EFEKTIFITAS LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) UNTUK MENGHINDARKAN DEBITUR DARI PAILIT

Elviana Sagala

ISSN Nomor 2337-7261

EFEKTIFITAS LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) UNTUK MENGHINDARKAN DEBITUR DARI PAILIT Oleh : Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ABSTRAK Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menetukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga membuat Debitor tidak ada upaya lagi untuk mempertahankan usahanya dan aset yang jadi agunan maupun aset lainnya sebab pernyataan pailit menyebabkan debitur menjadi tidak cakap hukum. Hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas kesimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik yang terjadi agar debitur nakal bisa dihindari dan kreditur yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari. Lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah merupakan sebuah cara yang dilakukan atau digunakan debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi pembayaran sebahagian atau seluruh utang kepada kreditor antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan Kata Kunci : Utang, PKPU, Pailit

penegakan, dan perlindungan hukum

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

yang

Pembangunan hukum nasional dalam

rangka

masyarakat

adil

kebenaran

mewujudkan dan

berintikan

keadilan

diharapkan

mendukung

dan mampu

pertumbuhan

dan

makmur

perkembangan prekonomian nasional,

berdasarkan Pancasila dan Undang-

serta mengamankan dan mendukung

Undang Dasar 1945 diarahkan pada

hasil pembangunan nasional. Karena

terwujudnya sistem hukum nasional,

itu

yang dilakukan dengan pembentukan

diperlukan karena paradigma adalah

hukum

baru,

khususnya

merupakan parameter atau referensi,

hukum

yang

dibutuhkan

mendukung

produk untuk

rujukan

pembangunan

mendasari

prekonomian nasional.

politik

Produk hukum nasional yang menjamin

kepastian,

paradigma

atau

hukum

tolak

ukur

keseluruhan hukum,

sangat

yang

yang

kegiatan dapat

dirangkumkan dalam dua tahap yakni

ketertiban,

“pemikiran atau pertimbangan” dan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 38

Elviana Sagala


“tindakan realisasi” politik hukum

pertengahan bulan Juli tahun 1997 dan

yang dimaksud1 sehingga undang-

tahun 1998 yang lalu, mengakibatkan

undang lahir benar-benar seimbang

dampak yang sangat luas terhadap

dan adil bagi masyarakat ataupun

perkembangan bisnis di Indonesia.

negara.

Naiknya nilai tukar dolar terhadap Salah satu sarana hukum yang

diperlukan

dalam

rupiah

dengan

sangat

tinggi

menunjang

menyebabkan banyak perusahaan di

pembangunan perekonomian nasional

Indonesia tidak mampu membayar

adalah peraturan tentang kepailitan

utangnya yang umumnya dilakukan

termasuk peraturan tentang penundaan

dalam bentuk dolar. Akibatnya banyak

kewajiban pembayaran utang (PKPU)

perusahaan di Indonesia mengalami

yang semula diatur dalam Undang-

kebangkrutan.2 Bahwa krisis moneter

undang

tahun 1997 yang melanda Indonesia

tentang

Kepailitan

(failllissements-verordening

seakan terulang lagi akhir-akhir ini

Staatbland 1905:217 junct Staatbland

dari 2012 sampai saat tahun 2015

1906:345).

terus terjadi kemerosotan nilai rupiah

Perkembangan perekonomian dan

perdagangan

pengaruh

ini yang membuat perekonomian di

globalisasi yang melanda dunia usaha

indonesia melemah dan banyaknya

dewasa ini, dan mengingat modal

pegusaha-pengusaha yang bangkrut

yang dimiliki oleh para pengusaha

dan

pada

besar

akibat pelaku usaha tak mampu lagi

merupakan pinjaman yang berasal dari

untuk membayar gaji sehingga terdata

berbagai sumber, baik dari bank,

pemecatan karyawan ditahun 2015

penanaman modal, penerbitan obligasi

akibat

maupun cara lain yang diperbolehkan,

pengangguran

telah

sosial lainnya. Kemampuan dunia

umumnya

serta

dengan naiknya terus nilai dollar, hal

sebahagian

menimbulkan

permasalahan

penyelesaian

banyak utang

usahanya

Gejolak krisis moneter dan yang

keadaan

usaha

piutang masyarakat.

perekonomian

meningkatnya

terjadi

bahkan

pada

ini dan

dalam sangat untuk

penggangguran

lebih

26000

permasalahan

mengembangkan terganggu

dan

mempertahankan

usahanya sangat tidak mudah, hal ini jelas berdampak setiap pengusaha

1

Solly Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 63.

2

Sunarmi, Hukum Kepailitan (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 2.

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 39

Elviana Sagala

akan


kesulitan

untuk

membayar

menjadi tidak cakap untuk melakukan

utangnya.

perbuatan hukum, menguasai, dan

Untuk

dunia

mengurus harta kekayaannya sejak

menyelesaikan

putusan pernyataan pailit diucapkan.

permasalahan utang piutang secara

Mengingat hal ini hukum harus adil,

cepat, adil, terbuka, dan efektif, sangat

seimbang sebagaimana asas

diperlukan perangkat hukum yang

menjadi

mendukungnya. Sehingga berdasarkan

kepailitan dan penundaan kewajiban

sejarah perlindungan hukum yang

pembayaran

terjadi tersebut pada tanggal 22 April

kesimbangan,

1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1)

