BAB II AKIBAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

BAB II AKIBAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

A. Syarat dan Putusan Pailit Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. kata pailit menandakan ketikmampuan untuk membayar serang debitur atas utangutangnya yang telah jatuh tempo atau yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan “Banckrupty”. Sedangkan terhadap perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan “insolvensi”14 Kepailitan dalam kamus karangan Black Henry Campbell (Black’s Law Dictionary) yang mengatakan bahwa pailit atau Bankrupt adalah “the state or condition of operson (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay it’s debt as they are, or become due”. The term includes the person against whom an involuntary petition has been field a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.15 Pengertian dan batasan pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ditemukan, hanya pengertian kepailitan yang ada dalam Pasal 1 angka 1 yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

14 15

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op., Cit., hlm. 11 Ibid.

Universitas Sumatera Utara

undang ini. Hal ini menegaskan bahwa kepailitan adalah sita umum bukan sita individual. Karena itu disyaratkan dalam UU Kepailitan dan PKPU bahwa untuk mengajukan permohonan pailit, harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur. Dalam sita umum maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.16 Dalam UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan pengertian tentang kreditur dan debitur pailit. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sementara dalam Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan juuga debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan. Kreditur terdiri atas kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus kreditur separatis maupun kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU.17 Terhadap pengertian “tidak membayar”, menurut Pradjoto adalah: 1. Menolak untuk membayar; 2. Cidera janji (wanprestasi); 16 17

Sunarmi, Op.Cit., hlm. 29. Ibid., hlm. 29.


3. Keadaan tidak membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya; 4. Tidak diharuskan bahwa debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar dan memikul seluruh utangnya; 5. Istilah “tidak membayar” harus diartikan sebagai Naar De Letter, yaitu debitur pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit telah sama sekali berhenti membayar utangnya.18 Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya kepada salah satu kreditur nya saja, tetapi debitur harus berada dalam keadaan insolvent.19 Seorang debitur berada dalam keadaan insolvent hanyalah apabila debitur tidak mampu secara financial untuk membayar utangnya kepada sebagian besar para krediturnya. Seorang debitur tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolvent apabila hanya kepada seorang kreditur saja maka debitur tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditur-kreditur lainnya debitur tetap dapat melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik.20 Untuk menyatakan debitur seorang debitur pailit tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitur tersebut untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga termasuk ketidakmampuan debitur tersebut untuk melunasi utang-utang tersebut seperti yang telah diperjanjian.21 Secara hukum, seorang debitur tidak dapat dikatakan insolvent meskipun asset lebih besar dari utang. Hal ini berpokok pada pangkal dari istilah ‘tidak membayar’ dalam hukum kepailitan di Indonesia.22

18

Pradjoto, ”RUU Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan,” Makalah ini disampaikan dalam Seminar Sosialisasi RUU Tentang Kepailitan oleh BPHN dan Ellips Project, tgl 27-28 Juli 1999 di Jakarta. 19 Sutan Remy Sjahdeini (selanjutnya Sutan Remi Sjahdeni I), “Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia,” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12,( 2002): hlm. 42-48. 20 Sunarmi, Op., Cit., hlm. 33. 21 Ricardo Simanjuntak, “Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)”, Artikel Utama, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, Januari 2002, hlm. 6. 22 Sunarmi, Loc.Cit.


Sutan Remy Sjahdeini mengatakan pengertian ‘jatuh tempo’ berbeda dengan pengertian ‘dapat ditagih’. Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang telah expired dengan sendirinya adalah ‘utang yang telah dapat ditagih’. Tetapi ‘utang yang telah dapat ditagih’ belum tentu telah ‘jatuh waktu’. Utang hanyalah waktu. Utang hanyalah ‘jatuh waktu’ apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai ‘jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.23 Ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata dapat dijadikan pegangan apabila debitur tetap tidak membayar utangnya walaupun belum jatuh temo namun telah diberikan somasi untuk membayar utangnya. Dengan pasal tersebut debitur dapat ditentukan telah lalai apabila debitur dengan surat somasi tersebut telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitur diberi waktu tersebut lewat debitur belum juga melunasi utangnya maka debitur dianggap telah lalai. Kelalaian tersebut mengakibatkan utang debitur telah dapat ditagih.24 Apabila syarat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, maka hakim menyatakan bahwa debitur pailit dan bukan dapat menyatakan pailit. hal ini mengingat ketentuan bahwa prosedut pembuktian yang sumir dalam Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta bahwa utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar sedangkan perbedaan

