KIOS PASAR SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT

KIOS PASAR SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT Nurul Masfuhah Kantor Notaris PPAT Sufie Ethika, SH. Jl. KH. Wahid Hasyim 76 Jombang Email: [email protected]

Abstract This journal aims to identify and analyze the market stalls as the object of credit guarantees. This research is a normative juridical research (Normative Legal Research) by using the conceptual legislation approach, assisted with legal materials that will be described, and analyzed in relation to one another. Guarantee intimately is related to loans. Good guarantee should be able to provide a sense of security, provide legal certainty and to provide legal protection for creditors. There are various forms of guarantees given debtors, including in the form of a market stall. Market stall in law collateral material can not be categorized as immovable, for to be categorized as “things” it has not met the elements contained in Book II of the Civil Code and market stalls only permits the use of the place alone where they do not deliver relations material, therefore there is no direct relationship between traders as the object (the market stalls are used). So that when the market stalls used as a guarantee of legal protection for the loan, the creditor itself is weak because the market stall can not be bound by the guarantee institution in Indonesia. Key words: creditor, collateral, market stall

Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kios pasar sebagai objek jaminan kredit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Jaminan berkaitan erat sekali dengan pemberian kredit. Jaminan yang baik haruslah yang dapat memberikan rasa aman, memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Ada berbagai macam bentuk jaminan yang diberikan debitor, diantaranya berupa kios pasar. Kios pasar di dalam hukum jaminan kebendaan tidak bisa dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena kios pasar untuk dapat dikategorikan sebagai “benda” belum memenuhi unsur yang ada dalam Buku II KUHPerdata, yang mana kios pasar hanya merupakan ijin pemakaian tempat semata dimana tidak melahirkan hubungan kebendaan, oleh karena tidak ada hubungan langsung antara pedagang dengan bendanya (kios pasar yang dipakainya). Sehingga apabila kios pasar dijadikan suatu jaminan kredit maka perlindungan hukum untuk kreditor itu sendiri lemah karena kios pasar tidak dapat diikat dengan lembaga penjamin yang ada di Indonesia. Kata kunci: kreditor, jaminan, kios pasar

252

DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.6

253

Nurul Masfuhah, Kios Pasar sebagai Objek Jaminan Kredit

Latar Belakang

Jaminan Pemberian Kredit tertanggal 28

Jaminan mempunyai peranan yang sangat

Pebruari 1991 menyebutkan bahwa, “suatu

penting dalam kegiatan perkreditan di bank

bentuk keyakinan kreditor atas kesanggupan

karena pemberian pinjaman modal dari

Debitor dalam pelunasan kreditnya sesuai

lembaga keuangan (baik bank maupun non

dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian

bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan

pokoknya.”

yang harus dipenuhi oleh debitor selaku

Dalam

Pasal

1131

KUHPerdata

pencari modal kalau ingin mendapatkan

menyatakan, bahwa, “segala suatu kebendaan

pinjaman dari lembaga keuangan tersebut.

si berhutang, baik yang bergerak maupun

Berkenaan dengan jaminan, hal ini

yang tak bergerak, baik yang sudah ada

berkaitan erat dengan pemberian kredit.

maupun yang baru akan ada dikemudian hari,

Karena jaminan merupakan sesuatu yang

menjadi tanggungan untuk segala perikatan

diberikan oleh Debitor kepada Kreditor untuk

perseorangan.” Ketentuan tersebut, jelaslah

menimbulkan

Debitor

merupakan suatu bentuk ketentuan yang

akan memenuhi prestasi atau kewajiban

memberikan perlindungan kepada Kreditor

yang timbul dari suatu perikatan, yang mana

dalam perjanjian kredit. Hal mana juga

kewajiban tersebut dapat dinilai dengan

lebih detail di jelaskan dalam Pasal 1132

uang sehingga fungsi jaminan dalam hal ini

KUHPerdata

yang

sangatlah penting.

“Kebendaan

tersebut

keyakinan

bahwa

menyatakan,

bersama-sama

haruslah yang dapat memberikan rasa aman

mengutangkan

dan memberikan kepastian hukum sehingga

penjualan benda-benda itu di bagi-bagi

kredit yang telah diberikan kepada Debitor

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar

dapat diperoleh tepat pada waktu seperti

kecilnya piutang masing-masing, kecuali

yang tertuang dalam perjanjian pokoknya.

apabila diantara para berpiutang itu ada

Sedangkan bagi Debitor, jaminan yang baik

alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.”

Kreditor,

jaminan

yang

adalah suatu bentuk jaminan yang tidak akan

Ketentuan

kreditor

jaminan

baik

Bagi

bagi

menjadi

bahwa,

kepadanya;

yang tersebut

atau

pendapatan

termuat diatas

yang

dalam

mengganggu jalannya usaha yang mereka

KUHPerdata

merupakan

lakukan.