usaha, asas keadilan, asas integrasi

UUD telah dikeluarkan Peraturan

sehingga melalui PKPU diharapkan

Pemerintah Pengganti Undang-undang

bisa menemukan penyelesaian dalam

nomor

usaha

kepentingan

dalam

1

perubahan

dasar

yang

undang-undang

utang asas

yaitu

asas

kelangsungan

tahun

1998

tentang

menghadapi konflik yang terjadi agar

atas

undang-undang

debitur nakal bisa dihindari dan

tentang Kepailitan, yang kemudian

kreditur

ditetapkan menjadi undang-undang

keadilan juga dapat dihindari. Karena

dengan undang-undang nomor 4 tahun

itu penulis ingin membuat makalah ini

1998 Perubahan dilakukan oleh karena

agar dapat memahami apa yang akan

undang-undang

dilakukan

tentang

kepailitan

yang

tidak

oleh

melakukan

Undang-undang

(Faillissements-verordenning,

menghadapi masalah-masalah yang

Staatbland 1906:348) yang merupakan

menggunakan lembaga PKPU juga

peraturan

dapat

peninggalan

perundang-undangan pemerintahan

memberikan

sumbangan

Hindia

pemikiran kepada pembuat Undang-

Belanda, sudah tidak sesuai lagi

undang agar lembaga PKPU dapat

dengan kebutuhan dan perkembangan

menjadi solusi yang menjembatani

hukum masyarakat untuk penyelesaian

kepentingan

utang piutang, dan terakhir diubah

Kreditor.

Debitur

dan

ataupun

menjadi Undang-undang nomor 37

Sesuai dengan ketentuan pasal

tahun 2004 tentang Kepailitan dan

222 ayat (1, 2 dan 3) Penundaan

Penundaan Kewajiban Pembayaran

Kewajiban Pembayaran Utang dapat

Utang.

diperoleh oleh Debitor yang tidak Putusan

pernyataan

pailit

dapat atau memperkirakan tidak akan

mengubah status hukum seseorang

dapat melanjutkan pembayaran utangJurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 40

Elviana Sagala


utangnya yang telah jatuh waktu dan

kreditor. Sehingga tujuan dari lembaga

dapat ditagih, atau oleh kreditor yang

PKPU

memperkirakan Debitor tidak dapat

kepailitan

melanjutkan

utang-

tergantung sari kejujuran dan tingkat

utangnya yang telah jatuh waktu dan

moralitas pihak debitor dan kreditor.

dapat ditagih dengan mengajukan

Sehingga sesuai judul makalah penulis

secara perdamaian.

bagaimanakah

pembayaran

Selanjutnya dalam Pasal 225 ayat

(2)

dalam

menghindarkan

adalah

sangat

efektifitas

sulit

lembaga

PKPU menghindarkan Debitur dari

permohonan

pailit adalah suatu problema yang

diajukan oleh Debitor Pengadilan

baru, bila debitur beritikad baik ini

dalam waktu paling lambat 3 hari

tidak masalah tapi apabila debitur

sejak tanggal didaftarkan sesuai Pasal

sengaja untuk mempailitkan diri maka

225

dikabulkan,

ini adalah suatu masalah bagi kreditur,

selanjutnya menurut Pasal 225 ayat (2)

demikian juga sebaliknya bila kreditur

dalam

mempailitkan

ayat

(1)

hal

hal

untuk

harus

permohonan

PKPU

debitur

sementara

diajukan oleh Kreditor paling lambat

debitur masih ingin melunasi utangnya

20 hari sejak tanggal didaftarkannya

tanpa menjual asset debitur ini juga

surat permohonan, harus mengabulkan

jadi masalah besar bagi debitur-

permohonana PKPU.

debitur.

Apabila dalam dalam sidang

1.2 Rumusan Masalah

yang dimaksud dalam Pasal 225 ayat (5)

Debitor

sementara

tidak

berakhir

Apakah

ketentuan

hadir

PKPU

(Penundaan Kewajiban Pembayaran

dan

Debitor

Utang) dalam Undang-Undang Nomor

dinyatakan pailit. Dalam hal rencana

37

perdamaian diperoleh oleh Kreditor

mencegah kepailitan Debitor?

oleh para Kreditor

PKPU

atau rencana

Tahun

2004

efektif

untuk

1.3 Tujuan

perdamaian belum diputuskan oleh

Agar

para kreditor hingga waktu dalam

sumbangan

Pasal 225 ayat (4) habis maka Debitor

pembuat

dinyatakan pailit.

Lembaga

dapat

memberikan

pemikiran

kepada

Undang-Undang PKPU

agar

(Penundaan

Dari ketentuan diatas jelas

Kewajiban Pembayaran Utang) dapat

betapa mudahnya seorang debitor

menjadi solusi yang menjembatani

dalam PKPU dapat dinyatakan pailit

kepentingan Debitor dan Kreditor.

baik oleh debitor sendiri maupun oleh Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 41

Elviana Sagala


mana target tersebut sudah ditentukan

II. PEMBAHASAN 2.1 Efektifitas

terlebih dahulu.

Pengertian efektifitas secara

2.2 Pailit

umum menunjukkan sampai seberapa

Dalam Pasal 1131 dan Pasal

jauh tercapainya suatu tujuan yang

1132 Kitab Undang-undang Hukum

terlebih

Perdata

dahulu

ditentukan.

Hal

menyatakan

tersebut sesuai dengan pengertian

merupakan

efektifitas menurut Hidayat (1986)

mempunyai fungsi sebagai realisasi

yang menjelaskan:

dari tanggungjawab Debitor terhadap

“Efektifitas

adalah

suatu

lembaga

kepailitan hukum

yang

dan atas perikatan-perikatan yang

ukuran yang menyatakan seberapa

dilakukan.

jauh target kuantitas, kualitas, dan

Kepailitan itu sendiri dapat

waktu telah tercapai. Dimana besar

mencakup:

presentasetarger yang dicapai, makin

1. Seluruh kekayaan sipailit pada saat

tinggi efektifiasnya. Sedangkan

dia pengertian

dinyatakan

pailit

(dengan

beberapa pengecualian untuk si

efektifitas menurut Schemerhon John

pailit perorangan) beserta aset.

