KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI Paisol Burlian Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang
Abstract Born the nya of Code No. 37 Year 2004 as completion of Code No. 4 Year 1998, do not other;dissimilar representing effort from lawmaker to support the fluency in economics activity of various area specially related to rotation of society fund. In its relation pleadingly bankrupt for peripatetic company in the field of insurance, clarification Section 2 Sentence ( 5) UU No. 37 Year 2004 mentioning that power to apply the bankrupt statement for company of insurance or company reinsure full is on Minister for Finance. This Rule is needed as a mean to develop;build the storey;level of society belief to company of insurance and also company reinsure as institute of risk organizer and at one blow as institute of organizer of society fund owning to domicile strategic in development and life of State economics. Consideration giving of power to apply the bankrupt of at company of insurance or company reinsure to Minister for Finance is remember how important is/are function and domicile the company mentioned as by institute of organizer of society fund.Power to apply the bankrupt statement for full insurance company is on Minister for Finance is intended to develop;build the storey;level of society belief to insurance company as institute of risk organizer and at one blow as institute of organizer of society fund owning to domicile strategic in development and economics life. Keyword : Power , Proffering of Bankrupt and Insurance Company
Pendahuluan
semakin banyak pula kebutuhan akan
Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam
masyarakat
merupakan
pada
dana
hakikatnya
rangkaian
sebagai
salah
satu
faktor
pendorong dalam menggerakkan roda
berbagai
perekonomian.
perbuatan hukum yang banyak jenis,
perkembangan
ragam, kualitas dan variasinya yang
berdampak pada meningkatnya transaksi
dilakukan
antar
perdagangan antar pelaku usaha, dimana
perusahaan, antar negara dan antar
satu pelaku usaha melakukan usaha atau
kelompok
investasi
oleh
antar
dalam
pribadi,
berbagai
volume
di
Seiring ekonomi
pesatnya dunia
beberapa
telah
Negara
dengan frekuensi yang tinggi setiap saat
berdasarkan hukum Negara setempat
diberbagai tempat. Peranan tersebut
(Hikmahanto Juwana, 2001:244).
baik dalam hal mengumpulkan dana dari
Tata
pergaulan
masyarakat
masyarakat maupun menyalurkan dana
khususnya masyarakat modern seperti
yang tersedia untuk membiayai kegiatan
sekarang
perekonomian yang ada (Mustafa Siregar,
institusi atau lembaga yang bersedia
1990:1).
semakin
mengambil alih resiko-resiko masyarkat
tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang
baik risiko individual maupun risiko
terjadi
Mengingat pada
dengan
masyarakat
tentunya 1
ini,
membutuhkan
suatu
kelompok. Masyarakat modern sampai
adanya
saat ini, mempunyai kandungan resiko
memikul beban risiko tersebut kepada
yang relatif lebih tinggi dibandingkan
pihak lain yang sanggup mengambil alih
dengan
tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi
waktu-waktu
yang
lampau
pelimpahan
lain
dari
bidang. Kemajuan teknologi yang sudah
tanggung
sedemikian
mempengaruhi
membayar sejumlah uang kepada pihak
kehidupan manusia, dapat menimbulkan
yang menerima pelimpahan tanggung
resiko yang semakin luas. Lembaga atau
jawab. (Sri Redjeki Hartono, 2001:12)
jawab
yang
jawab
karena kemajuan teknologi di segala rupa
pihak
tanggung
ini,
melimpahkan ia
diwajibkan
institusi yang mempunyai kemampuan
Krisis moneter pada pertengahan
untuk mengambil alih resiko pihak lain
1997 telah memporak-porandakan sendi-
ialah
sendi
lembaga
asuransi.
Dalam
perekonomian.
Dunia
usaha
masyarakat modern seperti sekarang ini,
merupakan dunia yang paling menderita
perusahaan asuransi mempunyai peranan
dan
dan jangkauan yang sangat luas, karena
tengah melanda. Negara kita memang
Perusahaan
tersebut
tidak sendirian dalam menghadapi krisis
mempunyai jangkauan yang menyangkut
tersebut, namun tidak dapat dipungkiri
kepentingan-kepentingan
bahwa negara kita adalah salah satu
Asuransi
ekonomi
merasakan
paling
krisis
menderita
yang
maupun kepentingan-kepentingan sosial,
negara
baik individu maupun masyarakat luas,
merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak
baik resiko individu maupun kolektif (Sri
sedikit dunia usaha yang gulung tikar,
Redjeki Hartono, 2001:5-6).
sedangkan yang masih dapat bertahan
Asuransi mengandung pengertian
yang
dampak
dan
pun hidupnya menderita (Ahmad Yani,
adanya suatu resiko yang terjadi belum
Gunawan Widjaja, 2004: 1).
pasti tergantung pada suatu peristiwa
Akibat dari krisis moneter yang
yang belum pasti pula. Hal ini, dalam
mengakibatkan menurunnya kemampuan
praktek juga secara tegas diakui, antara
dunia
lain dalam naskahnya Dewan Asuransi
melanjutkan
Indonesia dalam kertas kerjanya dalam
usahanya
simposium
sebagai
pula berbagai macam resiko yang tejadi
berikut: Asuransi atau pertanggungan
yang harus ditampung oleh Perusahaan
(Verzekering),
Asuransi yang ada. Dalam hal ini banyak
Hukum di
Asuransi dalamnya
tersirat
pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan 2
usaha
dalam dan
melaksanakan, mengembangkan
mengakibatkan
perusahaan
yang
usahanya
karena
bertambah
menutup
kegiatan
tidak
dapat
melaksanakan Krediturnya
kewajiban (Ahmad
Yani,
terhadap
diharapkan menjamin keamanan dan
Gunawan
menjamin kepentingan para pihak yang
Widjaja, 2004: 2). Penyelesaian masalah
bersangkutan.
utang piutang ini oleh pemerintah dan
melalui kedua lembaga hukum tersebut
International
akan terlibat instansi dan personil yang
diberikan
Monetary
kemudahan
Fund
(IMF)
melalui
proses
kepailitan. Permasalahan akan timbul apabila Debitur
mengalami
mengembalikan Keadaan
kesulitan
utangnya
berhenti
Hal
itu
mengemban
tugas
pemerintah.
Instansi
disebabkan
resmi atau
dari lembaga
dimaksud misalnya Pengadilan Niaga,
untuk
Hakim Pengawas dan kurator. Hak dan
tersebut.
kewajiban, tugas dan wewenang instansi
membayar
utang
dan
personil
yang
dalam
dapat terjadi karena : (1) tidak mampu
penyelesaian
membayar,
mau
penundaan kewajiban pembayaran utang
membayar. Kedua penyebab tersebut
dan kepailitan tersebut harus diatur
tentu sama saja yaitu menimbulkan
dalam
kerugian
tentang
dan
bagi
(2)
tidak
Kreditur
yang
utang
terlibat
pertauran
piutang
melalui
perundang-undangan
penundaan
kewajiban
bersangkutan. Di pihak lain, Debitur
pembayaran utang dan kepailitan yang
akan
bersangkutan.
mengalami
kesulitan
melanjutkan
untuk
langkah-langkah
Berkaitan
dengan
hal
yang
selanjutnya terutama dalam hubungan
diutarakan di atas maka diharapkan di
dengan
Indonesia
masalah
mengatasi
keuangan.
masalah
Untuk berhenti
terdapat
perundangundangan
yang
memenuhi
membayarnya Debitur banyak cara yang
kebutuhan
dapat dilakukan, dari mulai cara yang
memenuhi perkembangan masyarakat,
sesuai hukum sampai dengan cara yang
perkembangan ilmu pengetahuan dan
tidak sesuai dengan hukum. Salah satu
teknologi
cara untuk menyelesaikan utang piutang
usaha nasional, regional maupun global.
dengan jalur hukum antara lain melalui
Untuk
perdamaian,
demikian
sengketa
alternatif
menyelesaikan
(alternatif
dispute
tersebut,
peraturan
serta
memilki tentu
disamping
perkembangan peraturan tidak
juga
dunia
peraturan
mudah,
dan
memerlukan waktu yang tidak sebentar
resolution/ADR), penundaan kewajiban
(H.Man
membayar utang dan kepailitan.
Kepailitan merupakan sitaan umum yang
Melalui pembayaran
penundaan utang
atau
kewajiban
mencakup
kepailitan
S.
Sastrawidjaja, seluruh
kekayaan
2006:1). debitur
untuk kepentingan semua kreditur (Fred 3
G
Tumbuan,
Redjeki
2000:1).
Menurut
Hartono
Prodjohamidjojo,
1999:16)
Sri
tempo dan dapat ditagih (involuntary
(Martiman
petition
“Lembaga
Simanjuntak, 2005: 55-56).
kepailitan pada dasarnya merupakan
for
Bank
bankruptcy) merupakan
(Ricardo
salah
satu
suatu lembaga yang memberikan suatu
lembaga keuangan yang paling dan besar
solusi
apabila
peranannya
keadaan
berhenti
masyarakat.
tidak
mampu
peranannya maka bank bertindak sebagai
membayar”. Sedangkan dalam blacks
salah satu bentuk lembaga keuangan
law
yang bertujuan memberikan kredit dan
terhadap
debitor
para
dalam
membayar
atau
dictionary,
pihak
kepailitan
dapat
dalam
kehidupan
Dalam
didefinisikan yaitu: “Bankrupt: the state
jasa-jasa
of condition of a person who is unable to
pemberian kredit itu dilakukan, baik
pay its debt as
dengan modal sendiri, dengan dana-dana
they are or become
due”.
keuangan
menjalankan
lainnya.
