BAB II PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN A. Pengertian dan Prosedur Permohonan Kepailitan

BAB II PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

A. Pengertian dan Prosedur Permohonan Kepailitan 1. Pengertian Kepailitan Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan “pailit”. Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan Le failli. Didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah to fail, dan didalam bahasa latin dipergunakan istilah failire. Pengertian pailit atau bankrupt dalam Black’s Law Dictionary adalah: “The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”12 Pengertian pailit yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut dihubungkan dengan ketiadamampuan untuk membayar dari Debitur atas utangutangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan 12

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm. 11.

23 Universitas Sumatera Utara

24

suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “publisitas”13 Kepailitan adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha global seperti sekarang ini tidak mungkinterisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Sebagai contoh, ketika Dirut Yamaichi Securities pada tanggal 1 Desember 1995 mengumumkan kebangkrutan perusahaannya pada suatu konferensi pers di Tokyo, Jepang laksana diguncang bom atom lagi. Bahkan dampaknya bersifat mengglobal. Dari kasus ini dapat dilihat banyak yang akan jadi korban bila perusahaan itu dinyatakan pailit. Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karenaadanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailtan itu berperan.14 Pandangan seperti itu memang secara ekonomis dapat diterima, bila dikemas di dalam peraturan hukum maka peraturan itu secara tepat kepentingan yangdilihat dari sudut pandang ekonomis namun hal seperti ini jelas tidak sesuai dengan era global seperti sekarang ini. Menurut Peter, aturan main bentuk perangkat hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi tiga hal yaitu: 13

Ibid., hlm 11-12 Sudargo Gautama, Komentar Atas (Bandung:Citra Aditya Bakti,1998), hlm. 205. 14

Peraturan

Kepailitan

Untuk

Indonesia

Universitas Sumatera Utara

25

a. Aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembagalembaga yang mewadahi bisnis dalam arena pasar (substantive legal rules). b. Aturan hukum yang mengatur perilaku (behavior) para pelaku bisnis dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, dan c. Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar. Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “failite” berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “failite”. Sedang dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan Bankcrupty Act. Dalam pengertian kita, merujuk aturan lama yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan Faillisement Verordening S. 1990-217 jo 1905-348 menyatakan : “ Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit ”15 Kepailitan semula diatur oleh Undang-Undang tentang Kepailitan yang dikenal dengan sebutan Failissement Verordening (FV) yaitu Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. FV tersebut kemudian diubah dalam arti disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak moneter yang menimpa Negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang oleh 15

Sri Rejeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepaitan Modern (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2000), hlm 81.


26

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat kemudian diperbaharui dengan UUK dan PKPU. Setelah keluarnya UUK dan PKPU, pengertian pailit dijumpai dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Dilakukan penyitaan secara umum dimaksudkan untuk menghindari para kreditur bertindak sendiri-sendiri, agar semua kreditur memperoleh manfaat dari harta kekayaan debitur pailit, dengan cara dibagi menurut perimbangan hak tagihan atau tuntutan mereka masing-masing. Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak

mampu

membayar.

Lembaga kepailitan pada dasarnya

mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur; b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang


27

taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 UKK dan PKPU. Dari syarat pailit yang diatur dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :16 a. Adanya utang;

utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau

kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur. Pada dasarnya UUK dan PKPU tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjammeminjam uang saja.17 b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo; Utang yang telah jatuh tempo, dapat terjadi karena beberapa hal, pertama, jatuh tempo biasa, yakni jatuh tempo sebagaimana yang disepakati bersama antar kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit; kedua, jatuh tempo yang dipercepat, yakni jatuh tempo yang mendahului jatuh tempo biasas karena debitur melanggar isi perjanjian, sehingga pernagihannya diakselerasi. Debitur diwajibkan mencicil utangnya setiap bulan termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya. Apabila debitur tidak membayar angsuran cicilan kreditnya tiga bulan berturut-turut, maka jatuh tempo dapat dipercepat; ketiga, jatuh tempo 16

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8. 17 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 11.


28

karena pengenaan sanksi/denda oleh instansi yang berwenang; keempat, jatuh tempo karena putusan pengadilan atau putusan badan arbitrase. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku di antara debitur dan kreditur, atau dapat juga dipakai sebagai dasar jatuh tempo surat tegoran atau somasi.18 Tidak semua utang dapat ditagih. Utang yang dapat ditagih adalah utang yang legal. Utang yang timbul berdasarkan perjanjian atau undangundang. Bukan utang yang illegal, utang yang timbul dengan cara melawan hukum tidak dapat ditagih melalui mekanisme dan prosedur hukum kepailitan. c. Minimal satu dari utang dapat ditagih; Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut penulis, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld dan haftung) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditur untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut.19

18 19

Syamsdin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 91. Ibid., hlm.92.