suatu bentuk jaminan umum yang lahir dari

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

undang-undang dimana ketentuan tersebut

Perdata pada Pasal 1131 dan Pasal 1132

berlaku untuk semua kreditor. Kreditor disini

serta Pasal 8 UU Perbankan tercantum kata

mempunyai kedudukan antara kreditor yang

“jaminan.” Pengertian jaminan ini juga

satu dengan kreditor yang lain (asas paritas

terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank

creditorum). Sehingga apabila seorang debitor

Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tentang

cidera janji atau wanprestasi, maka hasil

254

ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 252-270

penjualan kekayaan debitor dibagikan secara

Tanggungan dan KUHPerdata tersebut diatas,

seimbang menurut besarnya utang masing-

terdapat pula undang-undang lain mengenai

masing kreditor, kecuali kreditor tersebut

jaminan, yaitu tentang fidusia yang diatur

mempunyai alasan-alasan yang tepat dan sah

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

untuk mendapat pelunasan yang didahulukan.1

Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia

Didalam Pasal 8 UU Perbankan, ada dua

merupakan hak jaminan atas benda bergerak

macam jaminan, yaitu: jaminan pokok yaitu

baik yang berwujud maupun yang tidak

suatu barang, suatu surat berharga atau garansi

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

yang berkaitan langsung dengan objek yang dananya dibiayai dengan kredit yang diperoleh debitor pada umumnya berupa seperti barangbarang atau proyek-proyek yang dibeli dan dibiayai dengan kredit tersebut dan jaminan tambahan yaitu kebalikan dari jaminan pokok yang mana jaminan tersebut tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai oleh kredit tersebut yang ditambah dengan dengan agunan. Saat ini banyak ragam atau macam jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada Kreditor sehingga pemerintah mengatur hak jaminan dalam undang-undang tersendiri, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang mana sering disebut Undang-undang Hak

Tanggungan.

Undang-undang

Hak

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya.2 Semakin ramainya roda perekonomian di sektor mikro yakni pasar tradisional menimbulkan perputaran uang dan usaha dalam pasar tradisional turut melaju pesat dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Fenomena ini yang kemudian dimanfaatkan oleh dunia perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Akan tetapi, kendala penyaluran kredit oleh lembaga keuangan perbankan terhadap pelaku usaha di pasar tradisional adalah mengenai jaminan. Para pelaku usaha di pasar

Tanggungan ini berlaku sebagai pengganti

tradisional yang menginginkan tambahan

lembaga jaminan hipotik dan creditverband,

modal usaha tidak semuanya mempunyai

dan untuk sementara ini ketentuan mengenai

jaminan berupa benda atau barang yang

gadai masih tetap merujuk pada KUHPerdata.

lembaga penjaminannya telah diatur dalam

Pengaturan

jaminan

selain

yang

peraturan perundang-undangan. Tidak jarang

tertuang dalam Undang-undang tentang Hak

para pelaku usaha atau calon Debitor ini hanya

1 Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2 Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.


255

mempunyai jaminan berupa tempat mereka

Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar di

berdagang atau berjualan yang mereka sebut

Indonesia yakni misalnya Perda Kabupaten

dengan kios pasar.

Berau Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Angka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

17 menyebut “Kartu Bukti Pedagang yang

kios sendiri merupakan kata benda yang

selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri

memiliki arti rumah kecil (tempat berjualan

bagi pedagang yang diberi hak penggunaan

buku, koran, dsb).3 Sedangkan pengertian kios

kios atau los.” Sedangkan Perda Kabupaten

pasar lebih banyak dimuat dalam Peraturan

Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1

Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar di

Angka 16 menyebutkan, “Surat Penunjukan

daerah-daerah seluruh Indonesia.4

Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU

Keberadaan kios pasar yang memiliki

adalah surat izin yang dikeluarkan oleh

nilai ekonomis tersebut, dapat diterima oleh

Pemerintah Daerah atas pemakaian kios/ios

Kreditor atau pihak bank sebagai jaminan

dan/atau bangunan darurat milik pemerintah,”

fidusia. Padahal kios pasar yang dimiliki oleh

serta Perda Kabupaten Jombang Nomor 25

para pedagang adalah milik pemerintah daerah

tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan

setempat dan bukan milik pedagang. Akan

Pasar Pasal 1 Angka 20 menyatakan, “Bukti

tetapi, pemerintah daerah setempat memberi

Pemakaian Tempat Usaha (BPTU) adalah

ijin kepada para pedagang untuk menempati

bukti diri yang diberikan kepada pedagang

kios pasar tersebut untuk berdagang atau

untuk memakai tempat berjualan pada ruko,

berjualan. Ijin yang diberikan oleh pemerintah

toko, kios/bedak”. Seperti yang tertera didalam

daerah kepada para pedagang itu diwujudkan

sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan

dalam bentuk tertulis. Nama ijin tertulis

tanah didalam KBP, SPTU, atau BPTU,

atas penggunaan kios beraneka ragam dan

tersebut juga memuat data-data tentang kios

tidak ada yang baku. Hal ini dikarenakan

tersebut seperti nama pemilik kios, luas kios,

disesuaikan dan merupakan kewenangan

lokasi kios serta jangka waktu berakhirnya

pemerintah daerah dalam memberikan nama

kios tersebut.

ijin.

Padahal secara teori kios pasar bukanlah

Sebagai contoh ada beberapa nama

merupakan objek jaminan menurut hukum

ijin penggunaan kios pasar pada beberapa

kebendaan yang berlaku di Indonesia karena

3 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 442. 4 Misalnya saja pada beberapa Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar mengenai pengertian kios atau kios pasar sebagai berikut, PerDa Kab. Jombang Nomor 25 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 15, PerDa Kab. Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 8 dan Perda Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 1 Angka 13, “Kios pasar adalah bangunan semi permanen di dalam Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.” Serta Perda Kab. Berau Nomor 13 Tahun 2011, “Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.”

256


undang-undang tentang jaminan yang ada

yang

selama ini belum ada yang mengaturnya secara

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,

jelas karena kios pasar hanya merupakan ijin

yang bukan perjanjian sewa menyewa atau

memakai bangunan saja. Meski demikian

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu

banyak pemerintah daerah di Indonesia yang

asal tidak bertentangan dengan jiwa dan

memberikan regulasi tentang kios pasar ini

ketentuan-ketentuan

dimana regulasi tersebut menyatakan kios

Maka sangat jelas hak pakai yang dimaksud

pasar dapat dipindahtangankan kepada pihak

dalam pasal diatas adalah hak pakai atas tanah.

lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati

Alasan mendasar permasalahan ini adalah

berwenang

memberikannya

atau pejabat yang ditunjuk yang mana hal

kekaburan

dan

tersebut adalah pemerintah daerah.

pengikatan

jaminan

undang-undang

ketidakpastian berupa

atau

ini.”

mengenai kios

pasar

Kreditor, disamping melihat sisi ekonomis

dikarenakan ketidak jelasan status hak yang

dari kios pasar itu sendiri, regulasi pemerintah

melekat pada kios pasar itu sendiri. Kekaburan

daerah inilah yang membuat kreditor yakin

norma mengakibatkan tidak adanya kepastian

bahwa kios pasar dapat di jadikan jaminan

hukum.

kredit.

