BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT PERSONAL GUARANTEE

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

39

BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT PERSONAL GUARANTEE

1. Hukum Acara Kepailitan 1.1. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.52 Syarat kelengkapan administrasi yang harus dipenuihi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh pengadilan niaga adalah antara lain:53 a. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukankepada Ketua PengadilanNiaga setempat b. Izin / kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat c. Surat kuasa khusus d. Surat tanda bukti diri / KTP suami/ istri yang masih berlaku (bagi Debitor perorangan ), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan /TDP yang dilegalisir (bagi Debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan /asosiasi yang dilegalisir (bagi Debitor yayasan/ partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/ BI/ Bapepam) e. Surat persetujuan suami /istri (bagi Debitor perorangan), Berita Acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi perseroan terbatas /yayasan/ partner) 52

Hadi Subhan, Op.Cit, h. 119

53

Ibid, h.120

39 Skripsi

KEPAILITAN PERSONAL GUARANTEE

AYU REZHITA SANTOSO


40

f. Daftar asset dan kewajiban (bagi Debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner) g. Nama serta alamat Kreditor dan Debitor Jika yang mengajukan Kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tak dibayar . Sedangkan syarat substantif yang wajib dipenuhi dan dibuktikan di persidangan yaitu : 54 (1) Adanya Utang Berdasar pada Pasal 1 angka 6 UU no 37 tahun 2004 “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor” Secara normatif pemaknaan utang sangat luas, utang yang terjadi bukan hanya karena perjanjian piutang tetapi juga kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian lainnya (seperti perjanjian pemborongan, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya), perundang-undangan (misalnya pajak yang belum dibayar), maupun putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. (2) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; Jatuh tempo dapat terjadi karena beberapa hal yaitu55: 54

Skripsi

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU


AYU REZHITA SANTOSO


41

a. Jatuh tempo biasa (maturety date), yakni jatuh tempo sebagaimana yang disepakati bersama anatara Kreditor dan Debitor dalam perjanjian kredit. b. Jatuh tempo yang dipercepat (excleration maturety date) Yakni jatuh tempo yang mendahului jatuh tempo biasa karena Debitor melanggar isi perjanjian, sehingga penagihannya diakselerasi c. Jatuh tempo karena pengenaan sanksi/ denda oleh instansi yang berwenang d. Jatuh tempo karena putusan pengadilan atau putusan arbitrase Pada umumnya dalam perjanjian kredit dimuat secara tegas dan jelas waktu jatuh temponya dalam perjanjian sehingga Debitor dapat dipailitkan namun ada yang tidak dimuat jatuh temponya biasanya menggunakan somasi atau surat teguran sebagai batas jatuh tempo. Tidak semua utang dapat ditagih. Utang yang dapat ditagih adalah utang yang legal yaitu utang yang timbul berdasarkan perjanjian, undang-undang atau putusan pengadilan, bukan utang yang timbul secara illegal yaitu utang yang timbul secara melawan hukum misalnya judi, jual beli narkoba, perdagangan orang (human trafficking) dan lain sebagainya (3) Ada dua atau lebih kreditor; Untuk mengajukan permohonan pailit harus ada dua atau lebih kreditor dan apabila unsur ini tidak dapat dibuktikan maka permohonan pailit ditolak. Mengenai sindikasi kreditor, termasuk atas dua atau lebih Kreditor, hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu: bilamana terdapat sindikasi 55

Skripsi

Syamsudin, Op.Cit, h. 91


AYU REZHITA SANTOSO


42

kreditor maka masing-masing kreditor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 “ yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjnajian

atau

undang-undang

yang

dapat

ditagih

melalui

pengadilan”. (4) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, bisa saja debitor mempunyai harta yang jauh lebih besar atau lebih banyak dari pada utangnya sehingga dapat dipailitkan karena tidak mau membayar lunas satu utang. Syarat ini bersifat komulatif yang artinya syarat ini harus terpenuhi semua tanpa terkecuali dan dapat dibuktikan di hadapan majelis hakim apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak dan Debitor tidak jadi pailit.56 1.2. Proses Permohon Pailit Dalam hal yang menjadi Debitor adalah guarantor, maka pengajuan permohonan kepailitan, PKPU, maupun permohonan kasasi harus diajukan oleh advokad.57 Permohonan pailit tersebut diajukan kepada