Adapun
yang dipercayakan oleh pihak ketiga, Kepailitan merupakan suatu jalan
maupun dengan jalan memperedarkan
keluar yang bersifat komersial untuk
alat-alat pembayaran baru berupa uang
keluar dari persoalan utang piutang yang
giral (O.P Simorangkir,1989: 33). Dengan
menghimpit seorang debitur, di mana
demikian, bank berfungsi sebagai :
debitur tersebut sudah tidak mempunyai
a. Pedagang dana (money lender), yaitu
kemampuan lagi untuk membayar utang-
wahana yang dapat menghimpun dan
utang
krediturnya.
menyalurkan dana masyarakat secara
Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan
efektif dan efesien; Bank menjadi
untuk membayar kewajiban yang telah
tempat
jatuh
penyimpanan
tersebut
tempo
debitur,
tersebut
maka
mengajukan
pada
disadari
langkah
permohonan
oleh untuk
untuk
penitipan
uang
yang
dan dalam
praktiknya sebagai tanda penitipan
penetapan
dan
penyimpanan
maka
petition for self bankruptcy) menjadi
diberikan
suatu langkah yang memungkinkan, atau
bukti.
penetapan status pailit oleh pengadilan
sebagai penyalur dana, maka bank
terhadap debitur tersebut bila kemudian
memberikan
ditemukan bukti bahwa debitur tersebut
membelikannya
memang
bentuk surat-surat berharga.
tidak
mampu
lagi
membayar utangnya yang telah jatuh 4
dan
tersebut,
status pailit terhadap dirinya (voluntary
telah
penitip
uang
selembar
Sedangkan
penyimpan kertas
dalam kredit
ke
dalam
tanda
fungsinya atau bentuk
b. Lembaga yang melancarkan transaksi
Kasasi dibatalkan). Pada pertengahan
perdagangan dan pembayaran uang;
tahun
Bank bertindak sebagai penghubung
sebuah perusahaan asuransi dimohon
antara nasabah yang satu dan nasabah
untuk
yang lainnya jika keduanya melakukan
Krediturnya sejak adanya Pengadilan
transaksi. Dalam hal ini kedua orang
Niaga
tersebut
Undang-undang
tidak
secra
langsung
1999
untuk
dinyatakan yang
pertama pailit
didirikan
kalinya
oleh
para
berdasarkan
kepailitan
Nomor
4
melakukan pembayaran, tetapi cukup
Tahun 1998. Kejadian yang membawa
memrintahkan
pengaruh
kepada
bank
menyelesaikannya
untuk
(Muhammad
kepercayaan
Djumhana, 2006:107). Ada perusahaan mengenai
pengaturan
kepailitan
terhadap
asuransi,
khususnya
"legal
bagi
tingkat
masyarkat
terhadap
manfaat Perusahaan Asuransi PT Wataka
perkembangan
mengenai
buruk
standing"
General insurance. Perusahaan asuransi tersebut
digugat
dinyatakan
tidak
pailit sanggup
karena membayar
pemohon
utang yang telah jatuh tempo dan dapat
pailit perusahaan asuransi. Pada waktu
ditagih, sebagai akibat surety bond yang
berlakunya
Peraturan
telah
(faillesement
ordonansi)
Kepailitan dan
juga
diterbitkannya
dicairkan
pada
waktunya.
dapat
Walaupun
setelah berlakunya UU 4 Tahun 1998,
pada
perusahaan asuransi diperlakukan sama
Insurance
dengan perusahaan privat lainnya. yang
pailit oleh Mahkamah Agung. Namun
berarti
dapat
kejadian tersebut membawa dampak
diajukan permohonan pailit oleh kreditur
terhadap kepercayaan masyarakat pada
siapapun maupun debitur sendiri. pada
keberlangsungan industri asuransi.
perusahaan
asuransi
saat berlakunya peraturan ini, banyak perusahaan
asuransi
besar
akhirnya
tidak
PT.Wataka
tersebut
tidak
General dinyatakan
Kontroversi putusan pailit yang
yang
dijatuhkan
Pengadilan
Niaga
Jakarta
dinyatakan pailit oleh pengadilan atas
Pusat
permohonan nasabah asuransi maupun
No.10/pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst,
pihak lain, misalnya asuransi Wataka
tertanggal
(Pengadilan
kasasi
perusahaan asuransi PT.Asuransi jiwa
Manulife
Manulife (PT.AJMI) telah banyak memicu
dibatalkan),
Niaga
pailit,
asuransi
(Pengadilan
Niaga
pailit,
dibatalkan),
asuransi
di di
kasasi
Prudential
13
juni
2002
terhadap
reaksi keras, diantaranya karena putusan
(di
pailit
Pengadilan Niaga pailit, kemudian di
tersebut
dijatuhkan
terhadap
suatu perusahaan yang masih solvent 5
(dinyatakan sehat dan memiliki C.A.R di
mempailitkan
atas
Pasal X akta perjanjian usaha patungan,
rata-rata/adanya
kesanggupan
PT.AJMI
sesuai
membayar utang), dinyatakan pailit oleh
diantara
pengadilan
mendirikan PT.AJMI. telah disepakati
hanya
perusahaan
didasarkan
tersebut
bahwa
tidak
mampu
pemegang
adalah
bahwa
saham,
sejumlah
dalam
perusahaan
membayar kewajibannya kepada salah
memperoleh
laba
dan
telah
satu kreditor. PT.AJMI adalah suatu
mendapatkan
suatu
surplus
untuk
perusahaan asuransi yang didirikan oleh
dibagikan kepada para pemegang saham
Manulife
untuk
Financial
Corporation
tahun
pembukuan
(Manulife) dari Kanada dengan saham 51
yang
%,
mengatur agar perusahaan
Dharmala
Sakti
Sejahtera,TBK.
manapun,
semua
perusahaan akan
(PT.AJMI)
Dengan saham 40% dan International
membayar
Finance Corporation (IFC) dengan saham
dengan 30 persen dari jumlah surplus
sebesar 9%. Manulife adalah perusahaan
yang
publik yang besar di Kanada, sedangkan
(Seratus juta rupiah) secepat mungkin
IFC adalah suatu perusahaan milik dana
dianggap
pensiun karyawan World Bank.
demikian dibuat (Bagus Irawan, 2007: 2-
Permohonan diajukan
oleh
kepailitan
PT.
PT.AJMI
melebihi
sedikitnya
Rp
praktis
sama
100.000.000,00 setelah
laporan
3).
Sakti
Dalam kasus sesudah PT.AJMI,
Sejahtera.TBK (PT.DSS), dengan alasan
Perusahaan asuransi PT Prudential Life
tidak membayar deviden keuntungan
Assurance digugat oleh tiga pemegang
perusahaan
polis
tahun
Dharmala
deviden
pihak
1998.
PT.AJMI
yang
menilai
Prudential
tidak
dimohonkan melalui Pengadilan Niaga
membayar utang yang timbul dari klaim.
Jakarta Pusat untuk dinyatakan pailit
Permohonan
oleh PT.DSS yang pada tahun 1998
Kepaniteraan PN.Niaga pada PN.Jakarta
memiliki 40% saham PT.AJMI, sesudah
Pusat
PT.DSS pailit, saham PT.AJMI miliknya
sebelumnya,
dilelang dan dibeli oleh Manulife. Alasan
mantan agennya di Malaysia, Lee Boon
PT.DSS mempailitkan PT.AJMI adalah
Siong, karena tidak membayar utang
dengan dinyatakan PT.AJMI pailit, segala
sebesar
sesuatu yang menyangkut pengurusan
milyar),
harta kekayaan PT.DSS (sebagai debitur
dikabulkan
pailit)
Pusat yang mempailitkan perusahaan
Kurator.
sepenuhnya Argumen
dilakukan PT.DSS
oleh untuk
6
pailit
Juli
Rp
didaftarkan
2004.
Prudential
Dalam
Gugatan
Lee
Pengadilan
kasus
digugat
6.000.000.000,00 Boon Niaga
di
oleh
(enam Siong Jakarta
asuransi itu pada 23 April 2004. Namun 6
akhirnya,
dibatalkan
oleh
Mahkamah
1998
maupun
UU
Kepailitan
2004,
Agung Undang-undang No.4 Tahun 1998.
diperiksa dan diadili oleh Pengadilan
Dalam putusannya pada tanggal 7 juni
Niaga. Pengadilan Niaga pada Pengadilan
2004. Pada saat ini kasus tersebut sudah
Negeri merupakan dan terdapat di dan
sepenuhnya
dalam
lingkungan
perselisihan kontrak. Dalam kasus ini,
Umum,
sebagai
gugatan
peradilan
selesai,
pailit
termasuk
diajukan
oleh
tiga
lembaga slah
yang
Peradilan
satu
badan
di
bawah
berada
pemegang polis produk asuransi jiwa
Mahkamah Agung Republik Indonesia,
PRUlinl, yaitu Ng Sok Hia, Dick Sigmund,
sebagai
dan Davin Sigmund, warga Pematang
kekuasaan kehakiman.
Siantar,
Sumatera
Utara.
Mereka
salah
satu
Kedudukan
pelaksanaan
para
nasabah
mengajukan klaim karena Ng Sek Ngie,
asuransi.
khususnya
suami Ng Sok Hia sekaligus ayah dari
perlindungan
hukum
Dick Sigmund dan David Sigmund yang
nasabah
menjadi
tambahan,
klaim mereka, dapat diperhatikan dari
Prudential
perjanjian
asuransi.