R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut

2. Hilangnya

wewenang

sipailit

: “Efektifitas adalah pencapaian target

untuk mengurus dan mengalihkan

output yang diukur dengan cara

hak

membandingkan output anggaran atau

termasuk harta kekayaan.

seharusnya

(OA)

dengan

output

atas

Apabila

kekayaannya

dicermati

yang

secara

realisasi atau sesungguhnya (OS), jika

seksama ketentuan tentang penyitaan

(OA) > (OS) disebut efektif ”.3

(beslaag) aset Debitor seperti diatur

Dari

pengertian-pengertian

dalam Pasal 1131 BW dan 1132 BW

efektifitas tersebut dapat disimpulkan

tersebut tampak bahwa dalam Pasal

bahwa efektifitas adalah suatu ukuran

tersebut tidak diatur secara elsplisit

yang menyatakan seberapa jauh target

bagaimana mekanisme yang harus

(kuantitas,kualitas dan waktu) yang

ditempuh oleh pihak yang ingin

telah dicapai oleh manajemen, yang

menggunakan

pranata

hukum

kepailitan dalam menyelesaikan utang piutangnya.

Melihat

ketentuan

tersebut masih sangat umum, bisa jadi 3

para kreditor akan berlomba untuk

file:///C:/Users/WIN7/Documents/efektifitas1.htm


Elviana Sagala


menyita aset Debitor dalam rangka

hukumnya meliputi daerah tempat

menyelamatkan

atas

kedudukan hukum Debitor. Karena itu

tagihannya. Bila hal ini dibiarkan bisa

UU No. 37 tahun 2004 diterbitkan

merugikan kreditor lain yang tidak

sebab makin pesatnya perkembangan

sempat menyita aset Debitor. Dalam

prekonomian dan perdagangan makin

rangka menghindari adanya tindakan

banyak, banyak timbul permasalahan

individual dirasakan perlu ikut campur

utang piutang di masyarakat, sebab

tangan lembaga peradilan.

sangat menyulitkan dunia usaha dalam

jaminan

Sebagaimana bunyi Pasal 1

menyelesaikan

angka 1 kepailitan adalah sita umum

utang

dan

mempertahankan aset.

atas semua Kekayaan Debitor pailit

Proses pengajuan permohonan

yang pengurusan dan pemberesannya

pailit diajukan oleh pengadilan yang

dilakukan

berwenang yaitu pengadilan niaga

oleh

pengawasan

kurator

dibawah

Hakim

Pengawas

yang

berdomisili

tempat

sebagaimana diatur dalam Undang-

kedudukan

undang

2004.

Pengajuan permohonan pailit diajukan

Sedangkan Debitor yang mempunyai

oleh kreditur seagaimana diatur pada

dua atau lebih kreditor dan tidak

Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004.

melunasi sedikitnya atau satu utang

Pengajuan permohonan pailit diajukan

yang telah jatuh waktu dan dapat

kepada pengadilan melalui panitera.

ditagih,

dengan

Panitera mendaftarkan permohonan

atas

kepailitan kepada ketua Pengadilan

permohonannya sendiri maupun atas

Niaga dalam jangka waktu paling

permohonan

lama 1 hari terhitung sejak tanggal

Nomor

37

dinyatakan

putusan

tahun

pailit

pengadilan,

kreditornya.

baik

satu

atau

lebih

Pasal 1 angka (7) UU

permohonan

debitur

daerah itu

berada.

didaftarkan.

Dalam

No. 37 tahun 2004 secara tegas

jangka waktu paling lama 2 hari

menentukan

terhitung sejak tanggal permohonan

adalah

bahwa

Pengadilan

“

Pengadilan

Niaga

dalam

pernyataan

pailit

didaftarkan

lingkungan peradilan umum.” Apabila

pengadilan mempelajari permohonan

diperhatikan Pasal 3, walaupun tidak

dan menetapkan hari sidang.

secara eksplisit ditentukan namun diketahui

bahwa

Sidang

permohonan

permohonan

pemeriksaan

atas

kepailitan

pernyataan pailit harus diajukan di

diselenggarakan paling lambat 20 hari

Pengadilan

sejak permohonan. Tahap putusan atas

Niaga

yang

daerah


Elviana Sagala


permohonan

kepailitan

dikabulkan

hanya menyangkut harta kekayaan

atau diputus oleh hakim apabila fakta

Debitor pailit dan bukan hak pribadi di

atau keadaan secara sederhana terbukti

Debitor. Debitor masih tetap memiliki

memenuhi persyaratan pailit. Putusan

hak

pailit diucapkan paling lambat 60 hari

perbuatan

setelah tanggal permohonan peryataan

kedudukan suami, orang tua terhadap

pailit didaftarkan dimana berdasarkan

anak-anaknya dan lain-lai hubungan

pada asas peradilan, cepat, sederhana,

pribadi antara si Debitor pailit dengan

dan biaya murah, putusan tersebut

keluarga dan masyarakat sekitarnya.

wajib diajukan kepada jurusita. Akibat

untuk

melakukan yang

2.3 PKPU

berkaitan

(Penundaan

putusan pailit membawa akibat hukum

Pembayaran Utang)

terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37

Dalam

tahun

2004

menetukan

dengan

Kewajiban

ilmu

dagang,

penundaan

kewajiban

kepailitan meliputi seluruh kekayaan

utang

dikenal

Debitor pada saat putusan pernyataan

Surseance

pailit diucapkan serta segala sesuatu

Suspension Of Payment.

yang diperoleh selama kepailitan.