Skripsi

56

Syamsudin, Op.cit, h.90

57

Pasal 7 ayat (1) UU no 37 Tahun 2004


AYU REZHITA SANTOSO


43

ketua Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.58 Pada awalnya menurut Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang menetukan bahwa “Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Setelah diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang dalam Pasal 1 menyebutkan membentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya. Pengaturan ini juga ada ditegaskan kemabali dalam Pasal 300 UU Kepailitan dan PKPU, serta dalam Pasal 300 ayat (2) mendelegasikan kewenangan untuk membentuk Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 1999 menyebutkan daerah hukum Pengadilan Niaga meliputi: a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

58

Skripsi

Pasal 6 ayat (1)


AYU REZHITA SANTOSO


44

c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur. d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya meliputi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatrea Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.59

1.3. Proses pembuktian dalam permohonan Pailit Menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalli yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.60 pada dasarnya esensi pembuktian adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara, meliputi kejadian atau peristiwa-peristiwa serta suatu hak yang didalilkan oleh para pihak dan menjadi objek perselisihan Pasal 163 HIR. Untuk membuktikan empat syarat permohonan pailit tidak terlalu sulit dan kompleks. Artinya salam persidangan, fakta atau keadaan yang

59

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999

60

M.Widhijanto, Penolakan Permohonan Kepailitan Debitor yang Telah Memenuhi Syarat Pailit, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.43, Sebagaimana mengutip Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Citra, Bandung, 1989, h.78

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


45

menjadi syarat permohonan pailit telah terpenuhi, maka permohonan pailit harus dikabulkan dan debitor dinyatakan pailit. 61 Sistem pembuktian dalam hukum pailit diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU: “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi” Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. keadaan tidak mampu atau tidak mau membayar apabila secara sederhana dapat dibuktikan hal tersebut terjadi. 1.4. Pernyataan Pailit Serta Akibatnya UU Kepailitan dan PKPU mengatur didalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kepailitan adalah “Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

61

Skripsi

Syamsudin, op.cit, h. 98


AYU REZHITA SANTOSO


46

sedangkan dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa kepailitan meliputi “seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Didalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Debitor “demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaanya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Tentang akibat pernyataan pailit, Fred.B.G.Tumbuan berpendapat bahwa sebagaimana ditetapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh Debitor selama berlangsungnya kepailitan, semisal hibah atau warisan. Kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan.62 Sekalipun debitor tidak kehilangan kecakapanya untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan-perbutannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaan yang tercakup dalam kepailitan. Kalupun perbuatan debitor melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi budel pailit.63

62 63

Skripsi

Arwakhudin, Op.Cit, h. 23 Ibid, h. 23


AYU REZHITA SANTOSO


47

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU terdapat 12 akibat hukum kepailitan yang dapat diterapkan:64 1. Akibat terhadap harta kekayaan Berdasar pada Pasal 21 dimana dinyatakan bahwa kepailitan meliputi semua harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Yang oleh Pasal 24 ayat (1) ketentuan ini diperinci dimana debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pailit diucapkan yang dihitung sejak pukul 00.00. Dari kedua Pasal yang ada tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi obyek permohonan pelunasan utang adalah terhadap harta kekayaan debitor bukan diri debitor. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Harta pailit harus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor. Hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan 2. Akibat Terhadap Trasfer Dana: Berdasar pada Pasal 24 ayat 3 jo penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa, Ketika putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan tersebut maka transfer tersebut wajib diteruskan. Untuk transfer dana melalui bank disini perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Hal ini juga berlaku utuk transaksi efek sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 (4) Jo penjelasannya, dimana dalam hal putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek, maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Untuk penyelesaian transaksi efek di bursa efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dangan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3. Akibat terhadap perikatan debitor sesudah ada putusan pailit 64

Ilham Akbar, Kepailitan Pada Perusahaan Join Operation, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, h.43