Meskipun

Pedagang

mempunyai

Dalam penyusunan peraturan perundang-

ijin berupa surat keterangan hak pemakaian

undangan baik oleh Legislatif maupun

tempat berjualan dalam bentuk KBP, SPTU,

Eksekutif pada kenyataannya memerlukan

BPTU atau jenis ijin penggunaan kios pasar

waktu yang lama, sehingga pada saat

lainnya dari pemerintah daerah akan tetapi

peraturan perundang-undangan itu dinyatakan

bukti ini bukan merupakan bukti hak pakai

berlaku maka hal-hal yang hendak diatur oleh

sebagaimana yang dimaksud dan diatur

peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu

dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 5

kekaburan norma dapat terjadi karena hal-hal

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

atau keadaan yang terjadi telah diatur dalam

Pokok Agraria (UUPA) yang mana dalam

suatu peraturan perundang-undangan namun

undang-undang tersebut hak pakainya jelas

tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

menggunakan Lembaga jaminan berupa Hak Tanggungan. Menurut

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekaburan norma terhadap hal-hal yang telah

Pasal

41

Ayat

1

UUPA

atau belum diatur tersebut dapat menimbulkan

menyebutkan bahwa “Hak Pakai adalah hak

ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid)

untuk menggunakan dan/atau memungut hasil

atau ketidakpastian peraturan perundang-

dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara

undangan di masyarakat yang lebih jauh

atau tanah milik orang lain, yang memberi

lagi akan berakibat pada kekacauan hukum

wewenang dan kewajiban yang ditentukan

(rechtsverwarring), dalam arti bahwa selama

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat

tidak diatur berarti boleh, selama belum ada


257

tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan

tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan

bahan hukum tersier. Setelah semua bahan

kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat

hukum terkumpul, akan diolah dan dianalisa

mengenai aturan apa yang harus dipakai atau

dengan menghubungkan antara teori dengan

diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak

hasil

ada kepastian aturan yang diterapkan untuk

dengan menggunakan metode interpretasi

mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

restriktif, yaitu suatu metode penafsiran

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) yang mempunyai suatu pendekatan dengan mengkaji implementasi keterangan hukum positif

(peraturan

perundang-undangan)

antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. “Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian hukum normatif mencakup terhadap

asas-asas

hukum,

penelitian

sistematik

hukum,

penelitian

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”5 Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk

menjelaskan

dan

menganalisis

permasalahan yang berhubungan dengan kios pasar sebagai objek jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan UU (Statute Approach) dengan menelaah semua UU dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide

penelitian,

selanjutnya

dianalisis

yang memberikan batas-batas jelas dalam memaknai suatu frase yang terdapat dalam pasal maupun dalam penjelasan perundangundangan dan bahan hukum terkait. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis dengan menggunakan instrument teori untuk membahas dan menjawab permasalahan, yang kemudian diharapkan memperoleh kejelasan dari permasalahan mengenai status hak dari kios pasar dan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor selaku pemegang jaminan berupa kios pasar tersebut. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: Apakah kios pasar bisa dikategorikan sebagai benda dalam hukum kebendaan yang berlaku di Indonesia? Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kios pasar itu bisa dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dalam hukum kebendaan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan Sebagaimana telah diuraikan pada latar

yang melahirkan konsep-konsep hukum.

belakang tersebut diatas, jaminan kebendaan

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan

pada

dasarnya

memberikan

kedudukan

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 17.

258


yang lebih baik kepada kreditor pemegang

ditemukan dua istilah yaitu, kebendaan (zaak)

jaminan tersebut daripada kreditor-kreditor

dan barang (goed). Ini berarti istilah “benda”

lainnya. Namun demikian, yang menjadi

pengertiannya masih bersifat luas dan abstrak

pertanyaan sebenarnya adalah apakah kios

karena tidak saja meliputi benda berwujud

pasar bisa dikategorikan sebagai benda tidak

tetapi juga benda tidak berwujud. Sedangkan

bergerak dan dijadikan objek jaminan serta

barang mempunyai pengertian yang lebih

diikat dengan lembaga penjaminan yang ada?

sempit karena bersifat konkret dan berwujud

Penulis mencoba menganalisis hal tersebut

artinya dapat dilihat dan diraba. Adapun hak,

satu persatu.

menunjuk pada pengertian benda yang tidak

Benda didalam hukum perdata diatur

berwujud (immaterieel) misalnya, piutang-

dalam Buku II KUHPerdata, tidak sama

piutang atau penagihan-penagihan seperti

dengan benda didalam bidang disiplin ilmu

piutang atas nama (vordering opnaam),

fisika, dimana dikatakan bahwa bulan itu

piutang

adalah benda (angkasa). Sedangkan dalam

(vordering aan toonder) dan piutang atas

pengertian hukum perdata bulan itu bukan

tunjuk (vordering aan order) atau berupa

(belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena

hak milik intelektual seperti hak pengarang

tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya.