Debitor yang memiliki itikad baik,

Sehingga membuat Debitor tidak ada

masih

upaya lagi untuk mempertahankan

mengajukan permohonan penundaan

usahanya dan aset yang jadi agunan

kewajiban pembayaran utang sebelum

maupun aset lainnya sebab pernyataan

diucapkan putusan pernyataan pailit.

pailit menyebabkan debitur menjadi

PKPU

tidak cakap hukum. Namun dalam hal

penawaran rencana perdamaian oleh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Debitor

24 UU No. 37 tahun 2004 bahwa

restrukturisasi utang-utangnya, yang

meskipun Debitor kehilangan hak

dapat meliputi pembayaran seluruh

untuk mengurus dan meguasai harta

utang

kekayaannya

tidak

Penundaan Kewajibab Pembayaran

tetapi

Debitor

bahwa

perbuatan-

ini

Van

juga

atau

Seorang

hak

untuk

dasarnya

untuk

kepada

dengan

Betaling

memiliki

pada

pembayaran

kreditur

adalah

melakukan

konkuren.

kehilangan

kecakapan

untuk

Utang (PKPU) dalam UU No. 37

melakukan

perbuatan

hukum

tahun 2004 diatur dalam UU No. 37

sepanjang perbuatan hukum tersebut

tahun 2004 dalam BAB III yaitu dari

tidak mempunyai akibat hukum atas

Pasal 222 sampai dengan 249.

harta kekayaannya yang telah dikuasai

1. Prosedur Mengajukan PKPU

kurator. Dalam arti bahwa kepailitan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 44

Elviana Sagala


Pasal 222 UU No. 37 tahun

a) Debitor dalam jagka waktu

2004 menentukan:

yang

cukup,

dapat

a) PKPU diajukan oleh Debitor

memperbaiki kesulitannya, dan

yang mempunyai lebih dari 1

akhirnya

akan

dapat

(satu)

melunasi/membayar

utang-

kreditor

atau

oleh

Kreditor.

utangnya di kemudian hari.

b) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan

tidak

b) Bagi pihak kreditor karena

akan

adanya Penundaan Kewajiban

dapat melanjutkan membayar

Pembayaran

utang-utangnya

kemungkinan

yang

sudah

Utang

ini,

dibayarnya

jatuh waktu dan dapat ditagih,

piutangnya dari Debitor secara

dapat

penuh,

memohon

PKPU,

maksud

untuk

dengan mengajukan perdamaian

3. Pihak

meliputi

yang

dapat

menajukan

permohonan PKPU adalah:

tawaran pembayaran sebagian

a) Debitor

atau seluruh utang kepada

b) Kreditor

kreditor.

c) Bank

c) Kreditor yang memperkirakan

Indonesia

bila

Debitornya adalah Bank

bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan

tidak

merugikannya.

rencana yang

sehingga

d) Bapepam

bila

Debitornya

membayar

adalah Perusahaan Efek, Bursa

utangnya yang sudah jatuh

efek, Lembaga kliring dan

waktu dan dapat ditagih, dapat

penjamin,

memohon agar kepada Debitor

Penyimpanan

diberi penundaan kewajiban

Penyelesaian.

pembayaran

utang

untuk

Lembaga san

e) Menteri keuangan bila Debitor

memungkinkan

Debitor

Perusahaan

mengajukan

rencana

Perusahaan Reasuransi, Dana

meliputi

Pensiun, dan Badan Usaha

perdamaian

yang

pembayaran

sebagian

seluruh

utang

atau

Milik Negara yang bergerak

kepada

dibidang kepentingan publik

kreditornya. 2. Tujuan

PKPU

Asuransi,

(Pasal 2234 UU No. 27 tahun adalah

sebagai

2004).

berikut:

4. Jenis PKPU Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 45

Elviana Sagala


Didalam hukum kepailitan, Penundaan

maka pengadilan melalui pengurus

Kewajiban

wajib memanggil Debitor dan

Pembayaran Utang terdiri atas:

kreditor yang dikenal dengan surat

a) Penundaan

tercatat atau melalui kurir untuk

Kewajiban

Pembayaran

Utang

yang

menghadap dalam sidang yang

bersifat sementara

diselenggarakan paling lama pada

b) Penundaan

Kewajiban

Pembayaran

Utang

hari ke 45 (empatpuluh lima)

yang

terhitung sejak putusan PKPU

bersifat tetap.

sementara

diucapkan.

Apabila

Ad. a. Penundaan Kewajiban

Debitor tidak hadir dan sidang

Pembayaran

PKPU sementara berakhir maka

Utang

yang

Pengadilan

bersifat sementara. Dalam

menyatakan

permohonan

Debitor pailit dalam sidang yang

diajukan oleh Debitor, pengadilan

sama (Pasal 225 No. 37 tahun

dalam waktu paling lambat 3 (tiga)

2004). Dari ketentuan tersebut

hari sejak tanggal didaftarkannya

diketahui bahwa pengadilan wajib

surat

harus

mengabulkan permohonan PKPU

sementara

yang sifatnya sementara. Dan

seorang

dalam putusan diangkat 1 (satu)

hakim

orang pengurus. Di sini dijumpai

Pengadilan serta mengangkat 1

istilah pengurus yang berbeda

(satu) atau lebih pengurus yang

dengan kurator dalam kepailitan.

bersama dengan Debitor. Bila

Pengurus

permohonan

mengurus

permohonan

mengabulkan dan

hal

wajib

harus

Hakim

PKPU menunjuk

Pengawas

dari

diajukan

paling

bertugas harta

Debitor

untuk yang

lambat 20 (duapuluh) hari sejak

sedang dalam PKPU dan tidak ada

tanggal

tindakan pemberesan harta pailit.

didaftarkannya

surat

permohonan, harus mengabulkan

Dengan

diangkatnya

permohonan PKPU sementara dan

seorang pengurus atau lebih maka

harus menunjuk Hakim Pengawas

seluruh harta kekayaan Debitor

dari

berada

hakim

pengadilan

serta

dalam

pengawasan

mengangkat 1 (satu) atau lebih

pengurus. Kalau dalam kepailitan,

pengurus yang bersama dengan

Debitor demi hukum kehilangan

Debitor pengurus harta Debitor.

