xxv
BAB II PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
A. Persyaratan dan Prosedur Permohonan Pailit 1. Persyaratan permohonan pailit Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian syarat adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yg harus dipenuhi). 19 Syarat-syarat kepailitan
sangat penting dalam suatu proses kepailitan, karena bila tidak
memenuhi syarat maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUK dan PKPU menyebutkan mengenai syarat-syarat seorang dinyatakan pailit yaitu: a. Pailit ditetapkan apabila debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak mampu menbayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu. b. Paling sedikit ada 2 (dua) kreditur. c. Ada utang. UUK dan PKPU tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terikat dengan suatu permohonan
19
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
xxv
xxvi
pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidaknya utang. d. Utang harus dalam keadaan telah jatuh waktu dan dapat ditagih. e. Syarat cukup satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. bunyi Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU merupakan perubahan dari bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan
No.
4
Tahun
1998
dan
Faillissementsverordening Stb. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 384 yang merupakan peraturan terdahulu mengenai kepailitan dan PKPU. f. Debitur harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada krediturnya. Pailit selalu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh waktu. Menurut Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU pengertian debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pengertian kreditur menurut Pasal 1 angka 3 UUK dan PKPU adalah orang yang mempunya piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dengan kata lain debitur adalah pihak yang memiliki utang terhadap kreditur dan kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur. 20 Sebagai seorang yang mempunyai piutang, kreditur tentu saja mepunyai hak untuk menagih utangnya kepada pihak debitur. Akan tetapi apabila pihak debitur tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya maka kreditur dapat 20
Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 32
xxvi
xxvii
mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 UUK dan PKPU, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah: a. Debitur sendiri Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UUK dan PKPU. b. Seorang kreditur atau lebih (Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU) Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen ataupun kreditur separatis. c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU) Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajuakan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya; 1) debiur melarikan diri; 2) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 3) debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
xxvii
xxviii
4) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; 5) debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau 6) dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Penyertaan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila: 1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. d. Bank Indonesia Permohonan pernyataan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan definisi tentang bank sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana
dari
masyarakat
dalam bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-
xxviii
xxix
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2 UU Perbankan). e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek,
lembaga
kliring
dan
penjamin,
lembaga
penyimpanan
dan
penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modan (selanjutnya disebut UUPM), antara lain: 1) Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (Pasal 1 butir 4 UUPM). 2) Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa (Pasal 1 Butir 9 UUPM). 3) Lembaga
penyimpanan
dan
penyelesaian
adalah
pihak
yang
menyelenggarakan kegiatan kustodian, prusahaan efek dan pihak lain (Pasal 1 butir 10 UUPM). 4) Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan/atau manajer investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM). f. Menteri Keuangan Permohonan pernyataan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh kementrian keuangan. Sedangkan permoonan pernyataan pailit xxix
xxx
terhadap perusahaan asuransi reasuransi, dana pensiun diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Prosedur permohonan pailit Pengertian prosedur menurut pendapat Mulyadi merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain. Dalam suatu proses kepailitan, prosedur kepailitan dapat terjadi setelah dilakukan proses permohonan pailit. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yang dapat melakukan permohonan pailit adalah debirut sendiri, seorang kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Mentri Keuangan. Dalam mengajukan suatu permohonan pailit, terdapat 4 (empat) tahapan yang harus di lakukan, yaitu: a. Tahap pendaftaran permohonan pailit Permohonan pernyataan pailit iajukan kepada ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitur. Jika debiturnya
meninggalkan
wilayah
negara
Indonesia,
permohonan
pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat permohonan pernyataan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. 21
21
http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-kepailitan-dan-prosedur.html#_ (diakses pada tabgal 10 Oktober 2015)
xxx
xxxi
Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga melaui panitera. Panitera pengadilan niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 22 Panitera segera mendaftar permohonan tersebut pada hari itu juga dan kemudian menyampaikannya kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah permohonan didaftarkan. Selanutnya, dalam waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan menerapkan hari sidang. Sidang atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Namun atas permohonan dari debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, dapat ditunda persidangan paling lambat 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. b. Tahap pemanggilan para pihak Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain: (1) wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan; (2) dapat memanggil kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh debitur (voluntary petition) dan terdapat keraguan bahwa 22
Jono. Hukum Kepailitan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87.
xxxi
xxxii
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUK dan PKPU. c. Tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan
pernyataan
pailit
didaftarkan,
pengadilan
mempelajari
permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal
permohonan
didaftarkan.