(auteursrecht), hak paten (octrooirecht) dan

atas

bawa/kepada

pembawa

Pengaturan tentang hukum benda dalam

hak merek (merkenrecht).6 Namun berkaitan

Buku II KUHPerdata ini menggunakan sistem

dengan istilah benda dan barang, KUHPerdata

“tertutup”, artinya orang tidak diperbolehkan

tidak secara konsekwen membedakannya

mengadakan hak-hak kebendaan selain dari

karena seringkali mencampuradukkan kedua

yang telah diatur dalam undang-undang ini.

pengertian tersebut.

Selain itu, hukum benda bersifat memaksa

Hal lain yang perlu mendapat perhatian

(dwingend recht), artinya harus dipatuhi,

terkait dengan pengertian kebendaan dalam

tidak boleh disimpangi, termasuk membuat

pasal 499 KUHPerdata adalah kata “dapat”

peraturan baru yang menyimpang dari yang

yang tercantum dalam pasal tersebut. Menurut

telah ditetapkan.

Mariam Darus Badrulzaman, kata tersebut

Definisi mengenai kebendaan tercantum

mempunyai arti yang penting karena membuka

sebagai

berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat

berikut: “menurut paham undang-undang

tertentu “sesuatu” itu belum berstatus objek

yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap

hukum, namun pada saat-saat lain merupakan

barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai

objek hukum, seperti aliran listrik. Adapun

oleh hak milik.” Dari definisi tersebut,

untuk menjadi objek hukum harus memenuhi

dalam

pasal

499

KUHPerdata

6 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I, Cetakan KeIII, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hlm. 19-20.


syarat-syarat

tertentu

yaitu,

penguasaan

manusia, nilai ekonomis dan karenanya dapat dijadikan objek (perbuatan) hukum.7

259

intinya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil8. Perumusan mengenai pengertian benda

Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah

para sarjana berpendapat dan mengemukakan

dari definisi kebendaan mengenai “dikuasai

pengertian tersebut antara lain sebagai

oleh hak milik”, yang mana pengertian hak

berikut9:

milik dalam pasal 570 KUHPerdata adalah:

a. Menurut H.F.A Vollmar, benda dalam

“Hak

milik adalah hak untuk menikmati

arti dapat diraba atau berwujud adalah

kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa,

di dalamnya termasuk segala sesuatu

dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan

yang mempunyai harga, yang dapat

itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak

ditundukkan

bersalahan

dengan

undang-undang

atau

peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.” Dengan

demikian,

“sesuatu”

dapat

dianggap sebagai kebendaan apabila “sesuatu” itu (pada dasarnya) dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian dapat menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya bisa diartikan dalam dua arti. Pertama adalah dalam arti dapat memperlainkan (vervreem den), membebani, menyewakan dan lain-lain yang mana intinya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu benda (zaak). Kedua adalah dalam arti dapat memetik buahnya, memakainya, merusak, memelihara dan lain-lain yang mana

dibawah

penguasaan

manusia dan yang merupakan suatu keseluruhan. b. Menurut Paul Scholten, “zaak is ieder deel der stoffelijke natuur, dat vor uitsluitende heerschappij van den mensch vatbaar en voor hem van waarde is en dat door het recht al seen geheel wordt beschouwd”. Terjemahan bebasnya kira-kira adalah: Benda ialah setiap bagian dari alam yang berwujud yang semata-mata dapat dikuasai manusia, berharga untuknya dan yang oleh hukum dipandang sebagai satu kesatuan. c. Menurut Sardjono, benda adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang setidak-tidaknya

mempunyai

nilai

efektif, berdiri sendiri dan merupakan satu keseluruhan, bukan merupakan bagian-bagian yang terlepas satu sama lainnya.

7 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 35. 8 Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 42. 9 Frieda Husni Hasbullah, op.cit., hlm. 27-28.

260


Dari pengertian yang dikemukakan para

Untuk kebendaan tidak bergerak, menurut

ahli hukum tersebut diatas, “sesuatu” dapat

pasal-pasal 506, 507 dan 508 KUHPerdata di

disebut benda jika dapat dikuasai manusia,

bagi kedalam tiga golongan, yaitu11:

dapat diraba maupun tidak, dapat dinilai

a. Barang yang bersifat (uit haar aard)

dengan uang atau setidak-tidaknya mempunyai

tak bergerak karena sifatnya. Barang ini

harga perasaan (affeksi) dan merupakan satu

dapat diklasifikasikan menjadi:

kesatuan serta bersifat mandiri.

1. Tanah,

Benda didalam KUHPerdata di bedakan

2. Segala sesuatu yang bergandengan

menjadi beberapa macam, antara lain :

dengan tanah secara tumbuh disitu,

a. Benda-bendabertubuh/berwujud(lichamelijke

yaitu secara berakar atau bercabang

zaken) dan benda tak bertubuh/tak

(wortel of takvast) seperti tanaman-

berwujud (onlichamelijke zaken) diatur

tanaman, buah-buahan yang belum

dalam pasal 503 KUHPerdata.

dipetik,

10

b. Benda-benda yang jika dipakai dapat habis

(verbruikbaar)

dan

benda-

3. Segala sesuatu yang bergandengan dengan

tanah

secara

didirikan

benda yang dipakai tidak dapat habis

disitu

(onverbruikbaar) diatur dalam pasal 505

tanah (cement) atau paku (aard-of

KUHPerdata.

nagelvast);

dengan

mempergunakan

c. Benda yang sudah ada (tagenwoordige

b. Barang yang ditujukan supaya menjadi,

zaken) dan benda-benda yang masih aka

oleh karena dipakai terus menerus,

nada (toekomstige zaken).

dengan barang-barang tak bergerak (door

d. Benda di dalam perdagangan (zaken in de handel) dan benda diluar perdagangan (zaken buiten de handel).

bes temming), seperti: 1. Dari suatu pabrik segala mesin-mesin, ketel-ketel dan alat-alat lain, yang

e. Benda yang dapat dibagi (deelbare zaken)

dimaksudkan supaya terus menerus

dan benda-benda yang tidak dapat dibagi

berada disitu untuk dipergunakan

(ondeelbare zaken).

dalam menjalankan pabrik,

f.