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


48

Pasal 25 menegaskan bahwa segala akibat dari perikatan yang dilakukan atau dibuat oleh debitor sesudah adanya putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit kecuali apabila perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Perikatan selama kepailitan yang dilakukan Debitor, apabila perikatan tersebut menguntungkan bisa diteruskan , namun apabila perikatan tersebut merugikan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh debitor secara pribadi atau perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dalam hukum perdata yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 BW jo Pasal 41, segala perbuatan debitor yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitor untuk merugikan kreditor, maka dapat dibatalkan oleh kurator atau kreditor (action pauliana). 4. Akibat terhadap hukuman kepada debitor : Penghukuman yang diakibatkan dari tuntutan yang diterusakan dari atau oleh kurator sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) kepada debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) 5. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit : Untuk dapat memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditunjukkan oleh debitor pailit, tuntutan hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan selama berlangsungnya kepailitan (Pasal 27) 6. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim) Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Semua yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Dari ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa sesuadah ada pernyataan putusan pailit, sita pelaksanaan (eksekutor beslag), sita jaminan (conservatoir beslag) menjadi hapus, apabila sudah mulai kegiatan tersebut harus segera dihentikan. Yang dihapuskan disini adalah sitaan eksekutor, dan konsenvator, tapi sitaan revindikator dan gadai tidak hapus.

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


49

7. Akibat kepailitan terhadap penyanderaan Penyaderaan adalah tindakan penahanan terhadap debitor agar mau melunasi utangnya. Dengan dasar pemikiran apabila debitor ditahan kemungkinan sanak keluarganya akan berusaha untuk mengeluarkannya dari penyanderaan dengan mengumpulkan uang untuk membayar utang debitor tersebut. Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi berklakunya ketentuan Pasal 93 debitor yang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Berkaitan dengan sandera, pernah terbit surat edaran MA no 2 tahun 1964 yang menginstruksikan para hakim untuk tidak menggunakan lagi peraturan2 mengenai sandera. Namun oleh undangundang ini dimunculkan kembali. 8. Akibat kepailitan terhadap uang paksa (Dwangsom) Dalam ketentuan Pasal 32 dinyatakan secara tegas bahwa selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa. Dimana dalam penjelasan Pasal ini menegaskan bahwa uang paksa disini juga termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga apabila ada uang paksa yang diminta ke debitor maka uang itu haruslah dikembalikan kepada debitor. 9. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik Bahwa aka nada kemungkinan debitor sebelum pernyataan pailit melakukan perjanjian timbal balik dgn pihak lain. Berdasarkan Pasal 36 maka Ketika ada sebuah perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, yang melakukan perjanjian dengan debitor pailit dapat meminta kepastian kepada kurator terkait kelanjutan pelaksanaan perjanjian. 10. Akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa menyewa Pasal 38 dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Namun perjanjian tidak dapat diberhentikan ketika uang sewa telah dibayar dimuka. Sejak tanggal putusan pailit di ucapkan maka upah terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. 11. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


50

Beradasar pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) dimana Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan upah yang tertuang sebelum maupun sesuadah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatau pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk juga tunjangan bagi pekerja dan keluarga. 12. Akibat kepailitan terhadap harta warisan Untuk harta warisan berdasar pada Pasal 40 yang didapat selama kepailitan oleh kurator tidak boleh diminta kecuali menguntungkan harta pailit dan untuk menerima suatu warisan kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Sedangkan Hibah dapat dibzatalkan sepanjang merugikan harta pailit (boedel pailit). Misalnya penghibahan 40 hari menjelang kepailitan dianggap dibuat untuk merugikan para kreditor.