Pengadilan
dapat
menunda
penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dengan alasan atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat dari dokter. Pasal 10 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan setiap kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuaangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk; (1) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitur; (2) menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.
xxxii
xxxiii
Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur (Pasal 10 ayat (2) UUK dan PKPU). Dalam ayat (3) selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Dari penjelasan pasal 10 ayat (3) UUK dan PKPU selanjutnya menjelaskan bahwa jaminan hanya diperlukan apabila pemohonnya adalah kreditur, sedangkan jika Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pemohon, jaminan tersebut tidak diperlukan. 23 d. Tahap putusan atas permohonan pailit Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit. Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 hari (2 bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Pada undang-undang sebelumnya UU No. 4 Tahun 1998 Tentang 23
Ibid, Hal.90
xxxiii
xxxiv
Kepailitan waktu yang ditetapkan lebih singkat yaitu 30 hari (1 bulan). Dengan pertimbangan yang rasional maka, UUK dan PKPU memberikan batasan 60 hari (2 bulan) dimana pengadilan wajib memberikan putusan terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula: 1)
Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
2) Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatata kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.
B. Akibat Hukum Kepailitan Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun tidak semua harta debitur dapat disita oleh
xxxiv
xxxv
pengadilan, ada beberapa harta debitur yang diberikan pengecualian berdasarkan Pasal 22 UUK dan PKPU yaitu: 24 1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu. 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan , sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. 3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pailit itu diucapkan, debitur yang pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayannya. Akantetapi debitur tidak sepenuhnya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, debitur hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan katalain debitur hanya kehilangan haknya terhadap harta pailit saja. Yang dimaksud dengan harta pailit adalah objek pailit yang ada setelah adanya putusan pailit dan selama kuputusan pailit itu berlangsung. Kepailitan juga dapat memberikan akibat terhadap pasangan suami istri. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan hartanya yang diperoleh masing-masing 24
Ibid, Hal. 107
xxxv
xxxvi
sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri telah dijual oleh istri atau suami dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Sedangkan akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. ketentuan ini dimuat dalam Pasal 25 UUK dan PKPU. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap harta pailit (Pasal 26 UUK dan PKPU). Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK dan PKPU). Pasal 41 ayat (1) UUK dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kreditur dan yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dapat dimintai pembatalankepada pengadilan. Sedangkan Pasal 42 UUK dan PKPU memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur. Dari ketentuan kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, yang artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang xxxvi
xxxvii
melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dan membawa kerugian bagi kepentingan kreditur. Dengan kata lain, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dimana perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. sedangkan apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga dilakukan lebih dari satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, maka yang wajib membuktikannya adalah kurator. 1. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik Subekti menerjemahkan istilah overeenkomst dari bahasa belanda kedalam bahasa indonesia, yaitu “perjanjian”. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) memberikan definisi perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. 25 Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur). Masing-masing pihak tersebut
25
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1313.
xxxvii
xxxviii
terdiri dari satu orang atau lebih. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat berupa satu atau lebih badan hukum. Penjelasan mengenai perjanjian timbal balik dapat dilihat dari pasal 1314 KUHPerdata yaitu: a. Satu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban. b. Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. c. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dari rumusan pasal di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak yaitu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Sedangkan perjanjian yang bersifat timbal balik adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban disatu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewjiban dipihak lain. Contohnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain lain. 26 Pasal 36 ayat (1) UUK dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang 26
Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, cet. III, (Bandung: Alumni, 1992), Hlm. 239.