29

d. Adanya debitur; debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.7 Sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.20 e. Adanya Kreditur; kreditur konkuren/bersaing, yaitu kreditur-kreditur yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan istimewa. Piutang mereka dibayar dengan

sisa hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah

diambil bagian golongan kreditur separatis dan kreditur preferen. Sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditur konkuren (Pasal 1132 KUHPerdata).

21

Kreditur yang

mempunyai privilege atau hak istimewa sering disebut kreditur preferen, adalah kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya

dari

kreditur

lainnya,

semata-mata

berdasarkan

sifat

piutangnya yang diistimewakan. Hal tersebut dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda bergerak pada umumnya. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari penjualan barang yang bersangkutan.

Kreditur separatis atau kreditur golongan khusus,

adalah kreditur yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.22Kreditur golongan khusus ini dapat menjual sendiri barangbarang yang menjadi jaminan utang seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari 20

Pasal 1 angka (3) UUK dan PKPU Agus Sudradjat, Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia, (Semarang :Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 1996), hlm. 4. 22 Pasal 55 UUK dan PKPU 21


30

hasil penjualan itu kreditur mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya di setor ke kurator. Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka ia dapat menggabungkan diri sebagai kreditur konkuren untuk sisanya. f. Kreditur lebih dari satu; Persyaratan dua atau lebih Kreditur initerkait dengan filosofi hukum kepailitan itu sendiri yaitu meletakkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur dan mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur tersebut untuk membayar kewajiban debitur kepada semua krediturnya g. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan ”Pengadilan Niaga”; h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu: 1) Pihak Debitur; 2) Satu atau lebih Kreditur; 3) Jaksa untuk kepentingan umum; 4) Bank Indonesia jika Debiturnya bank; 5) Bapepam jika Debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; 6) Menteri Keuangan jika Debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik; i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;


31

j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim “menyatakan pailit” bukan ”dapat dinyatakan pailit.” Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan ”judgement” yang luas. sehingga dalam pengajuan pailit terhadap Debitur oleh Kreditur, maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 UUK dan PKPU. Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama dengan Undang-Undang Kepailitan, hanya pengaturan Pasalnya saja yang berubah bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU diatur. Esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai hutang. 2. Prosedur permohonan pailit Pasal 1 ayat (1) UUK disebutkan, bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UUK disebutkan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikit dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui, bahwa syarat yang harus dipenuhi jika debitur ingin mengajukan permohonan pailit mempunyai : a. Dua atau lebih kreditur; dan


32

b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo.23 Dengan demikian, dalam UUK tidak dijelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan pailit. Di sini hanya dijelaskan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pengertian kreditur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUK disebutkan, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan pengertian debitur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUK disebutkan, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan di atas terlihat baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan pailit. Permohonan kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 tersebut adalah utang pokok atau bunganya. 23

Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 14.


33

Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) dari UUK, kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat indikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Adapun prosedur permohonan pailit adalah sebagai berikut : a. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit Pasal 1 angka (7) UUK dan PKPU secara tegas menentukan bahwa : “Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.” Apabila diperhatikan Pasal 3, walaupun tidak secara eksplisit ditentukan namun diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Ketentuannya adalah sebagai berikut: 24

24

Sunarmi, Hukum Kepailitan (Medan : USU Press, 2009), hlm. 21.


34

1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. 2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. 3) Dalam hal debitur adalah pesero yakni pesero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang untuk memutuskan. 4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. 5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga. Panitera pengadilan niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang


35

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU ini pernah diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain : a) Bahwa panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan, yang merupakan

kewenangan

hakim.

Menolak

pendaftaran

suatu

permohonan pada hakikatnya termasuk ranah yustisial. Panitera


36

diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan;25 b) Menimbang pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan; c) Apabila panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, hal tersebut dapat diartikan penitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian

menghilangkan

hak

pemohon

untuk

mendapatkan

penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip due process

25

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1945 Pasal 24

ayat (1)


37

of law dan access to courts yang merupakan pilar utama bagi tegaknya rule of law;26 d) Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang a quo, yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ; e) Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, dengan sendirinya penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, panitera pengadilan niaga menjadi tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah

mendaftarkan

permohonan

pernyataan

pailit,

panitera

menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan. 27 b. Tahap pemanggilan para pihak Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, sebagai berikut:

26 27

Ibid., Pasal 1 ayat (3) Jono, Hukum Kepailitan, (Tangerang: Sinar Grafika, 2008), hlm. 87-89.


