JAMINAN PERSONAL (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN POKOK DALAM KREDIT KORPORASI DAN PRAKTEKNYA DALAM KEGIATAN PERBANKAN

JAMINAN PERSONAL (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN POKOK DALAM KREDIT KORPORASI DAN PRAKTEKNYA DALAM KEGIATAN PERBANKAN

YUDHI IRVIANDI, SUHARNOKO, dan ENDAH HARTATI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA [email protected]

Abstrak Permasalahan tentang Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pengendalian kredit bank terkait dengan tanggungjawab pemegang saham Perseroan Terbatas serta akibat hukum bagi pemegang saham pemberi Personal Guarantee. Metodanya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan data skunder sebagai sumber utama yang dihubungkan dengan fakta pada data primer dengan tipe penelitian deskriptif explanatoir. Disimpulkan, PBI No. 7/2/2005, PBI No. 8/2/2006 dan PBI No. 9/6/2007 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum guna mencegah macetnya penyaluran kredit bank dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Akibat hukum bagi pemegang saham yang memberikan jaminan pribadi adalah sebagai pemegang saham terbatas terhadap modal yang disertakannya tetapi pemberi jaminan dianggap sebagai pihak ketiga yang memberikan penanggungan terhadap kredit PT terhadap bank. Kata kunci: Akibat Hukum, Bank, Penjamin, Pemegang saham.

Personal Guarantee as Borgtoch For Credit of Corporation in Banking Services Abstract Issues concerning Bank Indonesia Regulation related to the control of bank credit responsibility associated with the Company's shareholders as well as the legal consequences for Limited shareholders Personal Guarantee giver. Using the method makes research normative with secondary data as the primary source of which is connected with the facts on primary data with descriptive type explanatoir. Concluded, PBI. 7/2/2005, PBI. 08.02.2006 and PBI. 09/06/2007 on Asset Quality of Commercial Banks in order to prevent the breakdown of bank loans in relation to the provisions of Article 3 paragraph (1) which states that shareholders are only responsible for payment of all shares and does not cover personal possessions. Legal consequences for shareholders who provide personal guarantees as a shareholder is limited to the inclusion of capital but the insurer considered as third parties who provide underwriting to credit to bank PT. Keywords: Legal Effect, Banks, Insurance, Shareholders.

Pendahuluan

1 Jaminan personal..., Yudhi Irviandi, FH UI, 2014

2

Prof. Soebekti SH. menyebutkan dengan „‟ jaminan perorangan‟‟ (1) yang berarti juga penanggung hutang. Dr.Wirjono Projodikoro SH. menyebutkan dengan istilah “Perjanjian Jaminan “ dan Hartono Hadi Soeprapto SH. menggunakan istilah “penjaminan” sedangkan Notaris Kartini Muliadi SH. (2). Dalam akta-akta yang dibuatnya menyebutkan dengan “ jaminan Pribadi” (Personal Guarantee), sedangkan kalau jaminan itu diberikan oleh suatu perusahaan , Notaris tersebut menyebutnya dengan “Jaminan Perusahaan “ atau Coporate Guarantee. Penulis sendiri dalam tulisan ini lebih menyukai penggunaan istilah “Jaminan Pribadi” mengikuti Notaris Kartini

Muliadi SH. Karena penulis merasa penamaan tersebut

lebih mengena akan maksud dan arti yang dikandungnya. Akan tetapi meskipun berbagai ragam penggunaan istilah tersebut, yang penting jangan sampai menimbulkan penafsiran yang berbeda, yang berakibat hukum yang berbeda pula. Mengenai masalah jaminan perorangan ini, perjanjian penanggungan termasuk kedalam perjanjian khusus, yakni perjanjian nominat. Karena perjanjian-perjanjian nominat diatur dalam buku ke 3, mulai dari bab v sampai dengan bab XVII KUH Perdata, sedangkan perjanjian penanggungan terdapat pada buku ke 3 , bab ke 17. Jaminan diperlukan oleh bank sebagai pengaman kredit yang disalurkannya. Walaupun kredit berarti percaya, tetapi pihak bank tidak akan memberi kredit begitu saja atas dasar kepercayaan tanpa adanya jaminan yang memadai. Ketentuan demikian disamping untuk menjamin pengembalian piutang bank, juga untuk melindungi dana masyarakat yang tersimpan di bank. Hal tersebut dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 11 UU No.7 tahun 1992 yang berbunyi: “ .... Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat yang tersimpan pada bank...” Selain itu jaminan juga diperlukan untuk mempertahankan likuiditas bank dan menghindari terjadinya kredit macet. Jaminan Perorangan dikenal dengan jaminan personal guarantee. Secara yuridis pengertian tercakup dalam KUH Perdata Pasal 1820 yang berbunyi: “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga untuk kepentingan kreditur mengikat diri untuk memenuhi kewajiban si debitur apabila orang yang disebut terakhir ini tidak memenuhinya sendiri.” Pengertian jaminan perorangan tersimpul dari bunyi KUH Perdata Pasal 1820 diatas, yaitu suatu perjanjian antara seorang kreditur (bank) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhi kewajiban-kewajiban debitur (penerima kredit).

