menerima pembayaran yg memuaskan Rehabilitasi dimuat di 2 surat kabar