38

1) Debitur sendiri, dengan syarat bahwa debitur tersebut mempunyai minimal 2 (dua) kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; 2) kreditur yang mempunyai piutang kepada debitur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat 1); 3) Kejaksaan atau jaksa demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2) ; 4) Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank (Pasal 2 ayat 3); 5) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 2 ayat 4); 6) Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 ayat 5). UUK dan PKPU memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengajukan pailit Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak dijumpai dalam UU No.4 Tahun 1998. Pasal Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU.

Sebelum

persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain :28 28

Ibid., hlm. 89.


39

a) Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan; b) Dapat memanggil kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. c. Tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit Jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yaitu Pasal 10 ayat (1) UUK dan PKPU untuk :


40

1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau 2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi : a) Pengelolaan usaha debitur; dan b) Pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Pasal 10 ayat (2) UUK dan PKPU Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Kemudian dalam penjelasannya Pasal 10 ayat (3) UUK dan PKPU dijelaskan : “... Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditur memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan

kemungkinan

besarnya kerugian yang diderita oleh debitur, apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pengadilan”.


41

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa jaminan hanya diperlukan apabila pemohonnya adalah kreditur, sedangkan jika BI, Bapepam, dan Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pemohon, jaminan tersebut tidak diperlukan. d. Tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit. Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 hari (2 bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Dahulu dalam UU No.4 Tahun 1998 lebih cepat lagi, yaitu hanya dalam waktu 30 hari (1 bulan), pengadilan sudah harus memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Dengan pertimbangan yang rasional, UUK dan PKPU memberikan batasan, yaitu 2 (dua) bulan di mana pengadilan wajib memberikan putusan, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan


42

pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula : 1) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan 2) Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.29 Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.30

B. Akibat Hukum Putusan Pailit Dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta kekayaannya. Pasal 24 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa terhitung ejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitur demi Hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya (Persona Standi In Ludicio), artinya debitur pailit tidak mempunyai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan

29 30

Jono, Op.cit., hlm 89-90 Ibid., hlm. 90-92.


43

debitur dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Akibat hukum dari pernyataan pailit antara lain : 1. Kehilangan hak mengurus dan menguasai harta Debitur dengan adanya putusan pernyataan pailit, berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUK dan PKPU kehilangan untuk melakukan pengurusan, penguasaan dan pemberesan terhadap harta bendanya karena sudah beralih kepada Kurator (BHP atau Kurator lainnya). Harta benda yang termasuk dalam kepailitan adalah seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan sesuai yang diatur Pasal 21. Meskipun pengurusan, penguasaan dan pemberesan terhadap seluruh harta benda beralih kepada Kurator, akan tetapi ada beberapa harta yang ditegaskan berada di luar kepailitan berdasarkan Pasal 22, yaitu alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; perlengkapan


44

dinas; perlengkapan kerja; persediaan makanan; buku-buku yang dipakai bekerja; gaji, upah, uang jasa, honorarium; hak cipta; sejumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk nafkah debitur; tunjangan (uang) yang diperoleh debitur dari pendapatan anak-anaknya.31 2. Akibat hukum terhadap hibah Ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu persetujuan dimana penghibah menyerahkan sebuah benda guna keperluan penerima hibah semasa hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 43 UUK dan PKPU Kurator dapat memintakan pembatalan apabila hibah yang dilakukan debitur diketahui secara patut akan merugikan bagi kreditur, kecuali debitur dapat membuktikan sebaliknya dimana dapat diketahui secara patut bahwa penghibahan ini terjadi setahun sebelum putusan pailit ditetapkan. 3. Akibat hukum terhadap pembayaran utang Ketentuan Pasal 45 UUK dan PKPU, pembayaran utang yang dapat ditagih oleh debitur hanya dapat dimintakan pembatalannya jika dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui pernyataan pailitnya debitur sudah dimintakan atau pelaporannya sudah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut sebagai akibat perundingan antara debitur dan kreditur yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu memberikan keuntungan kepada yang terakhir ini yang melebihi kreditur lainnya. 31

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.54.