xxxviii
xxxix
belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (2) UUK dan Kepailitan). Apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditur konkuren (Pasal 36 ayat (2) UUK dan PKPU. Apabila kurator menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan perjanjian tersebut,
kurator
wajib
memberikan
jaminan
atas
kesanggupan
untuk
melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus dilaksanakan sendiri oleh debitur. Contohnya apabila debitur seorang pelukis atau penyanyi dimana kurator diwajibkan untuk melukis atau bernyanyi dalam hal tersebut tidak mungkin bagi kurator untuk melaksanakan perjanjian. 27 2. Akibat kepailitan terhadap perjanjian hibah Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah
27
Ibid, Jono. Hal. 112
xxxix
xl
di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hibah merupakan perjanjian sepihak. Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UUK dan PKPU. berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan debitur pailit yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur dapat dimintai pembatalan perjanjian hibah oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur. 3. Akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa-menyewa Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Kaita akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa-menyewa dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 38 UUK dan PKPU. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal debitur telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitur tidak bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus ada pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat.
xl
xli
Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau kelaziman dalam jangka waktu adalah paling singkat 90 hari. Dalam hal debitur telah membayar lunas uang sewa dimuka maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihemtikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Namun apabila uang sewa belum dibayar atau belum lunas dibayar utang sewa debitur akan menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat (4) UUK dan PKPU) dengan demikian orang yang menyewakan tersebut dapat menjadi kreditur konkuren. 4. Akibat kepailitan terhadap perjanjian dengan prestasi berupa penyerahan suatu benda dagang Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapat ganti rugi. Akan tetapi dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut maka pihak lawan wajib membayar ganti rugi tersebut.. 5. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja antara debitur pailit dengan pekerja Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UUK dan PKPU kepailitan menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan xli
xlii
(selanjutnya disebut UUTK) pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk emenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja antara debitur pailit dengan pekerja dapat berupa putusnya hubungan kerja antar debitur pailit dengan pekerjanya. Dalam UUK dan PKPU hanya terdapat satu pasal yang membahas mengenai hubungan kerja antara debitur pailit dengan pekerja, yaitu Pasal 39 UUK dan PKPU.dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja pada saat debitur pailit dapat berasal dari inisiatif pekerja ataupun dari kurator yang mengurus harta debitur pailit dengan catatan bahwa pemberhentian tersebut harus mengindahkan jangka waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak atau pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja menurut UUTK dapat dilihat dalam Pasal 156 UUTK. Berdasarkan Pasal 165 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa kurator dapat melakukan pemutusan hubungan kerja antara debitur pailit dengan pekerja, dengan demikian jika kurator melakukan pemutusan hubungan kerja maka kurator harus memperhatikan hak-hak pekerja baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 UUK dan PKPU. 6. Akibat kepailitan terhadap hak jaminan dan hak istimewa Sistem hukum jaminan indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan yaitu:
xlii
xliii
a. Hipotek Hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Bab XXI KUHPerdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m2 dan sudah terdaftar di Syahbandar dan pesawat terbang. b. Gadai Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Bab XX KUHPerdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. c. Hak tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat diatas tanah. d. Fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 55 UUK dan PKPU kepailitan ditentukan bahwa setiap kreditur pemegang jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 UUK dan PKPU, kreditur
separatis
hanya
dapat
xliii
mngeksekusi
setelah
dicocokkan
xliv
penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. 7. Akibat kepailitan terhadap gugatan (tuntutan hukum) Akibat kepailitan terhadap gugatan terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu: a. Dalam hal debitur pailit sebagai penggugat Selama proses kepailitan berlangsung, debitur pailit yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan atau menolak mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak memohon agar perkaranya digugurkan. b. Dalam hal debitur pailit sebagai tergugat Gugatan atau tuntutan hukum yang diajukan terhadap debitur sebagai tergugat sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan akan gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 UUK dan PKPU). 8. Akibat penyitaan terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan Putusan pernyataan pailit berakibat pada segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Debitur yang berada dalam penahanan (gijzeling) harus dilepaskan setelah pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya
xliv
xlv
Pasal 93 UUK dan PKPU. penahanan disini adalah penahanan perdata atau gijzeling.Gijeling adalah suatu upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. 9. Akibat kepailitan terhadap perjumpaan utang (Kompensasi) Penjumpaan utang adalah suatu cara untuk menghapuskan suatu perikatan. Hal ini diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Pengertian penjumpaan utang dapat dilihat dalam Pasal 1425 KUHPerdata yang menyebutkan penjumpaan utang adalah jika dua orang saling berutang antara satu dengan yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut akan dihapuskan. Pasal 1426 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjumpaan utang adalah terjadi demi hukum, bahkan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu satu menghaouskan yang lain dan sebaliknya. Dalam kepailitan dimungkinkan seorang melakukan penjumpaan utang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 51 UUK dan PKPU memberikan hak kepada setiap orang yang mempunya utang atau piutang terhadap debitur pailit untuk memohon diadakannya penjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan permohonan pailit diucapkan, atau akibat yang dilakukannya dengan debitur pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Perjumpaan utang juga daoat dilakukan oleh setiap orang yang memperoleh utang atau piutang sebagai akibat dari pengalihan suatu utang atau piutang dari pihak ke tiga. Semua utang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dijumakan (Pasal 52 ayat (2) UUK dan PKPU.