2. Jenis-jenis Pengajuan Pailit terhadap Pihak Pemberi Personal Guarantee (Guarantor) Menurut Syamsudin jenis pengajuan atau permohonan pailit ada dua jenis yaitu pailit murni dan pailit tidak murni.65 Debitor yang mengajukan permohonan pailit bagi dirinya disebut permohonan pailit murni, dimana dalam hal ini tidak ada pihak lawan yang ditarik sebagai termohon, yang ada hanya Debitor sebagai pemohon. Biasanya Debitor mengambil tindakan ini dengan alasan dirinya atau kegiatan usahanya tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sedangkan permohonan pailit tidak murni adalah ketika permohonan pailit diajukan oleh kreditor sebagai pemohon melawan Debitor 65

Skripsi

Syamsudin, Op.Cit, h. 102


AYU REZHITA SANTOSO


51

sebagai termohon. Sehingga disini ada dua pihak yaitu pemohon dan termohon. Apabila melihat kembali

hak dan kewajiban guarantor, maka dapat

ditarik posisi bahwa dalam perkara pengajuan kepailitan konsep posisi guarantor ada tiga yaitu pertama, debitor ditagih terlebih dahulu kemudian guarantor dapat ditagih ketika harta debitor tidak mencukupi untuk pembayaran. debitor ditagih terlebih dahulu ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum memailitkan guarantor, sehingga permohonan pailit diajukan terlebih dahulu kepada debitor lalu ketika harta debitor tidak mencukupi maka kreditor dapat mengajukan pailit lagi kepada guarantor. Pengajuan kepailitannya berbeda namun terhadap utang yang sama. hal ini terjadi apabila si guarantor tetap pada posisi memegang hak istimewa berdasarkan BW Harta debitor tidak cukup Debitor

Kreditor

Permohonan pailit

guarantor

permohonana pailit

Yang kedua adalah kreditor langsung mengajukan permohonan pailit kepada guarantor tanpa harus mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor, hal ini terjadi karena guarantor telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam BW yaitu untuk dapat ditagih pelunasan utang setelah debitor di tagih terlebih dahulu.

Kreditor

guarantor Permohonan Pailit

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


52

Ketiga adalah permohonan pailit diajukan oleh kreditor terhadap debitor dan guarantor secara bersamaan. Hal ini yang lazim digunakan oleh kreditor dalam pengajuan permohonan pailit. ketika kreditor memohonkan pailit secara bersama maka harus disadari bahwa guarantor telah melepaskan hak istimewanya. Namun apabila hak istimewa ini masih melekat pada guarantor maka prosesnya adalah harta debitor terlebih dahulu disita untuk pelunasan utang, ketika harta debitor tidak cukup baru mengambil harta guarantor, dalam hal ini guarantor dapat dimintai pertanggung jawaban tanpa harus memailitkan guarantor kecuali guarantor pula tidak ada itikad baik untuk mau membayar. namun ketika hak istimewa tersebut dilepas oleh guarantor maka guarantor bisa langsunng bertanggung jawab atas kewajiban pembayaranan terhadap utang debitor. Debitor

Kreditor

Permohonan pailit Melepaskan H. istimewa guarantor

Untuk seorang guarantor yang statusnya telah melepaskan hak istimewanya merasa dirinya tidak sanggup untuk melakukan kewajibannya maka dia dapat mengajukan kepailitan untuk dirinya sendiri, dengan syarat

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


53

bahwa dirinya memenuhi syarat mutlak kepailitan yaitu adanya utang yang tak terbayar dan memiliki 2 kreditor atau lebih. Dengan belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai kedudukan guarantor, tipe kedua dan ketiga ini yang sering dijadikan permainan oleh para debitor untuk memperoleh keutungan. Dengan membuat guarantor melepaskan hak istimewanya, kreditor akan bekerjasama dengan debitor untuk mengambil keuntungan terhadap guarantor.

3. Praktek di Pengadilan tentang Personal Guarantee 3.1. Kasus Kepailitan Sindu Dharmali melawan PT. Orix Indonesia Finance PT. Palu Raya sebagai debitor melakukan penandatanganan 8 perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa perlatan mesin kepada PT. Orix Indonesia finance (kreditor) dengan rentang waktu antara tanggal 09 Juni 2006-26 Mei 2008 dengan total tagihan Rp.12,6 milyar dan menyertakan perjanjian penanggungan atau Personal Guarantee oleh Sindu Dharmali (Direksi Pt. Palu Raya). Sindu Dharmali sebagai personal guarantor dalam perjanjiannya telah melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang yakni sebgaimana diatur dalam Pasal 1831, 1837, 1430, 1848, 1849, 1850 BW. Sebelum Permohonan ini debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan berdasar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