hakya untuk mengalihkan dan

Segera setelah PKPU diucapkan,

mengurus

harta

kekayaannya,


Elviana Sagala


maka dalam PKPU Debitor tetap

rencana perdamaian dilampirkan

berwenang

untuk

melakukan

pada

pengalihan

dan

pengurusan

sementara atau telah disampaikan

permohonan

kekayaan asalkan hal itu dilakukan

oleh

bersama-sama dengan pengurus.

maka

Tanpa persetujuan dari pengurus

dimaksud dalam Pasal 267 telah

Debitor tidak berwenang untuk

dipenuhi. Bila ketentuan tersebut

melakukan tindakan kepengurusan

tidak dipenuhi atau jika kreditor

dan pengalihan harta kekayaannya.

belum dapat memberikan suara

Bila Debitor melakukan tanpa

mereka

persetujuan pengurus maka pada

perdamaian,

dasarnya

Debitor,

tindakannya

tersebut

Debitor

PKPU

sebelum

ketentuan

sidang,

sebagaimana

mengenai

rencana

atas

maka

permintaan

kreditor

harus

tidak mengikat harta kekayaannya.

menetukan pemberian penolakan

PKPU sementara berlaku

PKPU tetap dengan maksud untuk

sejak tanggal putusasan PKPU

memungkinkan Debitor, pengurus

tersebut

dan

diucapkan

berlangsung tanggal

dan

sampai

sidang

dengan

kreditor

untuk

mempertimbangkan

dan

diselenggarakan

menyetujui rencana perdamaian

(Pasala 227 UU No. 37 Tahun

pada rapat atau sidang diadakan

2004).

selanjutnya. Bila PKPU tetap tidak

Ad. b. Penundaan Kewajiban

dapat ditetapkan oleh pengadilan

Pembayaran

maka dalam jangka waktu tersebut

Utang

yang

berikut

bersifat tetap. Pada

sidang

pengadilan,

hakim

harus

tujuhpuluh) hari setelah PKPU

mendengar

Debitor,

Hakim

sementara diucapkan (Pasal 228

Pengawas, Pengurus, dan Kreditor

No. 37 tahun 2004). Dalam ayat 6

yang

atau

Pasal 228 UU No.37 tahun 2004

ditunjuk

dinyatakan bahwa yang berhak

kuasanya

wakilnya yang

melebihi

270

tidak

saat

hadir,

boleh

perpanjangannya

berdasarkan surat kuasa. Dalam

menentukan

sidang tersebut, setiap kreditor

Debitor akan diberikan PKPU

berhak

tetap adalah kreditor konkuren,

hadir

bersangkutan panggilan

walaupun tidak

untuk

itu.

yang

menerima

sedangkan

Apabila

berwenang

apakah

(duaratus

pengadilan

kepada

hanya

menetapkan


Elviana Sagala


berdasarkan persetujuan kreditor

lainnya yang hadir mewakili

konkuren. Ketentuan dalam Pasal

paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

228 ini menegaskan bila dalam

bagian dari seluruh tagihan

sidang

kreditor atau kuasanya yang

tidak

dapat

ditetapkan

persetujuan PKPU tetap, maka

hadir dalam sidang tersebut.

dalam sidang tersebut Debitor

Perselisihan yang timbul

dinyatakan pailit dan bila PKPU

antara

tetap

konkuren

disetujui

maka

PKPU

pengurus

dan

tentang

kreditor

hak

suara

tersebut berikut perpanjangannya

diputus oleh hakim pengawas.

tidak

(duaratus

Apabila permohonan pailit dan

tujuhpupuh) hari setelah PKPU

permohonan PKPU diperiksa pada

sementara diucapkan.

saat bersamaan maka permohonan

melebihi

270

Selanjutnya menentukan

bahwa

PKPU

tetap

Pasal

229

PKPU lah yang harus diputuskan

pemberian

terlebih

berikut

dahulu.

PKPU

yang

Permohonan

diajukan

setelah

perpanjangannya ditetapkan oleh

adanya permohonan pernyataan

pengadilan berdasarkan:

pailit

a) Persetujuan lebih dari ½ (satu

Debitor,

perdua)

jumlah

yang

diajukan

agar

terhadap

dapat

diputus

kreditor

terlebih dahulu dan permohonan

konkuren yang haknya diakui

ini wajib diajukan pada sidang

atau sementara diakui yang

pertama pemeriksaan permohonan

hadir dan mewakili paling

pernyataan pailit (Pasal 229 UU

sedikit 2/3 bagian dari seluruh

No.229 tahun 2004).

tagihan yang diakui atau yang

Bila jangka waktu PKPU

sementara diakui dari kreditor

sementara

berakhir,

konkuren atau kuasanya yang

kreditor

hadir dalam sidang tersebut

pemberian PKPU tetap

dan

perpanjangannya sudah diberikan,

tidak

karena menyetujui atau

b) Persetujuan lebih dari ½ (satu

tetapi sampai batas waktu 270

perdua) jumlah kreditor yang

(duaratus tujuhpuluh) hari belum

piutangnya

dalam

tercapai

gadai, jaminan fidusia, hak

rencana

tanggungan, hipotik, atau hak

pengurus pada hari berakhirnya

agunan

tersebut wajib memberitahukan hal

atas

dijamin

kebendaan

persetujuan perdamaian,

terhadap maka


Elviana Sagala

itu


melalui

pengawas

245 UU No. 37 tahun 2004 dan semua

kepada pengadilan yang harus

tindakan eksekusi yang telah dimulai

menyatakan Debitor pailit paling

untuk memperoleh pelunasan utang

lambat

harus ditangguhkan.

pada

hakim

hari

berikutnya.