Asuransi
dalam
hanya membayar sebagian. Sampai juni
terminologi
hukum
merupakan
suatu
2004 terdapat utang Prudential yang
perjanjian, oleh karena itu perjanjian
jatuh tempo dan dapat ditagih sekitar Rp
itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan
16.000.000,00
menuju
meninggal
tertanggung dunia.
Namun,
(enam
belas
juta).
terutama
pada
mengenai
terhadap
berkaitan
pengertian
perjanjian
asuransi.
masa
perjanjian dapat dijabarkan antara lain
seketika,
utang
jatuh tempo
Prudential
menjadi
1. Suatu perbuataan dengan mana satu
Sembilan puluh empat juta). pemeriksaan
pengertian
sebagai berikut :
seketika Rp 394.000.000,00 (tiga ratus Dalam
umum
dengan
Adapun jika dihitung manfaat asuransi di mendatang yang
Secara
para
orang atau lebih mengikatkan dirinya tingkat
terhadap satu orang atau lebih;
terakhir di Mahkamah Agung RI, ternyata
2. Suatu hubungan hukum antara pihak,
majelis hakim Mahkamah Agung RI, Senin
atas dasar mana pihak yang satu (yang
7 Juni 2004 membatalkan keputusan
berpiutang/kreditur)
pailit PT Prudential Life Assurance. Di
suatu prestasi dari yang lain (yang
Indonesia
berhubungan/debitur)
sejak
tahun
1998,
suatu
perkara permohonan pernyataan pailit
berkewajiban
berdasarkan UU Kepailitan baik Perpu
bertanggung
Nomor 1 Tahun 1998 dan UU Kepailitan
prestasi. 7
berhak yang
melaksanakan jawab
atas
untuk juga dan suatu
Perjanjian asuransi juga harus memenuhi
Pasal
1320
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
KUHPerdata
kewajiban Pembayaran Utang.
(syarat umum) yaitu: (1) Sepakat mereka
Berdasarkan kenyataan di atas,
yang mengikat diri; (2) Kecakapan untuk
dalam rangka pemailitan Perusahaan
membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal
Asuransi dan Bank maka diperlukan suatu
tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.
pendekatan yang berorientasi kebijakan
Disamping syarat umum, terdapat
hukum
Kepailitan.
syarat khusus (Buku I Bab IX KUHD) yaitu
penanggulangan
:(1)
kepailitan
asas
kepentingan
yang
diasuransikan
(insurable
principle);
asas
(2)
dapat interest
dengan
merupakan
hukum
usaha
yang
rasional dalam rangka menanggulangi
yang
pemailitan Perusahaan Asuransi. Sebagai
sempurna (utmost good faith principle);
kebijakan yang rasional maka kebijakan
(3)
tersebut
asas
principle);
kejujuran
Kebijakan
indemnitas dan
(4)
(indemnity
asas
subrogasi
bagaimana
perjanjian
berhubungan
dengan
kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk
(subrogation principle). Apabila
harus
asuransi
peraturan
mengoperasionalisasikan perundangundangan
hukum
tersebut dinyatakan batal baik untuk
kepailitan yang berlaku pada saat ini
seluruhnya maupun untuk sebagian dan
dalam
tertanggung/pemegang polis beritikad
pemailitan Perusahaan Asuransi. Selain
baik, maka pemegang polis tersebut
itu
berhak menuntut pengembalian premi
bagaimana kebijakan formulatif atau
yang
kebijakan
sudah
restorno
dibayarkannya
Pasal
281
yang yang
harus
masalah
dikaji
mengarah
adalah pada
pembaharuan hukum kepailitan yaitu
Suparman Sastrawidjaja dkk, 2004: 10).
kebijakan untuk bagaimana merumuskan
Bila perusahaan asuransi wanprestasi
peraturan pada undang-undang hukum
tidak
kepailitan (berkaitan pula dengan konsep
klaim,
yang
(
juga
menangani
Man
membayar
KUHD)
(premi
rangka
biasa
dilakukan oleh nasabah asuransi yaitu
Undang-undang
dengan
pada
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
Badan Mediasi Asuransi Indonesia dan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
melaui
dispute
Utang baru) yang tepatnya dalam rangka
Perusahaan
menanggulangi pemailitan Perusahaan
meminta
alternatif
resolution/ADR. asuransi
pertolongan
tersebut
Jika
dipailitkan,
maka
Republik
Indonesia
Asuransi pada masa mendatang.
sesuai Pasal 115 ayat (1) UU No.37 tahun
Kajian Teoritis 8
Dalam Black’s Law Dictionary,
baik itu yang merupakan putusan yang
pailit atau “Bankrupt adalah “the state
mengabulkan
or condtion of a person (individual,
permohonan kepailitan yang diajukan
partnership, corporation, municipality)
(Ahmad
who is unable to pay its debt as they
,2004: 11-12).
are, or become due“. The term includes
ataupun
Yani
Salah
dan
menolak
Gunawan
satu
Widjaja
ketidaksempurnaan
a person againts whom an involuntary
dalam UU No.4 Tahun 1998 Tentang
petition has been field, or who has field
Kepailitan adalah menyangkut ketentuan
a voluntary petition, or who has been
apakah
adjudged a bankrupt.
salah satu perusahaan dapat dipailitkan
Dari pengertian yang diberikan
perusahaan
Pengadilan
Niaga?
asuransi Hal
sebagai
ini
berbeda
dalam Black’s Law Dictionary tersebut,
dengan Bank dan Perusahaan Efek yang
dapat kita lihat bahwa pengertian pailit
mendapat
dihubungkan dengan “ketidakmampuan
dalam pasal undang-undang tersebut.
untuk membayar“ dari seorang (debitur)
Terhadap
atas utang-utangnya yang telah jatuh
asuransi,
tempo. Ketidakmampuan tersebut harus
yang tercantum dalam Pasal 20 Undag-
disertai dengan suatu tindakan nyata
undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha
untuk mengajukan, baik yang dilakukan
Perasuransian (UU No.2 Tahun 1992),
secara sukarela oleh debitur sendiri,
yang
maupun atas permintaan pihak ketiga (di
Undang-undang
luar
menentukan bahwa yang dapat meminta
debitur),
suatu
permohonan
suatu
perlakukan
kepailitan terdapat
perusahaan
ketentuan
selanjutnya
khusus
disebut
khusus
sebagai
Perasuransian
pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud
kepada
dari pengajuan permohonan tersebut
asuransi dinyatakan pailit adalah Menteri
adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan
Keuangan.
asas “publisitas“ dari keadaan tidak
Pengadilan
Konsep
agar
yang
perusahaan
Undang-undang
mampu membayar dari seorang debitur.
Tahun
Tanpa adanya permohonan tersebut ke
perusahaan
Pengadilan, maka pihak ketiga yang
dipailitkan
berkepentingan tidak akan pernah tahu
kerena perusahaan asuransi merupakan
keadaan tidak mampu membayar dari
perusahaan jasa yang menghimpun dana
debitur. Keadaan ini kemudian akan
dari
diperkuat
kemiripan
dengan
suatu
putusan
pernyataan pailit oleh hakim pengadilan,
1992
asuransi Menteri
masyarakat
Perusahaan 9
yang
No.2
sifat Efek.
menyatakan hanya
dapat
Keuangan
adalah
yang dengan Dengan
mempunyai Bank
dan
demikian,
apabila
perusahaan
asuransi
dapat
pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara
dipailitkan menurut Undang-undang No.4
yang
Tahun
publik, permohonan pailit hanya dapat
1998,
seharusnya
perusahaan
asuransi juga tercantum sebagai obyek
bergerak
dibidang
kepentingan
diajukan oleh Menteri Keuangan“.
yang dapat dimintakan pailit sesuai
Batasan definisi dalam pasal 1
ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.4
Undang-undang No. 4 tahun 1998 (UU
Tahun 1998 di dalam suatu prosedur
Kepailitan
yang sama dengan Bank dan Perusahaan
permasalhan dalam penerapannya di
Efek. Di dalam Undang-undang No.4
Pengadilan
Tahun 1998, wewenag Menteri Keuangan
membandingkan
ini
putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
tidak
tercantum.
Undang-undang
yang
lama)
Niaga,
menimbulkan dengan
cara
(comparative
study)
tersebut tidak secara eksplisit member
dalam
defenisi siapa yang dapat mengajukan
110/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst
permohonan kepailitan. Walaupun relatif
mempailitkan perusahaan asuransi PT.
baru
Maulife (berdasarkan undang-undang No.
untuk
diundangkan,
ternyata
putusannya
4
banyak
banyak
Mahkamah Agung R.I No. 021.K/N/2002
menciptakan
ertanggal 5 juli 2002 yang membatalkan
kelemahan
dan
memiliki tidak
kepastian hukum bagi dunia usaha. No.37
Tahun
dengan
putusan
putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
1998)
yang
Undang-undang No.4 Tahun 1998 dinilai kalangan
Tahun
No
yang mempailitkan perusahaan asuransi
2004
PT. Manulife tersebut, dengan menunjuk
menyatakan bahwa :
pada Undangundang N0.2 tahun 1992
“Debitur yang mempunyai dua atau
tentang
lebih kreditor dan tidak membayar
menyatakan perusahaan asuransi hanya
sedikitnya satu utang yang telah jatuh
dapat
waktu dan dapat ditagih, dinyatakan
Keuangan.