45

4. Akibat hukum terhadap surat-surat berharga Menurut Pasal 46 UUK dan PKPU, berdasarkan ketentuan Pasal 46 maka tidak boleh dilakukan penagihan kembali dari orang yang sebagai pemegang suatu surat pembayaran atas tunjuk (aan toonder) atau surat perintah pembayaran (aan order) yang karena hubungan hukum pemegangpemegangnya terdahulu diwajibkan menerima pembayaran. Jumlah yang telah dibayarkan oleh debitur dapat dikembalikan manakala dapat dibuktikan penerbitan surat-surat berharga tersebut adalah akibat suatu perundingan. 5. Akibat hukum terhadap pembayaran sesudah pernyataan pailit Dinyatakan Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUK dan PKPU, setiap orang yang setelah diucapkannya putusan pailit tetapi sebelum pernyataan pailit itu diumumkan telah membayar kepada si pailit untuk memenuhi perikatan-perikatan yang terbit, maka dibebaskan dari harta pailit selama tidak dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, yang dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan tidak

membebaskan

terhadap

harta

pailit,

apabila

orang

yang

melakukannya membuktikan bahwa pernyataan pailit dengan jalan pengumuman menurut Undang-Undang tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya, dengan tidak mengurangi hak kurator membuktikan bahwa pernyataan pailit itu memang telah diketahui orang tersebut sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ayat (2) dan (3).


46

Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada debitur pailit membebaskan debitur terhadap harta pailit sekedar apa yang dibayarkan tersebut menguntungkan harta pailit. 6. Akibat hukum terhadap orang yang punya utang dan piutang Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) UUK dan PKPU, bahwa setiap orang yang mempunyai utang maupun piutang terhadap debitur pailit boleh meminta diadakannya perjumpaan utang, apabila utang maupun piutang itu diterbitkan sebelum pernyataan pailit ataupun akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dengan debitur sebagaimana diatur dalam ayat (1). Jika perlu, maka piutang-piutang terhadap debitur pailit dihitung menurut aturan-aturan dalam Pasal 136 dan Pasal 137. 7. Akibat hukum terhadap orang yang mengambil alaih utang maupun piutang a. Bahwa seorang yang telah mengambil alih suatu utang maupun piutang dari pihak ketiga sebelum pernyataan pailit tidak boleh meminta perjumpaan utang apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut tidaklah dengan itikad baik sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1). b. Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataaan pailit diucapkan tidak dapat diperjumpakan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2). c. Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitur pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang unjuk dan


47

piutang atas pengganti wajib membuktikan bahwa pada saat pernyataan pailit ia sudah menjadi pemilik dari surat-surat berharga tersebut atass dasar itikad baik sebagaimana diatur Pasal 53. 8. Akibat hukum terhadap hak tanggungan, hak gadai, dan hak retensi a. Setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55; b. Hak eksekusi dapat ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan sesuai yang diatur Pasal 56 ayat (1); c. Kreditur pemegang hak harus melaksanakan haknya paling lambat 2 bulan terhitung dimulainya keadaan insolvensi.; d. Kreditur yang telah melaksanakan haknya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator atas hasil penjualan barang yang menjadi agunan sebagaimana diatur Pasal 60 ayat (1); e. Apabila dari hasil penjualan tidak cukup melunasi piutang, maka kreditur yang bersangkutan dapat mengajukan pelunasan atas kekurangan dari harta pailit sebagai kreditur konkuren setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang sebagaimana diatur Pasal 60 ayat (3). f. Kreditur yang berhak menahan barang-barang kepunyaan debitur sampai dibayarnya suatu utang tidak kehilangan haknya untuk


48

menahan barang meskipun telah diucapkan pernyataan pailit sesuai yang diatur dalam Pasal 61. 9. Akibat hukum bagi suami-isteri yang melakukan perjanjian pisah harta a.

Apabila suami atau istri dinyatakan pailit maka suami atau isterinya berhak mengambil kembali barang bergerak dan tak bergerak yang merupakan harta bawaannya dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1);

b. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar aatau uang hasul penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut; c. Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka kreditur terhadap harta pailit adalah suami atau istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3). 10. Akibat hukum terhadap suami-isteri dengan harta campur Kepailitan pada suami-isteri dengan harta campur diperlakukan sebagai kepailitan persatuan, meliputi segala benda yang jatuh pada persatuan dan untuk kepentingan semua orang yang berhak meminta pembayaran dari benda-benda persatuan. Jika ada barang-barang yang tidak jatuh pada persatuan maka barang-barang inipun termasuk dalam kepailitan namun hanya untuk utang-utang yang mengikat debitur pailit secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 64.