Pengurus wajib mengumumkan

Adapun akibat hukum PKPU

kepailitan tersebut dalam surat

itu meliputi:

kabar harian dimana permohonan

a) Pengurusan harta Debitor

PKPU

sementara

diumumkan

Secara

ringkas

dapat

(Pasal 230 UU No. 37 tahun

disebutkan bahwa debitor tidak

2004).

dapat melakukan kepengurusan

(1)

Penjelasan Pasal 230 ayat

terhadap harta debitor tanpa izin

menyatakan

dari pengurus.

terhadap

rencana

persetujuan perdamaian

b) Melakukan Pinjaman dari Pihak

harus dicapai paling lambat pada

Ketiga

hari ke 270 (duaratus tujuhpuluh),

Debitor dapat melakukan

sedangkan pengesahan perdamaian

pinjaman dari pihak ketiga atas

diberikan sesudahnya, ayat (2)

dasar kewenangan yang diberikan

bagi Debitor hal ini merupakan

oleh

konsekwensi dari ketentuan Pasal

diperlukan agunan dalam rangka

ini yang menentukan bahwa dalam

pinjaman tersebut harus mendapat

hal

tetap

persetujuan dari Hakim Pengawas.

ditolak maka pengadilan harus

Harta yang dijadikan jaminan itu

menyatakan Debitor pailit.

harus yang belum menjadi jaminan

permohonan

Seimbang

PKPU

dengan

hal

pengurus.

Dan

apabila

utang (Pasal 240 UU No. 37 tahun

tersebut maka apabila permohonan

2004).

PKPU tetap dikabulkan kreditor

c) Terhadap persatuan harta

tidak menyetujuinya juga tidak

Apabila

debitor

telah

dapat mengajukan upaya hukum

menikan dalam persatuan harta,

kasasi.

harta debitor mencakup semua

2.4 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban

aktiva

Pembayaran Utang

dan

passiva

persatuan

(Pasal 241 UU No.37 tahun 2004).

Selama berlangsungnya PKPU,

Penjelasan Pasal 241 menyebutkan

Debitor tidak dapat dipaksa membayar

bahwa yang dimaksud dengan

utang sebagaiDimaksud dalam Pasal

aktiva adalah seluruh kekayaan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 49

Elviana Sagala


debitor, sedangkan pasiva adalah

atas

seluruh utang debitor.

dengan

d) Debitor tidak dapat dipaksa bayar

hak

kekayaan Selama

berlangsungnya

atau

yang

harus

tertentu

berdasarkan

Pasal 242 ayat (3) UU No. 37

PKPU, debitor tidak dapat dipaksa

tahun 2004 .

untuk membayar utang-utangya

f) Tehadap perkara yang sedang

dan semua tindakan eksekusi yang dimulai

lainnya

diistimewakan berkaitan dengan

utang

telah

kebendaan

berjalan

guna

mendapat

utang

harus

menjadi Penggugat atau Tergugat

ditangguhkan (Pasal 242 UU No.

dalam perkara mengenai hak atau

37 tahun 2004).

kewajiban yang menyangkut harta

pelunasan

Debitor

e) Terhadap sitaan dan sandera

kekayaannya

Semua sitaan yang telah

persetujuan

tahun 2004).

ditetapkan tanggal yang lebih awal pengadilan

tanpa

dapat

pengurus (Pasal 234 UU No. 37

diletakkan gugur kecuali telah

oleh

tidak

g) Kreditor pemegang jaminan dn

berdasarkan

biaya pemeliharaan

permintaan pengurus. Dalam hal

Dalam PKPU pelaksanaan

debitor disandera, maka debitor

hak kreditor pemegang jaminan

harus dilepaskan segera setelah

dan kreditor yang diistimewakan

diucapkan putusan PKPU tetap

ditangguhkan

atau setelah putusan pengesahan

berlangsungnya PKPU (Pasal 246

perdamainna memperoleh kekuaan

UU No. 37 tahun 2004).

hukum tetap dan atas permintaan

h) Terhadap pembayaran utang

selama

pengurus atau hakim pengawas.

Pembayaran semua utang,

Jika masih diperlukan, pengadilan

selain yang sebagaimana dimaksud

wajib mengangkat sita yang telah

dalam Pasal 224 yang sudah ada

diletakkan

sebelum

diberikannya

PKPU,

termasuk harta debitor. Demikian

selama

berlangsungnya

PKPU

juga dengan eksekusi dan sita

tidak boleh dilakukan, kecuali

yang telah di mulai atas benda

pembayaran

yang

dilakukan kepada semua kreditor

tidak

atas

benda

dibebani,

yang

dijamin

utang

perimbangan

tersebut

dengan gadai, jaminan fidusia, hak

menurut

piutang

tanggungan, hipotek, hak agunan

masing-masing, tanpa mengurangi Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 50

Elviana Sagala


berlakunya ketentuan pasal 185

memiliki hak untuk didahulukan dan

ayat (3) UU No. 37 tahun 2004.

mana

i) Perjumpaan utang

yang

digolongkan

sebagai

kreditor konkuren yaitu kreditor yang

Piutang atau utang yang

tidak memgang agunan dan yang tidak

diambil alih setwlah dimulainya

mempunyai hak istimewa dan yang

PKPU, tidak dapat diperjumpakan

tagihannya telah diakui atau yang


diakui secara bersyarat.

2004).

Berakhirnya

j) Perjanjian timbal balik

Kewajiban Pembayaran Utang dapat

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap

perjanjian

Penundaan

dilakukan

atas

dasar

permintaan

yang

hakim pengawas, satu atau lebih

mewajibkan debitor melakukan

kreditor atau atas prakarsa pengadilan

sendiri

sendiri dalam hal:

perbuatan

yang

diperjanjikan (Pasal 249 UU No.

a) Debitor selama waktu PKPU tidak

37 tahun 2004).

beritikad baik dalam melakukan

k) Perjanjian sewa menyewa

pengurusan terhadap hartanya.