Tinjauan Teoritis

Jaminan personal..., Yudhi Irviandi, FH UI, 2014

3

Hukum Benda Pada masa kini, selain diatur di Buku II KUH Perdata, hukum benda juga diatur dalam: 1. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. 2. Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan . 3. Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik . 4. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .

Jaminan Kredit Masalah agunan atau jaminan merupakan suata masalah yang sangat erat hubungannya dengan bank dalam pelaksanaan teknis pemberian kredit. Kredit yang di berikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit menghindarkan risiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya seorang nasabah. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta kepada calon nasabah agar mengikatkan sesuatu barang tertentu sebagai jaminan di dalam pemberian kredit dan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. (4) Secara umum jaminan kredit diarahkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai “penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu hutang. Dengan demikian, jaminan mengandung suatu kekayaan (materiliil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan (immateriil) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan hutang. Agunan


4

menjadi salah satu unsur jaminan kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dalam dunia perbankan ada lima faktor yang digunakan untuk penilaian terhadap debitur, faktor tersebut terkenal dengan sebutan, “The Five of Credit Analysis” atau prinsip 5C‟s (character, capacity, capital, collateral dan condition economy). Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan. Pemberian jaminan baik berupa barang-barang atau penanggungan kepada bank adalah bertujuan untuk pengamanan apabila debitur wanprestasi. Jadi dengan adanya jaminan itu dimaksudkan supaya apabila si debitur melakukan wanprestasi, maka jaminan itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengganti. Oleh karena itu pemberian jaminan atau agunan dalam kegiatan perbankan bertujuan untuk mengamankan dana pihak ketiga yang di kelola oleh bank yang bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. (5) Bank dengan demikian di tuntut untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan/agunan yang di terima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan/agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. Adapun syarat-syarat ekonomis yang harus diperhatikan oleh debitur di dalam melakukan pinjaman kredit kepada bank, misalnya jaminan atau agunan tersebut juga mudah diperjualbelikan dan kondisi atau lokasi agunan cukup strategis serta tidak cepat rusak. Sedangkan syarat yuridis yang harus diperhatikan, misalnya agunan tersebut lebih baik milik debitur sendiri dan dalam kekuasan debitur, agunan tidak dalam sengketa, ada bukti kepemilikannya, dan masih berlaku serta memenuhi persyaratan untuk dapat diikat sebagai agunan (tidak sedang dijaminkan pada pihak lain). (6) Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accesoir, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan. Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir mempunyai akibat hukum, yaitu : a. eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit)


5

b. hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit) c. jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal d. jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan e. jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa ada penyerahan khusus. Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai jaminan pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit. (7) Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji tentang jaminan, dimana perjanjian jaminan dikehendaki oleh Kreditur dan Debitur. Jadi membuat perjanjian jaminan merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.