49

C. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pengurusan terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1). Kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut bersifat independen baik dengan pihak debitur maupun terhadap kreditur. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah saru organ debitur dalam menjalankan tugasnya, meskipun dalam keadaan biasa di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan (vide Pasal 69 ayat (2)).32 Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan harta pailit sejak adanya putusan pertanyaan pailit, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 UUK dan PKPU). Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dan sifat serta merta (uilvoorbaar bij voorraad) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 8 ayat (5) UUK dan PKPU) , walaupun demikian, tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Hal yang juga penting dalam kedudukannya sebagai kurator, adalah dalam kaitannya dengan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, maka perlu adanya persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini bukan berarti pembatasan atas kewenangan kurator, namun lebih kepada perlindungan terhadap potensi kerugian yang nantinya akan berdampak terhadap pembayaran kewajiban debitur terhadap pada kurator.33

32

Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 72 33 Ibid.


50

Dalam peraturan kepailitan lama (Faillisementwet Verordening) hanya terdapat satu kurator dalam kepailitan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Balai Harta Peninggalan.62 Setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1998, BHP bukan lagi sebagai lembaga tunggal yang mengurus dan membereskan harta pailit. UU No. 4 Tahun 1998 menentukan bahwa yang menjadi kurator dalam kepailitan adalah : (1) Balai Harta Peninggalan ; atau (2) Kurator lainnya. Adanya dua kurator dalam kepailitan ini tetap dipertahankan dengan keluarnya UUK dan PKPU. Kurator yang dimaksud adalah: 1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; 2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU). Kurator mulai bertugas sejak kepailitan diputuskan karena debitur tidak berhak lagi untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur maupun debitur pailit.34 Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit. Dalam keadaan semacam ini maka harta pailit dibagi di antara kreditur dengan cara :

34

Munir Fuady, Op. cit., hal. 35.


51

1. Jika kreditur lama maupun kreditur baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata. 2. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditur lama, Kreditur lama dan Kreditur baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian; 3. Kreditur lama dan Kreditur baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui; 4. Kreditur lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya Istilah pemberesan harta pailit (insolvency) dalam Pasal 178 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya insolvency itu terjadi demi hukum, yaitu jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Pemberesan harta pailit dilakukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Pemberesan dilakukan oleh kurator selaku eksekutor atas putusan pailit. Kurator dapat meminta bantuan aparat keamanan bila dipandang perlu dalam rangka membereskan harta pailit. Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan. Tugas membereskan adalah pekerjaan yang pada pokoknya bersifat yuridis. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditur secara prorate atau proporsional. Hakim pengawas


52

setiap saat bila dipandang perlu, dapat memerintahkan kurator untuk membagikan hasil penjualan budel pailit kepada kreditur yang telah dicocokkan piutangnya. Penjualan harta pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan wajib dengan izin Hakim Pengawas. Izin yang diberikan oleh Hakim Pengawas kepada Kurator merupakan wujud dari tugasnya sebagai pengawas. Oleh karena itu, Hakim Pengawas harus hati-hati sebelum mengeluarkan izin. Izin menjual yang diberikan oleh Hakim Pengawas pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit. Demikian juga halnya penjualan yang dilakukan oleh kurator, baik secara lelang maupun di bawah tangan, harus tetap bertujuan untuk meningkatkan nilai budel pailit. Sebelum dijual, harta pailit harus dinilai oleh penilai. Kurator tidak boleh menjual harta pailit di bawah harga yang telah ditentukan oleh penilai. Harga jual harus paling tidak setara dengan harga yang telah ditentukan oleh penilai, setara dengan harga pasar, atau sama dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap kurun waktu tertentu (antara 6-12 bulan), Apabila ada budel pailit yang belum terjual, namun sudah pernah dinilai, maka sebaiknya diadakan lagi penilaian untuk menentukan harga yang patut. Karena dalam kurun waktu tersebut besar kemungkinan sudah terjadi perubahan, baik terhadap harta pailit maupun harganya. Dalam salah satu kamus, insolvency berarti : 1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam perusahaan (bisnis), atau


53

2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.35 Bahwa insolvency itu terjadi dengan istilah demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika : 1. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau 2. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau 3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.36 Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan, debitur : 1. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak. 2. Pengurusan terhadap perusahaan dihentikan (dalam Pasal 184 ayat (1) UUK dan PKPU). Akibat hukum dari insolvency debitur pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut :

35

Jack. P. Friedman, Dictionary Of Businness Terms, (Educational Series, New York, USA : Barron’s, Inc, 1987), hlm .289. 36 Sentosa Sembiring, Op.cit., hlm. 136.