Usaha
Perasuransian
dipailaiktan
oleh
yang Menteri
pailit dengan putusan pengadilan baik
Jika dikaji lebih lanjut, putusan
atas permohonannya sendiri maupun
Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002
atas
tanggal 5 Juli 2002 diatas ada baiknya
permohonan
satu
atau
lebih
krediturnya“.
karena
Sedangkan pada ayat (5) nya
yang
permohonan
berwenang pernyataan
pailit
adalah
bagi
menyatakan :
perusahaan
“Dalam hal debitor adalah perusahaan
Kuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-
asuransi, perusahaan reasuransi, dana
asuransi
mengajukan Menteri
undang No. 37 tahun 2004). Hal ini 10
senada
dengan
tentang
asuransi untuk membangun kekebalan
permohonan pernyataan pailit bagi yang
industri asuransi terhadap gugatan pailit.
debitornya
ketentuan
adalah
yang
Ketentuan tersebut akan secara
kewenangan untuk mempailitkannya ada
cerdik juga dapat dipergunakan oleh
pada Bank Indonesia. Namun, disisi lain
pemain nakal perusahaan asuransi yang
putusan
menimbulkan kerugian bagi orang lain
Mahkamah
bank
Agung
tersebut
diatas serta ketentuan Pasal 2 ayat (5)
yang
Undang-undang
sikap
kepailitan
juga
akan
kemudian toleransi
menimbulkan permasalahan lebih lanjut
pengawasnya
khususnya jika dikaitkan dengan Pasal
Misalnya,
104 Undangundang No. 1 Tahun 1995 Jo
ketidakmampuan
Undang-undang tentang
No.40
Perseroan
prinsipnya
bersembunyi sempit
(Menteri dalam
dibalik lembaga
Keuangan).
kasus
ausransi
perusahaan
asuransi
Tahun
2007
untuk membayar kewajibannya, yang
Terbatas
yang
terbukti telah jatuh tempo dan dapat
menyatakan
bahwa
ditagih,
disebabkan
oleh
tindakan
untuk
menerima
perusahaan (termasuk asuransi sebagai
nekadnya
badan hukum perseroan) tetap dapat
menjamin nilai pertanggungan yang jauh
dipailitkan. Jika perusahaan asuransi
melebihi kemampuan retainnya tanpa
kebal pailit, akan merugikan pihak lain.
mereasuransikan
Ricardo Simanjutak menyatakan, pada
mengajukan
satu sisi Pasal 2 ayat (5) Undang-undang
asuransi tersebut ke Pangadilan Niaga
No. 37 tahun 2004 tersebut merupakan
(Ricardo Simanjuntak, 2003: 50).
nilai
atau
pertanggunan
kepailitan
perusahaan
langkah untuk mempailitkan perusahaan asuransi secara lebih adil dan elegan serta
berkepastian
terlebih
hukum,
dahulu
dengan
mengundang
METODE PENELITIAN
keterlibatan Menteri Keuangan selaku
1. Metode Pendekatan
lembaga pengawas dan pembina usaha
Penelitian
perasuransian di Indonesia. Namun, pada
pendekatan
sisi
tersebut
mengkaji
dikalangan
sekunder
yang
lain,
mengundang
pasal
kecurigaan
masyarakat bisnis maupun jasa
asuransi,
tersebut
yang
hanyalah
konsumen
hukum
ini
yuridis atau
yang sekunder
menggunakan
normatif, menganalisis
berupa
karena data
bahan-bahan
dengan
memahami
melihat
pasal
hukum sebagai perangkat peraturan atau
merupakan
upaya
norma-norma positif di dalam sistem
politis atau rekayasa kalangan industri
perundang-undangan 11
yang
mengatur
mengenai
kehidupan
penelitian
ini
manusia.
merupakan
Jadi
Mengingat
penelitian
memusatkan
penelitian
perhatian
pada
data
pengumpulan
data
kepustakaan, yaitu penelitian terhadap
sekunder,
data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri
ditempuh dengan melakukan penelitian
Mamudji, 1985: 15).
kepustakaan dan studi dokumen.
2. Spesifikasi Penelitian.
5. Metode Analisis Data
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian
deskriptif
analitis
maka
ini
Data dianalisis secara normatif-
karena
kualitatif dengan jalan menafsirkan dan
penelitian untuk mengagambarkan dan
mengkonstruksikan
menganalisa
terdapat
termasuk
masalah dalam
kepustakaan
yang jenis
(library
ada
dan
penelitian
research)
pernyataan
yang
dokumen
dan
dalam
perundang-undangan. Normatif karena
yang
penelitian
ini
bertitik
tolak
dari
akan disajikan secara deskriptif.
peraturan-peraturan yang ada sebagai
3. Sumber Data.
norma
Penelitian ini termasuk hukum normatif,
maka
jenis
data
hukum
kualitatif berarti
yang
positif,
sedangkan
analisis data
yang
bertitik tolak pada usaha penemuan
digunakan adalah data sekunder. Data
asas-asas dan informasi baru.
sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat; 2) Bahan hukum
sekunder,
yaitu
bahan
yang
Pembahasan
memberikan penjelasan tentang bahan
1.
Kewenangan
hukum primer; yaitu berupa dokumen
Untuk
atau
Kepailitan
risalah
perundangundangan;
3)
Menteri
Mengajukan
Keuangan
Permohonan
Terhadap
Perusahaan
Bahan hukum tersier yang memberikan
Asuransi Bila ditinjau dari Aspek
penjelasan lebih mendalam mengenai
Hukum dan Perekonomian.
bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder
antara
Ensiklopedia
Indonesia;
Hukum;
Kamus
lain
:
a. Aspek Hukum
a)
Sebelum
ada
asuransi
yang
Kamus
bahasa
Inggris-
berdasarkan ukuran tingkat kesehatan
Indonesia; dan d) Berbagai majalah
perusahaan asuransi dengan mengacu
maupun jurnal hukum.
pada
4. Metode Pengumpulan Data
peruasahaan 12
perusahaan
2004,
b)
c)
beberapa
tahun
ketentuan
regulasi
dibidang
perasuransian, sebenarnya berada dalam
berbagai
keadaan sehat tetapi karena adanya
berkaitan erat dengan perputaran dana
permasalahan
masyarakat.
dengan
pihak
ketiga,
bidang
khususnya
Kedua
yang
Undang-Undang
perusahaan asuransi rentan terhadap
tersebut (UU No. 37 Tahun 2004 dan UU
resiko diajukan pailit. Sementara itu,
No. 4 Tahun 1998) meskipun mengatur
perusahaan asuransi sebagai lembaga
hal
keuangan yang menghimpun dana dari
beberapa perbedaan mendasar terkait
masyarakat, maka
dengan keberadaan UU No. 37 Tahun
kewajiban perusahaan asuransi adalah
2004 sebagai penyempurna UU No. 4
memelihara
Tahun 1998. Pasal 2 Ayat (1,2,3,4 dan 5)
Apabila
kepercayaan
peruahaan
mudah
dapat
masyarakat.
asuransi
dengan
dipailitkan
yang
sama
Undang-Undang
oleh
Tentang
namun
No.37
Kepailitan
mengandung
Tahun
dan
2004
Penundaan
kreditornya maka akan menimbulkan dua
Kewajiban
masalah penting yaitu : 1) Keresahan
menunjukkan bahwa pihak yang dapat
bagi pemegang polis asuransi; dan 2)
mengajukan
Timbulnya ketidak pastian hukum dalam
seorang debitur adalah : 1) debitur yang
melakukan
bersangkutan; 2) kreditur atau para
usaha
maupun
dalam
berinvestasi.
kreditur;
Sedangkan
berdasarkan
kasus-
Pembayaran permohonan
3)
Utang pailit
Kejaksaan
bagi
untuk
kepentingan umum; 4) Bank Indonesia
kasus yang terjadi terhadap beberapa
apabila
perusahaan
telah
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam
dipailitkan, permasalahan yang diajukan
hal kreditornya perusaan efek, bursa
kreditur sebagai alasan untuk pengajuan
efek, lembaga kliring dan penjaminan,
permohonan pailit, bukanlah hal yang
lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
mudah untuk dibuktikan. Padahal UU
6)
Kepailitan
debiturnya
asuransi
yang
mensyaratkan
pembuktiannya
harus
untuk
debiturnya
Menteri
bank;
Keuangan
5)
Badan
dalam
perusahaan
hal
asuransi,
sederhana.
perusahaan reasuransi, dana pensiun
Lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun
atau Badan Usaha Milik Negara yang
2004 sebagai penyempurnaan UU No. 4
bergerak di bidang kepentingan publik.