Perjanjian Penanggungan (Borgtoch) Pada perumusan perjanjian penanggungan, yang khas bukannya isi prestasi para pihak, melainkan suatu unsur formal tertentu, yaitu bahwa Borg menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya ialah isi prestasinya bisa macam-macam, bergantung kepada apa yang berdasarkan perikatan pokok yang dijamin ditinggalkan debitur, tidak dipenuhi, atau berupa janji ganti rugi senilai itu. Di dalam KUH Perdata, penanggungan atau borgtocht mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan selanjutnya, Pasal 1820 KUH Perdata memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1820 KUH Perdata tentang Penanggungan utang, akan diuraikan di bawah ini. Beberapa unsur perumusan yang tampak dan perlu mendapatkan perhatian adalah: a. penanggungan merupakan suatu perjanjian; b. borg adalah pihak ketiga: c. penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;


6

d. borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi. e. ada perjanjian bersyarat. Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUH Perdata bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (borg). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal 1338 KUH Perdata: dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus). Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian accessoir. Hal itu disimpulkan dari ketentuan Pasal 1821 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatakan bahwa: Tiada jaminan pribadi, jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Dalam ketentuan tersebut terkandung asas hukum: Tanpa perikatan pokok, tidak ada penanggungan. Kausa (tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak) dengan menutup perjanjian penanggungan adalah untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitur terhadap kreditur yang ada dalam suatu perjanjian lain. Perjanjian lain yang hendak dijamin pelaksanaannya disebut perjanjian pokok, yang melahirkan perikatanperikatan pokok. Dengan demikian, kausa perjanjian penanggungan adalah untuk memperkuat perjanjian pokoknya. Hal itu adalah sesuai dengan sifat perjanjian penjaminan, yang bersifat accessoir pada suatu perjanjian pokok. Menurut Pitlo dalam J. Satrio, di sinilah letak salah satu perbedaan dengan perjanjian garansi karena untuk adanya perjanjian garansi, tidak disyaratkan bahwa pihak untuk siapa orang memberikan garansi, terikat untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian jaminan pribadi, maka perjanjian tersebut tergantung dari hubungan hukum lain. Perjanjian seperti itu mempunyai maksud untuk menegaskan, memperkuat, mengubah, atau menghapus hubungan hukum lain yang sudah ada. Hubungan erat dan ketergantungan perjanjian jaminan pribadi dari perikatan pokoknya juga tampak dari ketentuan Pasal 1822 dan 1847 KUH Perdata. Borg tidak dapat bertanggung jawab untuk jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada debitur utama. Penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, tetapi ia sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan


7

pokok. Apa yang ditetapkan itu hanyalah suatu konsekwensi yang logis lagi dari sifatnya penanggungan sebagai suatu perjanjian accessoir, sebagaimana diterangkan di atas. Perikatan-perikatan sifatnya mengabdi kepada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu. Tangkisan-tangkisan yang boleh dimajukan oleh debitur utama pada asasnya juga boleh dimajukan oleh borg. Memang mengenai seberapa eratnya hubungan antara perjanjian pokok dengan perjanjian accessoir dan seberapa eratnya ketergantungan perikatan accessoir dari perikatan pokoknya, tidak dapat diberikan suatu ketentuan umum yang pasti yang satu mungkin lebih longgar dari yang lain. Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa batasan bahwa dalam perjanjian yang bersifat accessoir perjanjian penanggungan akan mempunyai akibatakibat hukum yang tertentu, antara lain: a. adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok; b. perjanjian penanggungan ikut batal jika perjanjian pokok itu batal; c. perjanjian penanggungan ikut hapus jika perjanjian pokok itu hapus; d. semua perjanjian accessoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok. Sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian penanggungan, bukan perjanjian yang berdiri sendiri, meskipun tidak berarti bahwa ia selalu harus tertuang dalam satu perjanjian yang sama dengan perjanjian pokoknya. Ia bisa saja dan memang biasanya tertuang dalam suatu perjanjian tersendiri. Sesuai dengan itu, perjanjian penanggungan tidak harus dibuat pada saat yang sama dengan perjanjian pokoknya untuk diberikan tanggungan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa penanggungan baru diberikan, lama setelah perjanjian pokok itu ada. Bisa saja ia merupakan jaminan yang ditambahkan kemudian.

Metode Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mengutamakan data sekunder dengan menyertakan data primer sebagai penunjang materi dari data sekunder. Data sekunder yang dikaji khususnya berasal dari bahan hukum primer berupa aturan normatif yang tertulis. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif explanatoir yaitu kajian komperhensif antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada. (3) Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian


8

kalimat dan penjelasan. Setelah itu akan dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta umum, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan hasil penelitian.