54

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan. 2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal insolvency telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitur pailit lebih kecil dari kewajibannya. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi dilakukan antara lain, apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (dalam Pasal 215 UUK dan PKPU). Kecuali jika setelah insolvency, kemudian terdapat harta debitur pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UUK dan PKPU. Tindakan kurator sesudah adanya keadaan insolvency, dengan keadaan insolvency yang sudah ada, maka : 1. Dalam Pasal 188 UUK dan PKPU disebutkan, Kurator melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan. 2. Dalam Pasal 189 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan, penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. 3. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas. 4. Dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator membuat daftar pembagian yang berisi : a. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan. b. Nama-nama kreditur dan jumlah tagihannya yang telah disahkan.


55

c. Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihantagihan itu. 5. Dalam Pasal 189 ayat (3) UUK dan PKPU disebutkan, bagi para kreditur yang konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. 6. Dalam Pasal 189 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan, untuk kreditur yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. 7. Dalam Pasal 189 ayat (5) UUK dan PKPU disebutkan, bagi mereka kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren. 8. Dalam Pasal 190 UUK dan PKPU disebutkan, untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentase-prosentase dari seluruh jumlah piutang. 9. Dalam Pasal 191 UUK dan PKPU disebutkan, biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.


56

Ada dua cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu : 1. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditur atau dengan tercapainya perdamaian (akkoor) dalam rapat pencocokan piutang (verification), maka proses kepailitan berakhir, atau 2. Dalam pelaksanaan, harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk pembayaran kembali semua piutang kreditur. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak tercapai perdamaian, debitur dalam keadaan insolvency (tidak mampu membayar). Sebagai lanjutan dari insolvency, maka proses sitaan umum berjalan. Penjualan aset debitur dimungkinkan, karena dalam tahapan insolvency, sitaan konservatoir atas harta kekayaan debitur berubah sifatnya menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian kepailitan berakhir berakhir dengan disusun dan dilaksanakan daftar pembagian mengikat dari hasil sitaan atau hasil penjualan harta kekayaan debitur.37 Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dengan berakhirnya kepailitan tersebut baik melalui cara pertama atau dengan cara yang kedua, debitur pailit memperoleh kembali wewenangnya untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (daden van beheer er daden van eigendom). Bagi kreditur dan para kreditur-kreditur yang piutang-piutang yang belum dibayar lunas, para kreditur tetap mempunyai hak menuntut. Oleh karena itu, jika debitur dikemudian hari memperoleh harta lagi, maka

37

Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pememrintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan, (Bandung : Mandar Maju, 1999), hlm.83.


57

kreditur-kreditur ini masih mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut.

D. Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Kurator menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurus dan pengawasan atas harta benda orang lain.38 Menurut UUK dan PKPU, yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 5). Dalam

menjalankan

tugasnya

kurator

tidak

sekedar

bagaimana

menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Namun pada praktiknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Oleh sebab itu, mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan

38

Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, hlm. 479.


58

dan pemberesan harta pailit, tapi juga upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap Debitur yang tidak kooperatif.39 Tanggung jawab Kurator terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit diatur dalam Pasal 72. Tanggung jawab itu tidak terlepas dari kesalahan atau kelalaian meliputi keperdataan maupun tindakan kriminal lainnya40 Tugas dan kewenangan Kurator meliputi tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU. Tugas dan kewenangan Kurator dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pailit meliputi : 1. Tugas dan Kewenangan Pengurusan Harta Pailit a. Mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dalam jangka waktu 5 hari setelah putusan ditetapkan. Isi pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (4) adalah : 1) Nama, alamat, dan pekerjaan debitur ; 2) Nama Hakim Pengawas ; 3) Nama, alamat dan pekerjaan kurator ; 4) Nama, alamat dan pekerjaan Panitia Kreditur sementara apabila telah ditunjuk ; 5) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur. 39

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 66. 40 Syamsudin M.Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 67.