23

Sutan Remy Syadeini (selanjutnya disebut Sutan Remy Syadeini II), Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 70. 24 Sunarmi, Op., Cit., hlm. 38.


besarnya jumlah utang yang telah didalilkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkanya putusan pernyataan pailit.25 Pihak yang dapat mengajukan pailit adalah: 1. Debitur sendiri; 2. Seorang atau beberapa orang kreditur (Pasal 2 ayat 1); 3. Kejaksaaan demi kepentingan hukum (Pasal 2 ayat 2); 4. Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank (Pasal 2 ayat 3); 5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Pasal 2 ayat 4) 6. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentungan publik (Pasal 2 ayat 5) Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut UU Kepailitan dan PKPU adalah: 1. Orang perorangan 2. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma, dan perkumpulan komanditer. 3. Perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbata (PT), Koperasi dan Yayasan, 4. Balai Harta Peninggalan. Untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur harus sesuai dan memeuhi syarat kepailitan menurut peraturan perundang-undangan. Esensi kepailitan 25

Ibid.


adalah debitur telah berhenti dan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Artinya debitur tidak melaksanakan kewajiban membayar utang-utangnya yang telah dapat ditagih, lalu oleh pengadilan, debitur dinyatakan pailit. Seluruh harta debitur pailit berada dalam sitaan umum untuk dijual oleh kurator. Hasil penjualan itu dibayarkan kepada krediturnya secara proporsional. Syarat permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU terdiri atas: 1. Ada utang; Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Secara normatif, makna utang di sinni sangat luas. Utang yang terjadi bukan hanya karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit saja, tetapi juga kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian lainnya, antara lain seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian pemborongan, perjanjian tukarmenukar, perjanjian sewa-beli, dan lain-lain. Demikian juga halnya kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena undang-undang adalah utang. Misalnya pajak yang belum dibayar kepada negara adalah utang. Selain itu, kewajiban membayar uang berdasarkan putusan pepngadilan termasuk putusan badan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk juga utang.26 2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih 26

Syamsdin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 91.


Utang yang telah jatuh tempo, dapat terjadi karena beberapa hal, pertama, jatuh tempo biasa, yakni jatuh tempo sebagaimana yang disepakati bersama antar kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit; kedua, jatuh tempo yang dipercepat, yakni jatuh tempo yang mendahului jatuh tempo biasas karena debitur melanggar isi perjanjian, sehingga pernagihannya diakselerasi. Debitur diwajibkan mencicil utangnya setiap bulan termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya. Apabila debitur tidak membayar angsuran cicilan kreditnya tiga bulan berturut-turut, maka jatuh tempo dapat dipercepat; ketiga, jatuh tempo karena pengenaan sanksi/denda oleh instansi yang berwenang; keempat, jatuh tempo karena putusan pengadilan atau putusan badan arbitrase. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku di antara debitur dan kreditur, atau dapat juga dipakai sebagai dasar jatuh tempo surat tegoran atau somasi.27 Tidak semua utang dapat ditagih. Utang yang dapat ditagih adalah utang yang legal. Utang yang timbul berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Bukan utang yang illegal utang yang timbul dengan cara melawan hukum tidak dapat ditagih melalui mekanisme dan prosedur hukum kepailitan.28 3. Ada dua atau lebih kreditur Untuk dapat mengajukan permohonan pailit harus ada dua atau lebih kreditur. Jika unsur ini tidak dapat dibuktikan, maka permohonan pailit ditolak. Untuk membuktikan adanya dua atau lebih kreditur, cukup dengan meminta daftar kreditur misalnya dari bank atau dari kantor pajak. Bilamana ada sindikasi kreditur maka unsur