Sejak hari putusan PKPU

b) Debitor telah merugikan atau telah

sementara diucapkan maka uang sewa

meruakan

harta

mencoba merugikan kreditornya

debitor

c) Debitor melakukan pelanggaran


ketentuan Pasal 240 ayat (1)

2004).

d) Debitor

l) Pemutusan hubungan kerja Sejak dimulainya PKPU

lalai

melaksanakan

tindakan-tindakan

yang

diwajibkan

oleh

kepadanya

sementara maka gaji dan biaya lain

Pengadilan pada saat atau setelah

yang timbul dalam hubungan kerja

PKPU

tersebut

melaksanakan

menjadi

utang

harta

diberikan,

atau

lalai

tindakan-tindakan

debitor (Pasal 252 UU No. 37

yang disayaratkan oleh pengurus

tahun 2004). PKPU tidak berlaku

demi kepentingan harta debitor

bagi keuntunan sesama

debitor

e) Selama waktu PKPU, keadaan

dan penanggung (Pasal 254 UU

harta debitor ternyata tidak lagi

No. 37 tahun 2004).

memungkinkan

Pengurus dalam PKPU harus

PKPU atau

mengetahui tingkatan para kreditor dalam

PKPU

yaitu

nama

dilanjutkannya

f) Keadaan harta debitor tidak dapat

yang

diharapkan

untuk

memenuhi


Elviana Sagala


kewajibannya

terhadap

para

No. 37 tahun 2004, maka bila hal

kreditor pada waktunya.

tersebut

terbukti

pengurus

wajib

mengajukan permohonan pengakhiran Hal

ini

sebagaimana

PKPU.

dinyatakan tegas dalam Pasal 255 UU

2.5 Perbedaan Kepailitan dan PKPU Perbedaan kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari tabel berikut4: Perbedaan

Kepailitan

Upaya hokum

Terhadap ata

PKPU

putusan

Terhadap

putusan

tidak

dapat

permohonan PKPU

pernyataan

pailit,

diajukan

kasasi

dapat diajukan

upaya

hukum

ke apapun (Pasal 235 ayat (1)

Mahkamah Agung (Pasal UU Kepailitan). 11

ayat

(1)

UU

Kepailitan).

Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan

pailit

telah

memperoleh

kekuatan

yang

hukum

tetap,

dapat diajukan penin jauna kembali

ke

Agung

(Pasal

Mahkamah 14

UU

Kepailitan). Yang

melakukan

penurusan harta debitor

Kurator (Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat (1), 225 dan

Pasal

16

Pengurus ayat

(2)

(Pasal UU

UU Kepailitan).

Kepailitan). Kewenangan

4

Sejak

tanggal

Dalam

PKPU,

file:///C:/Users/WIN7/Documents/kepailitan%202.htm


Elviana Sagala


Debitor

putusan pernyataan Pailit Debitor diucapkan,

masih

Debitor melakukan

dapat

pengurusan

kehilangan haknya untuk terhadap hartanya selama menguasai dan mengurus mendapatkan persetujuan kekayaannya

yang dari pengurus (Pasal 240

termasuk

harta UU Kepailitan).

dalam

Pailit (Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan). Jangka

waktu

Dalam

penyelesaian

setelah

kepailitan,

Dalam

PKPU,

diputuskannya PKPU

dan

pailit

oleh

pengadilan perpanjangannya

niaga,

tidak

ada

waktu

tertentu

penyelesaian

batas boleh

tidak

melebihi

270

untuk (duaratus tujuhpuluh) hari seluruh setelah

proses kepailitan.

putusan

sementara

PKPU

diucapkan

(Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan).

Dengan

PKPU

sedikit yang bankrut dan diambang

merupakan suatu cara yang dapat

kehancuran. Kepailitan bukan lah

dilakukan oleh debitor yang beritikad

merupakan solusi yang utama sebab

baik

bisa

kepailitan menyebabkan hanya pihak

dan

kreditor

sebab

demikian

debitor

mempertahankan

masih

usahanya

lah

menurut

perekonomian juga tetap berjalan.

mengambil

Apalagi akhir-akhir ini dari tahun

menguntungkan kreditor saja, sebab

2012

gejolak

harusnya kreditor harus juga tanggap

turunnya

situasi dan merupakan penyelamat

nilai rupiah dan turunnya harga getah

bangsa dengan memberikan pinjaman-

dan sawit di Sumatera Utara dan

pinjaman kepada masyarakat sehingga

naiknya

harus

sampai

perekonomian

kacang

saat

ini

menurun,

bahan-bahan kedelai,

baku

sepeti

mengakibatkan

lebih

jalan

pintas

penulis

mengutamakan

yang

efek

negatif yang terjadi untuk masyarakat

pengusaha-pengusaha kecil banyak

atau

yang

dan

mengutamakan kesselamatan kreditor

tidak

saja. Sebagaimana kita ketahui salah

metutup

usahanya

pengusaha-pengusaha

besar

debitor

bukan

malah


Elviana Sagala

satu


fungsi

dari

perbankan

kreditor

seperti

adalah

III. KESIMPULAN DAN SARAN

sebagai

3.1 Kesimpulan

penghimpun, penyalur dan pelayan

Dari pembahasan diatas maka penulis

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan

dapat mengambil kesimpulan bahwa lembaga

peredaran uang di masyarakat yang

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran

bertujuan

pelaksanaan

Utang) adalah merupakan sebuah cara yang

pembangunan nasional, dalam rangka

dilakukan atau digunakan debitor maupun

meningkatkan

pemerataan,

kreditor dalam hal debitor atau kreditor

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan

nasional

tidak

menunjang

ke

arah

peningkatan

akan

dapat

lagi

melanjutkan

kesejahteran rakyat banyak jadi bukan

pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh

untuk

waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar

kepentingan

sendiri

yang

perbankan

harus

itu

diselamatkan

tercapai

rencana

perdamaian

meliputi

terkhusus bank-bank swasta terkadang

pembayaran sebahagian atau seluruh utang

terlihat lupa tentang fungsinya sendiri

kepada kreditor antara debitor dan kreditor

sehingga

bisa

agar debitor tidak perlu dipailitkan (Pasal 222

dilaksanakan karena perdamaian tidak

jo Pasal 228 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004).

mereka setujui.

