1
AKIBAT HUKUM PERBUATAN TIDAK KOOPERATIF DEBITUR PAILIT DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
SKRIPSI Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH: SRI NITA PAGIT NIM : 11O2OO159
DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
2
AKIBAT HUKUM PERBUATAN TIDAK KOOPERATIF DEBITUR PAILIT DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
SKRIPSI Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH :
SRI NITA PAGIT NIM.110200159 DEPARTEMEN
:
HUKUM EKONOMI
KETUA DEPARTEMEN
WINDHA, S.H.,M.Hum NIP.197501122005012002 Dosen Pembimbing I,
Dosen Pembimbing II,
Ramli Siregar,S.H.,M.Hum NIP.195303121983031002
Windha, S.H.,M.Hum NIP.197501122005022002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
3
ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERBUATAN TIDAK KOOPERATIF DEBITUR PAILIT DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT *) Sri Nita Pagit **) Ramli Siregar ***) Windha Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Kepailitan mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai hartanya dan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih ketangan kurator. Dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidak jarang kurator yang memperoleh kesulitan yang antara lain disebabkan oleh adanya tindakan debitur pailit yang tidak koooperatif. Untuk menangani sikap tidak kooperatif debitur tersebut. UUK-PKPU memberikan ketentuan tentang kemungkinan debitur tidak kooperatif ditahan agar membantu tugas kurator dalam menyelesaikan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana akibat hukum pernyataan pailit terhadap harta kekayaan debitur pailit, bagaimana tindakan debitur yang dikategorikan sebagai perbuatan tidak kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan bagaimana akibat hukum perbuatan tidak kooperatif debitur pailit dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) disertai dengan mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, majalah, internet, dan sumber lainnya, kemudian diseleksi dengan data-data yang layak untuk mendukung penulisan. Kesimpulan dari skripsi adalah kepailitan mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai hartanya dan tugas pengurusan dan pemberesan harta beralih ketangan kurator. Tindakan debitur yang dikatakan sebagai perbuatan tidak kooperatif adalah perbuatan debitur yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 95 UUK-PKPU. Akibat hukum perbuatan tidak kooperatif debitur pailit adalah dengan dilakukannya penahanan terhadap debitur pailit yang tidak kooperatif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 93 UUK-PKPU. Kata Kunci : Perbuatan tidak kooperatif, debitor pailit. *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II
i
4
KATA PENGANTAR Syalom, Dengan segenap hati, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menghantarkan penulis sampai di batas ini. Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari perhatian, bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak Dr. Ok Saidin, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 5. Ibu Windha, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Unversitas Sumatera Utara Medan dan Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini. ii
5
6. Bapak Ramli Siregar, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Bapak Bachtiar Hamzah, S.H.,M.Hum, selaku selaku Dosen Wali penulis yang sudah benyak memberikan masukan selama masa perkuliahan. 8. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 9. Yang paling saya sayangi kedua orang tuaku …Ayah Eddy Tarigan dan Ibu Seni Wati Sinuraya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, nasihat dan kasih sayang dan segala bentuk dukungan yang selalu diberikan yang tidak mungkin dapat saya balas sampai kapan pun. 10. Abang dan Adikku Fran Iswanto dan Yosi Krisman, terima kasih untuk kasih sayang dan dukungan selama ini. 11. Kelompok Kecilku “ELORA” yang sama-sama saling memberi semangat dalam penyelesaian skripsi kita. 12. Bung dan sarinah Gmni yang sudah banyak memberikan pelajaran yang berarti untuk kita semua. 13. Kawan-kawan stambuk 2011 grup c, berjuang untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan. 14. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
iii
6
Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang bersifat membangun agar bisa lebih baik lagi di kesempatan yang akan datang. Medan, April 2015
Penulis, Sri Nita Pagit
iv
7
DAFTAR ISI
ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang……..……...………..………………….1 B. Perumusan Masalah………….…………..…….……….5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan…..………..……………6 D. Keaslian Penulisan………..…..……………………….7 E. Tinjauan Kepustakaan………..…………………..……8 F. Metode Penelitian……………………....…………….11 G. Sistematika Penulisan………………….....…………...14
BAB II
AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR A. Syarat Permohonan Pernyataan pailit……………….16 B. Tahapan Permohonan Pernyataan Pailit……..…..….20 C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor pailit.………………………..……29 D. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit……..…..…47
BAB III
TINDAKAN DEBITUR YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN TIDAK KOOPERATIF v
8
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT A. Pengertian Perbuatan Tidak Kooperatif…………..….53 B. Perbuatan tidak kooperatif Debitur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang………………….……………...…..57 C. Perbuatan tidak kooperatif Debitur dalam Kepailitan yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum….………66 BAB IV
AKIBAT HUKUM PERBUATAN TIDAK KOOPERATIF DEBITUR PAILIT DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT A. Actio Pauliana sebagai Sarana Pembatalan terhadap Perbuatan Tidak Kooperatif Debitur Pailit………………………………..…………..…….77 B. Penahanan Debitur Sebagai Akibat Hukum Perbuatan Tidak Kooperatif Debitur Pailit dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit………………………..…….86
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………..……………..……105 B. Saran……………………………….………..……..108
DAFTAR PUSTAKA vi