27 28

Ibid., hlm. 92. Ibid., hlm. 93.


dua atau lebih kreditur, masing-masing kreditur sendiri dan setiap kreditur dapat mengajukan permohonan pailit.29 4. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Pasal 2 ayat 1 UU kepailitan dan PKPU tidak mengharuskan debitur tidak mampu membayar utang-utangnyya. Yang disyaratkan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, bisa saja debitur mempunyai harta yang jauh lebih besar atau lebih banyak daripada utang-utangnya, tetapi debitur dapat dipailitkan karena tidak mau membayar lunas satu utang. Dengan perkataan lain, debitur bukan tidak mampu, melainkan tidak mau membayar utangnya. Jadi ada transformasi nilai dari ketidakmampuan (secara hukum) keketidakmauan (secara moral). Dari norma hukum yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Terbukti bahwa hukum kepailitan Indonesia memberikan perlindungan hukum yang seimbang, baik kepada kreditur maupun kepada debitur. Debitur tidak bisa semena-mena mengabaikan kewajibannya kepada kreditur lain, khususnya kreditur yang jumlah utangnya kecil. Debitur wajib memperhatikan semua kepentingan kreditur secara proporsional dan adil.30 Untuk membuktikan empat syarat permohonan pailit tersebut,dibuktikan dengan sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU artinya apabila dalam persidangan, fakta atau keadaan yang menjadi syarat permohonan pailit telah

29 30

Ibid., hlm. 94. Ibid., hlm. 96


terpenuhi, maka permohonan pailit harus dikabulkan dan debitur dinyatkaan pailit. dalam praktik untuk membuktikan empat syarat permohonan pailit, alat buktinya cukup dengan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata. Tidak perlu memakai atau dilengkapi dengan alat bukti lain seperti, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, yang lazim digunakan dlam perkara gugatan perdata. Pembuktian sederhana tersebut, adalah adanya fakta dua atau lebih. Kreditur dan fakta utang uang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon palit dan termohon pailit tidak menjadi halangan untuk dinyatakannya pailit. keadaan tidak mau dan tidak mampu membayar itu diucapkan apabila secara sederhana terbukti ada peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar itu ada. Kendatipun sistem pembuktian perkara kepailitan sederhana namun integritas dan kapasitas dari hakim karena jabatannya apabila memeriksa dan memutus perkara kepailitan sangatlah menentukan.31 Putusan pailit adalah putasan yang diucapkan dalam sudang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara serta memberikan kebenaran dan keadilan ats perkara dimaksud. Dalam putusan akhir tersebut ditunjuk seorang hakim pengawas dari Hakim Niaga dan diangkat seorang atau lebih kurator untuk mengurus dan membereskan asset debitur pailit. putusan pailit ducapkan dalam sidang terbuka untuk umum 60 hari dihitung sejak permohonan pailit didaftarkan. Putusan pailit diumumkan dalam Berita Negara RI dan dua surat kabar harian. 32

31 32

Ibid., hlm. 98. Syamsudin Sinaga, Op., Cit., hlm. 112.


Putusan pailit berlaku serta merta. Artinya putusan tersebut segera dapat dilaksanakan atau dieksekusi oleh kurator waaupun terhadap putusan itu duajukan upaya hukum lanjutan (kasasi) hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 UU Kepailitan dan PKPU. Putusan pailit dihitung berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat. Berdasarkan Pasal 15 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 1 UU Kepailitn dan PKPU, kurator berkewajiban mengumumkan putusan pailit di Berita Negara RI dan paling sedikit di dua surat kabar harian yang berskala nasional dan lokal, yang ditetapkan hakim pengawas. Pengumuman tersebut mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat: 1. Nama, alamat, dan pekerjaan debitur; 2. Nama hakim pengawas; 3. Nama dan alamat kurator; 4. Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara, apabila telah ditunjuk; 5. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditur pertama. Maksud pengumuman putusan pailit adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar debitur. dengan pengumuman itu, maka kreditur dan/atau pihak lain yang berkepentingan dengan debitur an hartanya, tidak dapat mengajukan keberatan bahwa mereka tidak mengetahui keadaan pailit dari debitur.33

B. Prosedur Permohonan Pailit Setelah terpenuhi persyaratan pailit, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah prosedur permohonan pailit. UU Kepailitan dan PKPU membentuk suatu peradilan khusus yang berwenang menangani perkara kepailitan yaitu pengadilan 33

Ibid., hlm. 114.


Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Proses permohonan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pendaftaran permohonan kepailitan Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subjek pemohon yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU tentang kompetensi relatif Pengadilan Niaga, yaitu: a. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Negara RI, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. b. Apabila debitur adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. c. Bagi debitur yang tidak berkedudukan di wilayah Negara RI tetapi menjalankan profesi atau usahanya dii wilayah negara RI, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi usahanya di wilayah NRI.


d. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pemohon juga harus menyertakan berkas-berkas yang menjadi syarat-syarat pengajuan. Setelah

menerima

pendaftaran

tersebut

Panitera

Pengadilan

kemudian

mendaftarkan pemohonan pernyataan kepailitan pada tanggal permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Hal yang perlu diingat oleh pemohon ialah bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan diri sendiri oleh kreditur ataupun debitur sendiri wajib memakai advokat yang memiliki ijin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh BI, BAPEPAMLK, Menkeu, tidak diperlukan advokat. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seseorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar. 2. Penyampaian kepada Ketua Pengadilan Berkas permohonan yang diterima oleh panitera muda perdata dapat dibuatkan tanda terima sementara, berup formulir yang diisi nomor permohonan, tanggal penyerahan permohonan, nama penasehat hukum yang menyerahkan, nama pemohon, tanggal kembali ke pengadilan, dalam hal berkas perkara belum selesai diteliti. Pemeriksan persyaratan serta kelengkapan permohonan dilakukan dengan cara memberikan tanda pada formulir sehingga apabila ada kekurangan langsung dapat terlihat. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan pada penasehat hukum,


dengan dijelaskan supaya melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan yang tercantum dalam formulir kelengkapan berkas permohonan. Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap tiga, lembar pertama untuk pemohon, kedua untuk dilampirkan dalam berkas permohonan, dan ketiga untuk kasir. Biaya perkara di Pengadilan Niaga bersarnya ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga. Panjar biaya perkara dibayar kepada kasir, kasir setela menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM dan sekaligus mencantumkan nomor perkara baik pada SKUM maupun pada lembar pertama surat permohonan; setelah proses pembayaran panjar biaya perkara selesai, petugas mencatat data-data dan member nomor perkara. Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tata urutan penerimaan panjar biaya perkara. Untuk menentukan nomor perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali digunakan nomor perkara awal; panitera selanjutnya paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan harus menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU. 3. Penetapan hari sidang Berdasarkan Pasal 6 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU, pengadila paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan wajib mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 4. Sidang pemeriksaan Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan


didaftarkan. Menurut Pasal 6 ayat 7 UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan dapat menunda penyelenggaran sidang tersebut sampai dengan paling lambar 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini atas permohonan debitur dan harus disertai alasan yang cukup. Pada sidang pemeriksaan tersebut pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditur, kejaksaan, BI, BAPEPAM-LK atau Menkeu, sedangkan apabila permohonan diajukan oleh debitur pengadilan dapat memanggil kreditur. Hal ini dilakukan jika terdapat keraguan bahwa pernyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi atau tidak. Pemanggilan oleh pengadilan ini dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama pemeriksaan dilaksanakan. Sidang ini selanjutnya berjalan sebagaimana proses beracara perdata biasa. Hanya saja proses beracara Pengadilan Niaga hanya berlaku dengan tulisan dan surat. Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan. Dalam persidangan ini pemohon harus hadir, apabila dalam sidang pertama pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara sah (patut), maka perkara dinyatakan gugur. Apabila pemohon menghendaki, dapat mengajukannya lagi sebagai perkara baru. Jika termohon tidak datang dan tidak ada bukti bahwa pemanggilan telah disampaikan kepada termohon maka sidang harus diundur dan pengadilan harus melakukan panggilan lagi kepada termohon. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, kejaksaan, BI, BAPEPAM atau Menkeu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:


a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur atau b. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi 1) Pengelolaan usaha kreditur; dan 2) Pembayaran kepada debitur, penagihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam mengabulkan permohon tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur. Ratio legis dari norma ini adalah agar dalam proses kepailitan sebelum putusan dijatuhkan harta yang dimiliki debitur pailit tidak dialihkan atau ditransaksikan sehingga kemungkinan jika dialihkan atau ditransaksikan bisa merugikan kreditur nantinya. Dalam hukum kepailitan memang dikenal instrument hukum yang namanya actio pauliana, yakni suatu gugatan pembatalan ats transaksi yang dilakukan oleh debitur pailit yang merugikan kreditur. Namun, instrument ini jauh lebih rumit dan dalam praktik belum ada pernah gugatan action pauliana yang dikabulkan hakim. 5. Putusan Hakim Menurut Pasal 8 ayat 5, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Inilah yang membedakan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Umum dimana hakim diberi batasan waktu untuk menyelesaikan perkara. Putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda


dari hakim anggota atau ketua majelis. Secara umum isi sistematika putusan juga sama dengan putusan pada perkara perdata yang meliputi: a. Nomor putusan b. Kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” c. Identitas pemohon pailit dengan kuasa hukumnya, serta termohon pailit dan kuasa hukumnya. d. Tentang duduk perkaranya e. Tentang pertimbangan hukumnya f. Amar putusan g. Tanda tangan majelis hakim dan panitera Perlu diketahui putusan pernyataan palit dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum atau putusan tersebut bersifat serta merta.

C. Akibat Hukum Putusan Pailit Suatu Putusan Pailit banyak menimbulkan berbagai konsekuensi hukum baik bagi debitur pailit, para kreditur maupun pihak ketiga. Konsekuensi hukum atau akibat-akibat hukum berlaku kepada debitur dengan dua mode perlakuan, yaitu : 1. Berlaku demi hukum. Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan


tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misal, dalam Pasal 93 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal), sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. 2. Berlaku secara Rule of Reason. Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku rule of reason, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mepunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut. Misal, kurator, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, dan lainlain.34 Secara umum kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku suami atau istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.35 Hak debitur untuk melakukan segala sesuatu tindakan hukum yang berkenan dengan kekayaannya sebelum pernyataan pailit harus dihormati. Namun keadaan ini akan berubah ketika debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, maka debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Dan 34

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 65-66. 35 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op., Cit., hlm. 30


terhitung sejak putusan pailit diucapkan maka kewenangan debitur untuk mengurus harta kekayaan beralih kepada kurator. Semenjak pengadilan mengucapkan keputusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang itu tidak membawa atau memberikan keuntungan atau manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan mamfaat bagi boedel, tidak mengikat hartatersebut.36 Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 UU kepailian dan PKPU, maka semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.37 Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut: a. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta para pihak yang dinyatakan pailit. b. Kepailitan semata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. misalnya seorang tetap melangsungkan pernikahan meskpun ia telah dinyatakan pailit. c. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari keputusan pailit diucapkan. d. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.

36

Republik Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pasal 19 dan 22. Ibid., Pasal 23.

37


e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mneguasai pelaksanaan jalannya kepailitan.38 Adapun akibat-akibat kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU antara lain: 1. Akibat hukum kepailitan bagi debitur pailit dan hartanya Akibat kepailitan hanyalah terdapat kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya.39 Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan dengan kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri.40 Untuk kepentingan harta pailit , semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalannya tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur

38

Sutan Remi Sjahdeini II, Op., Cit., hlm. 225-256. Sutan Remy Sjahdeini II, Op., Cit., hlm. 257. 40 Republik Indonesia, UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 24 ayat 1. 39


dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur.41 2. Akibat hukum kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitur sebelum pernyataan pailit diucapkan a. Perikatan sepihak dan perikatan timbal balik Menurut Pasal 26 UU Kepailitan dan PKPU, apabila pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan kreditur atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, namun kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak yang telah membuat perjanjian dengan debitur, dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Sebaliknya apabila kurator menyatakan kesanggupan, maka pihak kreditur dengan siapa ia telah membuat perjanjian dengan debitur, dapat minta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.42 b. Pembatalan dan batal demi hukum Perikatan-perikatan yang sedang berlangsung atau terdapat satu atau lebih kewajiban yang belum dilaksanakan oleh debitur pailit, sedang putusan pernyataan pailit 41