Karena itu dalam hal terdapat permohonan

PKPU

Dari

tidak

diatas

PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU

penulis menilai mempailitkan Debitor

didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229

atau Debitor mempailitkan diri itu

ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 tahun 2004).

sangat lah mudah sekali, sehingga

Sebab apabila kepailitan yang dilakukan dapat

penulis berpendapat bahwa harus ada

membuat debitor menjadi tidak cakap hukum

penyempurnaan

dalam

atas semua harta kekayaannya (aset) dan

menerapkan peraturan-peraturan sebab

semua aset tersebut akan digunakan untuk

untuk Debitor usaha kecil pailit sangat

membayar semua utang-utangnya yang telah

merugikan, mungkin bagi pengusaha

dicocokkan (Pasal 24 ayat (1) UU No. 37

atau Debitor yang beritikad tidak baik

tahun 2004) dan tidak ada upaya membuat

pailit adalah anugrah yang harus

debitor

dijalankan, jadi kembali kepada tujuan

pembayaran semua utang untuk bertahan

dan

Republik

hidup dan merubah nasibnya agar lebih baik

Indonesia untuk mengamati ulang agar

sedangkan PKPU harta debitor akan dikelola

keadilan itu terwujud.

sehingga menghasilkan dan dapat digunakan

cita-cita

pembahasan

lagi

negara

yang

asetnya

tidak

lebih

dari

untuk membayar utang-utang debitor dan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 54

Elviana Sagala


debitor tetap cakap hukum tetapi semua

bagi debitor yang tidak beritikad baik

tindakannya harus mendapat peretujuan dari

hal

ini

malah

merupakan

pegawas sehingga kemungkinan besar debitor

peluang.

Pailit

membuat

dapat bertahan dan merubah nasibnya menjadi

menjadi lumpuh total baik sebagai

lebih baik.

Adapun cara PKPU dalam

subjek hukum maupun kesempatan

menghindarkan debitur dari pailit telah diatur

untuk mempertahankan usaha dan

dalam BAB III

Pasal 222 sampai dengan

asetnya dalam upaya untuk bertahan

Pasal 294 UU No. 37 tahun 2004 dengan

hidup, dan sebagai warganegara yang

ketentuan

persetujuan

harus dilindungi dan mendapat hidup

perdamaian dan bila tak tercapai perdamaian

yang adil makmur dan sejahtera akan

maka akan di ambil suara terbanyak dari para

terampas. PKPU adalah salah satu

kreditor konkuren (Pasal 229 UU No. 37

jalan

thaun 2004), dalam hal PKPU tidak berlaku

diutamakan dan hal ini perlu ke

untuk kreditor preferen (istimewa). Jelas

yakinan para hakim terutama hakim

sekali mempailitkan debitor atau debitor

Pengadilan

mempailitkan diri itu sangat mudah dan

menemukan cara bagaimanapun juga

PKPU tidak bisa mengambil upaya lain tetap

harus

kreditor yang

berperan dalam hal penentu

mengingat adanya ketetapan Undang-

kalaupun bisa dielakkan pailit kemungkinan

undang bila perdamaian tidak tercapai

itu sangat sulit.

maka putusan pailit lah yang harus

harus

adanya

3.2 Saran

yang

Niaga

debitor

benar-benar

agar

dapat

mengutamakan

diputuskan. Penulis berharap agar PKPU

harus

suatu

Kreditor

PKPU

tidak

perlu

merasa tidak terlindungi bila PKPU di

(Penundaan Kewajiban Pembayaran

utamakan

Utang) dijadikan upaya yang terutama

menyatakan debitor tidak beritikad

dalam menyelesaikan permasalahan

baik maka PKPU dapat diakhiri atas

bila

permintaan oleh pengawas, satu atau

debitor

mengalami

kesulitan

sebab

lebih

tidak langsung berupaya mempailitkan

upaya untuk menjadikan masyarakat

debitor,

yang

menurut

penulis

hidup

Dengan

pengawas

untuk membayar utang-utang dan

sebab

kreditor.

bila

dengan

demikian

mencapai

tindakan mempailitkan debitor tanpa

kesejahteraan dan telindungi oleh

memberi kesempatan PKPU dilakukan

hukum benar-benar terwujud.

merupakan suatu tindakan yang sangat mematikan bagi debitor-debitor yang

DAFTAR PUSTAKA

tidak memiliki aset lebih bila pailit

A. Peraturan Perundang-Undangan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 55

Elviana Sagala


Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Alumni, 2001)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. KitabUndang-undang Hukum Perdata Undang-undang Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Medan: PT.Sofmedia, 2010) C. Internet File:///C:Users/WIN7/Documents/mak alah%20kepailitan.htm File:///C:Users/WIN7/Documents/paili t%205.htm

B. Buku M.solly, Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, (Medan: PT.Sofmedia, 2010).

File:///C:Users/WIN7/Documents/defe nisi%202kepailitan.htm

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan

File:///C:Users/WIN7/Documents/Efe ktifitas1.htm


EFEKTIFITAS LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) UNTUK MENGHINDARKAN DEBITUR DARI PAILIT

Recommend Documents