Benda-benda

yang

dapat

diganti

2. Dalam suatu rumah tempat tinggal,

(wisseling zaken) dan benda-benda yang

segala kaca, lukisan dan lain-lain yang

tidak dapat diganti (onwisseling zaken).

alat-alatnya untuk menggantungkan

g. Benda-benda bergerak (roerend zaken) dan

benda-benda

tidak

bergerak

barang-barang itu, merupakan bagian dari dinding,

(onroerend zaken). 10 Ibid. 11 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 14-15.

261


3. Dari suatu perkebunan, segala sesuatu

1. Barang-barang yang bersifat bergerak

yang dipergunakan selaku rabuk bagi

dalam arti, barang-barang itu dapat

tanah, burung-burung merpati yang

dipindahkan tempat (verplaatsbaar),

secara besar-besaran dikumpulkan

2. Beberapa hak atas barang bergerak,

di tanah itu (duivenvlucht), sarang-

seperti: a. Hak memetik hasil (vruchtgebruik) dan hak memakai (gebruik),

sarang burung senlowo (eetbare vogenestjes) selama belum dipetik, ikan-ikan ditambak. 4. Barang-barang runtuhan dari suatu bangunan,

apabila

dimaksudkan

untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu; c. Beberapa hak-hak atas barang-barang tak bergerak tersebut diatas, seperti: 1. Hak memetik hasil (vruchtgebruik) pemilikan

terhadap

c. Hak menuntut di depan hakim supaya uang tunai atau barang-barang bergerak diserahkan pada penggugat, d. Saham-saham dari perseroan dagang, e. Tanda-tanda pinjaman suatu negara, baik negara sendiri maupun negara asing. Pembedaan-pembedaan tersebut diatas

atau hak memakai (gebruik), 2. Hak

b. Hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang;

pekarangan

mempunyai akibat-akibat yang sangat penting

tetangga

dalam hukum karena berkaitan dengan cara

pekarangan

penguasaan (bezit), penyerahan (levering),

(erfdienstbaarheden). 3. Hak “opstal” yaitu hak mempunyai

daluwarsa

(verjaring)

dan

pembebanan

bangunan diatas tanah milik orang

(bezwaring)

lain.

dengan penjelasan sebagai berikut:

atas

benda-benda

tersebut,

4. Hak “erfpacht” yaitu hak menguasai

1. Mengenai bezit misalnya terhadap barang

tanah seperti pemilik sendiri dengan

bergerak berlaku asas seperti yang

membayar sejumlah uang “canon”

tercantum dalam pasal 1977 KUHPerdata

selaku pengakuan hak milik sejati.

yaitu bezitter dari barang bergerak adalah

5. Hak atas “grondrente” yaitu hasil

sebagai eigenaar dari barang tersebut.

tanah dalam wujud buah-buahan atau uang. 6. Hak

menuntut

didepan

hakim

supaya barang-barang tak bergerak diserahkan pada penggugat. Adapun untuk benda bergerak, dalam pasal-pasal 509, 510 dan 511 KUHPerdata digolongkan sebagai berikut 12: 12 Ibid., hlm. 15-16.

Sedangkan

kalau

mengenai

barang

bergerak tidak demikian halnya. 2. Mengenai

levering

terhadap

benda

bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama.

262


3. Mengenai verjaring ini juga berlainan.

Bagian-bagian itu bukan zaak dalam

Terhadap benda-benda bergerak itu tidak

arti zakenrecht, akan tetapi bagian tersebut

dikenal verjaring sebab bezit disini sama

dapat disewakan dengan kata lain dapat

dengan eigendom atas benda bergerak itu,

dijadikan objek verbintenis. Bagian-bagian

sedang untuk benda-benda tak bergerak

itu adalah zaak juga tapi dalam lapangan

mengenal adanya verjaring.

verbintenissenrecht14. (bezwaring)

Dengan demikian yang dimaksud dengan

terhadap benda bergerak harus dilakukan

hak kebendaan (zakelijkrecht) ialah hak mutlak

4. Mengenai

pembebanan

dengan pand

sedang terhadap benda

tak bergerak harus dilakukan dengan pand sedang dan bisa dilakukan dengan Hipotik13. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, didalam bukunya juga mengatakan betapa pentingnya membedakan antara zaak dalam hukum benda dan zaak dalam hukum perikatan. Zaak dalam hukum benda terhadap itu dapat dilakukan penyerahan dan umumnya dapat menjadi objek dari hak milik. Tetapi apabila sesuatu bukanlah zaak dalam arti demikian, maka itu tidak berarti bahwa tidak dapat menjadi objek daripada hukum perutangan. Apakah kamar atau tingkat kedua (loteng) dari rumah yang bertingkat itu merupakan suatu zaak sendiri? Jika

dianggap

sebagai

rumah,

dan

dikatakan bukan zaak tersendiri, maka berarti bahwa terhadap bagian-bagian tersebut tidak dapat dilakukan penyerahan; bagian-bagian itu tidak dapat dijadikan objek dari eigendom. Sehingga yang dapat dijadikan objek dari eigendom adalah rumahnya. 13 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op.cit., hlm. 22-23. 14 Ibid., hlm. 17. 15 Ibid., hlm. 24. 16 Ibid. 17 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hlm. 30-31.

atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga15. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak (hak absoluut). Dalam hukum perdata hak mutlak, terdiri atas:16 a. Hak kepribadian, misalnya: hak atas namanya,

kehormatannya,

hidup,

kemerdekaan dan lain-lain. b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak c. Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan. Adapun ciri-ciri dari hak kebendaan, yaitu17: 1. Hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. 2. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.