Rudi A. Lontoh, Penyelesaian Utang-piutang (Bandung: Alumni, 2001) Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 20. 42


telah diucapkan, maka demi hukum perikatan tersebut berakhir, kecuali jika menurut pertimbangan kurator masih dapat dipenuhi dari harta pailit.43 Untuk dapat membatalkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan, yang merugikan harta pailit, UU Kepailitan dan PKPU mensyaratkan bahwa pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum (yang merugikan) tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum terssebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecuali perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan hukum yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau undang-undang.44 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada pihak kreditur dan atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan untuk memintakan permohonan pembatalan atas perbuatan-perbuatan hukum debitur pailit, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, yang bersifat merugikan, baik harta pailit secara keseluruhan maupun terhadap kreditur konkuren tertentu.45 3. Akibat hukum kepailitan bagi kreditur Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (paritas creditorum). Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi hartapailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu prorate parte). Asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan

43

Gunawan Widjaya, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 89. 44 Ibid., hlm. 90. 45 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op., Cit., hlm. 33.


dan PKPU serta peraturan perundangan lainnya. Dengan demikian, asas paritas creditorum berlaku bagi para kreditur konkuren saja.46 Lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis untuk memungkinkan kurator mengurus harta pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit. Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.47 4. Akibat hukum kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan.

46 47

Ibid., hlm. 193. Republik Indonesia, UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 56 a ayat 2.


Menurut Pasal 33 UU Kepailitan dan PKPU, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit. 5. Akibat hukum kepailitan terhadap barang jaminan Setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk mempeoleh pelunasan atau suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.48 6.

Akibat hukum kepailitan terhadap status hukum si pailit. Tentang masa status atau kedudukan hukum si pailit setelah berakhirnya

pemberesan yang dilaksankan oleh Balai Harta Peninggalan. Adapun status atau keadaan hukum si pailit disini dimaksudkan adalah gambaran tentang hak dan kewajiban si pailit setelah berakhirnya pemberesan. Dalam hal ini pengertian pemberesan adalah tidak selalu berarti bahwa para kreditur telah memperoleh kembali piutang mereka secaraa penuh seratus persen. Bilamana terjadi bahwa piutangnya para kreditur masih tersisa, maka sisa tersebut tetap merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh seorang pailit, dan kreditur tersebut berhak menuntutnya. Sebaliknya apabila dalam kesempatan membicarakan daftar pembagian penutup si debitur (yang berpiutang) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya terhadapnya tidak boleh dikenakan paksaan badan mengenai hutang-hutang yang terbit sebelum pernyataan pailit berdasarkan jatuhnya dalam kepailitan diluar 48

Bernadette Waluyo, Op., Cit., hlm. 39.


kesalahannya atau karena alasan-alasan lain yang penting. Terhadap keputusan Pengadilan Negeri dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, dan keputusan ini dapat dijalankan atas surat asli. Berdasarkan pada uraian-uraian diatas jelaslah bahwa meskipun seseorang telah dinyatakan pailit, orang tersebut masih mendapat perlindungan hukum. Dengan perkataan lain bahwa seseorang dinyatakan paiit masih dapat bertindak bilamana suatu tindakan yang ditujukan kepadanya akan mengakibatkan kerugian morilnya. Disamping itu pula, hal-hal yang membawa keuntungan bagi harta hartamasih dapat dilakukan oleh si pailit, karena dengan keuntungan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat melunasi hutanghutangnya yang sekaligus mempercepat proses pailit berakhir, dan selanjutnya pengembalian hak untuk mengurus harta kekayaan sendiri sebagaimana sebelum adanya pernyataan pailit.49

49

Victor Situmorang dan Henry Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia (Jakarta: PT. Rinekka Cipta, 1994), hlm. 99.


BAB II AKIBAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Recommend Documents