xlv
xlvi
10. Akibat kepailitan terhadap pengembalian benda yang merupakan bagian dari harta debitur Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat menerima benda yang telah diterima dalam keadaan semula wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma-Cuma, harus dilindungi. 11. Akibat kepailitan terhadap pembayaran dkepada debitur pailit Pembayaran kepada debitur pailit dilakukan berdasarkan Pasal 50 UUK dan PKPU yaitu: a. Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belim diumumkan Apabila setiap orang membayar kepada debitur pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. b. Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan Apabila setiap orang membayar kepada debiur pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka apabila orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa
xlvi
xlvii
pengumuman putusa,n pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang – undang tidak mungkin diketahui ditempat tinggalnya. 12. Akibat kepailitan terhadap pembayaran utang Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa: a. penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan. b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya 28 Ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUK dan PKPU ditemukan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran. Pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk. 13. Akibat kepailitan terhadap warisan Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa kepailitan mengakibatkan debitur pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan termasuk persoalan waris. Oleh karena itu, kurator harus bertindak mengurus persoalan suatu warisan yang jatuh kepada debitur pailit. dari Pasal 40 UUK dan PKPU dapat diketahui bahwa jika dalam warisan
28
Ibid, Jono, Hal 129
xlvii
xlviii
tersebut aktivanya lebih besar daripada pasivanya maka warisan tersebut boleh diterima oleh kurator. Tetapi apabila warisan tersebut pasivanya lebih besar maka kurator harus menolak warisan tersenbut. 14. Akibat kepailitan terhadap hak retensi (Hak menahan) Menurut H.F.A. Vollmar hak menahan adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain samapi piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. 29 Undang-undang kepailitan mengakui eksistensi hak retensi atau hak menahan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 61 UUK dan PKPU. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun dengan adanya putusan kepailitan, kreditur yang mempunyai hak retensi terhadap debitur pailit tetap diakui keberadaannya sepanjang utang debitur pailit belum dibayar lunas. Selanjutnya Pasal 185 ayat (4) UUK dan PKPU menyebutkan kurator berkewajiban membayar piutang kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda sehingga benda tersebut dapat menguntungkan harta pailit. C. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas (Pasal 65 dan Pasal 69 UUK dan PKPU). Pentingnya keberadaan hakim pengawas dapat dilihat dari Keppres RI No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga. Dalam Keppres ini dijelaskan, hakim pengawas adalah hakim pada pengadilan niaga yang diangkat majelis hakim pemeriksa atau pemutus perkara.