263


3. Hak kebendaan itu mempunyai hak yang mengikuti. Artinya hak it uterus

1.

Gadai Berdasarkan

ketentuan

Pasal

1150

mengikuti bendanya dimana barang itu

KUHPerdata, yang dimaksud dengan gadai

berada. Hak it uterus saja mengikuti

adalah: “sesuatu hak yang diperoleh seseorang

orang yang mempunyainya. Jika ada

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang

beberapa hak kebendaan diletakkan atas

diserahkan kepadanya oleh seorang berutang

suatu benda, maka kekuatan hak itu

atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang

ditentukan oleh urutan waktunya.

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang

4. Hak kebendaan memberikan wewenang

itu untuk mengambil pelunasan dari barang

yang luas kepada pemiliknya. Hak itu

tersebut secara didahulukan daripadanya

dapat

orang-orang berpiutang lainnya…”

dialihkan,

diletakkan

sebagai

jaminan, disewakan atau dipergunakan sendiri. Di dalam buku II KUHPerdata diatur adanya macam-macam hak kebendaan. Akan tetapi

dalam

membahas

macam-macam

hak kebendaan tersebut harus mengingat berlakunya Undang-undang pokok Agraria dan

harus

mengetahui

mana

hak-hak

kebendaan yang masih ada dan yang sudah dicabut berlakunya dari Buku II itu. Hak-hak kebendaan yang sudah dicabut itu tidak lagi termasuk di dalam lapangan keperdataan melainkan menjadi objek dari hukum yang lain yaitu agraria. Hubungan antara hak kebendaan dengan lembaga penjaminan yang ada di Indonesia sangat erat sekali, karena dengan melihat hak yang melekat pada suatu benda dapat menentukan lembaga penjamin yang tepat untuk mengikat benda yang menjadi objek jaminan kredit. Lembaga penjaminan di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

Selanjutnya Pasal 1152 KUHPerdata mengatur sebagai berikut: “Hak Gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh pihak kedua. Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai.” Pasal

1153

KUHPerdata

mengatur

kemungkinan gadai atas piutang atas nama sebagai berikut: “Hak Gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang

264


izinnya si pemberi gadai dapat

Adapun obyek yang dapat dijadikan jaminan hipotik adalah benda-benda tetap/

dimintanya suatu bukti tertulis.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut

tidak bergerak dengan mengambil tanah

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-

sebagai pokok dan berdasarkan asas accessie

unsur yang harus dipenuhi dalam rangka gadai

meliputi pula bangunan-bangunan, tanaman-

adalah sebagai berikut:

tanaman yang melekat atau tertanam dan

a. Obyek yang dapat dijaminkan dengan

beberapa

gadai

adalah

berupa

benda-benda

bergerak, baik yang bertubuh (berwujud) ataupun tidak bertubuh. b. Benda yang dijaminkan dengan gadai harus diserahkan kepada kreditur atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh para pihak. Benda yang masih dalam penguasaan si pemberi gadai akan mengakibatkan perjanjian gadai menjadi batal demi hukum. Memperhatikan unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam rangka gadai, penulis berpandangan bahwa kios pasar sangat sulit diterima sebagai objek yang dapat dijaminkan dengan gadai.

yang

lain

berdasarkan

peruntukkannya. Lebih jelasnya pasal 1164 KUHPerdata mengatur sebagai berikut: “Yang dapat dibebani dengan Hipotik hanyalah: 1. Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan,

beserta

segala

perlengkapannya, sekadar yang terakhir ini dianggap sebagai benda tak bergerak; 2. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya; 3. Hak menumpang karang dan hak usaha; 4. Bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam ujudnya; 5. Bunga sepersepuluh; 6. Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak istimewa yang melekat

2. Hipotik Ketentuan

benda

padanya. pasal

1162

KUHPerdata

Namun

sejak

berlakunya

undang-

merumuskan pengertian Hipotik sebagai

undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak

berikut: “Hipotik adalah suatu hak kebendaan

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda

atas

Yang berkaitan Dengan Tanah, ketentuan

benda-benda

tak

bergerak,

untuk

mengambil penggantian daripadanya bagi

Hipotik

sebagaimana

tersebut

dalam

pelunasan suatu perikatan.”

Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai

Dengan kata lain Hipotik adalah hak

pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas

kebendaan yang memberi kekuasaan langsung

tanah beserta benda-benda yang berkaitan

atas benda tak bergerak, yang mana benda itu

dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi18.

dapat dijadikan jaminan pelunasan sejumlah

Selain objek-objek yang dimaksud dalam

utang.

Buku II KUHPerdata, benda-benda bergerak

18 Ketentuan Bab IX Ketentuan Penutup, Pasal 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah.


265

ditetapkan

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana

sebagai benda yang dijaminkan dengan

dimaksud dalam Indang-undang Nomor 5

Hipotik, yaitu:

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

yang

karena

undang-undang

1. Kapal-kapal Indonesia yang berukuran

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

paling sedikit 20 M (dua puluh meter

benda-benda lain yang merupakan satu

kubik) isi kotor, yang dapat dibukukan

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan

di dalam suatu register kapal menurut

utang tertentu, yang memberikan kedudukan

ketentuan yang akan ditetapkan dalam

yang diutamakan kepada kreditur tertentu

suatu undang-undang19.

terhadap kreditur-kreditur lain.