59

b. Memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau kurir paling lambat 5 hari sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan tentang rencana rapat kreditur pertama yang diatur dalam Pasal 86 ayat (3). c. Mengamankan harta pailit dan penyimpanan semua surat, uang, perhiasan, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya sebagaimana diatur Pasal 98 ; d. Meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan Niaga melalui hakim pengawas (Pasal 99) ; e. Melakukan pencatatan atas harta pailit selekas-lekasnya (Pasal 100); f. Membuat suatu pertelaan yang berisi nama dan tempat tinggal kreditur, sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit beserta jumlah piutang masing-masing kreditur (Pasal 101 jo. Pasal 118) ; g. Menyediakan catatan dan pertelaan di kantornya untuk dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya (Pasal 103) ; h. Melanjutkan usaha debitur atas persetujuan Panitia Kreditur jika ada, dan apabila tidak ada atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 104) ; i. Menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana Pasal 74; j. Membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur sebagaimana diatur Pasal 105 ; 11) Atas persetujuan Hakim Pengawas, mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup biaya


60

kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit (Pasal 107) ; k. Wajib memberikan salinan surat yang disediakan di kantornya atas permintaan dan biaya kreditur (Pasal 112) ; l. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit atau berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116) ; m. Wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. (Pasal 117); n. Wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masingmasing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119; o. Wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada kreditur yang dikenal, disertai panggilan

untuk

menghadiri

rapat

pencocokan

piutang

dengan

menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 120. p. Memberikan nasehat tertulis tentang rencana perdamaian yang diajukan debitur (Pasal 146) ;


61

q. Melanjutkan usaha debitur atas persetujuan Panitia Kreditur jika ada, dan apabila tidak ada atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 104) ; r. Menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana Pasal 74; Adapun dalam UUK dan PKPU yang menjadi tugas dan kewenangan kreditur adalah sebagai berikut: 1. Menjual semua benda debitur pailit secara lelang atau di bawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas (Pasal 185); 2. Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan Hakim Pengawas dan mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam surat kabar (Pasal 189 jo Pasal 192 ayat (2) ; 3. Melaksanakan pembagian sesuai daftar pembagian yaitu dengan melakukan pembayaran sesuai daftar pembagian, setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 192 atau setelah diajukan perlawanan dan ada keputusan untuk itu (Pasal 201) ; 4. Setelah dilakukan pembayaran maka Kurator melakukan pengumuman berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 202 ayat (2); 5. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.


62

E. Berakhirnya Kepailitan Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutangpiutang terhadap para kreditur atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Pasal 178 ayat (1) mengatur bahwa demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditur yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitur Pailit dilanjutkan. Usul tersebut wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditur yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Rapat tersebut juga harus ada berita acara yang memuat nama Kreditur yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditur, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut. Atas permintaan Kreditur atau Kurator pula, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa


63

utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim (pengadilan). Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan perdamaian tidak diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan. Dengan waktu yang sesingkat itu mana mungkin diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitur dalam keadaan pailit. Berdasarkan Pasal 144 UUK dan PKPU debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Perdamaian merupakan perjanjian antara debitur dengan para kreditur dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.41 Selama berlangsungnya perundingan debitur pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren 41

Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan. (Malang : UMM Press, 2008), hlm. 175.


64

atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang hadir pada rapat Kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, Kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama. Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditur maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnya penerimaan atau penolakan perdamaian. Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang hadir pada rapat Kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, Kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama. Hasil dari rapat perundingan itu kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera pengganti. berita acara tersebut wajib memuat antara lain sebagai berikut : 1. Isi perdamaian; 2. Nama kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap; 3. Suara yang dikeluarkan; 4. Hasil pengumungutan suara; dan


65

5. Segala sesuatu yangterjadi dalam rapat. Kreditur yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitur Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat. Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK dan PKPU dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Pengesahan oleh pengadilan seperti ini disebut homologasi. Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan. Selama sidang, Kreditur dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian. Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditur baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Dalam permohonan penetapan itu, rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan Alasan rencana perdamaian tersebut ditolak antara lain:42

42

Pasal 159 ayat (2) UUK dan PKPU.


66

1. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian; 2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau 3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini. Bila penolakan pengesahan perdamaian itu terjadi, baik kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Namun, bila yang terjadi sebaliknya yang berarti rencana perdamaian tersebut dikabulkan maka kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara dan kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan atas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitur dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh debitur Pailit.


67

Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap itu pula, maka kepailitan debitur dinyatakan berakhir. Menurut Munir Fuady, ada 10 akibat hukum yang terjadi dengan putusan perdamaian itu, yaitu :43 1. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir 2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditur konkuren 3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan 4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali 5. Perdamaian merupakan alas hak bagi debitur 6. Hak-hak kreditur tetap berlaku terhadap guarantor dan rekan debitur 7. Hak-hak kreditur tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga 8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berahir 9. Actio pauliana berakhir 10. Debitur dapat direhabilitasi Kewajiban debitur selanjutnya ialah melaksanakan apa isi perdamaian dengan baik, karena bila ia lalai melaksanakan isi perdamaian maka kreditur bisa menuntut pembatalan perdamaian yang bukan tidak mungkin debitur kembali dalam keadaan pailit. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka kali ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini:44 1. Si pailit menawarkan kepada kreditur-krediturnya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas. 43

Munir Fuady.1999.Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. (Bandung : Citra Aditya Bakti) hlm. 118-119. 44 Andrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), hlm .106.