54

Negeri Semarang Nomor.05 /PKPU /2010 /PN.Niaga.Smg

jo

Nomor.15 /pailit /2010 /PN.Niaga /Smg pada tanggal 10 februari 2010, sehingga berdasarkan putusan tersebut terbukti lalainya debitor dalam melakukan pembayaran utang yang kemudian kreditor menagihnya ke guarantor. Kreditor dalam daftar pembagian hasil penjualan harta pailit (9 Maret 2012) tidak masuk dalam daftar sehingga tidak mendapatkan pelunasan piutangnya, alasannya tidak mengikuti voting PKPU tetap dan dalam pembagian harta debitor. Kreditor yang tidak ikut serta dalam verifikasi sebagai kreditor dari debitor pailit dan tidak melakukan pencocokan utang kepada kurator. Kreditor memberikan surat peringatan pembayaran tanggal 27 Februari 2012 namun kepada guarantor namun oleh guarantor tidak ditanggapi. Guarantor pada saat putusan diajukan juga mempunyai utang di PT.Bank CIMB Niaga (kreditor lain). Terhadap kasus tersebut pengadilan niaga dalam putusannya Nomor. 04/PAILIT/2012/PN.Niaga.smg tanggal 13 Juni 2012 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan Sindu Dharmali dalam keadaan pailit. Dasar Pertimbangan Hukumnya adalah bahwa Sindu dahrmali dalam kedudukannya sebagai Guarantor berkewajiban melakukan pembayaran terhadap subjek hukum yang ditanggungnya dan memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU.

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


55

Terhadap putusan Pengadilan Niaga Tersebut, sindu Dharmali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis hakim kasasi dalam putusannya Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi adapun pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, walaupun PT. Palu Raya dalam pailit telah melakukan pemberesan tetapi masih kurang, karena itu termohon pailit (Sindu Dharmali) sebagai guarantor harus melunasi sisa utang dari PT.Palu Raya, selain itu, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hokum. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan

dalam

peraturan

perundang-undangan,

yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Analisa Putusan, hukum yang dibangun oleh majelis hakim adalah kreditor dapat langsung meminta permohonan pailit kepada guarantor tanpa ikut dalam permohonan pailit dari debitor yang telah diputuskan

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


56

sebelumnya. Hal ini berdasar bahwa guarantor telah melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Dalam hal ini pemikiran penulis sejalan dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim karena hakim berpegang pada syarat substantif dari kepailitan yaitu adanya utang yang belum terpenuhi dan Guarantor memiliki 2 kreditor dan dibuktikan secara sederhana. Bahwa melihat keberatan guarantor yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dimana kreditor sebelumnya telah mengambil peralatan yang ada di debitor dan menjualnya tanpa sepengatahuan kurator adalah tepat karena alat tersebut tetap merupakan kepemilikan kreditor, kreditor hanya meminjamkannya kepada debitor melalui perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Guarantor tidak menunjukkan bukti apapun tentang pengalihan kepemilikan dari alat tersebut sehingga alat tersebut bukan termasuk harta kekayaan debitor. Mengabaikan pula bentuk utang yang dimaksud oleh Guarantor dimana utang menurutnya adalah bentuk utang-piutang padahal utang dalam arti luas sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW adalah juga termasuk kewajiban memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini utang termasuk kedalam kategori memberikan sesuatu yaitu sejumlah biaya sewa terhadap alat yang dipinjam debitor. Posisi kreditor pemegang personal guarantee sangat diutungkan dalam posisi kepailitan karena apabila kreditor tidak ikut dalam pemberesan harta

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


57

pailit dari debitor maka dia masi tetap punya hak pelunasan kepada Guarantor atau kreditor. 3.2 Kasus kepailitan antara PT. Bank Internasional Indonesia Tbk melawan Hasan Optek Dkk PT. Bank Internasional Indonesia Tbk pemohon)