Tahun 1998 yang telah ada dan berlaku
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2
sebelumnya,
Ayat (1-4) UU No. 4 tahun 1998 bahwa
tidak
lain
adalah
merupakan upaya dari pembuat Undang-
pihak
Undang untuk menunjang kelancaran
permohonan
dalam
kegiatan
perekonomian
di
yang
dapat pailit
mengajukan
seorang
debitor
adalah : a) debitur yang bersangkutan; 13
b)
kreditur
atau
para
c)
37 Tahun 2004 mengatur beberapa hal
Kejaksaan untuk kepentingan umum; d)
yang begitu berbeda dari UU yang telah
Bank Indonesia apabila debiturnya bank;
berlaku
dan e) Badan Pengawas Pasar Modal
mengherankan
(Bapepam)
perdebatan dari berbagai pihak yang
dalam
hal
kreditur;
krediturnya
perusaan efek.
sebelumnya, jika
maka
tidak
menuai
banyak
berkepentingan, bahwa ditutupnya hak
Dengan demikian, dalam UU No.
untuk mengajukan permohonan pailit
37 Tahun 2004 terdapat penambahan
bagi
kewenangan pihak untuk mengajukan
asuransi, nasabah bank, peserta dana
permohonan
Menteri
pensiun dan investor pasar modal serta
yang
hanya dimilikinya hak tersebut oleh
kegiatan
Menteri Keuangan, Bapepam dan Bank
perasuransian, yang mana dalam UU
Indonesia untuk debitor yang berada
sebelumnya hal ini tidak diatur. Dalam
dibawah
hubungannya dengan permohonan pailit
menyimpang dari asas keseimbangan
bagi perusahaan yang bergerak dalam
dalam hukum perjanjian, dimana dalam
bidang asuransi, penjelasan Pasal 2 Ayat
hukum perjanjian bahwa para pihak
(5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan
mempunyai hak dan kewajiban yang
bahwa kewenangan untuk mengajukan
pada dasarnya harus seimbang meskipun
permohonan
didalam
Keuangan
pailit
yaitu
untuk
berkaitan
perusahaan
dengan
pernyataan
pailit
bagi
pemegang
prakteknya
keseimbangan
reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri
terlaksana.
Ketentuan
ini
diperlukan
perusahaan
pengawasannya,
perusahaan asuransi atau perusahaan Keuangan.
polis
tersebut
Berkaitan
telah
seringkali tidak
dengan
asas
dengan tujuan untuk membangun tingkat
keseimbangan
kepercayaan
terhadap
mempunyai hak untuk menuntut pihak
perusahaan asuransi maupun perusahaan
lain apabila terdapat sesuatu hal yang
reasuransi sebagai lembaga pengelola
dinilai dapat merugikannya. Hak inilah
resiko dan sekaligus sebagai lembaga
yang didalam UU No. 37 Tahun 2004
pengelola
dianggap
memiliki
masyarakat
dana
masyarakat
kedudukan
pembangunan
strategis
dan
yang dalam
kehidupan
ketentuan
telah
para
dipangkas
pihak
sehingga
menimbulkan prasangka bahwa pembuat undang-undang
perekonomian Negara. Mengingat
tersebut,
dapat
berusaha
memberikan
kekebalan hukum kepada perusahaan yang
asuransi maupun perusahaan reasuransi
terdapat dalam Pasal 2 Ayat (5) UU No.
terhadap 14
ancaman
kepailitan
dan
pemenuhan
kewajibannya
kepada
penting
dalam
pembangunan
pemegang polis. Akan tetapi bila ditinjau
kehidupan
dari sisi yuridis, kehadiran Pasal 2 Ayat
Sehingga
(5)
perusahaan asuransi akan menimbulkan
UU
Kepailitan
memberikan
ini
adanya
justru
suatu
telah
kepastian
perekonomian
dan
kepailitan
banyak
dampak
Negara.
pada
negatif
sebuah
dari
hukum baik bagi perusahaan asuransi
perekonomian
maupun bagi pihak ke tiga termasuk
kepentingan yang terkait dengan jenis
pemegang
asuransi),
usaha yang satu ini, tidak hanya para
mengingat beberapa kasus yang terjadi
krediturnya tetapi juga masyarakat luas
sebelum kelahiran UU Kepailitan ini
dan pihak investor terutama investor
dimana banyak perusahaan asuransi yang
asing
dipailitkan
menanamkan modalnya jika terdapat
polis
(nasabah
oleh
kreditornya
hanya
yang
mengingat
segi
tentunya
akan
ketidak
kewajiban pembayaran utang pada hal
pelaksanaan
perusahaan tersebut masih berada dalam
Kasus
keadaan solvent (memiliki nilai aktiva di
perusahaan asuransi seperti PT. Asuransi
atas nilai pasiva), maka Pasal 2 Ayat (5)
Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential
ini
hak
Life Insurance dan PT. Wataka General
dengan
Insurance, cukup menjadi pelajaran bagi
krediturnya dimana Pasal 2 Ayat (5)
semua pihak terkait karena keputusan
tidak menghilangkan hak kreditur untuk
pailit
mengajukan permohonan pailit tetapi
menurunnya
hanya mengalihkan prosedur pengajuan
terhadap
permohonan melalui pengawasan dan
sehingga Negara turut dirugikan. Dengan
pembinaan oleh Menteri Keuangan.
demikian jelaslah bahwa penerapan UU
b. Aspek Perekonomian
Kepailitan yang baru No. 37 Tahun 2004
antara
keseimbangan
perusahaan
asuransi
Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan
berhubungan
diharapkan
perasuransian.
menimpa
beberapa
dijatuhkan
berakibat
kredibilitas kegiatan
mampu
dalam
masyarakat perasuransian
memberikan
erat
kepastian tidak hanya dalam segi hukum
Sesuai
tetapi juga dalam hal menjaga stabilitas
dengan fungsinya yang menghimpun dan
perekonomian, sekalipun hanya dapat
mengelola dana dari masyarakat dalam
dipandang dalam arti sempit.
dengan
yang
kegiatan
yang
yang
hukum
enggan
karena dinilai tidak mampu melkaukan
memberikan
pastian
banyak
kepentingan
publik.
jumlah besar melalui pengambil alihan
Pembatasan yang ditentukan oleh
resiko yang belum dapat dipastikan maka
UU Kepailitan bahwa kewenangan untuk
perusahaan asuransi memegang peranan
mengajukan permohonan pailit hanya 15
dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan
wewenang Pengawasan dan Pembinaan
adalah
Keuangan
yang diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU
berperan sebagai Pembina dan pengawas
No. 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi.
usaha perasuransian Indonesia dengan
Artinya,
tujuan
dalam hal ini selain bertujuan untuk
karena
Menteri
utama
untuk
melindungi
kepentingan
pemegang
polis
keseluruhan
dan
industri
perasuransian
menjaga
secara
bahwa
keterlibatan
memfungsikan
Pasal
otoritas mengenai
kestabilan
Pengawasan dan Pembinaan tersebut,
karena
juga dimaksudkan sebagai pihak yang
kepentingan pemegang polis dan pemilik
bertindak sebagai mediator dalam upaya
perusahaan asuransi harus dilindungi.
mediasi
2. Implementasi Pasal 2 Ayat (5) Dalam
perdamaian antara para pihak sehingga
Mengakomodir
Kepentingan
demi
tidak
memaksimalkan
harus
upaya
membawa
setiap
Perusahaan Asuransi dan Pemegang
permasalahan yang berhubungan dengan
Polis
kerugian salah satu pihak ke Pengadilan.
Satu-satunya
alasan
untuk
Jika upaya perdamaian yang dilakukan
memberikan hak khusus bagi perusahaan
tidak
asuransi untuk tidak dapat dipailitkan
utang piutang tersebut maka Menteri
oleh kreditornya adalah karena fungsinya
Keuangan
yang sangat strategis dalam masyarakat
permohonan pailit yang diajukan oleh
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
pemohon (kreditur).
melalui pengambil alihan potensi resiko yang
terjadi
pada
masyarakat
dapat
menyelesaikan harus
Ayat
yang
ditindaklanjuti
melalui
sebagai
bentuk
perwujudan dari pelaksanaan Pasal 2
mengelola dana masyarakat tersebut dibayarkan
melanjutkan
Selanjutnya
dan
masalah
premi.
(5)
UU
Kepailitan
dengan
harus
pembentukan
Pemberian hak khusus yang dimaksudkan
Peraturan
dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan
bagaimana
tersebut
kewenangan dari pemerintah) yang akan
memberikan
tidak
diartikan kekebalan
untuk kepada
dilibatkan
Pelaksanaan para dalam
otoritas
tentang (pemegang
permohonan
perusahaan asuransi dari ancaman pailit.
perusahaan
Pasal 2 ayat (5) ini harus diartikan
bertindak
bahwa sebelum permohonan pailit yang
langkah
diajukan oleh kreditur melalui Menteri
menggambarkan peran dari pemegang
Keuangan,
Menteri
otoritas tersebut sehubungan dengan
melakukan
suatu
Keuangan upaya
dapat melalui
asuransi atau yang
tersebut
pailit
harus
ada
jelas
harus langkah untuk
adanya permohonan pailit yang diajukan 16
oleh
kreditur
terhadap
perusahaan
identitas
asuransi.
lengkap
para
kreditur
konkuren disertai jumlah tagihannya
Kelengkapan-kelengkapan
masing-masing
kepada
debitur;
dokumen yang harus diserahkan kepada
Dilampirkan
Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut
pembukuan pasiva dan aktiva dari
:
debitur; dan
1)
Jika
permohonan
dari
dengan
g)
neraca
h) Dilampirkan neraca
debitur
perdamaian yang meliputi tawaran
(perorangan); a) Surat permohonan
pembayaran seluruh atau sebagian
bermaterai yang ditujukan kepada
utang kreditur konkuren (jika ada);
Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang
Hal
yang
harus
diperhatikan
bersangkutan; b) Izin Pengacara yang
adalah bahwa surat permohonan serta
telah dilegalisir/ Kartu Pengacara; c)
dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai
Surat Kuasa Khusus; d) Surat tanda
dengan jumlah pihak serta ditambah 4
bukti diri (KTP) dari suamu/istri yang
rangkap
masih berlaku; e) Persetujuan istri
Dokumen dan arsip harus berupa foto
atau suami yang dilegalisir; f. Daftar
copy
aset dan tanggungjawab; g. Neraca
aslinya
pembukuan
berwenang/panitera pengadilan negeri.
terakhir
(dalam
hal
perorangan memilki perusahaan). utang;
permohonan
dan
majelis
dilegalisir oleh
dan
sesuai pejabat
arsip. dengan yang
Khusus untuk dokumen yang dibuat dari
2) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran
untuk
luar negeri harus diterjemahkan oleh
a)
Surat
penterjemah sermi dan disahkan oleh
bermaterai
yang
kedutaan/perwakilan Indonesia yang ada
ditujukan kepada Ketua Pengadilan
dinegara tersebut.