3

2. Pesawat terbang dan helikopter yang

Adapun hak-hak atas tanah yang dapat

telah mempunyai tanda pendaftaran dan

dijaminkan dengan Hak Tanggungan adalah21:

kebangsaan Indonesia20.

a. Hak Milik;

Ketentuan

pasal

1168

KUHPerdata

b. Hak Guna Usaha;

menyebutkan bahwa Hipotik tidak dapat

c. Hak Guna Bangunan; dan

diletakkan

d. Hak Pakai atas tanah negara.

selainnya

oleh

siapa

yang

berkuasa memindahtangankan benda yang

Selain

yang

disebut

diatas,

Hak

dibebani. Ketentuan ini mensyaratkan adanya

Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak

hubungan

kedudukan

atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan

berkuasa untuk memindahkan objek jaminan

hasil karya yang telah ada dan aka nada yang

hipotik oleh pemberi hipotik. Merujuk pada

merupakan satu kesatuan dengan tanahnya,

ketentuan-ketentuan tersebut diatas, penulis

dan yang merupakan milik pemegang hak

menyimpulkan bahwa kios pasar tidak dapat

atas tanah yang pembebanannya dengan tegas

dijadikan objek jaminan hipotik.

dinyatakan di dalam akta pemberian hak

3.

tanggungan yang bersangkutan.

kepemilikan

dan

Hak tanggungan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Bendabenda

Yang

berkaitan

Dengan

Tanah

Memperhatikan

ketentuan-ketentuan

tersebut diatas, sudah jelas bahwa kios pasar tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan

karena

kios

pasar

(selanjutnya disebut Undang-undang Hak

merupakan bentuk hak atas tanah.

Tanggungan). Berdasarkan ketentuan pasal

4.

1 angka 1 Undang-undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang

bukan

Jaminan fidusia Banyak

bank

atau

kreditor

yang

membebankan kios pasar pada lembaga

19 Ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang). 20 Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. 21 Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan.

266


penjamin ini, oleh sebab itu penulis merasa

atas suatu barang sedang barang itu secara

perlu untuk menganalisis lebih dalam tentang

social ekonomis dikuasai oleh orang lain.”23

lembaga penjamin fidusia ini terkait jaminan kios pasar yang diterima oleh kreditor.

Ada dua macam bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal

amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang

dan diberlakukan dalam masyarakat hukum

disebut pactum fiduciae yang kemudia diikuti

Romawi. Pranata ini sebelumnya muncul

dengan penyerahan hak atau in iure cessio.24

atas dasar adanya kebutuhan masyarakat

Dalam

bentuk

yang

pertama

atau

akan kredit dengan jaminan barang bergerak

lengkapnya fidusia cum creditare contracta

tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang

yang berarti janji kepercayaan yang dibuat

dijadikan jaminan.

dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor

Fidusia berasal dari kata “Fides”, yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan pemberi fidusia (debitor) dengan penerima fidusia (kreditor) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan.

22

Pemberi

Fidusia percaya bahwa kreditor penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitor melunasi hutangnya. Sebaliknya, kreditor juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan

menyalahgunakan

barang

jaminan

yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik”. Konstruksi fidusia yang demikian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asser bahwa:”Orang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar fides, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak

akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas25. Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak terdapat pengaturan dari segi prosedural dan proses. Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.

22 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 113. 23 Nova Faisal, “Tinjauan Yuridis Atas Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36, No. 4, (Oktober-Desember 2006): 421. 24 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hlm. 114. 25 Ibid.

267


Ketidakadaan

kewajiban

pendaftaran

Undang-undang

ini

dimaksudkan

untuk

tersebut sangat dirasakan dalam praktek

menampung kebutuhan masyarakat mengenai

sebagai kelemahan bagi pranata hukum

pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah

fidusia,

menimbulkan

satu sarana untuk membantu kegiatan usaha

ketidakpastian hukum, absennya kewajiban

dan untuk memberikan kepastian hukum

pendaftaran

tersebut

kepada para pihak yang berkepentingan.

menjadikan jaminan fidusia tersebut tidak

Sebelum undang-undang fidusia dibentuk,

memenuhi unsure publisitas, sehingga sulit

pada umumnya benda yang menjadi obyek

dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal

Jaminan Fidusia adalah benda bergerak

sebab

disamping

jaminan

fidusia

yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditor, dan lain-lain26. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, pada tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum baru terkait dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Lembaran Negara nomor 168 tahun 1999, tertanggal 30 September 1999, telah diundangkan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-undang Fidusia), yang terhitung sejak saat diundangkannya, maka secara yuridis formal pranata jaminan fidusia yang kita kenal selama ini dimasyarakat, dan diterima dunia perbankan dan peradilan dikenal dengan sebutan “Fiduciaire Eigendoms Overdracht” atau “FEO” (pengalihan hak milik secara kepercayaan), telah resmi masuk dalam hukum positif di Indonesia dengan sebutan Undang-undang Fidusia. Sebagaimana dijelaskan dalam angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Fidusia,

yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory),

benda

dagangan,

piutang,

peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian luas. Hal mana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Fidusia, yaitu: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undangundang Fidusia tersebut diatas dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia adalah: 1. Benda bergerak yang meliputi berwujud dan tidak berwujud. 2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotik Mengenai pengaturan benda fidusia ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 Undang-

26 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis-Jaminan Fidusia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 5.