68

2. Si pailit menyediakan budelnya bagi para kreditur dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likuidasi (liquidatieaccoord). 3. Debitur

minta

penundaan

pembayaran

dan

minta

diperbolehkan

mengangsur utang. Ini tidak lazim terjadi. 4. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100% ini jarang terjadi. Selengkapnya mengenai akur perdamai diatur dalam lampiran UU Kepailitan Pasal 134 sampai dengan 167 (pasal ini tidak mengalami perubahan), yaitu menurut Pasal 134 UUK, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur secara bersama. Apabila penawaran itu diterima dan telah disahkan oleh hakim pengawas, maka kepailitan akan berakhir.45 Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditur termasuk kreditur yang tidak memberikan suara bahkan kreditur yang tidak menyetujuinya. Karena itu menurut Pasal 141 UUK dan PKPU, rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya Pasal 142 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa, apabila dari setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dan wakil paling sedikit setengah dari jumlah piutang 45

Ibid., hlm, 108.


69

para kreditur yang mempunyai hak suara, menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama. Bila perdamaian diterima, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang diadakan paling cepat 8 hari atau selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan perdamaian tercapai (Pasal 146 UUK dan PKPU). Berita acara rapat tentang perdamaian berisi: 1. Isi perdamaian. 2. Nama para kreditur yang berhak memberikan suara tentang kehadirannya dalam rapat. 3. Suara yang diberikan oleh masing-masing. 4. Hasil pemungutan suara dan lain-lain yang dibicarakan dalam rapat. 5. Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera. Walaupun telah ada perdamaian, para kreditur tetap mempunyai hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan-kawan debiturnya (Pasal 155 ayat (1)) Hak-hak yang boleh dilakukan terhadap benda pihak ketiga tetap dimiliki, seolah-olah tidak ada suatu perdamaian (Pasal 155 ayat (2)). Segera setelah kepada Kreditur yang telah dicocokkan piutangnya, dibayarkan dalam jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat makab erakhirlah kepailitan. Kurator selanjutnya wajib untuk


70

1. Membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar. 2. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. 3. Menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Status kepailitan dapat diakhiri melalui pencabutan kepailitan oleh pengadilan niaga berdasarkan rekomendasi dari kurator atau hakim pengawas. Pencabutan ini dilakukan bila kondisi kekayaan maupun kegiatan usaha dari debitur pailit berada dalam keadaan sangat tidak mampu membayar. Pencabutan kepailitan dilakukan dalam hal terjadi kondisi dimana harta pailit sangat tidak mencukupi untuk membayar utang-utang dari kreditur atau bahkan tidak ada sama sekali asetnya.46 Praktek penjatuhan pailit dalam UUK dan PKPU banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas dan adanya ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Pasal 142 huruf d dan e yang menjelaskan bahwa pembubaran perseroan terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi namun dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat dijatuhkan pailit tidak mengatur kondisi keuangan perusahaan dalam 46

Andryawal.blogspot.com/2011/08/Teknik Beracara Pengurusan dan.html (diakses tanggal 1 Oktober 2014)


71

keadaan insolvensi sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan tersebut mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak putusan pailit dijatuhkan. Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditur pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan. Di sisa lain kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur. Pembarayan utang kepada kreditur wajib memperhatikan golongan kreditur. Kreditur yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah harus diutamakan. Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pembayarannya dapat diambilkan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Bila


72

ternyata hasil penjualan harta pailit debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Segera setelah kepada Kkreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan. Sama dengan berakhirnya kepailitan yang terjadi karena perdamain di atas, berakhirnya kepailitan dengan pemberesan ini juga dapat dimintakan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik debitur. Setelah berakhirnya kepailitan debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Rehabilitasi ini adalah pemulihan nama baik debitur seperti semula. Permohonan rehabilitasi itu harus dilampiri bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan itu tidak tersedia upaya hukum. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.


BAB II PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN A. Pengertian dan Prosedur Permohonan Kepailitan

Recommend Documents