29
H.F.A. Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta (Jakarta: Rajawali Press, 1983), Hlm. 367
xlviii
xlix
Dengan adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum terhitung sejak hari pernyataan pailit secara langsung kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan dalam kepailitan (Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU). Selanjutnya yang berhak mengurus harta debitur pailit adalah kurator. Pengertian kurator menurut UUK dan PKPU adalah BHP atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (5) UUK dan PKPU) Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian kurator diatur dalam Pasal 15 ayat UUK dan PKPU. Menurut ketentuan dalam pasal tersebut, kurator dapat diusulkan oleh debitur ataupun kreditur dan tidak dibatasi berapa banyak calon yang bisa di usulkan. Jadi baik kreditur ataupun debitur dapat mengajukan lebih dari satu calon kurator ke pengadilan niaga. Selanjutnya pengadilan niaga yang akan memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi kurator dan berapa jumlah kuratornya. Namun menurut pasal 71 ayat (1) UUK dan PKPU menjelaskan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas: (1) permohonan kurator sendiri; (2) permohonan kurator lainnya, jika ada; (3) usulan hakim pengawas; atau (4) permintaan debitur pailit. Sedangkan mengenai pemberhentian kurator, menurut Pasal 71 ayat (2), pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUK dan PKPU, dengan xlix
l
persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada sat pernyataan pailit dilakukan. Sejak pernyataan pailit diumumkan, selanjutnya pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit diambil alih oleh kurator (Pasal 21 dan 25 UUK dan PKPU). dalam melaksanakan tuganya melakukan pengurusan dan pemberesan kurator memiliki tugas dan wewenang tersendiri yaitu: 30 1. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. 2. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailt dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas. 3. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan efekefek, surat –surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas. 4. Menyusun inventaris harta pailit. 5. Menyusun daftar utang dan piutnag harta pailit. 6. Berdasarkan persetujuan panitia kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit. 7. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit. kecuali surat atau kawat yang mengenai harta pailit diserahkan keada si pailit.
30
Ibid, Adrian. Hlm. 62
l
li
8. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya dengan izin hakim pengawas. 9. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan. 10. Menyiapkan semua uang, barang-barang, efek dan surat berharga lainnya kecuali bila hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain. 11. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan penguusan. 12. Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kredit, komite tersebut ada dan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik. 13. Memanggil debitur untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh kurator. 14. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat dengan Cuma-Cuma oleh umum, kepada kreditur atas biaya kreditur yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 69 ayat (2) UUK dan PKPU menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau penyampaian pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka menungkatkan harta pailit.sehubungan dengan ketentuan pasal 72 UUK dan PKPU menyebutkan kurator bertanggung jawab atas kelalaian atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
li
lii
Kurator dapat digugat denngan wajib membayar ganti rugi apabila karena kalalaiannya atau kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama para kreditur konkuren dirugikan. Berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah betapa besar peran dan tanggung jawab kurator dalam mengurus dan memaksimalkan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak hanya menyelamatkan harta pailit tetapi juga sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta seharusnya menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maunpun kreditur. Namun pada prakteknya, kerja kurator menjadi terhalang oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan bahkan menolah untuk dieksekusi. 1. Pengurusan harta pailit Seperti yang telah di jelaskan pada pembahsan sebelumnya, hakim pengawas dan kurator memiliki peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam UUK dan PKPU tidak menyebutkan dengan jelas mengenai pengertian pengurusan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengurusan adalah suatu proses atau cara atau perbuatan mengurus. Pengurusan
lii
liii
adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan kasasi atau peninjauan kembali , maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitur pailit.. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. ada beberapa tahapan dalam pengurusan harta pailit, yaitu: 31 a. Pembentukan panitia kreditur dan rapat kreditu. pada awalnya pengadilan membentuk panitia kreditur sementara yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur 32. Kedudukan panitia kreditur sementara ini akan berubah menjadi panitia kreditur tetap setelah pencocokan utang selesai dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 UUK dan PKPU yang menyebutkan setelah pencocokan utang selesai dilakukan hakim pengawas wajib menawarkan keapda kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Setelah ditetapkannya panitia kreditur tetap, selanjutnya dilakukan rapat kreditur. Ada 2 (dua) jenis rapat kreditur yaitu rapat kreditur yang 31
Sunarmi. Hukum Kepailita, (Medan, USU Press, 2009), hlm. 19 http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/panitia-kreditor-dalam-kepailitan/ ( diakses pada tanggal 10 Oktober 2015) 32
liii
liv
wajib diselenggarakan dan rapat kreditur yang diselenggarakan setiap saat, juka memang diperlukan. Dalam rapat kreditur, hakim pengawas bertindak sebagai ketua dan kurator wajib hadir dalam setiap rapat kreditur (Pasal 85 UUK dan PKPU). Pasal 86 UUK dan PKPU menyatakan bahwa hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama yang harus diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditur kepada kreditur yang dikenal dengan surat tercatat melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 86 UUK dan PKPU). b. Penahanan debitur pailit Pengadilan dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan baik itu ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun di rumahnya sendiri dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas atas usulan dari hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih. Masa penahanan berlaku paling lama 30 hari terhitung
sejak
penahanan
dilaksanakan.