268


undang Fidusia. Dalam ketentuan mengenai benda fidusia juga ditegaskan, bangunan

a. Bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah peraturan perundangan

diatas orang lain yang tidak dapat di bebani

b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta

dengan hak tanggungan berdasarkan undang-

(Taatsachen), bukan suatu rumusan

undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996

tentang penilaian yang nanti akan

tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia ini hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip dari benda fidusia itu sendiri yang mana haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain. Dari pengertian tersebut diatas jelaslah sudah bahwa kios pasar yang di pakai oleh para pedagang tradisional tidak dapat dibebani fidusia jika ditinjau dari pengertian benda dalam Pasal 1 Undang-undang Fidusia karena kios baik bangunan maupun tanahnya bukan milik para pedagang akan tetapi

dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan” c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga mudah dijalankan. d. Hukum positif itu boleh sering berubahubah. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur jelas dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

milik pemerintah daerah setempat yang

berbenturan dan menimbulkan konflik norma.

di pergunakan oleh para pedagang untuk

Persoalan kepastian hukum masih menjadi

berjualan berdasarkan ijin tertulis yang bisa

hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan

berupa Kartu Bukti Pedagang (KBP), Surat

negara dan pembangunan. Hal tersebut

Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) maupun

dikarenakan peraturan yang tumpang tindih,

Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU).

tidak konsisten, tidak jelas sehingga terjadi

Kepastian hukum atau Rechtssicherkeit Security, Rechtssicherkeit adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum itu adalah Sircherkeit des Rechts Selbst ( kepastian tentang hukum itu sendiri), ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:27

multitafsir. Berdasarkan

teori

kepastian

hukum

menurut Soerjono Soekanto dan Peter Makmud Marzuki sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam kerangka teori, dimana intinya

bahwa

kepastian

hukum

akan

tercapai apabila tersedia aturan-aturan hukum

27 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 135-136.


269

yang jelas dan aturan yang bersifat umum

pasar tersebut dengan menggunakan lembaga

membuat individu mengetahui perbuatan apa

penjamin apapun karena kios pasar belum

yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jika

bisa dikategorikan sebagai benda dan hanya

melihat dari pengertian maupun penjelasan

merupakan ijin memakai bangunan saja

hukum kebendaan bahkan pendapat para

dengan kata lain kios pasar bagi pedagang

sarjana hukum sekalipun kios pasar belum

tidak ada hak pemilikannya.

bisa dikategorikan sebagai “benda” apalagi benda tidak bergerak karena seperti yang

Simpulan

telah di jelaskan diatas pengaturan tentang

Kios

pasar

ditinjau

dari

hukum

hukum benda dalam Buku II KUHPerdata

kebendaan belum bisa dikategorikan sebagai

ini menggunakan sistem tertutup dan bersifat

benda karena kios pasar hanya merupakan

memaksa (dwingend recht).

ijin memakai bangunan saja tidak dapat

Dengan kata lain bahwa hubungan

melahirkan hubungan kebendaan meskipun

pedagang dengan kios

debitor memiliki ijin berupa surat keterangan

pasar yang dipakainya tidak melahirkan

hak pemakaian tempat berjualan dalam bentuk

hubungan kebendaan, oleh karena tidak ada

KBP, SPTU, BPTU atau jenis ijin penggunaan

hubungan langsung antara pedagang dengan

kios pasar lainnya dari pemerintah daerah

bendanya (kios pasar yang dipakainya).

setempat, tetapi tidak secara otomatis akan

Meskipun pedagang memegang ijin tertulis

memberikan suatu hak kebendaan yang

dari

tidak

dapat dipertahankan terhadap setiap orang

menyebabkan para pedagang tersebut menjadi

(droit de suite) karena pengaturan tentang

pemilik kios pasar yang dipakainya. Pemberian

hukum benda dalam Buku II KUHPerdata

ijin tertulis kepada pedagang tersebut tidaklah

menggunakan sistem “tertutup”, artinya orang

memberikan suatu hak kebendaan yang dapat

tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak

dipertahankan terhadap setiap orang (droit de

kebendaan selain dari yang telah diatur dalam

suite).

KUHPerdata tersebut dan sifat dari hukum

hukum antara

pemerintah

daerah

setempat

Terkait kios pasar yang dijadikan objek

benda itu sendiri yang mana bersifat memaksa

jaminan dan diterima sebagai jaminan oleh

(dwingend recht), artinya harus dipatuhi,

kreditor maka akibat hukum yang timbul

tidak boleh disimpangi, termasuk membuat

adalah kreditor tidak dapat melakukan

peraturan baru yang menyimpang dari yang

pengikatan jaminan terhadap objek kios

telah ditetapkan.

270


DAFTAR PUSTAKA Buku Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata

Hak-Hak

Yang

Memberi

Kenikmatan Jilid I. Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.

Perbankan. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia.

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Jakarta:

RajaGrafindo

Persada, 2001.

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang

_________________. Seri Hukum BisnisJaminan Fidusia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Hak Tanggungan. Perda Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Badrulzaman, Mariam Darus. Mencari Sistem

Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun

Bandung:

2010 tentang Retribusi Pelayanan

Hukum Benda Nasional. Alumni, 1983.

Pasar.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum

Perda Kabupaten Jombang Nomor 25 tahun

Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta:

2010 tentang Retribusi Pelayanan

Liberty, 1981.

Pasar.

Soekanto,

Soerjono

dan

Sri

Mamudji.

Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:

Jurnal

Rajawali, 1985.

Faisal, Nova. “Tinjauan Yuridis Atas Jaminan

Rahardjo, Satjipto.

Hukum Dalam Jagat

Ketertiban. Jakarta: UKI Press, 2006. Prodjodikoro,

Wirjono.

Hukum

Perdata

Fidusia Berkaitan Dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Departemen Hukum

dan

Hak Asasi

Manusia

Tentang Hak Atas Benda. Jakarta:

Republik

Intermasa, 1979.

Jenderal Administrasi Hukum Umum

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia,

Direktorat

Nomor: C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005”. Jurnal Hukum dan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pembangunan Tahun Ke-36 No. 4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

(Oktober-Desember 2006).

tentang

Perubahan Atas

Undang-

KIOS PASAR SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT

Recommend Documents