Negeri/Niaga yang bersangkutan; b)
3) Permohonan dari debitur (partner); a)
Hanya
diajukan
c)
Surat permohonan bermaterai yang
oleh
diajukan kepada Ketua Pengadilan
debitur dan penasihat hukumnya; d)
Negeri/Niaga yang bersangkutan; b)
Dilampirkan asli dari Surat Kuasa
Izin pengacara yang dilegalisir/kartu
Khusus
mengajukan
pengacara; c) Surat Kuasa Khusus; d)
permohonan tersebut (penunjukkan
Akta pendaftaran perusahaan yang
kuasa adalah kepada orangnya bukan
dilegalisir
kepada
Perdagangan paling lambat 1 (satu)
Permohonan
pengacara
debitur;
ditandatangani
untuk
law
oleh
firm-nya); yang
e)
Ijin
dilegalisir/kartu
minggu
pengacara; f) Alamat dan nama serta
(di
cap)
sebelum
oleh
Kantor
permohonan
didaftarkan; e) Persetujuan tertulis 17
dari semua mitra usaha; f) Neraca
(RUPS)
Keuangan
terakhir;
g)
dan
Dasar/Anggaran Rumah Tangga; (g)
alamat
semua
debitur
dan
Neraca keaungan terakhir; (h) Nama
Nama
kreditur/mitra usaha. 4)
dan
Permohonan
dari
debitur
Suart
yang
Pengadilan
semua
Anggaran
debitur
dan
6) Permohonan dari debitur
permohonan
ditujukan
alamat
(f)
kreditur.
(Yayasan/Asosiasi). (a)
terakhir;
bermaterai
kepada
Ketua
Negeri/Niaga
yang
(Kejaksaan/Bank Indonesia/Menteri Keuangan/Bapepam); (a)
Surat
permohonan
bersangkutan; (b) Izin pengacara yang
yang
dilegalisir/kartu pengacara; (c) Surat
Pengadilan
Kuasa Khusus; (d) Akta pendaftaran
bersangkutan; (b) Surat tugas; (c) Izin
yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh
pengacara
kantor perdagangan paling lambat
pengacara; (d) Surat Kuasa Khusus; (e)
satu
Surat
minggu
sebelum
didaftarkan; Pengurus
(e)
yang
mengajukan Anggaran
permohonan
Putusan
Dewan
memutuskan
pernyataan
(g)
Terakhir;
(h)
Neraca Nama
Ketua
Negeri/Niaga
yang
yang
dilegalisir/kartu pendaftaran
asuransi/perusahaan
efek
yang
(f)
dilegalisir oleh kantor perdagangan
rumah
paling lambat satu minggu sebelum
keuangan
permohonan didaftarkan; (f) Surat
Dasar/Anggaran
Tangga;
kepada
perusahaan/bank/perusahaan
untuk
pailit;
ditujukan
bermaterai
serta
alamat
Perjanjian Utang; (g) Perincian utang
semua debitur dan kreditur.
yang telah jatuh tempo/tidak dibayar;
5) Permohonan dari debitor (Perseroan
(h) Naraca Keuangan Terakhir; (i)
Terbatas);
Daftar aset dan tanggung jawab; (j)
(a)
Surat
yang
permohonan
ditujukan
Pengadilan
bermaterai
kepada
Ketua
Negeri/Niaga
yang
Nama serta alamat semua kreditur dan debitur. 7) Permohonan dari kreditur.
bersagkutan; (b) Izin pengacara yang
(a)
dilegalisir; (c) Surat Kuasa Khusus; (d)
yang
Akta
Pengadilan
pendirian
perusahaan
yang
Surat
permohonan
ditujukan
bermaterai
kepada
Ketua
negeri/Niaga
yang
dilegalisir oleh kantor perdagangan
bersangkutan; (b) Izin pengacara yang
paling
sebelum
dilegalisir/kartu pengacara; (c) Surat
permohonan didaftarkan; (e) Putusan
Kuasa Khusus; (d) Akta pendaftaran
satu
minggu
sah Rapat Umum Pemegang Saham
Yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh 18
kantor perdagangan paling lambat
Tentang Usaha Perasuransian, yaitu :1)
satu
permohonan
Wewenang dalam memberikan ijin usaha
Perjanjian
perasuransian (Pasal 9 Ayat (1) UU
minggu
didaftarkan;
sebelum (e)
Surat
Utang; (f) Perincia utang yang tidak
Asuransi);
dibayarkan; (g) Nama serta alamat
melakukan pembinaan dan pengawasan
masing-masing
KTP
terhadap usaha perasuransian (Pasal 10
debitur; (i) Nama serta alamat mitra
dan Pasal 11 Ayat (1) UU Asuransi) yang
usaha; (j) Terjemahan dalam bahasa
meliputi :
Indonesia dan bahasa Inggris oleh
(a) Kesehatan keuangan bagi perusahaan
debitur;
(h)
penterjemah resmi jika menyangkut
asuransi
unsur asing.
asuransi
Permohonan
pernyataan
pailit
2)
Wewenang
kerugian, jiwa
untuk
perusahaan
dan
perusahaan
reasuransi yang terdiri atas :a) Batas
terhadap perusahaan asuransi maupun
tingkat
perusahaan
dapat
sendiri; c) Reasuransi; d) Investasi;
diajukan oleh Menteri Keuangan dengan
e) Cadangan teknis; f) Ketentuan-
maksud
ketentuan lain yang berhubungan
reasuransi
untuk
hanya
membangun
tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap usaha tersebut.
Retensi
dengankesehatan keuangan. (b) Penyelenggaraan usaha yang terdiri
dengan
atas : a) Syarat-syarat polis asuransi;
didasarkan pada pengalamanpengalaman
b) Tingkat premi; c) Penyelesaian
sebelumnya bahwa banyak perusahaan
klaim;
asuransi yang dimintakan pailit oleh
dibidang
kreditur secara pribadi seperti yang
Ketentuan-ketentuan
terjadi
Menteri
ini
b)
diberikan
kepada
Kewenangan
solvabilitas;
Keuangan
d)
Persyaratan
perasuransian;
pada
perusahaan
asuransi
berhubungan
dan
Prudential
sehingga
penyelenggaraan usaha.
Manulife akhirnya
membawa
menurunnya
dampak
kepercayaan
negatif
masyarakat
setiap
wewenang
Menteri
ada
dengan
waktu
apabila
diperlukan
15 Ayat (1) UU Asuransi).
beberapa
Keuangan
yang
terhadap usaha perasuransian (Pasal
Terkait dengan hal-hal yang telah diatas,
e)
(c) Melakukan pemeriksaan berkala atau
pada perusahaan perasuransian. diungkapkan
keahlian
3).
Wewenang
untuk
memperoleh
dalam
informasi dari perusahaan asuransi
kaitannya dengan asuransi sebagaimana
kerugian, perusahaan asuransi jiwa,
ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 1992
perusahaan pialang 19
reasuransi,
asuransi
dan
perusahaan perusahaan
pialang reasuransi mengenai neraca
Tentang
dan perhitungan laba rugi perusahaan
Kewajiban Pembayaran Utang artinya
beserta
laporan
sejak tahun 2004 hingga sekarang belum
investasi
pernah ada kendala apapun, hal ini
penjelasannya,
operasional
dan
laporan
(Pasal 16 UU Asuransi);
karena
4). Wewenang untuk melakukan tindakan berupa
pemberian
pembatasan
usaha
terhadap
dan
saat
ini
perusahaan
Penundaan
belum
asuransi
ada yang
mengajukan permohonan pailit kepada
atau
Menteri Keuangan.
pencabutan ijin usaha jika terdapat pelanggaran
sampai
kreditur
peringatan,
kegiatan
Kepailitan
Pada dasarnya jika dilihat dengan
ketentuan
lebih mendalam, keberadaan Pasal 2
dalam UU Asuransi atau peraturan
Ayat
pelaksanaannya (Pasal 17 Ayat (1) UU
kreditur memang terdapat pembatasan
Asuransi);
hak untuk mengajukan pailit, dimana
5). Wewenang untuk meminta kepada
(5)
ini
sebelumnya
dari
segi
kreditur
kepentingan
dapat
langsung
pengadilan agar perusahaan asuransi
mengajukan permohonan pailit kepada
yang bersangkutan dinyatakan pailit
pengadilan tetapi kini harus melalui
atas dasar kepentingan umum (Pasal
Menteri Keuangan. Namun demikian,
20 Ayat (1) UU Asuransi).
khusus bagi kepentingan pemegang polis
Berdasarkan kewenangan tersebut
asuransi,
sejak
tahun
2007
di atas, maka jelaslah sudah bahwa
mempunyai
kewenangan
perusahaan
asuransi
dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (5) UU
mengajukan
penyelesaiannya
Kepailitan
Badan Media Asuransi Indonesia (BMAI).