Masa
diperpanjang 30 hari atas usul hakim pengawas
penahanan
dapat
atau atas permintaan
kurator atau seorang kreditur atau lebih setelah mendengar hakim pengawas. Penahanan dibebankan kepada harta pailit (Pasal 93 UUK dan PKPU). Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan
liv
lv
sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaumana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110 dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) UUK dan PKPU. Berkaitan dengan harta pailit, apabila diperlukan maka debitur pailit dapat diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ketempat tersebut. Perintah untuk ini di laksanakan oleh
kejaksaan.
Selama
kepailitan,
debitur
tidak
diperbolehkan
meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari hakim pengawas (Pasal 97 UUK dan PKPU). c. Penyegelan harta pailit Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas. Penyelenggaraan dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil pemerintah daerah setempat (Pasal 99 UUK dan PKPU). yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. d. Pencatatan/pendaftaran harta pailit Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas anggota panitia kreditur sementara dapat mengnhadiri pencatatan tersebut. (Pasal 100 UUK dan PKPU). Informasi pertama yang akan diperoleh tentang harta kekayaan debitur adalah dari putusan pengadilan niaga, karena dalam pertimbangan hukumnya
lv
lvi
pengadilan niaga akan menyebutkan baik harta kekayaan maupun utang debitur dan siapa-siapa yng menjadi krediturnya. Selain itu, informasi mengenai harta kekayaan debitur dapat diketahui dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), kantor-kantor bank, baik bank swasta maupun negeri untuk mengetahui simoanan debitur. e. Melanjutkan usaha debitur Melanjutkan usaha debitur pailit atas persetujuan panitia kreditur sementara walaupun ada kasasi atau peninjauan kembalki. Bila tidak ada panitia kreditur sementara maka diperlukan izin hakim pengawas. (Pasal 104 UUK dan PKPU). f. Membuka surat-surat dan telegram debitur pailit Kurator berwenang untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. surat atau telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit harus segera di sampaikan kepada debitur pailit. semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kreditur (Pasal 105 UUK dan PKPU). g. Mengalihkan harta pailit Pengalihan dapat dilakukan sepanjang itu diperlukan intuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian kapada harta pailit meskipun ada kasasi dan peninjauan kembali. h. Melakukan penyimpanan
lvi
lvii
Uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator, kecuali ditentukan oleh hakim pengawas. Uang tunai wajib disimpan di bank (Pasal 108 UUK dan PKPU). i. Mengadakan perdamaian Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. (Pasal 109 UUK dan PKPU). yang dimaksud dengan perdamaian perkara adalah perkara yang sedang berjalan di pengadilan. j. Melakukan pemanggilan kepada kreditur. Pemanggilan kepada kreditur ini diperlukan untuk memasukkan bukti-bukti tagihan kepada kurator. Dalam hal ini hakim pengawas akan menentukan batas akhir penjualan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk melakukan rapat pencocokan piutang. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan dengan surat dan pengiklanan dalam surat kabar umum sebagai maksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUK dan PKPU. k. Mendaftarkan tagihan para kreditur Setelah para kreditur memasukkan tagihan-tagihannya, maka kurator akan mencocokan dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit. berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Tagihan-tagihan yang disetujui aka dimasukan kedalam sebuah daftar yang disebut dengan “Daftar Piutang Yang Sementara Diakui” sedangkan tagihan yang dibantah oleh kurator
lvii
lviii
akan dimasukan kedalam sebuah daftar tersendiri beserta alasan-alasannya. Dalam cacatan tersebut disebutkan pula cacat apakah termasuk piutang yang diistimewakan atau yang di jamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Daftar tagihan tersebut diletakkan di papan pengumuman selama 7 (tujuh) hari untuk dapat dilihat oleh yang berkepentingan atau siapaun yang menghendakinya. Peletakan daftar tersebut diberitahukan kepada seluruh kreditur oleh kurator serta memberitahukan bahwa debitur ada menasukkan rencana perdamaian kepada kurator (Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 UUK dan PKPU). l. Rapat pencocokan Jawal rapat pencocokan ditetapkan oleh hakim pengawas. Hakim pengawas hadir dalam rapat pencocokan dan bertindak sebagai pemimpin rapat yang dihadiri oleh kurator, para kreditur dan oleh debitur. Kehadiran debitur dalam rapat pencocokan piutang sangat penting, karena debitur dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. debitur lebih mengetahui dan dapat memberikan keterangan –keterangan tentang kebenaran dari piutang-piutang kreditur kepadanya, siapa-siapa yang menjadi kreditur dalam kepailitan dan besarnya tagihan dari masing-masing kreditur. Hakim pengawas membacakan “Daftar Piutang Yang Diakui Sementara” dan “Daftar Tagihan Yang Dibantah”. Sedangkan kurator akan
