BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit Dalam UUK dan PKPU disebutkan bahwa : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. 6 Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1.

Syarat debitor mempunyai dua kreditor atau lebih (Concursus Creditorum) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. 7 Sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 8 Dalam kepailitan ada 3 (tiga) golongan kreditor yaitu :

9

a. Kreditor konkuren/bersaing, yaitu kreditor-kreditor yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan istimewa. Piutang mereka dibayar dengan 6

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Pasal 1 angka (2) UUK dan PKPU. 8 Pasal 1 angka (3) UUK dan PKPU. 9 Agus Sudradjat, Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hal. 4. 7

Universitas Sumatera Utara

sisa hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan kreditor separatis dan kreditor preferen. Sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditor konkuren (Pasal 1132 KUHPerdata). b. Kreditor yang mempunyai privilege atau hak istimewa sering disebut kreditor preferen, adalah kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan. Hal tersebut dapat mengenai bendabenda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda bergerak pada umumnya. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari penjualan barang yang bersangkutan. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata. Menurut Pasal 1139, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, antara lain: 1) biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotek; 2) uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;


3) harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar; 4) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang; 5) biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang; 6) apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu; 7) upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan; 8) apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang; 9) penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya. Adapun Pasal 1149 KUHPerdata menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut : 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek.


2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi. 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan. 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602 q. 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir. 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan. 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka. c. Kreditor separatis atau kreditor golongan khusus, adalah kreditor yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 10 Kreditor golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan itu kreditor mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya di setor ke kurator. Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka ia dapat menggabungkan diri sebagai kreditor konkuren untuk sisanya.

10

Pasal 55 UUK dan PKPU.


Kreditor separatis mempunyai ikatan tertentu dan hak-haknya dijamin dengan perjanjian tertentu, oleh karenanya kedudukan mereka diluar kepailitan. Artinya mereka tidak diverifikasikan tetapi dimasukkan ke dalam daftar pembagian dan didaftarkan pada kurator. Sedangkan yang termasuk kreditor preferen dan kreditor konkuren harus diverifikasikan dalam rapat verifikasi serta masuk dalam daftar pembagian. 2.

Syarat harus adanya utang Di bawah ini beberapa pendapat para pakar hukum mengenai pengertian

utang, yaitu : a. Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya UUK dan PKPU tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja. 11 b. Menurut Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.12

11

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 11. 12 Sjahdeini, Op.cit, hal.108, mengutip dari Setiawan dalam buku Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [Ed], Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 117.


Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatuartikan dalam UUK dan PKPU, yaitu : Dari definisi utang yang diberikan oleh UUK & PKPU jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjammeminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. 3.

Syarat satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih

menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut penulis, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld dan haftung) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.


B. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit 1.

Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit Pasal 1 angka (7) UUK dan PKPU secara tegas menentukan bahwa :

“Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.” Apabila diperhatikan Pasal 3, walaupun tidak secara eksplisit ditentukan namun diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Ketentuannya adalah sebagai berikut : 13 a. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. b. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. c. Dalam hal debitor adalah pesero yakni pesero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang untuk memutuskan. d. Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliput i tempat

13

Sunarmi, Op Cit, hal.66.


kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. e. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga. Panitera pengadilan niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU ini pernah diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain : a. Bahwa panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah


dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan,

yang

merupakan kewenangan

hakim.

Menolak

pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah yustisial. Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan; 14 b. Menimbang pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan; c. Apabila panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, hal tersebut dapat diartikan penitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa

14

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.


hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law dan access to courts yang merupakan pilar utama bagi tegaknya rule of law; 15 d. Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang a quo, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ; e. Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, dengan sendirinya penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, panitera pengadilan niaga menjadi tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

15 16

16

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jono, Hukum Kepailitan, (Tangerang: Sinar Grafika, 2008), hal. 87-89.


2.

Tahap Pemanggilan Para Pihak Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan,

sebagai berikut: a. Debitor sendiri, dengan syarat bahwa debitor tersebut mempunyai minimal 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; b. kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat 1); c. Kejaksaan atau jaksa demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2) ; d. Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank (Pasal 2 ayat 3); e. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 2 ayat 4); f. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 ayat 5). UUK dan PKPU memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai satusatunya pihak yang berhak mengajukan pailit Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak dijumpai dalam UU No.4 Tahun 1998. 17

17

Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU.


Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain : 18 a. wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan; b. dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

3.

Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan

pernyataan pailit menetapkan

didaftarkan,

sidang.

Sidang

pengadilan pemeriksaan

mempelajari permohonan dan atas

permohonan

tersebut

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

18

Jono, Loc.Cit, hal. 89.


Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :19 a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau b. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi : 1) pengelolaan usaha debitor; dan 2) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor.20 Selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. 21 Kemudian dalam penjelasannya dijelaskan : “... Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan

19

Pasal 10 ayat (1) UUK dan PKPU. Pasal 10 ayat (2) UUK dan PKPU. 21 Pasal 10 ayat (3) UUK dan PKPU. 20


kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor, apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pengadilan”. Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa jaminan hanya diperlukan apabila pemohonnya adalah kreditor, sedangkan jika BI, Bapepam, dan Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pemohon, jaminan tersebut tidak diperlukan.

4.

22

Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit. Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 hari (2 bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Dahulu dalam UU No.4 Tahun 1998 lebih cepat lagi, yaitu hanya dalam waktu 30 hari (1 bulan), pengadilan sudah harus memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Dengan pertimbangan yang rasional, UUK dan PKPU memberikan batasan,

22

Ibid, hal. 89-90.


yaitu 2 (dua) bulan di mana pengadilan wajib memberikan putusan, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula : a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. 23 Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

C. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, antara lain sebagai berikut. 1.

Akibat Kepailitan Secara Umum a. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit 23

Ibid, hal. 90-92.


Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali : 1) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutukan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya; 2) segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan hakim pengawas; atau 3) uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Dalam arti, debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. b. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perikatan Yang Dibuat Debitor Pailit Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. 24 Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang

24



menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. 25 Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. 26 c. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitor Yang Dilakukan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan Untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. 27 Kemudian dalam Pasal 42 UUK dan PKPU diberikan batasan mengenai perbuatan hukum debitor tersebut, antara lain: 1) bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit; 2) bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya; 3) bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; 25

Pasal 26 UUK dan PKPU. Pasal 27 UUK dan PKPU. 27 Pasal 41 ayat (1) UUK dan PKPU. 26


4) bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa : a) merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat; b) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; c) merupakan

perbuatan

hukum

yang

dilakukan

oleh

debitor

perorangan, dengan atau untuk kepentingan: (1)suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga; (2)suatu badan hukum di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut. 2.

Akibat Kepailitan Secara Khusus a. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik Prof. Subekti menerjemahkan istilah overeenkomst dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 28 Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu 28

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1313.


perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum. 29 Pasal 1314 KUHPerdata berbunyi : 1) suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. 2) suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. 3) suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dari rumusan Pasal 1314 KUHPerdata di atas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian di mana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian di mana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik, selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak

29

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 92.


lain. 30 Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain. Pasal 36 ayat (1) UUK dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. 31 Apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan

diperlakukan

sebagai

kreditor

konkuren. 32

Apabila

kurator

menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan perjanjian tersebut, kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus dilaksanakan sendiri oleh debitor misalnya debitor adalah seorang penyanyi atau seorang pelukis, di mana debitor diwajibkan untuk melukis wajah pihak tersebut, dalam hal tersebut tidak mungkin bagi kurator untuk melaksanakan perjanjian.

30

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet. III, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 239. 31 Pasal 36 ayat (2) UUK dan PKPU. 32 Pasal 36 ayat (3) UUK dan PKPU.


b. Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian 1) Perjanjian hibah Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai berikut : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dari pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 UUK dan PKPU yaitu “Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”, dan Pasal 44 UUK dan PKPU yaitu “kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.


Dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Menurut Pasal 43 dan Pasal 44 UUK dan PKPU, dikatakan bahwa ada dua sistem pembuktian yang dipakai dalam hal ini, yaitu: a) sistem pembuktian terbalik, jika perjanjian hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Jadi di sini, pihak debitor (penghibah) yang harus membuktikan bahwa hibah tersebut tidak merugikan kreditor. b) sistem pembuktian biasa (sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata), jika perjanjian hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Di sini, kurator yang harus membuktikan bahwa hibah yang dilakukan debitor (pailit) telah mengakibatkan kerugian bagi kreditor. 2) Perjanjian Sewa-Menyewa Bila debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya


perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Untuk itu harus diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari. Bila uang telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit. 33 3) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda Dagangan Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.34

33 34

Pasal 38 UUK dan PKPU. Pasal 37 UUK dan PKPU.


4) Perjanjian terhadap harta warisan Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Untuk itu kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. 35 5) Perjanjian terhadap Penjualan Surat Berharga Pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, maka pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Bila pembayaran tidak dapat diminta kembali, orang yang mendapat keuntungan akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila : a) dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan

pailit

debitor sudah didaftarkan; atau b) penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persengkongkolan antara debitor dan pemegang pertama. 36

c. Akibat Kepailitan terhadap Pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai, dan Hak Retens Putusan pernyataan pailit oleh hakim tidak mempunyai pengaruh terhadap pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, 35 36

Pasal 40 UUK dan PKPU. Pasal 46 UUK dan PKPU.


atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan hak retensi.

37

Pemegang hak

tanggungan dapat melaksanakan haknya sebagai yang ditetapkan pada Pasal 1178 KUHPerdata, yaitu menjual benda jaminan. Pasal 55 menentukan : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dalam penagihan tersebut. Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau benda bergerak (current assets), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Yang dimaksud dengan “perlindungan yang wajar” adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa: 1) ganti rugi atas penurunan nilai harta pailit; 2) hasil penjualan bersih; 3) hak kebendaan pengganti; atau

37

Pasal 55 dan 61 UUK dan PKPU.


4) imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya. (Penjelasan Pasal 56 UUK dan PKPU). Jangka waktu penangguhan berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator menolak permohonan, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Hakim pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, kreditor dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diajukan kepada hakim pengawas. Dalam

memutuskan

permohonan

mengangkat

penangguhan

atau

mengubah syarat penangguhan, hakim pengawas mempertimbangkan : 1) lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung; 2) perlindungan kepentingan kreditor dan pihak ketiga dimaksud; 3) kemungkinan terjadinya perdamaian; 4) dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor serta pemberesan harta pailit. 38

38



Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar. 39 Selanjutnya Penjelasan Pasal 57 ayat (6) menguraikan bahwa hal-hal perlu dipertimbangkan oleh hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi hakim pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit. Hak retens adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Aturan yang umum dalam KUHPerdata mengenai hak retensi ini tidak ada, melainkan diatur dalam pasal-pasal yang tercerai-berai, yaitu dalam PasalPasal 567, 575, 576, 579, 834, 715, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUHPerdata. UUK dan PKPU mengakui eksistensi hak retensi atau hak menahan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 61 UUK dan PKPU, antara lain: kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit. Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 61 UUK dan PKPU dikatakan: “Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasinya”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan kepailitan, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit tetap diakui keberadaan hak retensinya, sepanjang utangnya debitor pailit belum dibayar lunas. UUK

39

Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUK dan PKPU.


dan PKPU mewajibkan kurator untuk menembus benda yang ditahan oleh kreditor tersebut dengan membayar piutang kreditor tersebut. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 185 ayat (4) UUK dan PKPU, antara lain bahwa kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

d. Akibat Kepailitan terhadap Suami atau Istri Pasal 23 UUK dan PKPU menentukan bahwa : “Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekwensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan.” Suami atau istri yang kawin dengan persatuan harta artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk ke dalam boedel pailit. Meskipun Pasal 23 UUK dan PKPU menentukan bahwa kepailitan itu meliputi seluruh harta persatuan perkawinan, namun Pasal 62 mengatur beberapa hal yang cukup penting yang berkaitan dengan barang-barang yang tidak jatuh dalam prsatuan harta. Ketentuan tersebut adalah : 1) Apabila suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.


2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil tersebut. 3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri. 40 Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UUK dan PKPU, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda maka benda tersebut termasuk harta

40



pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit. 41

41



BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Recommend Documents