Menteri
Keuangan
adalah
bukan
yang untuk
permasalahan
apabila
maka
melalui
BMAI
perusahaan
dibatasinya kewenangan kreditor atau
dapat
dipailitkan,
sehingga melainkan
tidak hanya
pemegang
sebagai
dapat
memberikan kekebalan hukum kepada asuransi
didirikan
dengan
polis
untuk
atas
mengajukan
melaksanakan kewenangan pengawasan
permohonan
dan pembinaan sesuai dengan amanat
kepada Pengadilan Niaga karena BMAI
Undang-Undang. Mengenai pelaksanaan
merupakan
ketentuan Pasal 2 Ayat (5) ini menurut
salah satu bentuk alternatif penyelesaian
Asissten
Kepala
sengketa dengan perusahaan asuransi
Bapepam
LK
Irvan
S.
Biro
Perasuransian
Departemen Sitanggang,
pailit
respon
secara
langsung
Keuangan,
tanpa harus membayar dan menjamin
sejak
waktu penyelesaian dengan relatif lebih
diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004
singkat. 20
Putusan
dari
BMAI
bersifat
mengikat kepada perusahaan asuransi
a. Prosedur Pengajuan Permohonan
tetapi tidak mengikat terhadap nasabah
Pailit Oleh Kreditor Perusahaan
pemegang polis/tertanggung.
Asuransi Melalui Menteri Keuangan
Terdapat penyelesaian perusahaan
dua
tahap
dalam
baik
antara
sengketa asuransi
maupun
dengan
dengan
Cara-cara
mengajukan
permohonan pailit oleh kreditur kepada
kreditor
perusahaan
asuransi
melalui
Menteri
pemegang
Keuangan, apabila prosedur permohonan
polis/tertanggung melalui BMAI, yaitu :
telah sampai ke pengadilan Niaga dan
a)
telah
Mediasi,
kesepakatan
yaitu
kedua
berdasarkan
pailit
melalui putusan yang telah berkekuatan
Adjudikasi, yaitu mirip dengan jalan
hukum tetap, maka salah satu tahap
pengadilan
hakim
penting dalam proses kepailitan adalah
melainkan hanya melalui 3 (tiga) orang
tahap insolvensi karena pada tahap
adjudikator. c) Ketentuan lain mengenai
inilah nasib debitur ditentukan. Apakah
syarat nilai tanggungan untuk dapat
aktivitas usahanya akan berhenti total
diselelsaikan melalui BMAI, khusus untuk
dalam arti hartanya akan dibagi sampai
Asuransi
menutupi kewajiban pembayaran utang
tidak
Kerugian
pihak;
dinyatakan
b)
tetapi
belah
benar-benar
ada
sebesar
Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
atau
dan
dengan
Asuransi
Jiwa
sebesar
Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
justru
masih
dapat
diterimanya
berlanjut
suatu
rencana
perdamaian atau restrukturisasi utang.
Adanya pembatasan seperti ini
Namun yang pasti adalah bila debitur
adalah berdasarkan asumsi bahwa nilai
telah
antara 300 sampai 500 juta dinilai kecil
berarti
bagi
polis/tertanggung,
menutupi kewajiban pembayaran utang
sementara jika nilai tanggungan diatas
terhadap krediturnya, meskipun hal ini
500 juta untuk Asuransi Kerugian dan
tidak berarti bahwa bisnis perusahaan
diatas 300 juta untuk Asuransi Jiwa tidak
pailit tersebut tidak biasa berlanjut.
pemegang
diselelsaikan oleh BMAI melainkan harus
dinyatakan hartanya
Menurut
insolvensi, akan
Jack
P.
untuk
Friedman,
dibawa oleh para pihak melalui jalur
insolvensi
Pengadilan
atau
Arbitrase
karena
untuk memenuhi kewajiban financial
pemegang
polis
dianggap
mampu
ketika jatuh waktu seperti layaknya
membayar
ke
Pengadilan
maupun
dalam bisnis atau dengan kata lain, telah
kepada Badan Arbitrase Nasional.
terjadi
berarti
dibagi
maka
ketidaksanggupan
kelebihan
kewajiban
dibandingkan dengan aset yang dimiliki 21
dalam
waktu
tertentu.
Dalam
UU
Keterangan :
Kepailitan istilah Insolvensi diartikan
A : Putusan pailit (tingkat pertama),
sebagai
mulai berlaku penangguhan eksekusi hak
keadaan
tidak
mampu
membayat. Jadi insolvensi itu terjadi
jaminan (stay);
demi
hukum
jika
perdamaian
tidak
B : Putusan pailit berkekuatan hukum
membuahkan
hasil
dan
pailit
tetap (inkracht);
harta
berada dalam keadaan tidak mampu
C : Mulai dilakukan tindakan verifikasi
membayar seluruh utang yang wajib
(pencocokan piutang);
dibayarkan (Pasal 178 ayat (1) UU
D : Dicapai komposisi (perdamaian);
Kepailitan).
E : Pengadilan memberikan homologasi
Secara prosedural hukum positif,
(mengesahkan perdamaian);
maka dalam suatu proses kepailitan,
F : Atau dinyatakan insolvensi (debitur
harta
dalam keadaan tidak mampu membayar
pailit
dianggap
berada
dalam
keadaan tidak mampu membayar jika :
utang);
(a)
G : Dilakukan pemberesan (termasuk
Dalam
rapat
verifikasi
ditawarkan
perdamaian;
perdamaian
yang
ditolak;
(c)
tidak
(b)
Jika
ditawarkan
telah
Pengesahan
penyusunan daftar piutang dan pembagian asset);
perdamaian
H : Kepailitan berakhir;
tersebut dengan pasti telah ditolak. Bila
dilihat
dari
I
:
Dilakukan
Rehabilitasi
dengan
keseluruhan
terjadinya insolvensi terhadap debitur
proses kepailitan, mulai dari jatuhnya
pailit, maka konsekuensi hukumnya
putusan
adalah
pernyataan
Pengadilan
Niaga
pailit
(tingkat
oleh
harta
pailit
akan
segera
pertama),
dieksekusi dan dibagi kecuali ada
maka tahap yang dinamakan insolvensi
pertimbangan tertentu (pertimbangan
dari debitur telah berada hamper di
bisnis) yang menyebabkan penundaan
penghujung proses pailit, seperti dapat
eksekusi dan penundaan pembagian
dilihat pada diagram berikut : (Diagram )
akan
Diagram Tahap Insolvensi Dalam
lebih
menguntungkan
semua
pihak.
Seluruh Proses Kepailitan A-------B-------C-------D-------E-------F------
Pernyataan
-G------- H-------I
pailit
mempunyai
pengaruh yang luas dimana keputusan tersebut akan meliputi seluruh harta benda debitur yang telah ada pada
TAHAP INSOLVENSI
waktu pernyataan pailit ditetapkan, dan 22
juga harta benda yang akan diperolehnya selama
kepailitan,
kecuali
Hal tersebut di atas, adalah untuk
dengan
memastikan
bahwa
pembagian
20
diberlakukan asas Paritas creditoriurn
1e-5e
UUK,
seperti
gaji,
dan
upaya
pembatasan yang ditetapkan dalam pasal ayat
harta
dalam
yang
pokok untuk kehidupan debitur pailit
semua
sehari-hari (bila debitur pailit adalah
creditor) akan mendapatkan pembayaran
badan hukum perorangan) serta hak
tagihari (piutangnya) secara pro rata.
pribadi dari debitur, misalnya hak untuk
Dengan
melaksanakan
dibenarkannya upaya-upaya sendiri dari
Hak-hak
kreditur
pengertian
pailit
perlengkapan untuk tidur dan kebutuhan
pernikahan.
mempunyai
debitur
konkuren
pengertian
bahwa
(unsecured
lain
tidak
pengurus perseroan telah diambil alih
kreditur
untuk
oleh curator pada saat putusan pailit
pembayaran
klaim
ditetapkan. Artinya, sejak putusan pailit
ataupun pembayaran yang lebih besar
ditetapkan para pengurus tidak berhak
dari
lagi
mewakili
dibandingkan dengan kreditur yang lain
perusahaan pailit tersebut, selanjutnya
yang mernpunyai hak yang sama (pasal
dalam pasal 32 UUK dijelaskan bahwa
1131 dan 1132 KUH Perdata), yaitu: 1.
segala
Upaya Hukum Kasasi, 2. Upaya Hukum
untuk
bertindak
pelaksanaan
putusan
hakim
yang
mendapatkan terlebih
semestinya
Peninjauan
debitur
dinyatakan
Kewajiban Pembayaran Utang dan 4.
pailit seketika harus dihentikan. Begitu
Pihak-pihak Yang Terlibat dalam Proses
pula segala bentuk penyitaan, contohnya
Kepailitan
penyitaan harta debitur dalam bentuk
b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
debitur
3.
dapatkan
terhadap bagian daripada kekayaan si sebelum
Kembali,
dia
dahulu
Kreditur
Penundaan
sita jaminan (conservatoire beslag) harus
Keengganan
Mengajukan
segera di bebaskan. Bahkan barang yang
Permohonan Pailit Sejak Kelahiran
masih akan dilelang harus dihentikan,
UU No. 37 Tahun 2004
kecuali bia proses lelang tersebut telah
Menurut Kartini Mulyadi, bahwa
hampir selesai. Ketentuan tersebut di
keengganan kreditur untuk mengajukan
atas berlaku secara serta merta (uit
permohonan pailit terhadap perusahaan
voorbar bij voraad) walaupun ada upaya
asuransi sejak berlakunya UU Kepalitan
hukum yang dilakukan oleh debitur pailit
No. 37 Tahun 2004 harus ditinjau dalam
pada tingkat kasasi atau Peninjauan
beberapa alasan sebagai berikut (Kartini
Kembali.