Hasil Penelitian Putusan Mahkamah Agung No. 1436 K/Pdt/2011 Kasus ini bermula dimana PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari melakukan kredit kepada Bank Chinatrust yang digunakan sebagai modal kerja. Fasilitas modal kerja yang diberikan Bank Chinatrust kepada PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari dengan total fasilitas sejumlah Rp.2.498.601.750,- dan sebesar USD 621.900,- dengan struktur modal kerja sublimmit fasilitas non cash loan berupa Bank Guarantee, Export Bills Negitiation, Pre Export Loan dan Demand Loan . Nilai pokok hutang debitur secara kasar dapat dihitung sekitar Rp.8.500.000.000,Untuk menjamin fasilitas tersebut debitur menjaminkan sebuah asset berupa tanah dan bangunan dengan SHM no.415 atas nama Trianny Tjandra (Direktur Utama PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari) dengan luas tanah sebesar 445m2 dan luas bangunan sebesar 400m2. Tanah bangunan tersebut digunakan sebagai rumah tinggal Tn Trianny Tjandra dan keluarga. Asset tersebut berada di Jalan Senopati No.47, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nilai tanah jaminan sebesar Rp.12.000.000,- per meter sehingga jika dihitung berdasarkan NJOP nilai tanah adalah sebesar Rp.5.340.000.000,- dan untuk bagunan yang berdiri diatas lahan tersebut seluas 400m2 dengan nilai bangunan senilai Rp.4.000.000,- per meter sehingga nilai bangunan kirakira bernilai Rp.1.600.000.000,- sehingga nilai jual wajar jaminan adalah sebesar Rp.6.940.000.000,-. Selain jaminan berupa fix aset berupa tanah dan bangunan tersebut, pihak Chinatrust Bank juga meminta Personal Guarantee (Borghtoch) dari pengurus dan pemegang saham dari PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari yakni Trianny Tjandra dan Fang Wen/Bung Muen alias Steve Fang sehingga yang bersangkutan turut bertanggung jawab dengan harta pribadinya apabila


9

PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari tidak mampu bertanggung jawab penuh atas seluruh hutang yang diberikan oleh Chinatrust Bank. Untuk memberikan kepastian hukum atas pemberian fasilitas kredit tersebut diatas antara PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari dengan Chinatrust Bank dibuatlah Perjanjian Kredit yakni Credit Facility Agreement Nomor CF-015/BCT/XII/2000 tertanggal 8 Desember 2000 antara PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari dan Chinatrust Bank yang dilegalisasi oleh Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, No.283/L/2000 tertanggal 8 Desember 2000 ("Perjanjian Kredit 015/2000").

Berdasarkan Perjanjian Kredit 015/2000 tersebut,dalam

perjanjian ini Chinatrust Bank memberikan fasilitas kredit kepada PT. Sukses Mandiri Wahana Lestari yang nilainya tidak melebihi USD 400,000; Atas fasilitas-fasilitas kredit tersebut di atas, telah diikat perjanjian jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 415/Selong terletak di DKI Jakarta, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong, Jalan Senopati No. 47, seluas 445 m2 yang terdaftar atas nama Trianny Tjandra, berikut bangunan yang telah atau akan didirikan di atasnya, termasuk pula tanaman dan segala sesuatu yang ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut ("Obyek Hak Tanggungan") dan jaminan pribadi dari Fang Wen/Bung Muen alias Steve Fang dan Trianny Tjandra/Termohon ("Para Penjamin"); Dalam hubungan antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan (Debitor dan Kreditor, peraturan perundang-undangan tidak hanya memberikan perlindungan kepada Debitor tetapi juga bermaksud untuk memberikan kemudahan kepada Kreditor dalam melakukan eksekusi benda jaminan pada saat Debitor wanprestasi. Salah satu kemudahan tersebut tertuang dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2006 yang kemudian dirubah menjadi Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pertanahan, Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.