lviii
lix
memberikan keterangan-keterangan tentang status dari para kreditur, apakah sebagai kreditur separatis, kreditur preferen, ataupun kreditur konkuren. Namun, apabila dalam rapat pencocokan tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak di terima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh hukum tetap maka demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi m. Memberitahukan hasil rapat pencocokan piutang kepada kreditur. Setelah
berakhirnya
pencocokan
piutang,
kurator
wajib
memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditur wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka. Laporan mengenai harta pailit serta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pemberesan Harta Pailit Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit. Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh kurator terhadap pengurusan harta debitur pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitur pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit. 33
33
https://junetbungsu.wordpress.com/2012/11/21/pemberesan-dalam-kepailitan/ ( diakses pada tanggal 10 Oktober 2015)
lix
lx
Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan.Konsekuensi yuridis dari insolven debitur pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan ijin Hakim Pengawas, Hakim Pengawas juga dapat mengadakan rapat kreditur untuk menentukan cara pemberesan. ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pemberesan harta pailit, yaiut: 34 a. Mengusulkan dan melaksanakan penjualan harta pailit Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh perseujuan atau bantuan debitur apabila: 1) Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak. 2) Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan (Pasal 184 UUK dan PKPU). Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan dana dan dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta kekayaan pailit baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang34
Ibid, Sunarmi. Hlm. 123
lx
lxi
undangan. Bila penjualan di muka umum tidak tercapai maka dapat dilakukan penjualandi bawah tangan dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 UUK dan PKPU). Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut atas izin hakim pengawas. Izin hakim pengawas ini dituangkan dalam suatu penetapan. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang didepan umum maupun secara di bawah tangan. b. Membuat daftar pembagian Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan pada hakim pengawas. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur. Daftar bagian ini dapat dibuat sekali atau lebih dari sekali dengan memperhatikan kebutuhan. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui dan diumumkan oleh kurator dalam surat kabar. Daftar pembagian ini dapat dilawan oleh kreditur dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan.
lxi
lxii
Hakim pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan disidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dalam sidang tersebut hakim pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan kurator dan setiap kreditur atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alsannya. Atas alasan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup. Terhadap putusan pengadilan ini dapat diajukan permohonan kasasi. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau setelah putusan akibat diajukan perlawanan diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah kurator selesai melaksanakan pembayaran kepada masing-masing kreditur berdasarkan daftar pembagian maka berakhirlah kepailitan. Kurator melakukan pengumuman mengenai
berakhirnya
kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar. Kerentuan mengenai berakhirnya kepailitan ini terdapat dalam (Pasal 201 dan 202 UUK dan PKPU). c. Memuat daftar perhitungan dan pertanggungjawaban pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada hakim pengawas Kurator
wajib
memberikan
pertanggungjawaban
mengenai
pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Semua buku
lxii
lxiii
dan dokumen mengenai harta pailit wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaannya. (Pasal 202 ayat (3) dan (4) UUK dan PKPU). Bila sudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pengadilan yang dahulu (Pasal 203 UUK dan PKPU) Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan tugas dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. (Pasal 72 UUK dan PKPU).
lxiii