(kreditor juga sebagai

telah menandatangani perjanjian Kredit dengan PT

Sekawan Bhakti Intiland (debitor) pada 30 Mei 1995 sebesar USD 2.499.625 dari total pinjaman USD 20.000.000 dari para kreditor sindikasi yaitu Bank of China, PT BDS Buana Tat Lee Bank, PT. Modern Bank, PT. Bank Indonesia Raya, PT Lippo Bank, PT. Bank PDECI, PT. Bank Tamara, PT. Bank Bahari, dan PT. Asia Pasific. Debitor menyertakan Personal Guarantee dalam perjanjian tersebut yaitu dari Hasan Optek, Pek Tek Beng, Soebijono, dan corporate guarantee yaitu PT.Seruni Suarabaya sebagai perjanjian tambahan. dalam

perjanjiannya

para

guarantor

telah

melepaskan

hak

istimewanya sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Pada tanggal 19 maret 1998 untuk utang USD 1.062.550, 19 September 1998 untuk utang USD 1.312.500, dan 19 Maret 1999 untuk utang USD 124.625 telah jatuh tempo. Tidak ada pengalihan utang dari PT Bank Internasional Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).66

Padahal PT Bank Internasional Indonesia

66

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


58

termasuk dalam program rekapitulasi bank Umum yang berkewajiban mengalihkan secara hukum seluruh kredit /asset pemohon kepada BPPN dan penyelesaian utang debitor ditangani oleh BPPN. Para Guarantor dan debitor setelah jatuh tempo tidak membayar utangutangnya atau wanprestasi. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 40/ pailit/1999/PN.Niaga/jkt.Pst menyatakan dalam pertimbangannya bahwa debitor PT Sekawan Bhakti Intiland dan bersama guarantor memiliki utang yang terbukti belum terbayar. Hakim mengartikan bahwa adanya perjanjian kredit sindikasi memenuhi unsur 2 atau lebih kreditor. Sehingga dalam putusannya baik debitor maupun guarantor dinyatakan pailit. Dalam putusan Mahkamah Agung No 25/K/N/1999 menyatakan dalam pertimbangannya bahwa judex facti salah menerapkan hukum tentang peran agen dalam pemberian kredit sindikasi dengan pertimbangan dalam perjanjian kredit tersebut ditegaskan bahwa para kreditor (lender) telah menunjuk agen untuk dan atas nama kreditor. Dan ditentukan pula bahwa agen untuk melakukan tindakan hukum harus mendapat persetujuan mayority lender untuk mencegah terjadinya Tirany Minority yaitu satu anggota melakukan tindakan hukum dan yang lain tidak menyetujuinya. sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan membatalkan putusan PN dan menolak permohonan pailit.

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


59

Analisis: karena

penanggung

atau

Guarantor

telah

melepaskan

hak

istimewanya maka tepat kontruksi yang dibangun oleh hakim dengan menerima permohonan pailit untuk guarantor tanpa adanya permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor. Namun untuk pendapat terkait perjanjian kredit sindikasi penulis tidak sepakat. Perjanjian Kredit sindikasi termasuk kedalam unsur 2 kreditor atau lebih karena dari perjanjian sindikasi tersebut banyak bank yang dilibatkan dan memberikan nominal utang yang terpisah dan berdiri sendiri sehingga setiap kreditor sindikasi berhak untuk melindungi dan melaksanakan sendiri hak-haknya yang lahir dari perjanjian kredit tersebut serta mempunya hak untuk menagih secara langsung kepada debitor dan guarantornya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU. Mahkamah Agung keliru memaknai peran agen dalam kasus ini. Agen hanya sebagai penghubung atau perantara antara kreditor anggota sindikasi dengan debitor. Agen bukanlah pihak dalam perjanjian kredit dan tidak berwenang untuk membatasi hak kreditor untuk mengajukan permohonan pailit. 3.3 Kasus BPPN melawan PT. Ilmu intiswadaya PT. Ilmu Intiswadaya (Debitor juga sebagai termohon pailit I) telah mendapatkan fasilitas kredit berjangka sejumlah Rp. 1.000.000.000