10

Perlindungan juga diberikan kepada pembeli barang jaminan melalui lelang. Pasal 76 ayat (1) dan (2) dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan apabila Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Pejabat Lelang, Penjual/Pemilik Barang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor BPHTB. Bank dengan demikian di tuntut untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan/agunan yang di terima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan/agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. Dalam hubungan antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan (Debitor dan Kreditor, peraturan perundang-undangan tidak hanya memberikan perlindungan kepada Debitor tetapi juga bermaksud untuk memberikan kemudahan kepada Kreditor dalam melakukan eksekusi benda jaminan pada saat Debitor wanprestasi. Salah satu kemudahan tersebut tertuang dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2006 yang kemudian dirubah menjadi Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pertanahan, Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perlindungan juga diberikan kepada pembeli barang jaminan melalui lelang. Pasal 76 ayat (1) dan (2) dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli,


11

paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan apabila Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Pejabat Lelang, Penjual/Pemilik Barang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor BPHTB. Bank dengan demikian di tuntut untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan/agunan yang di terima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan/agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kualitas Aktiva Bank Umum guna mencegah macetnya penyaluran kredit bank diatur dalam PBI No. 7/2/2005 yang kemudian diperbaiki dengan PBI No. 8/2/2006, dan kemudian dirubah kembali dalam PBI No. 9/6/2007. Dalam kaitannya dengan jaminan pribadi dari pemegang saham PT yang memiliki masalah pengembalian kredit bank adalah bagaimana tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian yang dialami oleh PT sehingga menimbulkan masalah dalam pengembalian kredit terhadap bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Agar pemegang saham yang memberikan jaminan pribadi terhadap kredit bank maka pemegang saham tersebut dalam pengikatan jaminannya harus diperlakukan sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan pribadi (borgtoch).

Akibat Hukum Perjanjian Personal Guarantee Perjanjian penjaminan ini membawa akibat hukum bagi penjamin dan kreditur yaitu : a. penjamin berkewajiban untuk melunasi utang debitur manakala debitur cidera janji.


12

b. sebelum penjamin membayar utang debitur, penjamin dapat meminta kepada kreditur untuk menyita dan melelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu, baru kemudian harta kekayaan penjamin jika hasil lelang harta debitur tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Permintaan

penjamin

harus

disampaikan

pertama

kali

saat

memberikanjawaban atas gugatan kreditur di pengadilan. c. namun hak istimewa penjamin untuk meminta supaya harta kekayaan debitur disita lelang terlebih dahulu, menjadi hapus manakala penjamin dengan tegas melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan dalam perjanjian penjaminan. d. penjaminan yang meminta kepada kreditur agar menyita dan melelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu mempunyai kewajiban menunjukkan harta kekayaan debitur dan wajib menyediakan biaya sita dan lelang. (7) Undang-Undang memberikan dua hak kepada penjamin yang telah membayar utang debitur, yaitu : a. hak untuk menuntut kembali kepada debitur agar debitur membayar kembali apa yang

sudah dibayarkan penjamin kepada kreditur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada krediturnya atau besarnya tuntutan kembali penjamin kepada debitur disesuaikan dengan jumlah pemberitahuan penjamin kepada debitur yang tentunya meliputi utang pokok, bunga denda dan biaya lainnya atau jumlah yang besarnya sesuai perjanjian penjaminan. Hak untuk menuntut kembali diberikan oleh Pasal 1839 KUHPer. Hak untuk menuntut kembali kepada debitur disebut hak regres yang timbul karena diberikan oleh undang-undang. b. hak penjamin menggantikan demi hukum semua hak-hak si kreditur kepada debitur

(Pasal 1840 KUHPer). Penggantian kedudukan seorang kreditur ini dalam hukum perjanjian yang disebut subrogasi (Pasal 1402 KUHPer). Dengan terjadinya subrogasi ini secara hukum semua perjanjian yang semula dibuat antara kreditur lama dan debitur, yakni perjanjian kredit dan perjanjian ikutannya yaitu perjanjian jaminan berlaku dan mengikat bagi penjamin sebagai kreditur baru dan debitur. Penjamin sebagai kreditur baru harus meminta kepada kreditur lama semua dokumen seperti perjanjian kredit, pengikatan jaminan, dan lain sebagainya. (7) Kesimpulan 1. Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Status yang demikian membawa konsekuensi berupa


13

terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham (limited liability). Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kualitas Aktiva Bank Umum guna mencegah macetnya penyaluran kredit bank diatur dalam PBI No. 7/2/2005 yang kemudian diperbaiki dengan PBI No. 8/2/2006, dan kemudian dirubah kembali dalam PBI No. 9/6/2007. Dalam kaitannya dengan jaminan pribadi dari pemegang saham PT yang memiliki masalah pengembalian kredit bank adalah bagaimana tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian yang dialami oleh PT sehingga menimbulkan masalah dalam pengembalian kredit terhadap bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Agar pemegang saham yang memberikan jaminan pribadi terhadap kredit bank maka pemegang saham tersebut dalam pengikatan jaminannya harus diperlakukan sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan pribadi (borgtoch).