Muljadi, 2008: 2): 23
1) Adanya kesan bahwa kreditur maupun
tulisan
tentang
kepailitan
yang
pemegang polis/tertanggung kurang
membantu para Hakim, Advokad,
percaya
peradilan
Kurator, Pengurus dan pihak lainnya
konsistensi
untuk mengembangkan pengetahuan
pada
termasuk
jalannya
terhadap
putusan yang dijatuhkan Pengadilan
dan
Niaga;
menangani
2) Masing-masing pihak baik perusahaan asuransi
maupun
pemegang
kreditur
polis
mulai
pengalaman
perkara
atau
mereka
dan
menyelesaikan
kepailitan,
penyelesaian
dalam sehingga
perkara
kepailitan
saling
sering kali berjalan tidak lancer
mencurigai karena mengira bahwa
sebagaimana yang diharapkan para
pihak lawan mempunyai hubungan
pihak.
tertentu yang lebih baik dengan Pengadilan mudah
Niaga
sehingga
memenangkan
5) Aspek biaya juga membuat para pihak
lebih
enggan
perkara
untuk
mengajukan
permohonan
kepailitan.
walaupun posisi hukumnya lemah.
Kenyataannya proses penyelesaian
3) Debitur (perusahaan asuransi) enggan
sengketa perkara kepailitan memang
megajukan karena
permohonan
kepailitan
pailit,
membutuhkan
menunjukkan
sedikit
disamping
yang
juga
tidak
memakan
antara lain kegagalan debitur dalam
waktu yang cukup lama. Meskipun
menjalankan usahanya sebagaimana
berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU
mestinya.
akibat
Kepailitan bahwa hanya diperlukan
dinyatakan pailit maka demi hukum,
pembultian sederhana bahwa debitur
debitur
haknya
mempunyai dua atau lebih kreditur
megurus
dan debitur tidak membayar lunas
kekayaannya yang sudah termasuk
sedikitdikitnya satu utangnya yang
dalam harta pailit sejak tanggal
tela jatuh waktu dan dapat ditagih.
untuk
Selain akan
itu,
kehilangan
menguasai
putusan
pailit
dan
dijatuhkan
oleh
6) Selain kelima kendala di atas, ada
Pengadilan. 4)
biaya
Harus kepailitan
satu kendala yang utama bagi para diakui
bahwa
perkara
pihak
yang
diajukan
melalui
permohonan
Pengadilan
Niaga
memang
sebanyak
pengajuan
tidak
hukum
terhadap
untuk
mengajukan
pailit
yaitu
proses
berikutnya
yang
harus
dijalani untuk melaksanakan Putusan
perkara lainnya. Oleh karena tidak
Pernyataan
terdapat banyak jurisprudensi atau 24
Pailit
yang
pada
kenyataannya sangatlah sulit dan
pranata
seringkali bertele-tele
likuidasi terhadap asset debitur untuk
c. Prinsip-prinsip Hukum Umum dalam Hukum
Kepailitan
dari
hukum
untuk
melakukan
membayar utang-utang debitur kepada
Berbagai
kreditur.
Sistem Hukum Yang Diadopsi dalam
5. Prinsip Debt Collection;
UU Kepailitan Indonesia.
Prinsip
1. Prinsip Paritas Creditorium;
ini
mempunyai
makna
sebagai konsep pembalasan dari kreditur
Prinsip ini merupakan prinsip
terhadap debitur pailit dengan menagih
kesetaraan kedudukan para kreditur
klaimnya. Pada zaman dahulu, prinsip ini
yang menentukan bahwa kreditur
dimanifestasikan
mempunyai hak yang sama terhadap
pemotongan
semua harta benda debitur.
(mutilation) dan bahkan pencincangan
2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte;
tubuh
Bahwa harta kekayaan tersebut
dalam
bagian
debitur
sedangkan
dalam
bentuk
tubuh
debitur
(dismemberment), hukum
kepailitan
merupakan jaminan bersama untuk para
modern dalam bentuk likuidasi aset.
kreditur dan hasilnya harus dibagikan
6. Prinsip Debt Polling;
secara
proporsional
antara
mereka,
Merupakan prinsip yang mengatur
kecuali jika antara para kreditur yang
bagaimana harta kekayaan debitur pailit
menurut undang-undang ada yang harus
harus dibagi diantara para krediturnya.
didahulukan
Dalam melakukan pendistribusian aset
dalam
menerima
pembayaran tagihan.
tersebut, kuratur harus berpegang pada
3. Prinsip Structured Creditors;
prinsip Paritas Creditorium dan prinsip
Prinsip
ini
mengklasifikasikan
Pari Passu Prorata Parte.
berbagai macam kreditur sesuai dengan
7. Prinsip Debt Forgiveness;
kelasnya masing masing seperti kreditur
Implementasi
dari
prinsip
ini
separatis, preferen dan konkuren.
dalam UU Kepailitan adalah diberikannya
4. Prinsip Utang;
moratorium
terhadap
debitur
yang
Dalam proses acara kepailitan,
dikenal dengan penundaan Kewajiban
konsep utang sangat menentukan karena
Pembayaran Utang untuk jangka waktu
tanpa
yang ditentukan dan diberikannya status
adanya
utang
tidak
mungkin
perkara kepailitan dapat diperiksa oleh
fresh-starting
Pengadilan Niaga. Tanpa adanya utang
memungkinkan
maka
melakukan usaha baru tanpa dibebani
essensi
darikepailitan
menjadi
tidak ada karena kepailitan merupakan
utang-utang 25
bagi
debitur
debitur
lama
serta
sehingga
untuk
mulai
rehabilitasi
terhadap debitur jika ia telah benar-
UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004.
benar menyelesaikan skim kepailitan dan
Terhadap permasalahan ini, Mahkamah
perlindungan hukum lain yang wajar
Konstitusi telah memberikan putusannya
terhadap debitur pailit.
dalam Perkara No.071/PUU-II/2004 jo
8. Prinsip Universal dan Teritorial;
Perkara No. 001-002/PUU-III/2005 yang
Prinsip
ini
menekankan
aspek
pada
prinsipnya
telah
menolak
internasional dari kepailitan atau yang
permohonan Judicial Review terhadap
dikenal sebagai Cross Border Insolvency.
Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan yang
9. Prinsip Commerecial Exit From
diajukan oleh YLKAI. Namun demikian,
Financial Distress dalam kepailitan
pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat (5)
Perseroan Terbatas (PT).
UU
Prinsip Commerecial Exit From
No.
37
Tahun
2004
sejak
diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004
Financial Distress memberikan makna
Tentang
bahwa kepailitan merupakan solusi dari
Kewajiban Pembayaran Utang artinya
penyelesaian masalah utang debitur yang
sejak tahun 2004 hingga sekarang belum
sedang mengalami kebangkrutan dan
pernah ada kendala apapun, hal ini
bukan
karena
sebaliknya
bahwa
kepailitan
Kepailitan
sampai
saat
dan
ini
perusahaan
Penundaan
belum
asuransi
ada
justru digunakan sebagai pranata hukum
kreditur
yang
untuk membangkrutkan suatu usaha.
mengajukan permohonan pailit kepada Menteri Keuangan, sehingga memang
Penutup
masing aman-aman saja.
Pelaksanaan kewenangan eksklusif oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 2 Ayat
(5)
UU
Kepailitan
DAFTAR PUSTAKA
terhadap Arikunto, Suharsimi.1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV), Rineka Cipta : Jakarta.
perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi telah menimbulkan banyak kontroversi didalam masyarakat, hal ini terbukti dengan diajukannya Judicial
Abdulkadir, Muhammad. 2002. Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung.
Review oleh pihak Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI)
Bagus,
Irawan. 2007. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi, Alumni: Bandung. Hadikusumo, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau
kepada Mahkamah Konstitusi, dimana salah
satu
Judicial
point
Review
dalam
pengajuan
tersebut
adalah
mengenai Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 223 26
Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju: Bandung.
Usaha Perasuransian, Bandung.
Alumni:
Hartono, Sri Redjeki. 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika : Jakarta.
O.P Simorangkir. 1989. Kamus Perbankan, Cetakan Kedua, Bina Aksara: Jakarta.
---------------------------. 1999. Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis : Jakarta.
Sastrawidjaja, Man S. 2006. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiba Pembayaran Hutang. Alumni : Bandung.
Irawan, Bagus. 2007. Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi. Alumni :Bandung.
Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Jerry Hoff, UU. Kepailitan di Indonesia, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000).
Victor M. Situmorang dan Henri S, 1999, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Juwana, Hikmahanto. 2001. Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Niaga , Hukum dan Pembangunan
Perundang-Undangan : Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) PP No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
Kartono. 1985. Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita : Jakarta. Muljadi, Kartini. 2001. Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga, Alumni : Bandung. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, RajaGrafindo: Jakarta Man Suparman, Sastrawidjaja dkk. 2004. HUKUM ASURANSI Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito,
27