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


60

(satu milyar rupiah) dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, tanggal 28 Mei 1993 sampai dengan 27 Juli 1993. Namun karena debitor masih membutuhkan tambahan modal kerja maka perjanjian tersebut diperpanjang hingga dua kali sebelum mengajukan perubahan pembayaran yang semula kredit berjangka menjadi kredit angsuran berjangka dan juga memperpanjang jangka waktu pengembalian sampai dengan 27 Februari 1997. Pada tanggal 13 Oktober 1994 dilakukan lagi perubahan perjanjian jenis fasilitas kredit dari kredit angsuran berjangka menjadi kredit berjangka dan merubah jangka waktu pengembaliannya yaitu sampai dengan 12 oktober 1995 Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas utangnya debitor memberikan jaminan antara lain: a. Personal Guarantee dari Linda Januarita Tani sebagaimana termuat dalam akta jaminan Nomor.248 tanggal 28 Mei 1993 b. Corporate Guarantee dari PT. Optimal Teknindo Internasional sebagaimana termuat dalam akta pemberian jaminan borg Nomor.247 tanggal 28 Mei 1993 e. Tanggal 15 April 1999 PT. Bank Danamon membuat perjanjian pengalihan utang dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional /BPPN (Kreditor), yang kemudian oleh BPPN diberikan somasi namun baik debitor maupun guarantor tidak menghiraukan somasi tersebut.

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


61

f. Akibat dari wanprestasi dan keadaan berhenti membayar berdasarkan utang pokok dan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan maka jumlah keseluruhan kewajiban per tanggal 31 Agustus 2000 adalah sejumlah Rp. 3. 417.323.856,74 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma tujuh puluh empat sen) g. Debitor juga mempunyai utang lain selain pada PT. Bank Danamon yaitu pada PT. Bank Mandiri, PT. Bank Lippo Bank berdasarkan akta perjanjian kredit investasi nomor 110 tanggal 23 September 1993 Dalam permohonannya kreditor memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri untuk memailitkan debitor, Linda sebagai Personal Guarantee, dan PT. Optimal Teknindo Internasional sebagai Corporate Guarantee. Atas permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga dalam Putusannya Nomor. 79/ Pailit/ 2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2000 memutuskan bahwa debitor yaitu PT. Ilmu Intiswadaya dalam keadaan pailit sedangkan untuk pailitnya Personal Guarantee maupun corporate guarantee tidak dikabulkan karena dengan pertimbangan bahwa personal maupun corporate guarantee tidak memenuhi unsur yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


62

tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang kepailitan menjadi Undang-Undang yaitu adanya minimal dua kreditor tidak terpenuhi. Kreditor (BPPN) kemudian mengajukan permohonan kasasi. Majelis hakim kasasi dalam putusannya Nomor 04K/N/2001 memutuskan mengabulkan permohonan kreditor sebagian yaitu para guarantor dinyatakan pailit dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2000 Nomor 79/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. dengan pertimbangan Kreditor telah menunjukkan bukti bahwa judex factie telah salah menerapkan fakta-fakta hukum mengenai pembuktian adanya unsur memiliki 2 kreditor atau lebih terhadap para guarantor. Analisis: Putusan majelis hakim Mahkamah Agung menurut penulis telah tepat karena apabila dilihat secara seksama bukti yang diajukan oleh kreditor yaitu akta perjanjian kredit investasi Nomor 110, dengan jelas dan tegas dinyatakan dalam halaman 12 huruf (h) dan (i) bahwa untuk menjamin pembayaran yang tepat waktu kepada kreditor sindikasi maka PT.Ilmu Intiswadaya sebagai Debitor telah memberikan jaminan berupa personal guarantee dari Linda Januarita Tani dan corporate guarantee dari perseroan terbatas PT. Optimal Teknindo Internasional, sehingga para guarantor ini telah memenuhi unsur adanya minimal dua kreditor sehingga mereka pula dapat dimononkan pailit. Sanggahan yang diajukan

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO


63

Debitor juga sudah tepat terhadap statusnya dimana dalam perjanjian antara debitor PT.Ilmu Intiswadaya dengan PT. Bank Danamon dalam akta notaris Nomor 248 serta akta Notaris Nomor 247, karena para guarantor telah melepaskan hak istimewa yang diberikan kepadanya antara lain yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1837,1843 dan 1847 sampai dengan 1849 BW.

Skripsi


AYU REZHITA SANTOSO

BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT PERSONAL GUARANTEE

Recommend Documents