2. Perjanjian penjaminan ini membawa akibat hukum bagi penjamin dan kreditur yaitu a. penjamin berkewajiban untuk melunasi utang debitur manakala debitur cidera janji. b. sebelum penjamin membayar utang debitur, penjamin dapat meminta kepada kreditur untuk menyita dan melelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu, baru kemudian harta kekayaan penjamin jika hasil lelang harta debitur tidak cukup untuk melunasi utangnya. Permintaan penjamin harus disampaikan pertama kali saat memberikanjawaban atas gugatan kreditur di pengadilan.


14

c. namun hak istimewa penjamin untuk meminta supaya harta kekayaan debitur disita lelang terlebih dahulu, menjadi hapus manakala penjamin dengan tegas melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan dalam perjanjian penjaminan. d. penjaminan yang meminta kepada kreditur agar menyita dan melelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu mempunyai kewajiban menunjukkan harta kekayaan debitur dan wajib menyediakan biaya sita dan lelang. Undang-Undang memberikan dua hak kepada penjamin yang telah membayar utang debitur, yaitu : a. Hak untuk menuntut kembali kepada debitur agar debitur membayar kembali apa yang sudah dibayarkan penjamin kepada kreditur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada krediturnya atau besarnya tuntutan kembali penjamin kepada debitur disesuaikan dengan jumlah pemberitahuan penjamin kepada debitur yang tentunya meliputi utang pokok, bunga denda dan biaya lainnya atau jumlah yang besarnya sesuai perjanjian penjaminan. Hak untuk menuntut kembali diberikan oleh Pasal 1839 KUHPer. Hak untuk menuntut kembali kepada debitur disebut hak regres yang timbul karena diberikan oleh undang-undang. b. Hak penjamin menggantikan demi hukum semua hak-hak si kreditur kepada debitur (Pasal 1840 KUHPer). Penggantian kedudukan seorang kreditur ini dalam hukum perjanjian yang disebut subrogasi (Pasal 1402 KUHPer). Dengan terjadinya subrogasi ini secara hukum semua perjanjian yang semula dibuat antara kreditur lama dan debitur, yakni perjanjian kredit dan perjanjian ikutannya yaitu perjanjian jaminan berlaku dan mengikat bagi penjamin sebagai kreditur baru dan debitur. Penjamin sebagai kreditur baru harus meminta kepada kreditur lama semua dokumen seperti perjanjian kredit, pengikatan jaminan, dan lain sebagainya. Saran 1. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara penggunaan hak kreditor (Bank) untuk membeli sendiri benda jaminan dengan menunjuk calon pembeli atas benda jaminan yang dilelang sehingga menghilangkan atau setidaknya memperkecil kemungkinan tindakan yang merugikan bagi pihak pemberi jaminan dengan cara yang tidak wajar. 2. Agar terjaminnya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, maka perjanjian bank dengan penjamin pribadi agar dilengkapi dengan daftar harta benda yang


15

disiapkan jika penjamin tidak memenuhi janjinya dalam membayar utang Debitor yang wanprestasi. Referensi (1)Subekti, Aneka Perjanjian, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992). (2)Projodikoro, R. Wiryono, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Sumur, Bandung,1993). (3)Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005). (4)Sinungan, Muchdarsyah Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, (Tograf, Yogyakarta, 1990). (5)Abdul Kadir Muhammad, Jaminan dan Fungsinya, Gema Insani Pers, (Bandung, 1993). (6)Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi, (Citra Aditia Bakti, Bandung, 1996). (7)Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank. (Alfabeta. Bandung, 2003).


JAMINAN PERSONAL (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN POKOK DALAM KREDIT KORPORASI DAN PRAKTEKNYA DALAM KEGIATAN PERBANKAN

Recommend Documents